Februari 2019


Mitra rakyat.com(Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2019 dan SK Penempatan Pindah Masuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar ke lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam suatu Apel Gabungan di halaman Balaikota Padang Aie Pacah, Rabu (27/2/2019).


Mahyeldi mengatakan, dengan adanya kenaikan pangkat yang diperoleh PNS hendaknya dapat meningkatkan prestasi kerja dan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Padang.


Begitu juga dengan ASN yang baru ditempatkan di lingkungan Pemko Padang, hendaknya juga punya semangat dan motivasi baru dalam bekerja, karena hal tersebut akan berdampak pada kinerja yang diberikan terhadap instansi barunya.


“Penyesuaian diri dengan berbagai aturan di lingkungan Pemko Padang juga harus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Padang”, katanya lagi.


Pegawai Pemko Padang menganut budaya kerja KEPOIN2, yaitu Kemitraan, Empati, Profesional, Integritas dan Inovasi. Kemitraan berarti tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa kerjasama. Empati menunjukkan apakah kita dapat menyatu dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan membantu mencarikan solusinya. Profesional mengingatkan kita untuk bekerja dengan mengedepankan skill, pengetahuan dan sikap yang baik, serta tidak mencampuradukkan urusan pribadi dan urusan pekerjaan. Integritas menunjukkan sejalannya pikiran, perkataan serta perbuatan, dan inovasi menantang kita untuk menumbuhkan ide-ide baru dalam bekerja, jelas Mahyeldi yang disambut dengan tepuk tangan para peserta apel.


Tidak lupa Wali Kota mengingatkan untuk selalu mempertahankan 4-as di dalam bekerja agar ASN Pemko Padang dapat berkelas dunia, yaitu bekerja ikhlas karena Allah SWT; bekerja keras untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Padang; bekerja cerdas yaitu mampu mencarikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi, karena dinamika persoalan masyarakat sangat tinggi dan beragam; dan bekerja tuntas dengan tidak menunda-nunda pekerjaan.


Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Habibul Fuadi mengatakan jumlah usulan kenaikan pangkat periode 1 April 2019 secara keseluruhan berjumlah 877 usulan, dengan rincian golongan IV sebanyak 181 usulan, golongan I-III sebanyak 391 usulan dan fungsional serta struktural sebanyak 305 usulan.


“Saat ini diterbitkan sebanyak 292 SK Kenaikan Pangkat, kekurangannya masih menunggu proses dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru”, tuturnya.


“Sedangkan untuk peserta lulus ujian pindah masuk ASN dari luar lingkungan Pemko Padang tahun 2018 berjumlah 56 orang dengan rincian Periode I sebanyak 30 orang telah diserahkan SK penempatannya dengan TMT 1 Oktober 2018 dan Periode II sebanyak 26 orang SK penempatannya diserahkan hari ini”, jelas Habibul. (th)


Mitra Rakyat.com (Pasaman)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman raih prestasi terbaik ketiga terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Se Sumatera Barat untuk Tahun 2018. Penyerahan terbaik ketiga diberikan pada saat Rapat kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  Sumatera Barat di Hotel Rocky Padang pada tanggal 22 s.d 24 Februari 2019 kemaren.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Pasaman H. Dedi Wandra menyatakan kepada awak media bahwa semenjak di launcing PTSP pada bulan November 2018 kemaren, PTSP bertujuan untuk memangkas birokrasi sehingga segala urusan masyarakat terpusat pada satu titik layanan.  Juga tercapainya lembaga yang bersih melayani, layanan terukur, cepat, informatif dan lebih dekat dengan ummat.

Kantor  Kemenag Pasaman siap memberikan layanan terbaik sesuai standard dan regulasi kepada masyarakat yang berurusan baik di bidang perhajian, pendidikan, bimas, maupun urusan ASN Kemenag yang dalam bidang kepegawaian serta lainnya. Pelayanan PTSP menyediakan sebanyak 130 layanan yang terampung dalam bidang pendidikan Islam, bimas, haji, dan sekretaris jenderal atau sub bagian tata usaha, ungkap Dedi Yandra

“Alhamdulillah pada Tahun 2019 ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman dinilai sebagai terbaik ketiga dalam layanan di tahun 2018.
Didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Asrul, Kakan mengatakan sukses ini tidak terlepas dari dukungan dan kinerja ASN juga raihan ini hendaknya dapat mejadi motivasi untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan PTSP.

Ia berpesan, agar PTSP dapat dijadikan sebagai barometer dalam hal pelayanan Kankemenag ranah Pasaman dengan tetap memperkuat kerjasama dan kebersamaan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan keberadaan PTSP bertujuan untuk memangkas birokrasi sehingga segala urusan masyarakat terpusat pada satu titik layanan.  Juga tercapainya lembaga yang bersih melayani, layanan terukur, cepat, informatif dan lebih dekat dengan ummat.

Bersama jajarannya berkomitmen siap memberikan layanan terbaik sesuai standar dan regulasi kepada masyarakat yang berurusan baik di bidang perhajian, pendidikan, bimas, maupun urusan ASN Kemenag yang dalam bidang kepegawaian serta lainnya.(mad)





Mitra rakyat.com (Pasaman)

Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasaman langsung di diambil alih oleh Kakan Kemenag Kabupaten Pasaman Dedi Wandra yang berperan sebagai inspektur, Senin, (18/2/2019).

Dalam Kesempatan tersebut Dedi Wandra Mereka, itulah Aparatur Sipil Negara (ASN) itu adalah pelayan masyarakat.

"Seharusnya ASN Kankemenag harus proporsional dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan birokrasi," ucapnya.

Set selanjutnya Dedi menambahkan, momentum HKN ini melanjutkannya memetik nilai-nilai yang terkandung dapat menyadarkan ASN sebagai abdi negara yang bekerja dengan penuh ikhlas dan bertanggung jawab, lebih sesuai dengan tuntutan lembaga tentang bantuan pribadinya.

Selain itu, dia juga mengundang ASN untuk bekerja dengan mentaati menyetujui.

“Kemudian memiliki keintegritasan dan bersama-sama mewujudkan visimisi Kankemenag ranah Pasaman ini,” pinta Kakan sembari mengajak.

Pada upacara yang berlangsung di halaman kantor, Dedi turut membantu ASN untuk tidak turut serta membantu juga memberitakan informasi-informasi atau berita yang tidak benar-benar disampaikan pada tahun-tahun politik ini.

"Jangan ikut menyebarkan berita bohong atau tipuan," ingatnya.

Di lokasi yang sama Kepala Sub Bagian Tata Usaha Asrul menambahkan, HKN ini dapat menyadarkan ASN untuk lebih meningkatkan kedisiplinan baik dalam bekerja maupun masuk kantor.

Terima kasih kepada seluruh anggota upacara termasuk korsik dari MAN 1 Pasaman yang mengiringi pengibaran bendera.

"Alhamdulillah, upacara berjalan khidmat dan cepat," terangnya.
Informasinya, pelaksanaan upacara ini setiap bulan pada tanggal 17 dengan ditetapkannya para pejabat upacara bergantian.

(Rahmad).


Mitra Rakyat.com (Pasaman) 

Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama mengatakan bahwa 10 program pokok PKK berhasil mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kelompok PKK, termasuk Dasawisma didalamnya dicap menjadi mitra terbaik pemerintah.

"Betul, 10 Program pokok PKK ini sudah terbukti mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera. Khususnya di Pasaman," katanya saat menghadiri penilaian Dasawisma Pelangi V, di Jorong Lungguk Batu, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol oleh tim penilai Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/2).

