Januari 2019




Pasaman, Mira Rakyat.com

Acara pisah sambut Sekretaris Daerah lama dengan Sekretaris Daerah yang baru telah terlaksana dengan baik dan penuh hikmat, yang di laksanakan di Balerong Anak Nagari Kediaman Bupati Pasaman, yang dihadiri oleh Bapak Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis dan Waki Bupati Pasaman H. Atos Pratama, Sekda lama H. M Saleh, Pejabat baru Sekda H Mara Ondak, unsur Forkopimda serta Kepala OPD, BUMN, BUMD, dan Walinagari serta ParaCamat Se-Kabupaten Pasaman, Kamis (31/01/2019) malam.

Dalam sambutan perpisahannya M Saleh menyampaikan terima kasih kepada semua ASN yang selama ini sudah bersama dirinya mengabdikan diri di Kabupaten Pasaman.

"Saya berterima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung selama saya di bertugas di Kabupaten Pasaman," ucapnya.

M Saleh menambahkan, dalam bertugas terkadang ada pertemuan ada pula perpisahan, namun dalam waktu kurang lebih dua tahun tiga bulan semua elemen sudah bekerja sama. Maka dari itu saya sangat berterimakasih.

"Semua ini adalah proses yang hasilnya bisa kita nikmati bersama selama ini, sekali lagi apabila ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan dalam melakasanakan tugas, kami minta ma'af," tuturnya.
Sementara Sekda yang baru Drs Mara Ondak yang sebelumnya di Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman menuturkan untuk memohon izin melaksanakan tugas yang baru.

"Sebagai Sekretaris Daerah yang baru, Saya mohon ijin untuk melaksanakan tugas yang baru dan saya akan upayakan segala apa yang di amanahkan dalam tugas,"sebut Mara Ondak.(Mond)

Bupati Pasaman H Yusuf Lubis Lantik Drs. Mara Ondak 

Mitra Rakyat.com (Pasaman) 

Bupati Kabupaten Pasaman H. Yusuf Lubis resmi melantik Drs. Mara Ondak sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman di Aula Syamsiar Thaib, Kamis (31/1/19).

Mara Ondak sebelumnya sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Pasaman kini diberikan amanah jadi Sekda menggantikan M. Saleh Lubis yang memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2019 besok.

Hadir dalam acara ini Forkopimda Kabupaten Pasaman, para Asisten, OPD, Camat, dan Wali Nagari se Kabupaten Pasaman.

Bupati Pasaman menyampaikan, pelantikan yang dilakukan merupakan kepercayaan terhadapnya untuk menduduki jabatan yang mengandung kewajiban, tugas dan tanggungjawab.

Ia tegaskan, ketika diamanahkan kewajiaban harus dilaksanakan. Membantu kepala daerah dalam penyusunan kabijakan dan pengordinasian administratif serta pelayanan.

Sekda mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, membatu kepala daerah merumuskan kebijakan daerah, mengimplementasikan RPJMD dan mensukseskan visi Pemda Pasaman yaitu terwujudnya masyarakat Pasaman Sejahtera, Agamis dan Berbudaya.

Yusuf Lubis berharap terlaksananya kerjasama yang baik dengan seluruh kepala OPD dalam memberikan dukungan kepada Sekda dalam menjalankan tugasnya.(Mond)

Sekda Pasaman H M Saleh terima kunjungan Kepala Cabang PT. Taspen Bukittinggi

Mitra rakyat.com (Pasaman)
Kepala PT Taspen Cabang Bukittinggi Sutrisno bersama rombongan menyambangi kantor Bupati Pasaman bertemu dan beramah tamah dengan Sekretaris Daerah Kabupaten H. M. Saleh di ruang kerja Selasa, (29/1).
 Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Pasaman didampingi oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman Anasrullah dan Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Deswin serta Kepala Badan Keuangan Daerah diwakili oleh Kepala Bidang  Perbendaharaan M. Roni, SH.
Kedatangan Kepala Cabang PT. Tapen Bukittinggi dalam rangka bersilatur-rahmi dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman sekaligus penyerahan secara simbolis dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan pensiun pertama Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman H. M. Saleh yang akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019.
Ketika wawancara dengan awak media Sutrisno menyampaikan,  saat ini PT. Taspen mempunyai program Layanan Klim Otomatis (LKO) dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada ASN yang akan memasuki masa purna tu-gas. Program ini diluncurkan dengan tujuan  mempermudah serta mempercepat proses pengurusan pensiun ASN.
Disamping pelayanan tersebut di atas, Taspen mempunyai program mobil layanan taspen yang bergerak ke seluruh Kabupaten/Kota wilayah kerja Taspen Cabang Bukittinggi, khusus untuk Pasaman layanan tersebut datang pada minggu ke III dan ke IV setiap bulan. Seluruh berkas yang berkaitan dengan layanan Taspen dapat diterima pada mobil layanan Taspen.
Sutrisno menambahkan, Taspen wajib melakukan proses perhitungan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat pensiun pertama sebelum tangal jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan penerimaan ASN agar tidak terputus setelah memasuki pensiun.
Untuk mendukung program tersebut PT Taspen sudah bekerjasama dengan BKPSDM di seluruh wilayah kerja PT. Taspen Bukittinggi dalam rangka memberikan layanan kepada ASN yang akan memasuki purna tugas. Kita berupaya pada saat tanggal dan bulan jatuh tempo dana JHT dan pensiun pertama sudah masuk ke rekening pensiunan.
Pada tempat yang sama H. M. Saleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Taspen Cabang Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan yang baik dan prima.
“Dengan pelayanan ini ASN yang akan purna tugas tidak ada lagi rasa kekhawatiran akan terputusnya penghasilan pada saat jatuh tempo pensiun. Hal ini sangat menguntungkan bagi ASN, karena kita tidak perlu lagi datang ke kantor Taspen Bukittinggi untuk mengurus hal tersebut, cukup tungu ditempat saja, tam-bah H.M. Saleh. (Mond)


Mitra rakyat.com (Jakarta)

Informasi angat-angatnya bagi Dunia Pers dan perusahan pers di Sumatera Barat telah terjadi pengekangan dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 30, yang ditanda Tangani langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prawitno. Sehinggah hal ini akan berdampak terjadi angka pengangguran yang cukup mengkuwatirkan.

Padahal kalau kita simak debat Kandidat Dua Pasang Calon Presiden (Capres), Kamis malam 17 kemaren, dengan jelas dan tegas mereka memapakar visi dan misi mereka tentang pengangguran di Negara Kesatua Repulik Indonesia ini. Bahkan kedua pasang kandidat Capres periode 2019-2024 ini langsung memaparkan konsep untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Di Sumatera Barat, konsep kedua pasangan kandidat Capres ini sebenarnya sudah berjalan, cuma pemerintah setempat tinggal melakukan pembinaan, bukan melakukan pembinasaan alias tidak mengakuinya. Inilah yang dirasakan oleh pemilik media massa, baik media cetak maupun media online yang tela mampu menyerap ribuan tenaga kerja di Sumbar saat ini.

Sayangnya, apa yang diperbuat dan dilakukan oleh puluhan pemilik media massa baik cetak dan online yang menyerap ribuan tenaga kerja bakal terancam, karena telah dibrendal dengan kebijakan Gubernur Sumbar dengan Pergub No.30 tentang kerja sama.

Wakil Ketua DPD PPWI Sumbar Rifnaldi setelah mendengarkan keluhan ini dari sebagian media di Sumbar, bahwa sebahagian besar dari perusahan mereka tidak bisa kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumbar disebabkan Pergub. No.30  dengan bermacam aturan. Tentu saja hal ini sangat disesali.

Berdasar laporan ini, DPD PPWI dan Pembina Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) Sumbar, memberikan masukan dan saran-saran serta kritikan demi kebaikan dan terjalin hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pers serta Pemilik Media Massa di Sumbar.

