17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga, PT. BCAM Kangkangi PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3 diperusahaan

Proyek Pembangunan Gedung Labor Olah Raga UNP Padang diduga langgar PP No 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3

Mitra Rakyat.com(Padang)
Miris, pembangunan gedung labor olah raga Universitas Negeri Padang yang berlokasi di kelurahan air tawar, kecamatan padang utara, diduga kangkangkangi PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) oleh kontraktor.

Pasalnya, proyek bernomor kontrak 123/UN35/PS-DIPA/BLU/2019 dengan nilai Rp 16.522.630.000,00, PT.Bangun Cipta Andalas Mandiri(BCAM) sebagai kontraktor kuat dugaan tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya.

Ini terpantau awak media saat telusuri lokasi pekerjaan pada Senin(25/06) kemarin. Waktu dikonfrotir kepada Meri yang mengaku sebagai tenaga ahli dari SMK3 proyek itu mengatakan," apabila terjadi kecelakaan dalam kegiatan, kami akan mengobati pekerja tersebut" jawabnya singkat.

Edi Mujahidin SH Menilai ada kerja sama yang terindikasi rugikan uang negara

Dilain pihak, Edi Mujahidin SH seorang pengacara kondang dikota ini menilai bahwa, " kontraktor telah langgar aturan terkait SMK3 yang berlaku dinegara ini" kata Edi pada Rabu(26/06)tadi via telpon 0813748080xx.

"Begitu juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Dan pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pekerjanya", jelasnya lagi.

Sementara, dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 jelas mengatur tentang penerapan SMK3 bagi perusahan pelaku usaha kontruksi. Selama ini acuan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah PerMenaker No. PER.05/MEN/1996 kemudian muncullah PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

Adapun hirarki peraturan perundangan terkait Sistem Manajemen K3, lanjutnya lagi,"
1)   UUD 45 Tahun 1945, pasal 27 ayat 2; "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
2)  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 86;
(1)   Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 a. keselamata dankesehatan kerja;
 b. moral dan kesusilaan; dan
 c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2)  Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal  diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 87;
(1)   Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2)  Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Demikian Edi Mujahidin SH menduga ada kerjasama yang terindikasi rugikan negara, sebab, mega proyek yang nilainya pulahan milyar lebih itu mustahil tanpa ada SMK3 nya, pungkas pengacara kondang tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Bambang dirut PT.  BCAM, dan pihak terkait lainnya.* tim*



Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.