Maret 2020

AAYT Agam Aia Gadang Aksi Anam Koto APD Asimilasi Aturan Baharuddin Bandung Bansos Bantuan Batu Sangkar Bebas Bencana Berbagi Bhayangkari BLPP BLT Dana Desa Box Redaksi BPBD BTN Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross Dandim Dilaporkan Disinfektan DPC DPD Golkar DPRD DPRD Padang Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Facebook Formalin Fuso gugus tugas Hakim Himbau Hoax Humas Hutan Kota Ikan Tongkol Ikw Incasi Intel Internasional Isolasi Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kadis Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kebakaran Kemanusiaan Keracunan kerjasama Ketua DPRD Kinali Kodim KOK Kolaboraksi KONI Kontak Korban Korban Banjir Kota Padang Kurang Mampu Laka Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos metrologi MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Narapidana Negatif New Normal News Pasbar Ngawi ODP OfRoad Oknum olah raga Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pandemi Pangan Pantai Maligi Pariaman pariwara Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pemerasan Pemerintah Pemuda Pencemaran Pengadilan Penganiayaan Pengawasan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Pers Pessel Pilkada PKH PKK Plasma PN PN Pasbar pol pp Polisi Polres Polres Pasbar Pos Pos perbatasan Positif posko PSBB Puan Pusdalops Puskesmas Rapid Test Relawan Reses RSUD RSUP M Djamil RTLH SAR Satgas Satlantas Sekda Sekda Pasbar Sembako Sertijab sijunjung sirkuit Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sunatan massal swab Talamau Talu Tanah Datar teluk tapang Terisolir Thermogun TMMD TNI Tongkol tuak Tukik Ujung Gading Update usir balik Wali Nagari wartawan Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Merah

Antisipasi Covid-19 Laskar Mujahidin Pasbar Lakukan Penyemprotan Disinfektan Ke Beberapa Masjid

Mitra Rakyat (Pasbar)
Laskar Mujahidin/Majlis Mujahidin Pasbar lakukan Penyemprotan disinfektan ke beberapa Mesjid di Pasaman Barat ( Pasbar). Aksi ini merupakan Arahan dari Ketua Majlis Mujahidin Pasbar Decky H Saputra dan Komandan Laskar Mujahidin Pasbar Abu Rizik.


Penyemprotan yang dilakukan Laskar mujahidin/Majlis Mujahidin Pasbar cabang Lembah melintang dan Solidaritas peduli Sesama bekerjasama juga dengan PMI lembah melintang, serta dibantu oleh beberapa donatur salah satunya anggota DPRD Provinsi M.Ihpan dari partai PKS.

Penyemprotan yang dilakukan selama tiga (3) hari berturut-turut, Sabtu (28/03) hingga Minggu (29/03) ini dilakukan di Kecamatan Lembah Melintang dan hari ini Senin (30/03) di Kec. Sungai Aur.
Sasaran penyemprotan dilakukan ke beberapa Masjdi dan Mushalla, tempat umum, kampus STAI Yaptip Ujung Gading.

Karena keterbatasan Tank penyemprotan maka tim menggunakan tank semprot yang diolah dari kompresor yang dibawa denngan becak, dan semuanya juga dipinjam dari masyarakat.

"Seandainya Nagari punya tank Spray
(Tengki Semprot), Kami Para Relawan tidak susah susah lagi pinjam untuk menyemprotkan Disinfektan di Fasilitas Umum dan tempat Ibadah, namun Nagari tidak tanggap bencana", ujar salah seorang relawan Wafriman Zani.

"Subhanallah tim relawan laskar pasbar memang luar biasa, Semoga aksi penyemprotan disinfektan dalam rangka antisipasi Virus Covid 19 ini dapat menghibur warga yang saat ini masih dilanda kecemasan, dan semoga apa yang dikerjakan para relawan Laskar Mujahidin dan relawan lainnya mendapat ridho dari Allah SWT, dan semoga di balas dengan pahala yang berlipat ganda, aamiin", Ujar Abu Huda Haru. (Dedi/Rudi)


Antisipasi covid-19 Puluhan Pemuda Kapar Lakukan Penyemprotan Disinfektan.