Tulisan ini hanya sebuah supress, untuk mengingatkan bahwa pentingnya peranan dan kehadiran Pers, peranan Pers lah sebagian besar adanya NKRI, tanpa Pers apa saja program dilaksanakan Pemerintah publik tak akan tahu, begitu juga seorang pemimpin tanpa ikut campur tangan pers orang itu tidak akan dikenal,  seperti Gubernur Irwan Prayitno sebelum jadi Gubernur orang katakan beliau orang jawa, sebab namanya mirip dengan nama
Orang jawa, tapi Pers lah yang menjelaskan melalui publikasinya, bahwa Gubernur Irwan Prayitno adalah orang Padang, putra asli Kuranji Padang.


Dengan diperlakukannya Pergub No.30 ini, tentu saja membuat sebagian perusahan Pers sangat menyesalkan dan kecewa atas tindakan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar yang di pimpin Irwan Prayitno. Apa lagi tanpa ada diskusi atau dialog dengan senior-senior Pers Sumbar.
Seharusnya Gubernur sebelum mengambil keputusan hendaknya mengkaji dan mempertimbangan baik baruknya sebuah keputusan sebelum menanda tangani sebuah kebijakan,  sehingga orang dipimpinnya menjadi senang, aman dan damai.

Keluh kesah Perusahan Pers ini, setelah dikeluarkan nama perusahan yang bisa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumbar, bahkan disebarluaskan lewat WA, Group dan sebagainya, ini membikin perusahan Pers yang tak dapat kerjasama menjadi resah dan hal ini dilakukan oleh Kabiro Humas ditanda tangani Jasman.

Apa yang dibuat Kabiro Humas dan kebijakan Gubernur dengan menandatangani Pergub. Nomor 30, jelas melanggar UU Pers No.40 tahun 1999. Perlu diketahui PP saja tidak ada yang mengatur UU Pers No. 40 tersebut, termasuk Permen (Peraturan Menteri), cuma yg ada di Indonesia Pergub. No. 30  yang pengatur UU Pers No. 40 tahun 1999.

Jadi dengan diberlakukan Pergub. No.30 dikeluarkan Provinsi Sumatera Barat, jelas membuka peluang medan perang dengan Pers dan perusahan Pers di Sumatera Barat, bila kebijakan tidak ditindaklanjuti atau direvisi kembali, segera mungkin oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Keresahan pemilik media di Sumbar, tentu akan dibalas dengan mengambil langkah lebih jauh, bila Gubernur tidak mengindahkannnya, terutama sekali yang akan dilakukan, kudeta berita, artinya apapun kegiatan pemerintah Provinsi yang dilakukan, beritanya tidak akam dibuat dan dimuat oleh pers dimedia massa kecuali berita dan informasi khasus yang akurat di Provinsi yang akan dipublikasikan.

Maka itu, Gubernur jangan ikut campur  urusan Pers, sebab Pers memiliki bilik sendiri tidak semua orang bisa masuk dalam peraturan UU Pers, UU Pers salah satu UU istimewa di NKRI, pimpinlah rakyat Sumbar dengan baik dan bijaksana bersama pers seayun selangkah, sehingga Sumbar menjadi daerah kunjungan dan percontohan bagi daerah lainnya, jangan rusak tatanan pers di Sumbar yang terjalin baik selama ini, ibarat tabu, satu ruas yang rusak atau busuk, cukup satu ruas itu saja yang dibuang.

Tampaknya di Sumbar, ada indikasi Gubernur untuk mebrendel media masa yang ada dengan cara mengelurkan Pergub No. 30. Jika media masa yang tidak masuk kategori dalam Pergub ini, berarti dianggap ilegal dan mungkin saja sama dengan pengedar narkoba.
Penulis : Rifnaldi
Wakil Ketua DPD PPWI Sumbar
Sumber : Maklumatnews.com

Kantor Lurah Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang

Mitra rakyat.com (Padang)
Bermodalkan pengamalan dari berbagai jabatan yang pernah diemban dengan niat yang tulus, kali ini Masri Syair SH dipercaya Walikota Padang untuk memimpin dan membina masyarakat di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.


Masri Syair SH , Lurah Dadok Tunggul Hitam
Saat diruangannya pada Selasa (22/01/2019)tadi, Masri Syahrir SH menceritakan tujuan mulianya untuk siap mendedikasikan sisa masa dinasnya demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai Lurah yang baru dilantik pada November 2018 waktu lalu,, Masri sudah menunjukan kedekatannya dengan warga Kelurahan Dadok Tunggul Hitam tersebut.

Masri mengharapkan agar warga kelurahan yang dipimpinnya merasa nyaman dan terlayani dengan kehadirannya dikelurahan itu. Dan beliau ingin menghilangkan image negatif terkait kinerja perangkat kelurahan yang selama ini menurut laporan dari warga yang ditermanya kurang bagus, tuturnya.

"Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa atau kelurahan harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat", kata Masri.

Dan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang ada sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, agar  bersinergi demi tercapainya maksud dan tujuan, lanjutnya.

Juga Masri mengharapkan, agar masyarakat senantiasa memiliki rasa dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama.

Maka untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan diharapkan proses pembangunan di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai, tukasnya.

Dengan visi dan misi yang dibawanya Masri Syharir siap menjadi pemimpin yang arif bijak sana.

Visi “Terwujudnya Masyarakat Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas dan Sejahtera”,
Dan misinya,
-Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi
-Meningkatan profesionalisme perangkat kelurahan sebagai pelayan masyarakat;
-Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat;
-Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, social budaya,pertahanan dan keamanan;
-Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan
-Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum.

Terakhir, dalam bincang-bincang ringan itu, Masri Syair SH, mengatakan, " tidak mungkin semua terwujud tanpa ada dukungan dari setiap kalangan masyarakat yang ada dikelurahan ini, pungkasnya.


(Roel)

Proyek Pembangunan Pondok Pesantren Tarbiyyah diduga Terlambat Kontraktor dikenakan Denda

Mitrarakyat.com (Padang)
Proyek pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Tarbiyyah yang belokasi di kota Padang, diduga molor akibatkan kontraktor dikenakan denda. Sebelumnya, Boy selaku pelaksana lapangan dari PT.Bintang Milenium Perkasa (BMP), saat dikonfirmasi mitrarakyat.com terkait dugaan tersebut mengatakan," Untuk hal Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) nya terbit tanggal 29 Maret 2018, tapi karena perubahan pondasi,disebabkan wilayah Sumbar yang rawan gempa,maka kita baru dapat melaksanakan nya pada tanggal 17 Juli 2018, setelah kunjungan dan persetujuan Bu Mardiana selaku tim teknis dari Dirjen Rumah susun, dan kontrak kita selama 240 hari", kata Boy, pada Kamis(17/01/2018) kemarin via whatshappnya 081264628xxx.

Baca juga 

Sementara dilain pihak, Alzari selaku konsultan management kontruksi(MK) dari PT.Widya Graha Asana (WGA) mengatakan bahwa kegiatan yang dikerjakan PT.BMP terlambat dan saat ini dalam masa denda. Dan semenjak dari tanggal 31 Desember 2018 kemarin PT.WGA tidak lagi bertindak sebagai konsultan MK pada proyek pembangunan Ponpes Tarbiyaah tersebut, karena, kontraknya sudah habis.

"kontrak nya sebagai pengawas sudah habis sejak  tanggal 31 Desember 2018, dan sekarang kontraktor bekerja masuk masa denda" jelas Alzari via telponnya 08126721xxx, Jumat(18/01)tadi.

Mengacu pada keterangan Alzari selaku konsultan MK dari kegiatan tersebut bahwa," pekerjaan pembangunan ponpes terlambat, buktinya, PT.BMP saat ini membayar denda kepada negara, kata Afdal, Mahasiswa Teknik Sipil disalah satu universitas tersohor dikota ini, pada hari yang sama dikampusnya.