Penilaian dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Nevi Zuarina. Ketua TP PKK Kabupaten Pasaman, Mira Atos Pratama, sejumlah Kepala OPD terkait, Camat Bonjol Mayonis dan Walinagari Koto Kaciak, Zul Fahmi.

Atos mengatakan, bahwa PKK sudah terbukti menjadi mitra yang baik bagi pemerintah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya di daerah itu.

Ia berharap, Dasawisma Pelangi V di Jorong Lungguk Batu ini dapat menjadi yang terbaik dan membawa harum nama Kabupaten Pasaman ditingkat Sumatera Barat.

"Kalau tidak dapat nomor tiga atau dua, Dasawisma Pelangi ini harus menjadi nomor satu dalam penilaian Dasawisma tingkat Sumbar nanti," kata Atos Pratama disambut gelak tawa masyarakat yang hadir.

Ketua TP PKK Sumatera Barat, Nevi Zuairina, mengatakan bahwa Dasawisma merupakan ujung tombaknya PKK. Para kader, kata dia, bekerja ikhlas. Mereka rela meski tanpa digaji.

"Jika tampil sebagai pemenang, kelompok Dasawisma ini akan mendapatkan reward dari pemerintah Provinsi Sumbar, berupa paket KRPL dari Dinas Pangan," katanya.

Ia mengatakan, bagi keluarga PKH di Jorong Lungguk Batu akan mendapatkan bantuan ayam petelor dari pemerintah. Untuk jumlah detilnya, kata dia, pihaknya belum mengetahui secara pasti.

"Akan ada bantuan, jenis ayam arab dari pemerintah. Jumlahnya bisa 5 ekor sampai 10 ekor tiap rumah tangga," ujarnya.

Diakhir sambutanya, Nevi yang juga Caleg DPR RI dari PKS ini mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut menyukseskan Pemilu pada 17 April 2019 besok. Masyarakat, kata dia, harus aktif memberikan hak suaranya.

"Masyarakat harus ikut memilih. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemilu nantinya. Silahkan dipilih calon Presiden dan wapres, caleg DPR RI, DPD maupun caleg DPRD provinsi dan kabupaten yang menjadi pilihan bapak/ibu. Jangan golput," ajak Nevi. (Mad)

Bupati Pasaman H Yusuf Lubis Memberikan sambutan
Mitra Rakyat.com (Pasaman)

Sebanyak 8 kilogram barang bukti ganja, 6,87 gram sabu-sabu dan 27 unit mesin jakpot hasil tindak pidana narkotika dan judi dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman, Rabu.

Pemusnahan barang bukti  narkotika dan judi ini berasal dari 41 orang tersangka. Dengan tingkat hukuman maksimal empat bulan penjara untuk tindak pidana judi dan 15 tahun untuk tindak pidana narkotika.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman, Adhryansah mengatakan, bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba dan judi itu merupakan acara rutin, yang sifatnya tahunan.

"Ini adalah sisa, yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Bisa dua kali setahun dalam hal pemusnahan barang bukti narkotika dan pekat ini," ujarnya.

Kejaksaan, kata Adhryansah komit memberantas berbagai tindak pidana di daerah itu, khususnya narkotika dan penyakit masyarakat. Pihaknya, kata dia, akan meningkatkan sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat.

"Ada peningkatankan dalam hal tindak pidana narkotika dan judi. Jadi, semua elemen masyarakat harus bersatu untuk melawan narkoba dan judi di daerah ini," tukasnya.

Berbagai upaya, kata dia, terus dilakukan oleh pihak kejaksaan setempat untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana, baik narkotika maupun penyakit masyarakat. Termasuk menggelar penerangan hukum ke sekolah dan masyarakat.

"Kegiatan itu tidak akan ada artinya jika semua elemen masyarakat tidak mendukung upaya pemberantasan tersebut. Untuk yang mendukung, kami ucapkan terima kasih, sehingga penyalahgunaan narkoba dan judi bisa hilang dari bumi Pasaman," tukasnya.

Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, mengapresiasi upaya penegak hukum dalam memberangus tindak pidana narkotika maupun judi di daerah itu.

"Saya Bupati Pasaman berasa terharu, bangga terhadap upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum kita, terhadap tindak pidana narkotika dan judi," katanya.

Dikatakan Bupati, kebanyakkan pelaku tindak pidana narkotika yang tertangkap di daerah itu merupakan orang luar. Mereka, kata dia, memasok narkotika jenis ganja dari wilayah Madina, Sumut.

"Pasaman, hanya menjadi wilayah perlintasan saja. Meskipun ada yang beredar, tapi jumlahnya sedikit. Dan, itu pun harus tetap kita berantas," imbuhnya. (Mad)


Mitra rakyat.com

Pasaman, Yunelda Asra, SH Anggota DPRD Pasaman Fraksi Demokrat  dari Daerah Pemilihan Pasaman I (Kecamatan Lubuk Sikaping) lakukan reses di Jorong IV Salibawan, Nagari Persiapan Sundata Utara Kecamatan Lubuk Sikaping, Selasa (12/02) kemaren. 

Sebagai Anggota Fraksi Demokrat DPRD Pasaman periode 2014-2019, Yunelda Asra bersilaturahmi dengan masyarakat dalam agenda DPRD yaitu Reses Lapangan di dapil masing-masing.

Yang mana kegiatan reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi masyarakat yang nantinya disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Yunelda Asra mengatakan kepada media mitarakyat.com bahwa tujuan pelaksanaan reses ini adalah 

  1. Mensosialisasikan APBD Kabupaten Pasaman Tahun  2019  kepada masyarakat, 
  2. Mendorong partisipasi aktif agar aspirasi masyarakat dapat teserap, 
  3. Sebagai bentuk pertangungjawaban Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Fraksi Partai Demokrat yang telah diamanahkan menwakili wakil rakyat  di DPRD kab. Pasaman, 
  4. Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD akan menyerap aspirasi masyarakat, yang dari aspirasi itulah dibuat pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dijadikan berbagai program dan kegiatan yang akan ditempatkan di masing-masing OPD Kabupaten Pasaman,
  5. Melalui Reses Anggota DPRD kepada masyarakat, maka berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diserap secara langsung, dan dapat dicarikan solusinya di dalam penganggaran daerah tahun berikutnya serta 
  6. Dengan Reses, maka tugas pokok dan fungsi pelayanan Anggota DPRD kepada konstituennya (masyarakatnya) di setiap wilayah pemilihannya dapat terwujud dan diakomodir untuk program-program pembangunan, guna penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD tahun berikutnya. 


Dalam penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada masa reses menyangkut bidang pembangunan, bidang perekonomian, bidang pertanian, bidang pendidikan dan bidang kesejahteraan Rakyat (Kesra), ungkap Yunelda Asra

Hasil reses ini merupakan masukan, usulan serta saran dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat daerah pemilihan Pasaman I yaitu kecamatan Lubuk Sikaping  pada khususnya dan masyarakat Pasaman pada Umumnya.

DPRD dan Pemda adalah mitra yang sama-sama bertugas mengantarkan masyarakat pada pencapaian visi misi daerah. “Banyak sebenarnya keinginan yang masyarakat yang kami tumpangkan pada pemerintah daerah, Alhamdulillah ada yang sudah terlaksana, namun ada juga yang belum. Karena kita tahu, bahwa ada prioritas-prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan bagi masyarakat Selama 1 tahun terakhir ini”, pungkas Yunelda Asra.(Rahmad/mond)



Mitra Rakyat.com (Padang)

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Padang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 di Pangeran Beach Hotel Padang, Senin (11/2/2019).