Mitra Rakyat (Pasbar)

Puluhan pemuda yang mengatas namakan Gerakan Mahasiswa Pemuda Pelajar Nagari Kapa (GEMPPA) lakukan penyemprotan disinfektan di wilayah nagari kapa pada 28/03/2020.

Kegiatan ini di lakukan untuk mengantisifasi penyebaran virus corona (covid-19) di daerah pasaman barat.

Penyemprotan disinfektan ini di lakukan di tempat keramaian seperti surau-surau dan mesjid yg berlokasi di kapar utara dan kapar selatan.

Selain itu kegiatan ini sekaligus bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya peduli terhadap lingkungan dan keberhasihan diri. 

Dalam kegiatan ini gemppa bekerjasama dengan palang merah Indonesia serta tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan ini sangat antusias di ikuti oleh elemen mahasiswa, pemuda, pelajar nagari kapa.

Ketua gemppa, adek surya fadli menyampaikan kegiatan penyemprotan ini akan terus di lakukan hingga merata di seluruh wilayah nagari kapa. 

"Kita edukasi masyarakat supaya bisa melakukan penyemprotan secara mandiri" Sebut adek. 

Selain penyemprotan pemuda itu juga membagikan bahan-bahan disinfektan dan mensosialisasikan tatacara pembuatan disinfektan kepada pengurus surau dan mesjid.

Sementara itu relawan PMI pasaman barat, syafrizul arafat menyampaikan tata cara penyemprotan ini. 

"Penyemprotan di lakukan di alat dan fasilitas yang sering di gunakan masyarakat, seperti gagang pintu dan kran air" Pangkas nya. (Ulum/Dedi)

Bupati Yulianto : Dalam Rangka Penanganan Covid 19, Tidak Ada Istilah Libur Untuk Tim Kesehatan


Mitra Rakyat (Pasbar)
Bupati Pasaman Barat H. Yulianto hadiri acara pertemuan Kepala Puskesmas se-Pasaman Barat terkait penanganan COVID-19 di Aula Kantor Dinas Kesehatan, Sabtu (28/3). Dalam pertemuan tersebut Bupati memberikan arahan dan Motivasi.

Pertemuan Kepala Puskesmas se-Pasbar ini juga  dihadiri langsung oleh Kepala Dinas kesehatan Jon Hardi,  SKM, M.Kes., Sekretaris dr. Nof, Dokter penanggung jawab Covid-19, serta tenaga kesehatan dan staf dinas kesehatan.

"Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini, jadi untuk semua tenaga medice saya harapkan agar ikhlas dan sepenuh hati dalam penanganannya," Kata Yulianto.

"Dalam melakukan penanganan dan antisipasi Covid-19 ini Saya harapkan tidak ada istilah libur buat tim kesehatan, lakukan tugas semaksimalnya", tegas Yulianto.

Ia juga menjelaskan, berbagai kebijakan dan intruksi sudah dilakukan seperti penyemprotan disinfektan di tempat umum meliputi perkantoran, kampung-kampung, puskesmas, pasar dan tempat ibadah.

Selain itu, Pemerintah daerah melalui Tim Satgas Percepatan Penanganan Corona, juga telah melakukan pemantauan orang dari luar daerah yang berpotensi COVID-19 dan dari luar negri.

"Saya, harap COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia terutama dari Pasaman Barat karna ini sangat meresahkan masyarakat," harapnya.(Dedi/Rudi)

JIMSON TAMBA, SH Tegaskan Legal Standing Penggugat PT. Anam Koto Tidak Jelas

Mitra Rakyat (Pasbar)
Sidang terkait tuntutan masyarakat Nagari Aia Gadang terhadap PT. Anam Koto yang dianggap telah ingkar janji oleh Masyarakat Aia Gadang dalam  menyerahkan Plasma sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 1990, yang berdasarkan Perda yang ada, yaitu 10% dari 4740 Ha dan ini diperkuat lagi dengan perjanjian tahun 2008 dihadapan akte notaris.