Proyek APBN milik Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat ber nomor kontrak 02/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III/2018 dengan nilai Rp 6.001.002.000,- yang dikerjakan PT.BMP selama 240 hari, menurutnya, dikerjakan tanpa pengawasan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai sekarang.

Sebab, terhitung dari tanggal SPMK dikeluarkan 29 Maret 2018, kontraktor terlambat selama 90 hari kalender.

Ironisnya lanjut Afdal, Boy saat dikonfirmasi terkait keterlambatan itu seolah tidak mau mengakui keterlambatan tersebut, malah berusaha mengelak dengan mengatakan," pekerjaan terhitung dimulai pada tanggal 17 Juli 2018, sebabnya, ada perubahan pondasi, karena daerah Sumbar rawan gempa, dan itupun atas persetujuan Bu Mardiana selaku tim teknis dari Dirjen" tukuk Afadal seraya menirukannya.

Secara logika dan menurut ilmu sipil yang dituntutnya, lanjut Afdal,"setiap proyek biasanya dikerjakan setelah adanya perencanaan yang matang, baik dari kondisi daerah sekalipun, pasti sebelumnya sudah ada survei lapangan terlebih dahulu,oleh kontraktor ataupun konsultan perencana", tukasnya.

Jadi, apa yang dikatakan Boy tersebut tidak masuk akal sehatnya, kalau memang persetujuan dari Dirjen, kenapa kontraktor mesti bayar denda kepada negara, pungkas Afdal.

Sampai berita ini diterbitkan, media masih menunggu tanggapan dari PPK dan Kasatker terkait hal tersebut.

(roel)

Al zari konsultan MK PT.Widya Graha Asana

Mitra rakyat.com (Padang)

Dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2015 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, merupakan dukungan nyata dari pemerintah dalam peningkatan peran konsultan Indonesia.

Ini bentuk keistimewaan yang didapat dengan adanya proyek strategis nasional agar juga dirasakan oleh konsultan di Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Nugroho Pudji Rahardjo pernah mengatakan, "dengan adanya peraturan menteri tersebut merupakan langkah efisiensi tenaga ahli konsultan tersertifikasi, dengan diarahkannya kontrak kerja proyek dengan sistem lump sum,kata Nugroho.

“Jadi dengan adanya peraturan menteri itu, satu tenaga ahli boleh menangani tiga proyek lump sum sekaligus. Jadi kalau bisa di lump sum kan saja semua proyek agar ada efisiensi disitu,” tutur Nugroho.(dikutip dari Bisnis.com).

Dari pernyataan Ketua  Inkido tersebut, diserap bahwa satu Konsultan MK dapat tangani tiga proyek Lump sum sekaligus, bagaiman kalau enam lamp sum, apakah tidak langgar aturan dan konsultan dapat laksanakan tugasnya secara efisien?.
Proyek Pembangunan Rusun untuk ASN di Jalan Pancasila dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama

Inilah yang terjadi di Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat, satu konsultan Management Kontruksi (MK) tangani enam proyek sekaligus dengan lokasi yang berbeda-beda.

PT. Widya Graha Asana (WGA) menghendel enam pembangunan rumah susun (Rusun) milik dinas terkait, dari enam yang dikerjakan tercatat dua proyek rusun diduga bermasalah secara administrasi dan aturan.

Misalnya, proyek pembangunan rusunawa untuk ASN dengan nilai Rp 6.968.160.000, yang dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama. Pada kegiatan itu diduga bangunan dikerjakan tanpa kantongi IMB sebagai legalitas bangunan, juga pekerja tidak dilengkapi alat pelindung saat bekerja.

Namun, meskipun begitu, konsultan MK salah satu tugasnya "Menyusun program keselamatan kerja, termasuk pengadaan fasilitas keselamatan dan keadaan darurat, merupakan kewajiban dari kontraktor. Dalam hal ini, konsultan MK mempunyai tugas me-review kelengkapan program dan penyediaan fasilitas keselamtan yang diperlukan. Konsultan MK juga memantau apakah program tersebut telah dilaksanakan dengan sesungguhnya.
Proyek Pembangunan Ponpes Tarbiyyah oleh PT.Bintang Milenium Perkasa

Akan tetapi, pada kegiatan ini PT.WGA disinyalir tidak laksanakan tugasnya dengan baik, sebab, terpantau beberapa waktu lalu pekerja saat bekerja tidak dilengkapi dengan alat pengaman tanpa ada tindakan tegas dari konsultan MK.

Hal serupa juga terjadi di proyek pembangunan Ponpes Tarbiyyah yang dikerjakan PT.Bintang Milenium Perkasa, dari awal pekerjaan selain tidak adanya IMB, juga diduga para pekerja saat melakukan kegiatan tidak dibekali alat keamanan K3 nya.

Bahkan, pekerjaan tersebut menurut pengakuan Alzari selaku pelaksana lapangan dari PT.WGA, hanya ikut mengawasi sampai tanggal 31 Desember 2018, sementara pekerjaan sampai saat ini masih berjalan.

Saat dikonfirmasikan kepada Alzari, via whatshappnya 08126721xxxn, Jumat (18/01/2019) mengatakan, " untuk SMK3 ada, emang udah mendekati ujung tahun pada banyak yang tidak pakai alat K3nya, jelasnya terkait SMK3 dalam proyek tersebut.

Menyangkut keterlambatan pada proyek pembanguangan Ponpes Tarbiyyah itu, Alzari mengatakan," saya tidak lagi bertindak sebagai konsultan MK disitu, kontrak pengawas sudah habis pada  tanggal 31 desember 2018 waktu lalu, saat ini kontraktor dimasa denda karena keterlambatannya", terang Alzari.


"Secara legalitas kita tidak ada melanggar dalam mengawasi enam proyek rusun tersebut dengan  satu kontrak dan kita tidak melanggar aturan yang berlaku dinegara ini" pungkasnya.

Bagaimana tanggapan pengamat dan ahli kontruksi terkait hal tersebut, sampai berita ini diterbitkan pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnnya.

(roel)

Proyek Pipa menggunakan APBN disinyalir Langgar Spesifikasi dan terancam putus kontrak

Mitra rakyat.com (Padang Pariaman)

Proyek Kementerian PUPR Dirjend Cipta Karya, kuat dugaan bermasalah yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Sebab, proyek yang menelan APBN senilai Rp7,5 miliyar, berlokasi Jorong Laban,  Nagari Padang Alai, Padang Pariaman, akhir tahun anggaran 2018, disinyalir progresnya masih  jauh dari yang semestinya.

Bukan hanya masalah pembebasan lahan yang jadi penyebab keterlambatan kegiatan. Disinyalir proyek yang dimenangkan  PT Arta kemudian disubkan kepada PT TAM, juga menjadi kendala utama. Parahnya, PT. TAM juga mensubkan lagi kepada warga pribumi, akibat pekerjaan banyak tangan itu sekarang proyek itu terkatung-katung dalam penyelesainya.

Dikutip dari media investigasi saat penulusurannya yang didampingi,  Bram Pratama, dari Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Gepak, beberapa hari lalu kelokasi pekerjaan proyek pipa dimaksud, banyak lahan yang belum terjangkau oleh pekerjaan pipa melalui pekerjaan bawah tangan.
Kemudian pembebasan  lahan disinyalir masih banyak yang belum  terselesaikan, kata Nov selaku Pemimpin Redaksi(Pempred) dari media Investigasi tersebut, Kamis (17/01/2018).

"Faktanya, dari  270 pipa yang akan dipasang, baru 100 batang terpasangkan" kata Bram. Selanjutnya Bram menambahkan,"tidak ada tanda-tanda keterlambatan pekerjaan, akan digenjot oleh warga supaya dapat mencapai progres pekerjaan yang diharapkan oleh warga sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaannya", tukas Bram.

Menurut Bram,"meski Menteri Keuangan berikan tambahan waktu kerja 60 hari plus 40 dari, proyek ini mustahil akan selesai dalam jangka waktu tersebut. Ia yakin, bakal terjadi putus kontrak antara owner dengan kontraktor, dan berujung diblacklistnya perusahaan itu, tandasnya.