Tujuan diadakan Bimtek tersebut adalah untuk menambah pengetahuan/pengayaan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Padang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Demikian disampaikan Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa BPBJ Setda Kota Padang, Malvi Hendri.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kepala BPBJ Setda Kota Padang, Yoga Nathasa Amin menjelaskan latar belakang pelaksanaan Bimtek tersebut, yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola pengadaan barang/jasa, baik dari segi jumlah maupun pemahaman aturan PBJ itu sendiri,  yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara itu Wali Kota Padang, Mahyeldi dalam arahannya mengatakan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  menekankan bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak sekedar mencari harga termurah dari penyedia.

"Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,  jumlah,  waktu, biaya dan penyedia (value for money). Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa pemerintah", tuturnya.

"Melalui kegiatan ini diharapkan adanya suatu peningkatan kualitas,  pemahaman dan persepsi yang sama antara pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah agar bekerja secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,  sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana komitmen kita bersama", tegasnya.

Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut (11-13 Februari 2019) menghadirkan narasumber dari Konsultan Pengadaan Barang/Jasa Khalid Mustafa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Barat dan Kejaksaan Negeri Kota Padang.

Sedangkan peserta kegiatan berjumlah 60 orang  terdiri dari pejabat/staf yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Padang.  (th)


Komandan POMAL (Letkol Laut Dodi) saat introgasi pemilik salah satu Cafe dan Karokean diKota Padang
Mitra Rakyat.com (Padang)

Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) kembali memimpin Operasi Gaktib dan Yustisi 2019, Sabtu (9/2). Operasi Gaktib dan Yustisi ini melibatkan POMAL, POMAD, POMAU, Propam Polresta Padang, Sat Pol PP Padang, Dinas Perdagangan Padang, Dinas Sosial Padang, Dinas Pariwisata Padang dan Dinas Perlindungan Anak Padang.

Titik kumpul operasi ini di Kantor POMAL Teluk Bayur dan mulai bergerak sekitar jam 23.00 WIB. Dalam operasi kali ini, petugas gabungan menemukan Cafe/Karaoke yang tidak mengantongi izin, seperti Ampidos Karaoke. Sedangkan MP Karaoke Family hanya mengantongi izin Karaoke dan diduga tidak mengantongi izin PUB. Lalu petugas juga mengamankan minuman beralkohol di MP Karaoke Family dan Damarus.

Anggota POMAL saat tanyai pengunjung salah satu Cafe dan Karokean diKota Padang

Petugas gabungan juga mengamankan 10 wanita dan 10 laki-laki yang terjaring tanpa memiliki identitas. Dimana 5 wanita di Axana, 1 wanita di Ampidos Karaoke dan 4 wanita di Fujasera Gor H. Agus Salim. Lalu 3 laki-laki di MP Karaoke Family, 4 laki-laki di All Star Karaoke.

Komandan POMAL, Letkol (Laut) Dodi menyampaikan, dalam operasi Gaktib dan Yustisi ini, petugas menjaring 20 orang tanpa identitas. Petugas juga menemukan 66 dus minuman beralkohol tanpa ada izin penjualan. Kita akan mendata 10 wanita dan 10 laki-laki ini. Tempat hiburan malam ini, juga terlarang bagi anggota TNI maupun anggota Polri.

Setelah kami data, proses selanjutnya kami serahkan 19 orang yang terjaring ini kepada Sat Pol PP Padang, termasuk 1 org wanita yang dibawah umur ini, kita serahkan kepada Dinas Perlindungan Anak Padang.

"Operasi Gabungan Gaktib dan Yustisi ini akan terus berlanjut" tegas Letkol (Laut) Dodi.

Al Amin, S.Sos, MM yang baru saja dilantik sebagai Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Padang menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Padang (Pemko) komitmen untuk penegakan Perda dalam rangka amar Ma’ruf Nahi Mungkar.

Setiap cafe/karaoke yang tidak memiliki izin akan kita tutup atau segel. Terkait penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan akan kita tipiringkan. Untuk ribuan botol minuman beralkohol tersebut akan kita musnahkan.

20 orang yang berhasil kita amankan akan diproses di Mako Satpol PP serta 1 wanita dibawah umur akan kita serahkan ke Dinas Sosial Kota Padang, ungkap Al Amin.

“Kepada pemilik tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin, dihimbau agar segera mengurus izin nya. Karena jika tidak mengantongi izin cafe-cafe tersebut akan kita tutup atau segel”, tegas Al Amin. (RH)



Mitra Rakyat.com (Padang)

Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kota Padang bersama Denpomal II Teluk Bayur serta dinas perdagangan Kota Padang kembali merazia tempat hiburan malam pada Sabtu (9/2) 2018.

Tim gabungan Pemko Padang tersebut menyisir kawasan Pondok Kecamatan Padang Selatan,  Tim mulai bergerak sekira pukul 23.00 WIB. Dalam penyisiran tersebut Puluhan kafe serta tempat penjual minunam ber alkohol yang tidak mengantongi izin di periksa petugas.

Alhasil 12 Laki-laki serta 10 wanita yang tidak memiliki tanda pengenal ( KTP) berhasil di amankan. Tidak hanya itu pasukan penegak Perda Pemko Padang ini juga  menyita ribuan botol minuman ber Alkohol yang di jual tidak sesuai ketentuan.

Kasat Pol PP Kota Padang,   Al Amin yang baru saja dilantik mengatakan Bahwa Pemko Padang Komit untuk penegakan Perda  dalam rangka  amar makruf Nahi mungkar.

Setiap Kafe yang tidak memiliki izin akan kita tutup serta terkait penjual minuman ber Alkohol  yang tidak sesuai ketentuan tersebut akan kita tipiringkan, untuk selanjutnya ribuan botol minuman ber Al Kohol tersebut akan dimusnahkan.

Selanjutnya Kepada 22 orang yang berhasil kita amankan tersebut akan kota proses di Mako Satpol PP sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ungkap Al Amin.
Sementara itu  kepada pemilik tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dihimbau agar segera mengurus izinya,  karena jika tidak mengantongi izin kafe-kafe tersebut akan kita tutup tegas Al Amin. (tb/vn)



Mitra Rakyat.com (padang)

Wali Kota Padang, Mahyeldi memberikan tausiyah usai shalat Subuh berjamaah di Mesjid Nurul Iman Aur Duri Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Sabtu (9/2/2019).

Dalam tausiyahnya, Mahyeldi mengingatkan kepada jemaah untuk selalu meramaikan mesjid dan memelihara tatanan keluarga serta masyarakat.

"Jadikan mesjid sebagai sarana komunikasi sesama jemaah dan awasi generasi muda dari perbuatan yang akan merusak dirinya", tutur Mahyeldi.

"Ciptakan benteng yang kuat di setiap keluarga untuk menjauhkan ancaman yang merusak keluarga itu sendiri. Orang tua yang lengah, dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat itu sendiri", tuturnya lagi.


"Untuk itu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan, perbanyak membaca Al-Quran, jauhi larangan yang merusak tatanan dalam berkeluarga, serta teladani sifat Rasulullah", tegasnya.

"Dalam hal penguatan keluarga, Pemerintah kota Padang juga telah memiliki program 18-21, sebagai upaya menjauhkan ancaman yang akan merusak generasi muda itu sendiri dan menjauhkan mereka dari perbuatan tercela",  pungkasnya. (yz)

Kepala BLUD Puskesmas Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Kototangah, Padang, Sumbar, drg. Afridawati M Mkes

Mitra rakyat.com (Padang)
Akhirnya drg.Afridawari menjabat Kepala  BLUD Puskesmas(Kapus) Kelurahan Dadok Tunggul Hitam mengkonfrotir berita miring menyangkut dirinya tersandung dugaan telah lakukan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) di puskesmas yang dipimpinnya.