Namun Persidangan lanjutan yang seyogyanya digelar pada hari Jumat (27/03) tidak dihadiri oleh penggugat, karena sidang acara kesimpulan tidak wajib hadir kalau kesimpulan tidak ada dari pihak penggugat. Kesimpulan hanya diserahkan oleh tergugat dan Sidang akan digelar pada 16 April 2020 nanti dengan agenda pembacaan putusan.

Sementara saat Sawalman Sutan Lauik Api salah seorang datuk kaum dari masyarakat yang menggugat dihubungi Media ini mengatakan bahwa, pihak Perusahaan hingga kini tetap ingkar janji bahkan telah puluhan tahun mendzalimi masyarakat Aia Gadang.

Apa lagi menurutnya adanya Konpensansi, itu bukan terkait pengganti plasma, tapi menurut Pucuk adat mengatakan bahwa apa  yang diberikan oleh pihak PT itu hanya kedzaliman. Sebab masyarakat hanya menginginkan plasma, bukan konpensasi yang salah artikan sepihak oleh PT. Anam Koto.

“Tapi untuk lebih jelasnya dan agar Saya tidak salah dalam penyampaian, silahkan hubungi Pengacara Kami Fauzan”, Ujar Sawalman.

Sementara pengacara Penggugat Fauzan saat dihubungi melalui selulernya (27/03) membenarkan adanya penundaan persidangan karena pihak penggugat tidak hadir. Fauzan mengatakan bahwa mereka menggugat sesuai aturan yang ada pada tahun 1990 dan aturan tersebut telah dibuktikan pada sidang minggu lalu dengan menghadirkan dua orang saksi ahli, mereka adalah Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., MH., sebagai ahli hukum agraria, dan Dekan Fakultas Hukum Unand DR. Busyro yang merupakan ahli hukum perjanjian.

Di mana intinya ke dua saksi ahli tersebut mengatakan sudah seharusnya masyarakat menerima haknya, atau pihak perusahaan memberikan hak-hak masyarakat berupa Plasma, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian besar perkebunan Kelapa Sawit  yang ada di Pasbar dan sesuai dengan aturan yang ada.

"Setiap ada HGU sesuai dengan pasal 1342 Sampai 1351 BW dan berdasarkan Permentan 26 tahun 2007 memang harus ada plasma", terang Fauzan berdasarkan keterangan saksi ahli pada sidang minggu lalu.

Diterangkannya lagi bahwa setiap adanya penyerahan tanah ulayat yang notabene perkebunan, pihak Perusahaan harus menyediakan plasma sebagai hak untuk masyarakat sekitarnya, seperti yang sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang ada di Pasbar selama ini.

Terkait permasalahan ini pihak PT. Anam Koto yang ditemui di Pengadilan Negeri usai penyerahan kesimpulan mengatakan, bahwa ada Masyarakat yang mengaku Niniak Mamak  Aia Gadang menggugat PT. Anam Koto sejak tahun 2018, dimana gugatan tersebut karena perusahaan dianggap telah lalai dalam memfasilitasi pembangunan Plasma.

“Berdasarkan perjanjian antara Ninik Mamak Aia Gadang dengan pihak PT. Anam Koto tertanggal 19 November 1990 yang berisi tentang kewajiban PT. Anam Koto membangun Plasma sekurang-kurangnya 10 persen diluar lahan yang diserahkan”, Terang Humas PT. Anam Koto Jimson Tamba, SH.

“Tahun 1993 pernah akan dibangun Plasma untuk Masyarakat Aia Gadang sesuai dengan penyerahan Niniak Mamak Aia Gadang seluas 1000 Ha, namun ditarik kembali (dibatalkan) oleh mereka pada tahun 1995 dan mereka menegaskan akan mencari bapak angkat yang lain, bahkan Bupati Pasaman pada waktu itu pernah menyurati mereka agar mencari lahan yang lain untuk dijadikan Plasma Masyarakat Aia Gadang”, Jelasnya.

“Mengingat Masyarakat Aia Gadang belum bisa menyediakan lahan calon Plasma, maka Pihak PT. Anam Koto dan Ninik Mamak Aia Gadang membuat kesepakatan bahwa pihak PT akan memberikan Konpensasi sebesar 10 juta/bulan kepada Masyarakat Aia Gadang selama pihak Aia Gadang belum bisa menyerahkan lahan calon Plasma diluar kebun inti Perusahaan, perjanjian ini tertuang dalam perjanjian No. 11 tanggal 11 September 2008 dihadapan Notaris Jayat, SH. Notaris”, Tambahnya.