Apa yang dikatakan Bram Pratama, bukan tanpa alasan, sebab dalam kondisi waktu yang mepet atau singkat dan sengketa lahan masih berjalan.

"Wajar saja, proyek menghabisksn anggaran APBN senila Rp7.5 M, berakhir pemutusan kontrak dan blacklist," imbuhnya.

Mirisnya kata Bram Pratama, pekerjaan dilapangan yang dikerjakan warga setempat dan diyakininya kurang memahami teknis proyek pipa, kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.

Terbukti, untuk sambungan pipa saja menggunakan las, sehingga, ketahanan pipa yang tergantung tersebut diragukan kekuatannya. Dan menurutnya, kalau diinjak secara tidak sengaja atau diduduki sambungan yang hanya menggunakan las tersebut, dijaminnya pipa dikerjakan akan rusak.

"Pipa yang teknisnya digantung, seharusnya menggunakan sambungan atau Plane sehingga mempunyai kekuatan, bukan dilas begitu saja. Diduganya,bukan hanya mark up sambungan, las yang digunakan untuk menyambung pipa juga diragukan kualitas ketahanannya, diprediksinya tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama" tukuk Bram.

Problem lain dalam proyek pipa tersebut, lanjutnya," untuk pekerjaan pipa besi 200 mm atau 8 ini, tidak memakai ben dan plane. Sementara, tekanan air sangat tinggi menurut dugaanya sangat kuat.



"Resikonya pipa akan mudah patah, karena tidak kuat menahan beban air," kata Ega, lanjut mengatakan, pekerjaan juga melebihi masa kontrak.

Dilain pihak, Kepala Unit, Padang Alai, PDAM Padang Pariaman, Hendri, saat dikonfirmasikan, terkait keterlambatan pekerjaan dan terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknis, mengaku tak mengetahui sama sekali. Alasannya, selama ini tak ada koordinasi dan tak ada hubungan kerja dengan proyek tersebut.

"Proyek tersebut, baru menjadi tanggungjawab kita setelah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Selanjtnya, oleh Pemkab diserahkan ke PDAM Padang Pariaman, baru diserahkan ke Unit Padang Alai," kata Hendri via Hpnya, Kamis (17/01/2019) kepada Nov sebagai Pemred dan juga Wartwan Utama itu.

Diteruskan Nov," Senada  dikatakannya, Sulung Kepala Litbang, PDAM.Padang Pariaman, saat dikonfirmasikan.via hpnya, pada hari yang sama, mengatakan, "masalah teknis pekerjaan, itu tanggungjawab PAM Strategis Pusat. Sementara pihaknya, hanya menyediakan lahan. Selanjutnya "Namun, saat serahterima nanti, terbukti pekerjaan tak sesuai spesifikasi teknis, akan kita tolak," tegasnya.

Lain lagi apa yang disampaikan. Mukhlis, pelaksana lapangan PT PAM subkon PT. Arta. Sebagai pengawas lapangan, ia mengaku tidak serta merta dan tahu menahu terkait persoalan yang terjadi pada pekerjaan proyek pipa ini.

"Saya tidak tahu menahu masalah teknis maupun keterlambatan pekerjaan. Saya hanya bertugas mengawasi pekerjaan," katanya sembari menyebutkan, sekarang sedang sibuk dilokasi pekerjaan dan tak bisa diganggu.

Sampai berita ini diturunkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.


(roel)


Pekerjaan Pembangunan Pondok Pesantren Tarbiyyah diduga molor dan Tanpa Kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Diduga, pondok pesantren tarbiyyah dibangun tanpa kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan molor dalam pelaksanaannya. Juga, disinyalir kontraktor, pengawas berikut dinas terkait abaikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

Sebab, proyek  sumber dana APBN yang di tenggarai Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat dengan nomor kontrak 02/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III/2018 dengan nilai Rp 6.001.002.000,-. Kegiatan diawasi PT.Widya Graha Asana dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D) dan dikerjakan PT. Bintang Milenium Perkasa (BMP),selama 240 hari kalender, dengan tanggal kontrak 29 Maret 2018. Apabila mengacu pada tanggal kontrak yang tertera pada papan nama proyek, diduga pekerjaan terlambat selama 90 hari hingga saat ini. Uniknya, untuk kontraktor pelaksananya tidak dituliskan di papan nama proyek yang disediakan.

Seperti yang diungkapkan Andi warga kota padang kepada mitrarakyat.com,"seharusnya jauh sebelum dilakukan pembangunan, IMB sudah harus dipajang pada lokasi yang hendak didirikan bangunan. Karena IMB merupakan legalitas dalam pendirian sebuah bangunan, kata Andi,pada Kamis (17/01/2019) tadi dilokasi pekerjaan.

“Karenanya sangat mengherankan jika bangunan yang dikerjakan menggunakan uang negara tidak memiliki IMB. Sementara itu, apabila bangunan milik masyarakat tidak memilik IMB, bisa disuruh bongkar dan dihentikan pembangunannya sebelum ada izin tersebut,” kesalnya.

Andi yang notebenenya seorang aktivis itu melanjutkan,“Kita mengharapkan pihak berwenang tegas dalam menjalankan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Kemudian Perda Nomor 07 Tahun 2015 tentang bangunan gedung,” sebutnya.

Bahkan, apabila pihak institusi pemerintah melakukan atau mengikuti aturan terkait IMB tersebut, bisa menjadi contoh yang teladan dikalangan masyarakat, tandasnya.

Para pekerja tidak menggunakan alat keselamatan kerja saat melaksanakan kegiatan

Terlepas hal tersebut, Andi juga mengkriktik terkait Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamtan Kerja(SMK3) pada proyek tersebut. Andi menilai, kontraktor dan pengawas dinas terkait seakan sepakat untuk tidak pedulikan kesehatan dan keselamatan para buruh nya dalam bekerja, terangnya. 
                 
Sebab, terlihat para pekerja saat melaksanakan kegiatan tidak dilengkapi peralatan pelindung, barangkali belum pernah terjadi kecelakan dilokasi saat bekerja, atau mesti terjadi dulu baru dibekali, pungkasnya.


Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan terkait hal tersebut kepada Boy selaku penanggung jawab lapangan dari PT. Bintang Milenium Perkasa(BMP) sebagai kontraktor via selulernya 081264628xxx mengatakan," Untuk IMB, kita dari pihak kontraktor hanya melaksanakan pembangunan,yang mengurus IMB adalah pihak Pesantren dan pengelola bangunanan", terang Boy pada hari yang sama.

Boy melanjutkan," untuk pekerja kita melengkapi dengan K3,hanya pekerja terkadang hari terik mau melepasnya, dan kita hanya bisa mengingatkan agar tetap menggunakannya", kata Boy.

"Karena kita sudah masuk pekerjaan perapian (finising), tidak pekerjaan pokok, sehingga kita tidak kontrol terkait K3 terhadap pekerja, karena kita sudah masuk ke Pra PHO" tukasnya.

Sementara itu terkait dugaan keterlambatan pekerjaan, Boy menjelaskan," Untuk hal Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) nya terbit tanggal 29 Maret 2018, tapi karena perubahan pondasi,disebabkan wilayah Sumbar yang rawan gempa,maka kita baru dapat melaksanakan nya pada tanggal 17 Juli 2018,setelah kunjungan dan persetujuan Bu Mardiana selaku tim teknis dari Dirjen Rumah susun, dan kontrak kita selama 240 hari", pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
(roel) 





Mitra Rakyat.com (Padang)

Si Merah Pinang. Begitulah sebutan bagi pasukan kebersihan Kota Padang. Dengan rasa haru dan bangga, mereka menyambut kedatangan Piala Adipura yang dibawa Wali Kota Padang Mahyeldi di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan di pelataran parkir RTH Imam Bonjol, Selasa (15/01/2019).