Kapus membatah keras telah lakukan kegiatan yang melanggar hukum tersebut. Dikatakannya,"semua berita itu tidak benar, dan dia menduga itu adalah ulah oknum yang tidak senang atas ketegasan dalam kinerjanya", kata Afrida, Jumat(08/02/2019) kemarin diruangannya.

" dari tahun 2016 dia menjabat sebagai kepala, jangankan untuk lakukan tipikor, untuk biaya operasioan kegiatan(BKO) di puskesmas itu sang pimpinan selalu mecari cara agar terpenuhi, supaya pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan sebagaimana seharusnya", katanya lagi.

Didampingi beberapa Staff, Afridawati menguraikan," mula dia menjabat kepala puskesmas hanya menempati gedung bekas kantor DKK yang bisa dikatakan minim perabotan, mulai dari perabot sampai dengan perlengkapan medis dengan seadanya,tutur afrida.

Bahkan, untuk mengisi perabotan seperti meja, kursi, dan yang lainnya, beberapa pegawai yang ada dipuskesmas rela sumbangkan perabot milik pribadi mereka, lanjutnya.

Menyangkut dana JKN yang konon katanya dipotong tanpa kejelasan itu, Afrida tidak menapiknya, sebab, itu dilakukan sesuai kesepakatan bersama, demi kelancaran pelayanan untuk masyarakat, dan bukan tanpa kejelasan, ini sudah diketahui oleh dinas terkait, ungkapnya.

Saat tim dari Dinas Kesehatan(DKK) Kota Padang mendatangi puskesmas guna menyelidiki guna mengklarifikasi terkait berita tersebut, Afrida sempat berang, karena merasa telah difitnah tanpa ada bukti.

Terakhir dikatakannya," ini mungkin cobaan yang diberikan tuhan menuju kedewasaan sebagai seorang pimpinan, dan drg.Afridawati berharap kepada masyarakat agar tidak terpedaya dengan isu yang tidak ada dasarnya", pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas DKK Kota Padang terkait hal itu, Kadis via selulernya 081363474xxx mengatakan, "setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim DKK, apa yg diberitakan itu tidaklah benar, karena tim tidak menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan kepala puskesmas", kata Kadis terkait singkat pada Sabtu(09/02) tadi.


Sampai berita ini diturunkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(Roel)



Mitra Rakyat.com (Padang)

Melalui program Jumat Keliling (Jumling), Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah terus merespon aspirasi masyarakat yang ia pimpin secara dekat.

Kali ini Jumat (8/2) orang nomor satu di Padang itu mengunjungi Masjid Baiturrahim yang berada di Komplek Villaku Indah IV Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo.

Seperti biasa, usai menjadi khatib salat Jumat, Mahyeldi membuka sesi tatap muka sembari berdialog mendengarkan aspirasi masyarakat. sejumlah kepala OPD di lingkup Pemko Padang turut mendampingi dikesempatan tersebut.

Beberapa harapan, masukan dan pertanyaan pun diutarakan beberapa warga dalam pertemuan itu.

Diantaranya sekaitan pengerjaan proyek irigasi Banda Luruih, Mahyeldi pun menyebut bahwa saat ini masih sedang tahap pengerjaan oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.

"Kita akan memeriksa kembali untuk mengetahui hal-hal yang mesti disikapi, sehingga masyarakat setempat menjadi faham sekaitan proses pembangunan proyek irigasi tersebut," tuturnya.

Selanjutnya wali kota pun menerima usulan dan harapan masyarakat sekaitan pembangunan jalan lingkungan khususnya jalan menuju Masjid Baiturrahim. Ia pun menyampaikan agar warga setempat untuk membuat surat permohonan pengajuan pembuatan jalan tersebut dengan berkoordinasi melalui RT, RW dan hingga kelurahan minimal.

Tak hanya menampung aspirasi, Wali Kota Mahyeldi pun juga mendapat pujian dari beberapa warga. Antara lain sekaitan pembangunan pasar raya yang sudah terlihat bagus saat ini, pun begitu Pantai Padang disertai berbagai objek wisata lainnya yang semakin menggeliat.

Bahkan ada juga salah seorang warga yang memujinya yang baru-baru ini menyatakan menolak keras draf Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diusulkan sejumlah Fraksi di DPR RI. Alasannya, draf RUU PKS mengancam hilangnya fungsi agama, adat dan sosial budaya serta peran orang tua dalam mendidik anaknya.

"Insyaallah 12 Februari nanti kita akan membahasnya bersama anggota DPR RI serta profesor-profesor yang konsen dengan RUU PKS ini. Tak hanya itu, saya menilai masih ada pasal lainnya dalam RUU Pencegahan Kekerasan Seksual itu yang dianggap memiliki indikasi melindungi dan melegalkan kebebasan seksual. Kalau draf RUU PKS tersebut tidak mengalami perubahan, sebagai Wali Kota Padang, saya akan terus menyuarakan penolakan terhadap draf RUU Pencegahan Kekerasan Seksual yang ada saat ini,” ujarnya tegas.

Usai menampung aspirasi, Wali Kota Mahyeldi menyerahkan bantuan hibah Pemko Padang untuk pembangunan Masjid Baiturrahim sebesar Rp10 Juta. Setelah itu didampingi sejumlah kepala OPD dan Camat Nanggalo Teddy Antonius wako pun langsung bergerak meninjau lokasi dan kondisi sungai Banda Luruih. Ia mengahrapkan agar semua pihak terkait dapat mendukung percepatan pengerjaannya, karena merupakan kebutuhan penting bagi warga setempat terutama menghindari bencana banjir sewaktu-waktu. (th)



Mitra Rakyat.com (Padang)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manardo ke Padang mengingatkan agar warga Padang, Mentawai, dan pesisir barat Sumatera Barat bersiap menghadapi gempa Megathrust di Pulau Siberut Mentawai dengan kekuatan yang mencapai 8,9 skala Richter dan dapat menimbukan tsunami.

"Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasarana kesiap siagaan bencana,  apakah itu tentang pembangunan shelter,  peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat," kata Wakil Gubernur Nasrul Abit saat memberi sambutan pada acara Rapat Koordinasi Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Sumatera Barat.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Wakil ketua DPRD Sumbar, Kepala BNPB, Kepala BMKG Pusat, Bupati  dan Walikota se Sumatera Barat, Forkopimda, kepala SKPD, BPBD se Sumatera Barat dan para undangan lainnya di Aula Kantor Gubernur, Rabu (6/2/2019).

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit yang mewakili  Gubernur Sumbar menyampaikan, di Sumatera Barat adalah supermarketnya bencana, semuanya ada di Sumbar, ancaman terbesar adalah gempa dan tsunami karena dikhawatirkan bisa merenggut banyak korban jiwa, terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai, selain itu ada bencana gunung berapi, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan banjir juga mengintai.

"Makanya, Sumatera Barat disebut sebagai 'supermarket' bencana, untuk itu saya berharap berikan pengetahuan kepada masyarakat agar ketakutan bisa berkurang, dan tahu bagaimana cara menghadapi apabila ada bencana gempa dan tsunami," kata Wagub.

"Kita tahu Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai isu gempa dan tsunami termasuk soal Megathrust Mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Kepala BNPB," sebut Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit berharap agar pada Rakor ini pembahasan  berbagai hal tentang persiapan masyarakat terhadap resiko bencana alam dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.

Dalam arahannya Doni Monardo menyampaikan, agar Pemerintah Sumbar dan pihak terkait untuk memperkuat mitigasi bencana pada infrastruktur utama, karena banyaknya gempa hingga sampai ratusan yang beruntun mengguncang wilayah pesisir Sumbar beberapa hari terakhir.