“Perjanjian ini telah kami penuhi dan pembayaran Konpensasi telah kami lakukan terhitung tahun 2006, dan dana Konpensasi tersebut telah dimanfaatkan Masyarakat Aia Gadang untuk pembangunan, antara lain membangun Sekolah, Kantor Wali , Rumah Gadang dan lainnya”, Jelasnya lagi.

“Sesuai dengan keterangan saksi Ahli yang mereka hadirkan, yaitu Busyro Azheri selaku ahli hukum perdata dan saksi Ahli Kurnia Warman selaku ahli Hukum agraria, menjelaskan bahwa menurut Pasal 61 ayat 1 Permentan RI Nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan menyebutkan sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat 1 mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun Masyarakat sekitar tidak berlaku untuk perusahaan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 57, maka perjanjian Plasma tanggal 11 November 1990 jo. Akta perjanjian Plasma Nomor 11 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jayat SH., tetap mengikat kedua belah pihak, tidak dapat dibatalkan dan berlaku Azaz Non Retroaktif”, Terang Tamba lebih jelas.

Jimson Tamba SH., juga menjelaskan bahwa Perusahaan melihat banyak kejanggalan dari isi gugatan si penggugat, Perusahaan melihat ini merupakan upaya coba-coba dari sebagian Ninik Mamak Aia Gadang, kejanggalan ini terlihat dari banyaknya eksepsi dari perusahaan sebagai tergugat terutama dari Legal standing penggugat yang tidak jelas. (DEDI)

Opini
Ditulis Oleh: Ummu Khansa
Ibu Rumah Tangga

Mitra Rakyat.com
Hari selasa , 17 Maret 2020, satu lagi pabrik melanggar peraturan dengan membuang limbah cair ke sungai cikeruh. Hal ini diketahui warga dan segera dilaporkan kepada Satgas Citarum Harum.  Sehari setelah pelaporan, Satgas telah berhasil menutup saluran pembuangan limbah pabrik tersebut.

Akibat dari pembuangan limbah itu, sungai Cikeruh tercemar oleh CuCl (Tembaga Klorida) sebanyak 3-4 kubik.
Kejadian pembuangan limbang oleh pabrik ke sungai bukan sekali ini saja terjadi. Di daerah Kabupaten Bandung, dimana banyak sekali pabrik berdiri, telah dilaporkan banyak sekali pabrik membuang limbah ke sungai.

Sejak dibentuk tahun 2018 Satgas Citarum Harum telah melaporkan 51 kasus pelanggaran pembuangan limbah, 23 kasus di antaranya sudah berstatus P21, satu kasus penghentian penyelidikan, 8 kasus dilimpahkan ke DLH, 9 kasus proses penyidikan, dan 10 kasus dalam proses penyelidikan. (tagar.id, 9 Februari 2020)

Resiko kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah sangatlah besar. Selain merusak ekosistem sungai, limbah yang belum terolah secara baik akan menyebabkan tercemarnya sumber air warga. Akhirnya tidak hanya lingkungan sungai yang tercemar, tapi juga kesehatan warga menjadi taruhan.
Islam telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga diri sendiri, manusia lain dan lingkungan.

Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan dan terampasnya hak untuk hidup secara harmonis. Allah Berfirman:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS al-Syuara’ [26]:183)

Salah satu hak yang telah Allah tetapkan bagi umat manusia adalah hak dalam menjaga jiwa (hifdzun nafs) dimana manusia berhak untuk tetap pada kondisi terlindungi  keselamatannya dari hal-hal yang dapat menyebabkan dharar. Termasuk di dalamnya adalah terhindar dari  limbah yang dapat mencelakakan dirinya. 