Kedatangan Piala Adipura di Kota Padang juga disambut Dandim 0312 Padang, Kapolresta Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Kota Padang beserta unsur Forkopimda lainnya, Sekretaris Daerah Kota Padang, Pimpinan SKPD dan ASN Pemko Padang. Piala Adipura diarak keliling Kota Padang sebagai bukti nyata partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.


“Prestasi yang kita raih ini berkat kerjasama seluruh pihak tanpa terkecuali. Termasuk tenaga kebersihan Kota Padang. Dan yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mencintai lingkungan”, ujar Wali Kota Mahyeldi saat acara penyerahan Piala Adipura ke masyarakat Kota Padang di RTH Imam Bonjol.

Lebih lanjut dijelaskan, pengelolaan kebersihan lingkungan harus di mulai dari rumah tangga. Produksi sampah dari rumah tangga harus dikurangi, sehingga tumpukan sampah di TPS dan TPA juga berkurang.

“Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terimakasih, Pemko Padang akan memberikan bonus kepada seluruh tenaga kebersihan yang ada di Kota Padang”, ungkap Mahyeldi.


Dikesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, mengatakan, Piala Adipura merupakan kebanggaan warga Kota Padang. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan merupakan dukungan terhadap tenaga kebersihan Kota Padang yang merupakan pejuang Adipura.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. DPRD Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada kita semua untuk Kota Padang yang lebih bersih lagi”, tambah Wahyu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin, mengungkapkan, Piala Adipura yang diraih Kota Padang telah melalui penilaian yang cukup ketat dan variatif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepanjang tahun 2018.

Komponen penilaian Adipura meliputi beberapa aspek, diantaranya; Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berhubungan dengan penimpbunan sampah dan pengelolaan limbah, kondisi pasar, terminal, jalan, sungai, taman, sekolah, rumah sakit, Pedagang Kaki Lima (PKL), serta aspek sosial ekonomi lainnya.

“Kepedulian kita terhadap lingkungan juga telah didukung dengan Perwako Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik, dan Perwako Nomor 44 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”, ungkap Al Amin.



Ditambahkannya, dengan adanya Jakstrada (Kebjikan dan Strategi Daerah) ini, selain Piala Adipura, Kota Padang juga meraih Penghargaan atas Kinerja Pengurangan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Serta, mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari KLHK tersebut. (th)



Mitra Rakya.com (Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi menyatakan dukungannya atas upaya pengecekan buku-buku yang berbau ajaran komunis oleh aparat gabungan dari Kodim 0312 Padang, Polresta Padang, Kejaksaan Negeri Padang, Kesbangpol dan Satpol PP Kota Padang pada 8 Januari lalu di salah satu toko buku di kawasan Pondok, Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Padang.

“Apapun yang berbau ajaran komunis di Kota Padang harus kita waspadai. Mari kita kompak. Masyarakat, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan pemerintah untuk mengantisipasi ajaran komunis di Kota Padang”, ungkap Mahyeldi, Selasa (15/01/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, temuan buku-buku ajaran komunis tersebut harus diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang dan diberikan sangsi sesuai hukum yang berlaku. “Temuan ini harus disikapi. Apakah peredaran dan perdagangan buku ini melanggar peraturan atau tidak”, ujar Mahyeldi.

Sebagaimana diketahui, pengecekan buku-buku berbau komunis di salah satu toko buku di Jalan Hos Cokroaminoto beberapa waktu lalu oleh aparat gabungan berdasarkan atas informasi dari masyarakat.

Dari hasil pengecekan, ditemukan enam judul buku berbau komunis, yaitu; Anak - Anak Revolusi, Gestapu 65 PKI, Jasmerah, Wiji Tukul, Mengincar Bung Besar (Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno), dan Kronik 65. Temuan buku ini telah diamankan, dan akan di selidiki lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.


Mitra Rakyat.com (Padang)

Pemerintah Kota Padang terus memperancak fasilitas umum yang dapat di jadikan sebagai objek wisata keluarga yang nyaman, Asri dan bersih serta enak di kunjungi bersama sanak keluarga.

Seperti kita ketahui sepanjang pantai Padang dan muaro lasak serta jalan nuju arah Gunung Padang di tepi Sungai Batang Araw Kecamatan Padang Selatan, fasilitas umum bagi pejalan kaki  dibangun tepat sasara  sangat bagus, indah dan nyaman.


Tapi sayang beberapa hari lalu, fasilitas penerangan jalan dipantai Padang  yaitu lampu untuk  menambah rancak kota dimalam hari, dicuri ora8ng tak dikenal dan bahkan merusaknya dan juga para PKL menjual dagangannya tidak pada tempatnya, 

Untuk menertibkan dan ciptakan  kenyamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, mengerahkan anggotanya dilokasi-lokasi yang rawan, dapat mengganggu kenyaman para pengunjung sedang menikmati pesona dan keindahan Kota Padang dari fasilitas umum yang dibangun disepanjang tepi pantai tersebut.

Semoga kedepannya, masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya, kita selalu menjaga fasilitas umum untuk kepentingan kita semua, sisamping itu menjaga kebersihannya, sehingga sampah tidak ada sama sekali terlihat dilokasi objek wisata keluarga.


Senin (14/1) hari ini,  Kota Padang Menerima Penghargaan Piala Adipura Kategori Kota Besar yang diserahkan Oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta.

Ini membuktikan Kota Padang, sebuah Kota Besar yang bersih se - Indonesia bersama beberapa daerah lainnya, tentu semua berkat Dukungan, dorongan dan motifasi dari semua elemen masyarakat, supaya Kota Padang sebuah Kota Ramah, aman, tertib dan tertata, menjadi sebuah kota tujuan bagi wisatawan, baik lokal dan internasional nantinya   



Mitra rakyat.com (Padang)

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP bersama Isteri Hj. Harneli Bahar, dan anak serta Menantu laksanakan Umroh ketanah suci kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW di Mekkah.

Mahyeldi bersama keluarga besar berangkat dari Padang menuju  Mekkah  5 Januari 2019 lalu untuk beribadah Umroh bersama keluarga ketanah kelahiran Rasullullah. Nabi Muhammad SAW.

Semoga perjalanan Walikota Padang bersama keluarga yang laksanakan Umroh mendapat petunjuk, Hidayah dan keredhaan dari Allah dan semua keluarga yang ikut umroh tetap dalam kondisi sehat sampai kembali ke Kota Padang nantinya.


Ibadah Umroh salah satu kewajiban umat muslim bagi yang telah mampu untuk pergi laksanakan sebuah kewajiban ketanah kelahiran Rasulullah di Mekkah untuk lakukan ibadah yang telah diatur tata cara pelaksanaannya.

Disamping itu, tentu jelas Walikota Padang bersama isteri dan keluarga besar tak akan pernah lupa medoakan warga Kota Padang, terutama sekali jauh dari segala bentuk bencana dan musibah, serta warga Kota Padang hidup sejahtera seia sekata, Saciok bak ayam Sadanciang bak basi.


Semoga apa diharapkan Walikota kedepannya menjadi kenyataan, Kota Padang lebih maju, tentu jelas semua program kerja mendapat dukungan dan dorongan dari semua pihak, semua SKPD dilingkungan Pemko Padang selalu bersenegis, mampu meminek, inovasi, kreatif dan bertanggungjawab setiap program kerja dilaksanakan.



Mitra Rakyat.com (Padang)

Penghargaan Piala Adipura dipastikan kembali berada di pangkuan Kota Padang. Meski delapan tahun tak mengecap Adipura, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat itu akhirnya sukses meraih penghargaan bergengsi tersebut di 2017 lalu. Dan tahun ini kembali merengkuh penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan itu.