"Seluruh wilayah Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi bencana, apalagi, daerah Sumbar berada di patahan lempeng dan cincin api. Potensi gempa, banjir dan longsor pun menghantui setiap waktu," kata Doni Monardo.

"Suka tidak suka, senang tidak senang, kita hidup di atas patahan lempeng dan cincin api. Sumbar berpotensi besar terhadap bencana. Ada gunung Marapi, gunung Talang, dan gunung Kerinci," ucapnya.

Tujuannya, jika potensi gempa megathrust berkekuatan 8.9 Scala Richter keluar, hingga mengakibatkan tsunami, infrastruktur utama masih bisa difungsikan. Selain itu, untuk menekan jumlah korban jiwa jika bencana itu benar-benar tiba.

"Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di tepi laut, Pelabuhan Teluk Bayur. Harus diperkuat mitigasinya, karena ini adalah sarana vital bagi Sumbar, untuk itu kita harus mengurangi kecepatan tsunami dengan cara menanam pohon-pohon di tepi pantai, seperti pohon kelapa, cemara udang, mahoni, palaka, bakau, pule, ketapang dan  lainnya yang kemungkinan tahan tsunami," ungkapnya 

Selanjutnya Doni juga meminta penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang membabat vegetasi di sekitar pantai. Begitupula pelaku-pelaku kegiatan tambang illegal yang bisa berdampak pada kerusakan ekosistem dan menjadi sumber bencana.

"Tegas pada mereka yang merusak alam. Percayalah, kalau kita merawat alam, alam akan merawat kita," pungkasnya.

Terakhir Doni Monardo menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo yang ada enam Butir Arahan Presiden RI yakni, pertama, Pemda harus merencanakan tata ruang dengan memperhitungkan zona bencana, dan harus diimplementasikan dengan tertib dan tegas.

Kedua, pelibatan akademisi guna melihat lokasi yang rawan bencana melalui kajian dan analisis yang teliti, sehingga dapat diprediksi ancaman dan antisipasi dan pengurangan korban.

Ketiga, jika terjadi bencana, maka Gubernur otomatis menjadi komandan satgas, jangan setiap masalaah bencana langsung dibawa ke tingkat pusat.

Keempat, pembangunan Early Warning System (EWS) terpadu berbasis analisis pakar. Semua KL (Kementerian/Lembaga) dikoordinasikan sehingga sistem peringatan dini terwujud.

Kelima, edukasi kebencanaan tahun 2019 harus dimulai kepada masyarakat, sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Keenam, simulasi latihan penanganan bencana dilakukan secara berkala, berkesinambungan sampai tingkat bawah.

Keenam poin tersebut harus segera dilaksanakan tahun ini oleh pemerintah daerah.

“Dengan tsunami seperti itu dan kondisi Kota Padang seperti sekarang, jika tsunami terjadi pada siang hari, kira-kira bisa menimbulkan 150 ribu jiwa, itu yang dihitung manusia bergerak dengan lebar jalan, belum termasuk hambatan lain seperti macet oleh kendaraan, tiang listrik dan bangunan yang roboh,” katanya menerangkan.

Kita tidak bisa membayangkan jika Kota Padang dihantam tsunami yang akan bisa merusak pelabuhan laut dan udara yang hanya terletak 300 meter dari pantai. Ia membayangkan kota berpenduduk lebih 900 ribu jiwa tersebut akan terisolasi karena jalan darat juga melewati Bukit Barisan.

Ia menyarankan pemerintah pusat dan daerah segera membuat shelter dan jalan evakuasi untuk mengantisipasi ancaman bencana tsunami di Sumatera Barat.

Sementara itu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, hasil pemantauan dan BMKG, terdapat 8 zona kegempaan di Indonesia yang patut diwaspadai dan salah satunya adalah Mentawai.

Bahkan, Mentawai diposisi pertama yang harus diwaspadai dengan mengkhawatirkan patahan 'semangko' pulau Sumatera yang juga melewati Sumbar. Namun, dari analisis pakar dari BMKG maupun LIPI, prioritas utama tetap di zona Megathrust Mentawai.

Untuk mengantisipasi Megathrust Mentawai, BMKG sendiri telah memasang 10 stasiun pengamatan. Tahun ini, BMKG juga mengupayakan penambahan peralatan dari dana hibah Pemerintah Cina, untuk mengawasi gempa berkekuatan 8,9 SR.

Dwikorita Karnawati melanjutkan, bahwa BMKG akan bekerjasama dengan Cina untuk memasang alat sensor-sensor untuk menangkap gelombang gempa (primer) yang ada 50 sensor gempa yang akan di pasang di Sumbar.

Namun, pemasangan alat ini perlu waktu tambahan 1 tahun untuk ujicoba. Jika disetujui tahun ini, bisa dimanfaatkan 1 sampai 2 tahun berikutnya.

Ahli gempa Danny Hilman Natawijadja dari Laboratorium gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah 20 tahun meneliti gempa di Mentawai, bahkan dia sudah mengangap Mentawai rumah keduanya.

Ia mengatakan ancaman gempa di bawah Pulau Siberut atau gempa megathrust sudah di depan mata, kapan waktunya, kita tidak tahu, tapi sebenarnya masanya sudah lewat, sejak gempa Mentawai 2007 namun ini baru buntutnya, kini tinggal menunggu bapaknya,” kata Danny.

Ia mengingatkan pentingnya mitigasi. Ia mengatakan kegiatan mitigasi selama ini sangat kurang dan jauh tertinggal. Namun itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional.

"Jangan sudah terjadi bencana gempa baru datang ramai-ramai melakukan tanggap darurat,” kata Danny.


Mitra Rakyat.com(Padang)

Pelantikan pejabat Eselon II, Esolon III dan IV,  dilingkungan Pemerintah Kota Padang,  Sebanyak 2 orang Pejabat Esolon 2 pindah tugas  yaitu dari Dinas Pariwisata dan  Dinas lingkungan hidup.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP
Melantik dua Pejabat, Medi Iswanda Sebagai Kepala BAPPEDA dan Al Amin Sebagai Kasat Pol. PP Kota Padang.
Medi Iswandi dari Danas Pariwisata pindah tugas menjadi Kepala BAPPEDA Kota Padang Menggantikan Hervan Bahar, telah memasuki masa pensiun, sedangkan Al  Amin sebagai kepala Satpol.PP Kota Padang.

Pelantikan ini, sekaligus melantik pejabat, eselon III dan IV , yang masih memegang jabatan yang sama, yaitu dilantik kembali dalam  memegang jabatan yang sedang di emban.

Hal itu, disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP pada saat memberikan kata sambutan, pada acara pelantikan pejabat, Rabu sore (6/2).

Mahyeldi katakan  pelantikan ini mengisi beberapa jabatan kosong dan juga pindah tugas dari satu OPD ke OPD lainnya di lingkungan Pemko Padang.

Dengan jujur Walikota menyampaikan sebagian dari pejabatnya ada yang meminta sebagai kepala OPD itu, inilah, kenapa dia diletakan dijabatan tersebut, sebab dijabatan itu berat dan bahkan minta pindah lagi, sebut Walikota.

Solidaritas bahagian sangat penting bagi para calon pemimpin, sebab tidak ada orang yang hebat, maka itu harus ada pertimbangan  dan dipertimbangkan disetiap kebijakan dan pertimbangan untuk ambil keputusan.

Mahyeldi juga katakan sudah 10 tahun berada di Kota Padang, maka itu, saya tahu banyak sedikit dan paham sekali, bagaimana kita dapat satukan visi dan misi membangun kota ini kedepannya bersama masyarakat.