Dari Mu’adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
”Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang”. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Bila seseorang membuang air kencing ke dalam sumber air adalah perbuatan yang terlaknat (diharamkan), maka bandingkanlah dengan limbah yang jumlahnya lebih banyak juga beracun. Tentu hal ini akan lebih dilaknat oleh Allah Swt. Maka sekali lagi Islam telah menegaskan bahwa membuang limbah ke sungai merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah Swt..

Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah jangan sampai apa yang kita lakukan merugikan orang lain. Terlebih bila perilaku kita dapat membahayakan mereka. Rasulullah Saw. bersabda:
"Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan dan tangannya, dan seorang mukmin (yang sejati) adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari (bahayanya) pada darah dan harta mereka." (HR. At-Tirmidzi)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)
Lalu bila telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt. tersebut, dimana ada perusahaan yang tetap membuang limbah berbahaya ke sungai.

Maka tidak ada jalan lain selain memberikan hukuman kepada pelakunya. Hal ini dikarenakan apa yang telah dilakukannya diduga kuat akan menyebabkan rusaknya lingkungan dan rusaknya kesehatan warga.

Imam Zakaria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali:
“Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ulumiddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi."

Pendapat Imam Al-Ghazali tersebut menegaskan bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran baik disengaja atau tidak yang mengakibatkan adanya korban jiwa akibat kelalaiannya tersebut, maka orang yang melanggar tadi wajib bertanggung jawab atas munculnya korban.

Tidak hanya itu, penjaga yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan penegakkan hukum bila mengetahui ada pelanggaran dan membiarkan pelanggaran terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus juga bertanggung jawab.

Maka Islam telah mengajarkan kepada kita cara komprehensif untuk mengatasi masalah limbah, selain kesadaran individu dan perlu adanya kontrol masyarakat, maka yang paling utama dan tidak boleh dilupakan adalah penegakkan hukum yang sempurna dilakukan oleh negara.

Karena negaralah yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan tindakan tegas kepada setiap pelanggar hukum-hukum Allah Swt. Negara yang mampu menegakkan hukum Allah secara sempurna adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Wallahua’lam.

Ribuan liter Desinfektan Disemprotkan ke Beberapa Fasum Guna Antisipasi Covid-19 di Pasbar
 
Mitra Rakyat (Pasbar)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kamis (26/3), melakukan penyemprotan desinfektan sebanyak 33 ribu liter di benerapa titik fasilitas umum (fasum).

Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kabupaten (SK4) yang melakukan penyemprotan di mulai dari kantor bupati setempat. Selain menggunakan penyemprotan secara manual, penyemprotan desinfektan juga menggunakan mobil water Canon, mobil pemadam kebakaran, mobil BNPB.

Bupati Pasaman Barat, Yulianto menjelaskan, penyemprotan Desinfektan pada fasum di Pasbar akan berlanjut hingga 29 Maret mendatang. Tidak hanya itu saja, penyemprotan akan berlanjut hingga ke Kecamatan nagari dan jorong.

"Ribuan liter Disinfektan akan disemprotkan hari ini dan akan terus berlanjut hingga ke kecamatan, nagari dan jorong. Saya berharap kepada masyarakat agar terus menjaga kesehatan, kebersihan dan tetap patuhi aturan pemerintah," papar Yulianto.

Terkait dengan perkembangan Covid 19 di Pasbar, hingga saat ini belum ada masyarakat yang terjangkit. Segala upaya dan pencegahan dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai perkembangan virus Corona.

"Kita akan terus pantau orang keluar masuk Pasbar, begitu juga dengan mahasiswa kita yang balik ke kampung halaman. Kita terus komunikasi dengan gugus tugas percepatan Penanganan virus Corona," kata Yulianto.

Sementara itu, Dandim 0305 Pasaman Letkol Inf. Ahmad Aziz menyampaikan bahwa penyemprotan desinfektan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Karena ini salah satu cara untuk memutuskan mata rantai perkembangan virus.

"Kita berharap penyemprotan desinfektan ini bisa mengurangi berkembang Virus Corona yang sudah menyerah kita," ujar Ahmad Aziz. (Dedi/Rudi)

Opini
Ditulis Oleh : Ayu Unzia Anggraini
Perekam Medis, Pegiat Dakwah

Mitra Rakyat.com
Virus 2019 Novel Coronavirus (Covid 19) atau sering disebut virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian.