Sebagaimana Kota Padang keluar sebagai satu-satunya kota di Sumatera yang meraih penghargaan Adipura kategori Kota Besar. Penilaiannya dilakukan selama Januari-Desember 2018 dari beberapa indikator penilaian.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Al Amin dalam Rapat Persiapan Penyambutan Piala Adipura di Aula Kantor DLH Padang, Jumat (11/1/2019).

"Hal ini kita ketahui, setelah menerima surat dari Kementerian LHK No.UN.4/PSLB3/PS/PLB.0/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Undangan Penganugerahan Adipura yang dilaksanakan Senin 14 Januari 2019 di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung. Manggala Wanabakti yang langsung diserahkan Wakil Presiden RI," ungkapnya dalam rapat yang diikuti kepala OPD terkait, unsur Forkopimda Padang dan stakeholder terkait lainnya itu.

Dikatakan Al Amin, Kota Padang telah tercatat 18 kali menerima Piala Adipura, dimana pada 2017 lalu kembali meraihnya usai menunggu 8 tahun lamanya atau semenjak di 2009.

“Direncanakan, Insyaallah bapak Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah akan menjemput penghargaan ini ke Jakarta, Senin (14/1). Seperti biasa, setelah diterima Piala Adipura akan diboyong ke Padang untuk diarak bersama-sama memutari kota dan melihatkannya kepada warga masyarakat,” katanya.

Mengingat itu, tambah Al Amin, demi tertib dan hikmatnya acara penyambutan Piala Adipura nanti, Pemerintah Kota Padang melalui OPD terkait didukung unsur Forkopimda dan stakeholder terkait diharapkan saling bekerjasama dan berkoordinasi.

“Alhamdulillah, semua unsur terkait hadir pada rapat kali ini dan saling menyatakan kesiapan untuk penyambutan Piala Adipura pada Selasa (15/1) mendatang. Direncanakan piala tersebut akan dibawa dari Jakarta ke Kota Padang sekira pukul 10.00 Wib,” cetus dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam prosesi penyambutan Piala Adipura nantinya dimulai dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Yakni berupa pengalungan bunga kepada Wali Kota Padang dan rombongan. Kemudian dilanjutkan pengarakan piala ke berbagai penjuru Kota Padang yang berakhir di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol. Di sanalah dilaksanakan puncak acara penyambutan Piala Adipura.

“Alhamdulillah, para pihak terkait telah menyatakan kesiapan untuk prosesi penyambutan Piala Adipura yang tinggal beberapa hari lagi diserahkan. Baik untuk kelancaran lalu lintas, serta hal-hal yang berkaitan dengan prosesi penyambutan".


"Kita berharap, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan meriah. Karena ini merupakan penghargaan tidak saja bagi pemerintah, namun bagi seluruh unsur dan warga masyarakat Kota Padang. Yaitunya semangat dan komitmen masyarakat dalam menjaga kebersihan, termasuk upaya keras dari pasukan kuning yang selama ini bekerja tanpa kenal lelah,” ungkap Al Amin mensyukuri.



Mitra Rakyat.com (Padang)

Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi dan kerjasama yang diberikan AKBP Kobul Syahrin Ritonga selaku Ketua Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Padang dalam memberantas segala bentuk pungli di Kota Padang selama ini.

"Atas nama Pemko Padang khususnya yang tergabung dalam Tim Satgas Saber Pungli, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pak Kobul yang begitu banyak selama ini memberikan motivasi berkaitan program dan kegiatan dalam menggerakkan organisasi Satgas Saber Pungli pada tahun  2018. Kemudian termasuk juga menyiapkan program dan rencana kegiatan Satgas Saber Pungli Kota Padang untuk tahun 2019,” ungkap Inspektur Kota Padang Corri Saidan yang juga selaku Wakil Ketua I Satgas Saber Pungli Kota Padang dalam acara perpisahan Wakapolresta Padang AKBP Kobul Syahrin Ritonga yang promosi jabatan sebagai Wadirpolairud Polda Jawa Timur di Aula Tuah Sakato, Polresta Padang, Senin (7/1/2019).


Corri pun mengungkapkan, atas kerja keras jajaran Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang sejauh ini memberikan hasil dan dampak yang signifikan. Salah satunya dengan diraihnya penghargaan sebagai Satgas Saber Pungli terbaik di tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Barat dari Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat.

"Penghargaan ini dikarenakan Satgas Saber Pungli Kota Padang cukup banyak melakukan penindakan terhadap pelaku pungli baik di sekolah, tempat wisata dan tempat sasaran lainnya. Kemudian juga berkat sosialisasi yang masiv kepada berbagai kelompok masyarakat di Kota Padang".

‘'Semua ini berkat koordinasi yang baik, dan terutama sekali motivasi dan arahan yang selalu diberikan pak Kobul selaku Ketua Tim Satgas Saber Pungli kepada tim sejauh ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut Corri pun menyampaikan bahwa Inspektorat Kota Padang ke depan akan terus berupaya menyiapkan program-program kegiatan yang betul-betul memberikan manfaat terkait keberadaan Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang.

“Kami berharap, pasca ditinggal pak Kobul keberlanjutan program kegiatan saber pungli di Padang tetap berjalan dengan baik dan kalau bisa lebih meningkat lagi tentunya,” tukas dia.

Sementara itu AKBP Kobul Syahrin Ritonga menyampaikan harapan agar kekompakan dan sinergi yang terjalin begitu baik di Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang dapat dipertahankan tentunya. Dimana di tim ini terdiri dari berbagai unsur dan lembaga antara lain TNI, Polri, Pemko, Kejari serta lainnya.

“Alhamdulillah, beberapa kegiatan mulai dari sosialisasi, pencegahan dan penindakan terkait saber pungli sudah kita laksanakan secara maksimal dan juga memiliki tren positif sejauh ini. Semoga siapa yang menggantikan saya dapat melanjutkannya dengan baik,” tukuknya mengakhiri.

Dalam acara perpisahan tersebut, dihadiri Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan beserta seluruh jajaran, jajaran Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang serta lainnya.




Mitra Rakyat.com (Padang)


Wajah kawasan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang semakin menawan setelah dibenahi dengan menghabiskan Rp25 milyar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, pedistrian drainase, taman serta sarana pendukung lainnya. Hasil pembenahan yang dilakukan sejak pertengahan 2018 lalu itu diserahterimakan secara resmi dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR  kepada Pemerintah Kota Padang, Sabtu (5/1/2019) di kediaman Wali Kota Padang, Jalan A. Yani.

Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, pembenahan kawasan Batang Arau yang didanai APBN murni melalui Ditjen Cipta Karya merupakan bukti kepercayaan pusat terhadap keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan kawasan kumuh dan pengembangan pariwisata serta mitigasi bencana. Hal ini agar terus ditindaklanjuti dengan menjaga kawasan ini supaya tetap tertata dan terpelihara semua sarananya.

"Pembenahan kawasan Batang Arau masih akan dilanjutkan pada 2019 nanti. Pemko Padang kembali mendapat support APBN sebesar Rp18 milyar guna penuntasan pedistrian dan drainase Batang Arau di Kelurahan Seberang Palinggam," jelas Mahyeldi.


Wali Kota Mahyeldi berharap, OPD terkait bisa bersinergi dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di Batang Arau tersebut. Peran camat dan lurah juga sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga mendorong terbentuknya komunitas-komunitas peduli lingkungan dan peduli pariwisata serta memberdayakan masyarakat untuk pengembangan ekonomi.

"Diharapkan semua OPD terlibat dalam menjaga dan mengembangkan kawasan ini, termasuk camat dan lurah agar mendorong masyarakat bersama komunitas-komunitas yang ada untuk pengembangan ekonomi warga," ujar Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Padang Yenni Yuliza menyebutkan, disamping telah dialokasikan sebesar Rp 18 milyar dari APBN untuk tahap lanjutan pada 2019 ini, pihaknya kembali mengajukan sebesar Rp50 milyar berupa Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dana ini direncanakan untuk pembangunan vertical housing (rumah susun) untuk warga dan melengkapi sarana dan prasarana lainnya yang masih sangat diperlukan di kawasan itu.