"Jadi, mari kita tingkatkan Solidaritas antara pucuk pimpinan dengan  staf, sebaik mungkin, kesuksesan dapat diraih disebabkan toleransi di suatu instansi berjalan sesuai harapan, diera sekarang tidak orang yang hebat,yang hebat  bagaiman membina dan menjalin solidaritas dengan sesamanya dalan satu tujuan.

Kita pemimpin itu harus memiliki  sipat antara kelembutan dan tegas, tidak bisa keras apalagi sesuka hati pemimpin, tak bisa diterapkab bagi rakyat di Kota Padang, Walikota juga mengakui bahwa rakyat Kota Padang baik-baik semua, hal ini sering diucapkan  Walikota, walaupun ada warga melaporkan Walikotanya ke Polisi, ujar.

Pelantikan ini dihadiri, Herman Feri  Staf Ahli, Corri Saidan Kepala Inspektorat, Hendri Yulika Kepala DPKA, Suadi kepala Kominfo Kota Padang dan,  Habibul serta para pejabat lainnya, Eselon II, III dan IV. (tf).



Mitra Rakyat.com (Padang)

Sebanyak 540 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Padang menerima SK pengangkatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang.
SK CPNS tersebut diserahkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharulah pada suatu upacara di Halaman Parkir Kantor Balai Kota Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Senin (4/2/19).
Dikesempatan itu Mahyeldi mengatakan, rekrutmen CPNS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Disamping rekrutmen ASN, peningkatan kapasitas ASN yang saat ini tengah dilakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan (Diklat).
“Kita menginginkan Kota Padang menjadi salah satu kota yang mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Tentu kita harus sama-sama berupaya dalam penyelenggaraan pemerintahan berkualitas yang didukung oleh SDM yang profesional,” terang Mahyeldi.
Dijelaskannya, untuk menjadikan ASN yang berkelas dunia/kelas internasional ada 4 hal yang harus dipenuhi diantaranya pertama harus bekerja dengan ikhlas, semua ASN di Kota Padang harus bekerja dengan ikhlas, kedua bekerja keras, bagaimana mengerahkan potensinya secara maksimal untuk memberikan yang terbaik memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang berurusan di Kota Padang. Ketiga bekerja cerdas dan ke empat bekerja tuntas, ASN Kota Padang harus mampu melaksanakan pekerjaan secara tuntas.
“Ke empat hal tersebut harus dimiliki dan diamalkan oleh ASN Pemko Padang, sehingga ASN Pemko Padang menjadi profesional, mampu bersaing dan berkelas dunia,” pungkas Mahyeldi.
Ditambahkan Mahyeldi lagi, untuk mewujudkan profesionalitas pemerintah sudah berupaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ASN sehingga benar-benar memiliki pengetahuan, etika dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan.
Disamping itu diperlukan integritas berupa komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Para CPNS Pemko Padang yang baru bergabung, kami harapkan untuk mampu menjadi pelayan masyarakat dan menghapus stigma pelayanan birokrasi yang buruk dan berbelit-belit. Karena pelayanan kita tentunya harus memenuhi harapan masyarakat,” imbuh Mahyeldi.
Sementara itu Kepala BKPSDM Habibul Fuadi menyampaikan, bahwa Senin (4/2) ini telah hadir 540 CPNS yang akan bergabung dan terbagi di berbagai SKPD di lingkup Pemko Padang.
Sebagaimana terdiri dari formasi Guru sebanyak 330 orang, Kesehatan 97 orang, Tenaga Teknis Infrastruktur 87 0rang, Guru Katergori 2 sebanyak 2 orang, Teknis Disabilitas 6 orang dan Jalur Cumlaude 18 orang.
“Dari 540 yang lolos CPNS tersebut 2 orang mengundurkan diri dan akan diganti berdasarkan perengkingan oleh PANSELNAS,” tutur Habibul. (th).



Mitra Rakyat.com (Padang)

Sebanyak 30 orang pejabat pengawas atau struktural eselon IV di lingkup Pemko Padang, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Angkatan XXVI Tahun 2019 yang dimulai 4 Februari dan berakhir 21 Mei mendatang.
Diklatpim ini dibuka secara resmi Wali Kota Padang diwakili Asisten Administrasi Setda Kota Padang, Didi Aryadi di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang Besi, Senin (4/2).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumbar, Jefrinal Arifin serta Widyaiswara yang berwenang mendidik, mengajar dan melatih selama proses Diklatpim berlangsung.
Didi menyampaikan, atas nama Pemko Padang menyambut baik pelaksanaan Diklatpim tersebut dan berterima kasih kepada jajaran BPSDM Sumbar yang telah memfasilitasi sekaligus menyediakan tempat penyelenggaraan diklat.

Seperti diketahui, Diklatpim IV kali ini menggunakan pola baru yang mengacu kepada Peraturan Kepala LAN No.20 Tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari Perka LAN No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim IV.
“Perbedaan mendasar dalam penerapan Diklatpim IV ini yaitu, peserta dituntut untuk lebih inovatif dan harus mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dengan dituntut menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. Sehingga diharapkan memberikan hasil yang signifikan bagi perubahan dalam jabatan yang diembannya.

"Untuk itu diharapkan setelah mengikuti diklat kita tidak saja memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja sebagai pemimpin perubahan di SKPD dan unit kerja masing-masing,” tukasnya.

Mengingat pentingnya Diklatpim Asisten Administrasi itu pun mengimbau peserta diklat untuk serius mengikuti semua tahapan dalam Diklatpim. Sehingga pejabat bersangkutan bisa memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas ke depan. Selanjutnya menunjukkan kinerja baik dan perubahan positif di instansi masing-masing.

“Diklatpim ini kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas ke depan. Mari kita serius mengikutinya dari awal hingga akhir,” ujarnya.
Sesuai arahan pimpinan, ia mengiformasikan bahwa Diklatpim ini juga berpengaruh terhadap jabatan yang diemban masing-masing peserta.

“Mengingat pentingnya Diklatpim ini, seperti biasa bagi yang tidak lulus Diklatpim mungkin terpaksa melepas jabatannya,” kata Didi Aryadi.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Padang melalui Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Elfi Herawati menyebutkan, maksud dan tujuan Diklatpim IV ini adalah untuk membentuk kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan bagi pejabat eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan di lingkup SKPD dan unit kerja masing-masing.

“Saat ini hanya diikuti sebanyak 30 orang, dimana masih terdapat 318 orang lagi pejabat struktural eselon IV yang masih belum mengikuti Diklatpim Tingkat IV,” sebutnya.
Dia menerangkan, penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV tersebut dilaksanakan dengan metode fasilitasi antara BKPSDM Kota Padang dengan BPSPDM Sumbar.

Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur antara lain ada tenaga pengajar yang meliputi Widyaiswara, para pakar, praktisi dan narasumber lainnya yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola perubahan. Selanjutnya mentor sebagai atasan langsung bagi peserta dan ‘coach’ sebagai tenaga pembimbing dari Widyaiswara.

“Mentor dan coach bertugas membimbing peserta selama pelaksanaan tahap membangun kompetensi (breakthrough I) dan tahap laboratorium kepemimpinan (breakthrough II). Jadi lebih kurang 94 hari peserta Diklatpim IV ini akan ditempa, kita berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses,” cetusnya. (dv)


Mitra Rakyat.com (Padang)

Semenjak tahun 2015 Pemerintah Kota Padang sudah memprogramkan, dan telah menganggarkan untuk menghadirkan Kota Padang menjadi Kota penghapal Al,Quraan. berdirinya rumah tahfiz di kota padang maka diharapakan kepada Baznas menjadi peran penting dengan adanya rumah tahfiz dalam rangka untuk pengutan kearah yang lebih tentang penghapal Al,Quran.

