AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross Dana Dandim Data Demo Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kemanusiaan Keracunan kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU kuasa hukum Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Narapidana Narkoba Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Periode Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma PN PN Pasbar pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RSUD RSUP M Djamil RTLH Rusak Sapi SAR Satgas Satlantas Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK Transparan trenggiling tuak Tukik Ujung Gading Ultimatum Unand Upacara Update usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Pembangunan Ponpes menggunakan APBN Tanpa Kantongi IMB dan disinyalir langgar Aturan oleh PT.BMP


Pekerjaan Pembangunan Pondok Pesantren Tarbiyyah diduga molor dan Tanpa Kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Diduga, pondok pesantren tarbiyyah dibangun tanpa kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan molor dalam pelaksanaannya. Juga, disinyalir kontraktor, pengawas berikut dinas terkait abaikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

Sebab, proyek  sumber dana APBN yang di tenggarai Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat dengan nomor kontrak 02/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III/2018 dengan nilai Rp 6.001.002.000,-. Kegiatan diawasi PT.Widya Graha Asana dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D) dan dikerjakan PT. Bintang Milenium Perkasa (BMP),selama 240 hari kalender, dengan tanggal kontrak 29 Maret 2018. Apabila mengacu pada tanggal kontrak yang tertera pada papan nama proyek, diduga pekerjaan terlambat selama 90 hari hingga saat ini. Uniknya, untuk kontraktor pelaksananya tidak dituliskan di papan nama proyek yang disediakan.

Seperti yang diungkapkan Andi warga kota padang kepada mitrarakyat.com,"seharusnya jauh sebelum dilakukan pembangunan, IMB sudah harus dipajang pada lokasi yang hendak didirikan bangunan. Karena IMB merupakan legalitas dalam pendirian sebuah bangunan, kata Andi,pada Kamis (17/01/2019) tadi dilokasi pekerjaan.

“Karenanya sangat mengherankan jika bangunan yang dikerjakan menggunakan uang negara tidak memiliki IMB. Sementara itu, apabila bangunan milik masyarakat tidak memilik IMB, bisa disuruh bongkar dan dihentikan pembangunannya sebelum ada izin tersebut,” kesalnya.

Andi yang notebenenya seorang aktivis itu melanjutkan,“Kita mengharapkan pihak berwenang tegas dalam menjalankan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Kemudian Perda Nomor 07 Tahun 2015 tentang bangunan gedung,” sebutnya.

Bahkan, apabila pihak institusi pemerintah melakukan atau mengikuti aturan terkait IMB tersebut, bisa menjadi contoh yang teladan dikalangan masyarakat, tandasnya.

Para pekerja tidak menggunakan alat keselamatan kerja saat melaksanakan kegiatan

Terlepas hal tersebut, Andi juga mengkriktik terkait Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamtan Kerja(SMK3) pada proyek tersebut. Andi menilai, kontraktor dan pengawas dinas terkait seakan sepakat untuk tidak pedulikan kesehatan dan keselamatan para buruh nya dalam bekerja, terangnya. 
                 
Sebab, terlihat para pekerja saat melaksanakan kegiatan tidak dilengkapi peralatan pelindung, barangkali belum pernah terjadi kecelakan dilokasi saat bekerja, atau mesti terjadi dulu baru dibekali, pungkasnya.


Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan terkait hal tersebut kepada Boy selaku penanggung jawab lapangan dari PT. Bintang Milenium Perkasa(BMP) sebagai kontraktor via selulernya 081264628xxx mengatakan," Untuk IMB, kita dari pihak kontraktor hanya melaksanakan pembangunan,yang mengurus IMB adalah pihak Pesantren dan pengelola bangunanan", terang Boy pada hari yang sama.

Boy melanjutkan," untuk pekerja kita melengkapi dengan K3,hanya pekerja terkadang hari terik mau melepasnya, dan kita hanya bisa mengingatkan agar tetap menggunakannya", kata Boy.

"Karena kita sudah masuk pekerjaan perapian (finising), tidak pekerjaan pokok, sehingga kita tidak kontrol terkait K3 terhadap pekerja, karena kita sudah masuk ke Pra PHO" tukasnya.

Sementara itu terkait dugaan keterlambatan pekerjaan, Boy menjelaskan," Untuk hal Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) nya terbit tanggal 29 Maret 2018, tapi karena perubahan pondasi,disebabkan wilayah Sumbar yang rawan gempa,maka kita baru dapat melaksanakan nya pada tanggal 17 Juli 2018,setelah kunjungan dan persetujuan Bu Mardiana selaku tim teknis dari Dirjen Rumah susun, dan kontrak kita selama 240 hari", pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
(roel) 



Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.