"Untuk penanganan kawasan kumuh Batang Arau yang juga destinasi wisata sekaligus kawasan rawan bencana, maka kami mengusung tema mitigasi dan destinasi dalam pengembangannya. Disamping Rp18 milyar  yang sudah masuk APBN, kami mengajukan Rp50 milyar lagi untuk membangun vertikal housing dan jalur evakuasi guna mitgasi bencana," tukasnya.


Pada kesempatan ini, hadir dari Satker Kementerian PUPR wilayah Sumbar yaitu Kepala Satker Randal Cipta Karya, Syafrianti dan Kepala Satker Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, Zulherman, para Assiten Daerah Kota Padang, Direksi PDAM Padang serta sejumlah pimpinan OPD tdi lingkungan Pemko Padang.

Proyek IPAL Sanimas IDB Kel.Dadok Tunggul Hitam, Menuai masalah 

Mitrarakyat.com (Padang)
Proyek pembangunan IPAL program Sanimas IDB, senilai Rp 425.000.000,- yang berlokasi diKelurahan Dadok Tunggul Hitam,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang menuai masalah dan lewati batas waktu pekerjaan.

Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Saiyo Sakato, kuat dugaan berkolaborasi dengan pihak dinas dalam selewengan dana bantuan Loan Islamic Divelopmen Bank (IDB) Tahun Anggaran (TA) 2018.

Baca berita sebelumnya

Disinyalir, keterlambatan pekerjaan gara-gara sikap otoriter Ketua LKM yang bekerja diluar fungsinya. Secara fungsional, LKM tidak memiliki wewenang dalam mengelola dana proyek, LKM hanya sebatas mengkoordinir KSM dalam pelaksanaannya, kata Fahmi, Minggu (30/12/2018) waktu lalu dirumahnya.

Namun, hal itu tidak jadi acuan Armen selaku Ketua dari LKM Saiyo Sakato, malah Armen yang notabenenya seorang oknum TNI aktif bertindak seenaknya dalam proyek tersebut, tambahnya.

Fahmi saat ini merasa dirinya telah dimanfaatkan oleh Armen dalam mencari keuntungan pribadi, disebutkannya," sesaat dalam pencairaan dana, Fahmi hanya secara simbolis menerimanya diBank disaksikan Bendahara KSM (Dewi), kemudian selanjutnya diminta kembali oleh Armen dengan alasan biar dia(Armen) yang mengelolanya", jelasnya.

Parahnya, setiap pencairan Armen selalu lakukan pemotongan paling rendah 10 juta, dengan dalih sebagai pegangan, apabila dibutuhkan hubungi dia (Armen) lagi, tuturnya.

Hingga saat ini, dana yang sudah dipegang Armen sekitar Rp 43 juta, anehnya, Armen ikut membelanjakan uang bantuan ini dengan ikut mengirim laporan uang keluar kepada Bendahara KSM yang menurutnya banyak laporan fiktif, tukasnya.

Terlepas dari itu, Armen juga ikut berperan aktif dalam pengadaan material besi dan pipa, mirisnya, besi yang diadakan Armen tidak SNI, jelas ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan untuk harga nya jauh dari harga plafon yang ada di Rencana anggaran Belanja(RAB), tambahnya.

Menurut pengakuan Fahmi, anggaran yang sudah dihabiskan dalam proyek ini sekitar Rp 320.037.000,dengan rincian sebagai berikut,
Tahap I  Rp 30.014.000, dipotong LKM 10.014.000, Tahap II Rp Rp 30.023.000, dipotong LKM 10.023.000, Tahap III Rp 23.000.000, tidak diserahkan kepada KSM, Tahap IV Rp 57 juta lebih, dipotong 10.000.000, Tahap V Rp 65.000.000, tidak diserahkan kepada KSM dengan alasan untuk pembayaran pipa, Tahap VI 40.000.000, setor ke KSM 15.000.000, Tahap VII Rp 40.000.000, dipotong LKM 10.000.000, terkahir Tahap VIII 35.000.000, diserahkan ke KSM 10.000.000, rincinya.
Anggaran yang sudah dihabiskan diduga tidak sesuai dengan progres pekerjaan

Dibanding dengan progres pekerjaan, uang yang dihabiskan tidak sesuai kondisi bangunan saat ini, yang disinyalir belum mencapai 75 persen.

Dalam proyek milik negara, penggunaan material khususnya besi diharuskan memakai yang SNI. Sebab ini menyangkut ketahanan struktur bangunan, cakap Fahmi.

Pantauan mitrarakyat.com terkait pekerjaan IPAL tersebut, pada hari yang sama, dari 190 batang besi yang digunakan, 100 batang tidak SNI,sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Fahmi selaku ketua KSM.

Saat dikonfirmasi kepada Armen, dia mengakui uang yang dipotong itu diserahkannya kembali kepada Dewi selaku Bendahara KSM Sepakat, pada Senin (31/12/2018)waktu lalu disalah satu rumah warga.

" uang itu tidak saya potong, tapi saya simpan, apabila ada kebutuhan untuk pembelian material, kan bisa diminta kepada saya, dan sisa uang itupun sudah saya serahkan kepada bendahara", jelas Armen.

Dilain pihak, Dewi selaku Bendahara KSM, sampai berita ini diterbitkan belum memberi jawaban konfirmasi media meskipun sudah dibacanya, via whatshaap 081254087xxx.


Sampai berita ini diturunkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
(Roel)



Mitra Rakyat.com (Padang)


Peningkatan kompetensi individual dengan menanamkan keimanan sejak dini adalah untuk mewujudkan manusia yang menjauhi kemungkaran. Sedangkan kemungkaran merupakan sifat syaitan yang tidak pantas dimiliki manusia.

Hal itu isi kutipan khutbah Mahyeldi Ansharullah saat menjadi khatib salat jumat di Masjid Agung Nurul Iman, Jumat (4/1/2019).

"Jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena akan mendekatkan kita pada kemungkaran. Syaitan bertujuan menggiring orang beriman dari cahaya pada kegelapan," kata Mahyeldi.

Walikota Padang itu sangat menekankan umat muslim memiliki monoloyalitas, tidak bersikap mendua terhadap selain Allah. Sebab, sikap mendua adalah kemusyrikan yang tidak diampuni.

"Kita harus memiliki monoloyalitas, jangan mendua terhadap selain Allah. Itu kemusyrikan. Dosa yang tidak diampunkan," tegas Mahyeldi.

Dai yang juga pemimpin Kota Padang ini mengingatkan jamaah, hanya iblis dan teman-temannya yang menolak ketika diperintahkan sujud. Penolakan iblis itu berlaku sepanjang zaman karena Allah menangguhkan hukumannya.

"Selama itu pula iblis dan teman-temannya akan terus menggoda orang beriman untuk menjadi pengikutnya berbuat mungkar kepada Allah," ulasnya.

Kesempatan khutbah kali ini, bertepatan dengan sehari sebelum Mahyeldi akan melaksanakan ibadah umrah. Besok (Sabtu, 5/1/2019) Mahyeldi akan berangkat ke tanah suci bersama keluarga.


Politisi PKS itu memohon doa dan restu dari masyarakat yang dipimpinnya agar pelaksanaan ibadahnya lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat.



Mitra Rakyat.com (Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan, percepatan pembangun Kota Padang yang on the track, terutama di tahun politik, memerlukan sinergitas, harmonisasi dan komunikasi intens seluruh pihak. Termasuk keterlibatan aktif seluruh masyarakat.

“Tidak ada yang susah untuk dilakukan. Semua rintangan bisa diselesaikan, asalkan kita mau untuk saling menguatkan. Dengan satu niat, menghadirkan suasana kondusif di tahun politik”, ujar Mahyeldi saat acara Coffee Morning bersama anggota DPRD Kota Padang, Forkopimda Kota Padang, KPU dan Panwaslu Kota Padang, Kepala SKPD Kota Padang, BUMD, Ormas dan OKP di Gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan, Kamis (03/01/2019). 