Sehingga dukungan untuk menghadirkan guru penghapal Al,Quran, melalui Kesra telah dianggarkan sebanyak Rp12 milyar untuk insentif kepada guru pengajar Al,Quran di Kota Padang.hal ini dkatakan Walikota Padang H.Mahyeldi Ansarullah saat peletakan batu pertama pembangunan rumah Tahfiz Al,Quran Utsman Padang di Perumahan Villa Sentosa Tabiang Banda Gadang Kecamatan Nanggalo bersama kepala dinas Pariwisata dan Budaya Medi Iswandi kepala Dinas DPKPP Yenni Yuliza Kabag Kesra Jamalus dan Camat Nanggalo Tedi Antonius.minggu 3/2/2019.

Kehadiran yayasan Usmani Padang dapat meningkatkan kualitas guru penghapal Al,Quran. ini adalah bagian untuk kerjasma kedepan. semangkin banyak guru penghapal Al,Quran di kota Padang semakin menggairahkan masyarakat dan generasi muda kota Padang penghapal Al,Quran.tutur Mahyeldi.

Makanya harus dilakukan pengutan penguatan penghapal Al,Quran itu.
disamping itu dengan program padang menghapal Al,Quran menjadi bahagian memiliki hubungan yang kuat dengan pendidikan. makanya pemerintah kota Padang mengambil kebijakan pada tahun 2014 hapal 3 Jus Al,Quran tamat SD pilih SLTP Negeri dimana saja dikota Padang dan hapal 4 Jus SLTP pilih SLTA Negeri ujar Mahyeldi.

Makanya murid SD dikota Padang telah banyak hapiz Al,Quran 3 Juz dan 4 Jus karena kebijikan Pemrintah Kota Padang.dengan hapalan Quran bisa masuk perguruan tinggi di kota Padang ini jelas Mahyeldi lagi.

Sehingga kedepan para siswa sekolah di Kota Padang penghapal Al,Quran inilah yang menjadi harapan pemerintah Kota Padang.disamping itu pemerintah kota Padang membuat program sangat erat kaitannya. pilsapah Minangkabau adat basandi sarak, sarak basandi kita Bullah.artinya tidak ada satupun yang bisa melarang untuk program penghapal Al,Quran ini.karena keharipan lokal dan sudah menjadi budaya masyrakat Ranah Minang. dan sudah melekat keseharianya,sehingga Al,Quran itu menjadi bagian pokok utama dalam kehidupan umat Islam.

Mahyeldi mengatakan pendidikan Al,Quran beriontasi dan mengawinkan serta mensinergikan tiga komponen yaitu cerdas spiritual,cerda imusional,dan cerdas intelektual artinya tiga komponen ini adalah,alim ulama,Ninik mamak,Budaya. menjadi personal di Kota Padang makanya dihadirkan dalam prodak pendidikan bagi generasi muda yang seutuhnya. terang Mahyeldi.(th)



Mitra Rakyat.com (Padang)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Edi Hasyimi mengatakan, diperlukan penguatan koordinasi dan konsolidasi semua pihak dalam kesiapsagaan menghadapi bencana. Termasuk meningkatkan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat.

" Itulah poin utama yang disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia", ujar Edi saat mengikuti Rakornas Penanggulangan Kebencanaan BNPB dengan seluruh BPBD se-Indonesia untuk menyelaraskan langkah-langkah penanggulangan bencana di Indonesia, di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, (02/02/ 2019).

Lebih lanjut Edi mengatakan, menurut Presiden Jokowi, hal yang harus dilakukan daerah terkait kebencanaan adalah membuat rancangan pembangunan dilandaskan aspek pengurangan risiko bencana, melibatkan ahli dan pakar kebencanaan dalam mengkaji potensi bencana, gerak cepat Gubernur sebagai komandan satuan tugas darurat penanganan bencana dengan batuan Pangdam dan Kapolda, membangun dan merawat sistem peringatan dini, edukasi mitigasi bencana dan simulasi kebencanaan.

"Apa yang diungkapkan Presiden tersebut telah kita tuangkan dalam program Padang Cerdas Bencana, tinggal bagaimana meningkatkan dan melaksanakannya secara terus menerus", tutur Edi.
Ditambahkannya, untuk mensukseskan program Padang Cerdas Bencana sebagai bentuk program mitigasi bencana, diperlukan penguatan koordinasi dan konsolidasi di tingkat kelurahan yang melibatkan Kelompok Siaga Bencana, Pusdalops, relawan kebencanaan dalam rangka edukasi masyarakat melalui kegiatan Keluarga Cerdas Bencana.

"Sasaran yang ingin kita raih adalah bagaimana setiap individu bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan membantu orang terdekatnya saat terjadi bencana dimanapun ia berada", imbuhnya lagi. (th)

Rombongan tapal batas menuju lokasi


Pasaman, Mitra Rakyat.com


Akhirnya Persoalan tapal batas antara dua Nagari bertetangga yakni Nagari Tanjuang Beringin dan Nagari Jambak , akhirnya menemui titik temu, Polsek Lubuk Sikaping dibawah komando Ipu Fion Joni Hayes, S.H.,M.M langsung memimpin rombongan untuk penentuan tapal batas dua nagari ini, Kamis (31/01/2019) kemaren.

Informasi yang dihimpun mitrarakyat.com dalam rombongan  penentuan tapal batas ini langsung dipimpin oleh Kapolsek Lubuk Sikaping IPTU Fion Joni Hayes SH. MM didampingi Kasium, Kanit Reskrim, Kanit Intelkam, Kanit Sabhara, Kanit Provos Polsek Lubuk Sikaping, Bhabinkamtibmas Nagari Jambak dan Bhabinkamtibmas Nagari Tanjuang Beringin bersama Camat Lubuk Sikaping, Niniak Mamak Nagari Jambak Dt. Basa, Niniak Mamak Tanjuang Beringin Dt. Sinaro, Kepala Jorong, Ketua KAN Tokoh Masyarakat Nagari Jambak, Tokoh Masyarakat Nagari Tanjuang Beringin, Kelompok Tani Batuang Malintang.

Rombongan berangkat dari Nagari Tanjuang Beringin menuju lokasi Tapal Batas Tanah Ulayat Nagari Tanjuang Baringin dan Nagari Jambak yaitu Tugu Tapal Batas yang mana tugu tersebut sudah ada sebelumnya, setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan menuju lokasi tanah yang akan di buka jalan oleh Kelompok Tani Bukit Malintang.

Setiba dilokasi tanah yang ajab dibuka jalan tersebut dibuatlah kesepakatan antara Dt.Sinaro dan Dt. Basa menyangkut tanah ulayat atau tanah garapan, adalah :

  1. Tanah Padang Data tidak ada yang diperjualbelikan
  2. Kalau ada masyarakat yang ingin berkebun/manggarap tanah harus memberi tahu atau izin dari Dt. Sinaro dan Dt. Basa
  3. Mengenai Batas Ulayat tidak ada karena Nagari Jambak dan Nagari Tanjuang Beringin adalah berkeluarga yang ada cuma batas pemerintahan, batas cuma ditentukan untuk digarap sebelah barat jalan setapak adalah Nagari Tanjuang Beringin dan Sebelah Timur Jalan adalah Nagari Jambak.
  4. Tanah yang tidak ada digarap atau sudah digarap kembali ke Niniak Mamak dan yang masih digarap dipersilahkan dilanjutkan.
  5. Untuk tanah yang di dekat air atau ulu air tidak boleh diganggu atau digarap karena air merupakan keperluan bersama.
  6. Seandainya ada warga masyarakat yang sudah menggarap tanah di wilayah ulayat nagari lain dipersilahkan digarap namun tidak boleh menambah tanah garapan tersebut seperti masyarakat Nagari Jambak a.n Joni di wilayah Nagari Tanjuang Beringin.
  7. Disekitar lokasi yang akan dibuka jalan tersebut rencananya akan dibuat lokasi perkemahan.

Setelah disebutkan kesepakatan tersebut dari pihak camat yang diwakili oleh Amrizal mengatakan agar kesepakatan ninik mamak tersebut dibuat di atas kertas atau dibuatkan Berita Acara nya agar  tidak ada permasalahan dikemudian hari.

Setelah itu Kapolsek menyampaikan ucapan terima kasih dan mendukung kesepakatan tersebut dan meminta kepada niniak mamak agar mengawasi kawasan hutan tetap terjaga dan tidak merusak kawasan hutan agar terhindar dari bencana serta masyarakat yang akan membuka tanah garapan agar saling memberitahu dan berkoordinasi bersama.(Mond)



Mitra Rakyat.com (Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharulah melepas rombongan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Padang di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Jalan A.Yani No.11 Padang, Sabtu (2/2/19).
Dilepasnya rombongan BKMT Kota Padang tersebut dalam rangka memenuhi undangan BKMT pusat untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta.

“Semoga program-program dan kegiatan-kegiatan Rakernas dapat menyentuh program untuk memberikan perhatian kepada generasi muda dan perhatian kepada keluarga,” ujar Mahyeldi.
Dikatakan Mahyeldi, saat ini generasi muda kita berada dalam ancaman yang sangat serius, kita lihat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) 70% isinya adalah generasi muda yang disebabkan oleh kejahatan Narkoba disamping kasus-kasus lainnya. Oleh karena itu perhatian terhadap generasi muda dan keluarga harus lebih serius lagi dilakukan.

“Orang hanya konsen kepada bencana alam tapi mereka lupa dengan bencana sosial seperti LGBT yang jumlahnya begitu banyak, memang sangat susah untuk mengidentifikasi keberadaan mereka,”terang Mahyeldi.

Selanjutnya Mahyeldi berharap kepada Ibuk-Ibuk BKMT Kota Padang untuk memberikan perhatian yang lebih serius dengan mengawasi dan mendidik anak-anak dan cucu kita karena hal itu merupakan kesalahan dalam mendidik dan memberikan perhatian.
“Itu makanya saya berharap kepada Ibuk-Ibuk BKMT Kota Padang supaya berikan perhatian kepada anak-anak generasi muda kita yang perlu bimbingan, kalau keluarga sudah rusak berarti hancurlah bangsa ini,” pungkas Mahyeldi.

Kemudian Mahyeldi mengucapkan selamat jalan kepada rombongan BKMT untuk mengikuti kegiatan Rakernas dan Wisata Dakwah, mudah-mudahan perjalanan Ibuk-Ibuk aman dan lancar.
“Mohon maaf sekiranya di tempat ini penerimaannnya kurang berkenan di hati Ibuk-Ibuk rombongan BKMT Kota Padang,” imbuh Mahyeldi.

Di akhir kesempatan Mahyeldi memberikan bantuan berupa uang tunai yang langsung diterima oleh pimpinan rombongan perjalanan Amidah Irfanda Khaidir.
Sementara itu Koordinator BKMT Kota Padang Hj. Amidah Irfanda Khaidir menyampaikan, tujuan rombongan BKMT ini ke Jakarta dalam rangka HUT BKMT pusat Ke-38 yang jatuh pada tanggal 5 Februari dan sekaligus Rakernas.

Rombongan yang berangkat lebih kurang 25 orang yang terdiri dari perwakilan Majelis Taklim Kecamatan yang ada di Kota Padang,
Kami bersama rombongan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang yang telah bersedia menerima kami di Palanta Rumah Dinas ini dan sekaligus melepas keberangkatan rombongan kami dengan melakukan perjalanan darat.

“Semoga rombongan kami selamat dalam perjalanan dan BKMT Kota Padang akan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang,” tutur Amidah.



Mitra Rakyat.com (Padang)

Pemerintah Kota Padang berupaya mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (Anak Aia). Rencananya sampah yang sudah menumpuk di lahan seluas 16 hektar itu akan difilter sesuai kandungannya untuk dimanfaatkan lagi sebagai kompos dan bahan daur ulang lainnya.
Hal itu, disampaikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat pertemuan dengan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Edward Abdurrahman.

Dalam pertemuan ini juga hadir Herman Feri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Al Amin serta beberapa pejabat satker Kementerian PUPR. Pertemuan berlangsung di ruang rapat DLH Kota Padang, Balai Baru, Jumat (1/2/2019).
Menurut Mahyeldi, sampah Kota Padang yang setiap harinya mencapai 641 ton, nantinya bisa dimanfaatkan kembali sehingga timbulan sampah di TPA tidak terus membesar. Untuk itu Pemko Padang membutuhkan sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah yang memadai.
"Kita butuh sarana prasarana yang memadai untuk pengolahan sampah. Sampah perlu difilter lebih dulu, dan diteliti kandungan kimianya supaya bisa dimanfaatkan," kata Mahyeldi.
Dikatakan, bukti serius Pemko Padang dalam pengelolaam sampah, di samping bukti lingkungan bersih ditunjukkan dengan prestasi meraih piala Adipura. Prestasi itu telah diraih dua tahun berturut-turut, yaitu 2017 dan 2018.

"Di tahun ini kita berturut - turut meraih Adipura. Penghargaan ini diharapkan selaras dengan kesadaran masyarakat untuk kepedulian lingkungan dan berdampak terhadap kualitas kebersihan dan kesehatan masyarakat," kata Mahyeldi.
Adapun permasalahan pengelolaan sampah Kota Padang yang dihadapi saat ini yaitu kekurangan sarana prasarana. Diantaranya kebutuhan dump truk sebanyak 50 unit, baru ada 35 unit. Kebutuhan truk armroll 54 unit baru ada 38 unit. Kebutuhan kontainer sampah 213 unit, baru ada 132. Kendaraan roda empat (pick up triper) baru da 10 unit sedangkan kebutuhan 18 unit. Kebutuhan becak motor (betor) 39 unit yang ada baru 33. Kebutuhan bank sampah 104 yang dimiliki saat ini 17 unit. Bulldozer dan excavator dibutuhkan masing-masing 8 unit, baru ada masing-maaing 1 unit serta beberapa sarana prasarana lainnya.

"Kekurangan dari kebutuhan sarana pengelolaan sampah ini kita berupaya memenuhinya. Saat ini kita meminta melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR," ujar Mahyeldi.
Sementara itu Kepala DLH, Al Amin mengatakan, untuk memaksimalkan pengelolaan sampah sambil terus menumbuhkan kesadaran masyarakat mewujudkan kota bersih diluncurkan pula beberapa inovasi. Inovasi tersebut berupa pengendalian penggunan kantong plastik, raun asyik bayar pakai sampah plastik, sedekah sampah plastik dan peluncuran kapal pengumpul sampah.
"Beberapa inovasi kita luncurkan untuk pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkn kota yang bersih," bebernya.

Di samping itu, Al Amin menyebut, kebutuhan SDM pengelolaan sampah saat ini juga masih kurang. Dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa dan sampah yang dihasilkan 641 ton perhari, DLH membutuhkan 300 orang petugas angkutan sedangkan saat ini baru 225 orang. Penyapu jalan dibutuhkan 375 orang baru ada saat ini 228 orang, petugas operasional TPA dibutuhkan 50 orang uang ada naru 25, dan petugas kebersihan kelurahan dan kecamatan ssbanyak 500 orang, saat ini baru ada 300 orang. "Hal ini yang akan terus dibenahi agar pengelolaan sampah lebih maksimal," tukasnya.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.