Lebih lanjut dijelaskan, suksesi pelaksanan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar serentak pada 17 April mendatang harus mengedepankan jaminan partisipasi masyarakat. Serta, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Potensi-potensi yang bisa memecah belah persatuan harus diamankan sedini mungkin. Seperti penggunaan isu SARA, Hoax, Money Politics, Teror, dan sebagainya. Untuk itu, Panwaslu harus maksimal dalam menegakkan aturan”, ujar Mahyeldi.

“Dan bagi ASN Pemko Padang, agar tetap professional, menjaga integritas, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, tambahnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, mengatakan, coffee morning yang diadakan DPRD Kota Padang sebagai ajang silaturrahmi dengan Pemko Padang, Forkopimda dan perwakilan masyarakat dari Ormas dan OKP untuk melahirkan gagasan dan ide yang cemerlang dalam memecahkan segala persoalan untuk memacu pertumbuhan pembangunan Kota Padang di tahun 2019.

“Tidak hanya di forum resmi dan rapat-rapat formal, melalui coffe morning ini kita juga membicarakan kesuksesan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kota Padang. Termasuk merancang perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi”, imbuh Elly.   


Ditambahkannya, mensukseskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres merupakan tanggungjawab bersama, termasuk kontribusi DPRD Kota Padang untuk menghadirkan Pileg dan Pilpres yang aman, tertib dan badunsanak. “Untuk itu, mari kita bersama-sama menghadirkan Kota Padang yang lebih baik lagi”, ujar Elly.


Mitra Rakyat.com (Padang)

Pada hari pertama masuk kerja di awal 2009, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan wejangan bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkantor di Balaikota Lama, Jalan M. Yamin, Rabu (2/1/2019). Wejangan tersebut terkait peningkatan kinerja dan kehati-hatian pegawai dalam pengelolaan keuangan negara serta pentingnya karyawan memperhatikan kesehatan.

"Di awal 2019 ini, kita memulai lembaran baru untuk melaksanakan tugas-tugas. Agar kinerja ke depan bisa lebih maksimal maka kesehatan diri juga perlu diperhatikan," kata Mahyeldi saat memimpin apel pagi di Balaikota Lama yang ditempati Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKA), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Inspektorat.


Walikota Padang yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. Asnel menekankan, peningkatan kinerja sangat perlu, namun kesehatan pegawai juga sangat penting. Untuk itu semua pegawai harus pandai-pandai menjaga kesehatan di sela beban kerja yang berat. Sebab, tiga OPD yang berkantor di Balaikota Lama memiliki beban kerja yang sangat berat menjelang tutup buku akhir tahun.

"Saya tahu betul beban kerja tiga OPD berkantor disini punya beban tugas yang berat, terlebih menjelang akhir tahun. Tidak jarang pegawainya lembur dan pulang menjelang tengah malam. Untuk itu kesehatan harus diperhatikan juga. Harus pandai menyiasati waktu-waktu istirahat," ungkap Mahyeldi.

Lebih lanjut, Mahyeldi juga mengingatkan tiga OPD yang semuanya saling berkaitan dalam pendapatan, pengelolaan dan pengawasan tersebut untuk selalu berhati-hati dan melaksanakan tugas sesuai aturan. Jangan sampai kelalaian dalam masalah keuangan menyeret yang bersangkutan ke ranah hukum.


"Kita semua perlu berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, karena bisa berujung ke ranah hukum," tukas Mahyeldi.

Selanjutnya, Walikota Padang yang kembali terpilih dalam pilkada serentak 2018 lalu itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah bekerja dengan maksimal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal pula. Hal itu mengantarkan Kota Padang mendapatkan penghargaan, baik nasional maupun tingkat provinsi.

"Tahun 2018 Kota Padang mendapatkan 22 penghargaan, baik nasional maupun provinsi. ini merupakan buah kerja maksimal semua OPD,"tukasnya.

Usai apel, Walikota didampingi pimpinan OPD melakukan inspeksi ke beberapa ruangan karyawan. Kali ini tidak ditemukan, pegawai yang tidak masuk kerja pasca libur akhir tahun. Terdapat empat orang pegawai yang tidak masuk dari tiga SKPD tersebut dengan keterangan sakit dan diketahui pimpinan OPD.

dalam kesempatan itu, seorang staf Inspektorat mendapat apresiasi karena menunjukkan kinerja yang bagus. Pegawai bernama Mona Wahyuni tersebut tidak pernah mengambil cuti, bahkan selalu menyelesaikan tugas-tugasnya sekalipun di hari libur. Mona diberi piagam penghargaan atas dedikasinya tersebut.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Padang Corri Saidan mengatakan, dalam apel pagi bersama Walikota Padang tersebut juga dilaksanakan penyampaian ikrar budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Ikrar budaya kerja tersebut berkaitan dengan kemitraan, empati, profesional, integritas dan inovasi.

"Berikrar budaya kerja ini diharapkan dapat menjadi teladan, baik di lingkungan kerja inspektorat sendiri sebagai pembina dan pengawas maupun bagi OPD di lingkungan Pemko Padang," ujar Corri.

Corri menambahkan, ikrar budaya kerja diharapkan mampu memacu kinerja pada 2019 sehingga bisa sukses mewujudkan visi misi kepala derah sesuai yang diamanatkan RPJMD.

Selain Kepala Inspektorat, pimpinan OPD yang hadir yaitu Kepala Bapenda Alfiadi dan Kepala BPKA Andri Yulika.

Walikota  Padang H.Mahyeldi Ansharullah Berikan Pengarahan kepada puluhan anggota Satauan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Mitra Rakyat.com (Padang)

Pemerintah Kota Padang berkomitmen mewujudkan pergantian tahun baru 2019 tanpa perayaan, tanpa pesta dan hura-hura serta menekan maksiat.

Masyarakat diminta mengevaluasi diri dengan melakukan muhasabah di masjid dan mendekatkan diri kepada Allah.
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah kembali menegaskan hal itu saat memberikan arahan dalam apel Satuan Polisis Pamong Praja di Jalan Tan Malaka, Senin (31/12/2018).

Menurut Mahyeldi, pergantian tahun baru mestinya jadi momen mengevaluasi diri dan mendekatkan diri kepada Allah untuk menyongsong hari-hari ke depannya. Merayakan pergantian tahun bukanlah tradisi dari masyarakat Minangkabau umumnya. Sebab, perayaan-perayaan tersebut hanya akan membawa dampak negatif, terlebih di kalangan generasi muda yang seharusnya diberi penguatan karakter.

“Perayaan tahun baru bukanlah budaya kita. Semua itu hanya akan menimbulkan dampak negatif. Sebaiknya, kita mengevaluasi diri dan melakukan pendekatan keagaamaan menyikapi pergantian tahun,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan, selain mengimbau masyarakat agar tidak merayakan tahun baru, Pemerintah Kota Padang juga menggelar kegiatan zikir bersama dan muhasabah yang dipusatkan di Masjid Agung Nurul Iman pada malam 31 Desember 2018.

“Malam nanti diadakan zikir bersama di Masjid Agung Nurul Iman. Untuk masyarakat diharapkan hadir dan melaksanakan muhasabah bersama,” tukas Mahyeldi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP Kota Padang Yadrizon menyebut, sebanyak 350 personil akan dikerahkan untuk menjaga suasana tetap kondusif pada saat menjelang pergantian tahun. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memantau dan mengendalikan titik – titik macet, terutama di sekitar objek wisata.

“Sebanyak 350 personil diturunkan guna menjaga kondisi malam tahun baru. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan kepolisian,” ujarnya.


Pada kesempatan itu, Satpol PP Padang juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah staf terbaik dalam kinerja. Apresiasi berupa piagam tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Padang di sela kegiatan apel.( Realise Humas)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.