Virus Corona adalah jenis baru dari Coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan sedikitnya 25 negara.

Sejak pertama kali diumumkan pada 31 Desember 2019, kasus kematian akibat Virus Corona di China telah mencapai 425 orang. Sampai saat ini jumlah total kasus yang dikonfirmasi di China mencapai 20.438. Namun demikian, banyak orang meyakini, jumlah sebenarnya jauh berlipat-lipat. Ini karena China cenderung tidak terbuka menyampaikan info yang sebenarnya.

Tak jauh berbeda dengan China, Indonesia pun kini menjadi negara terjangkit.  Hingga Minggu 22 Maret 2020 pasien positif yang  terjangkit virus Corona terus bertambah sebagaimana  yang  disampaikan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad  Yurianto bahwa ada penambahan kasus positif Corona menjadi 514 orang.

Mirisnya, penyebaran virus Corona yang makin meluas nyatanya tak membuat pemerintah membatasi wisatawan China ke Indonesia. Pemerintah hanya penutup penerbangan langsung ke Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei. Namun sebenarnya, pembatalan tersebut terjadi karena ekses kebijakan isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah China, selanjutnya diikuti oleh maskapai penerbangan, bukan berawal dari Kementerian Perhubungan sendiri.

Entah apa yang sebenarnya dipikirkan pemangku kebijakan negeri ini. Alih-alih bertindak cepat dan sigap menangani virus, malah sibuk cari pemasukan dari wisatawan. Lantas dengan bangga membuka puluhan warga China masuk ke Indonesia, padahal banyak orang yang tahu negara mereka tengah terdampak virus Corona dan kemungkinan besar membawa virusnya ke Indonesia. Terbukti saat ini.

Demikianlah jika pengaturan negara berada di tangan kapitalis-sekular. Segala sesuatunya hanya dilihat dari sudut dan kaca mata materi serta manfaat, bukan kenyamanan umat apalagi kemaslahatan sesuai petunjuk syariat.  Pemerintah terus menampakkan sikap santai, terkesan menyepelekan dan tak peduli kepada nasib rakyat karena khawatir devisa menurun jika wisatawan dari China berkurang. Padahal di media sosial banyak netizen meminta pemerintah untuk sementara menolak kedatangan warga China ke Indonesia karena khawatir penularan virus Corona. Bahkan Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, dr. Achmad Yurianto, ikut meyakinkan bahwa virus bisa dicegah tanpa harus ada penolakan.

Berbeda dengan Islam. Syariatnya  selalu menunjukkan keunggulannya tak hanya sebagai agama tapi sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Islam telah lebih dulu membangun ide karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular. Rasulullah saw. mencontohkannya langsung.

Dalam sejarah peradaban Islam wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Wabah itu ialah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasulullah saw. adalah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut (social distancing).

Islam pun memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Untuk itulah Rasulullah saw.  misalnya, senang berwudhu, bersiwak, memakai wewangian, menggunting kuku dan membersihkan lingkungannya.

Ada hikmah dibalik setiap skenario yang Allah tuliskan. Karena wabah Corona ini, kaum muslim yang semulanya dianggap fanatik karena tidak berjabat dengan yang bukan muhrim, sekarang hal itu justru dilakukan oleh setiap orang karena takut tertular virus bahkan dari orang yang tidak dikenal. Non muslim yang semulanya jarang mensucikan diri, karena wabah Corona mereka lalu rutin membersihkan diri, mencuci tangan dengan air mengalir di lakukan setiap orang, jauh setelah ribuan tahun umat muslim sudah melakukannya dengan berwudhu sebelum shalat. Jauh setelah ribuan tahun Islam mengajarkan umatnya untuk hidup bersih. Lalu aktivitas bercampur baur (ikhtilath) yang dilarang oleh Islam dan bagi sebagian orang menganggap bercampur baur adalah hal yang lumrah. Kini karena wabah, tak seorangpun berani bercampur baur dan saling menjaga jarak satu sama lain. Ada maksud dan tujuan Allah dalam bencana yang diturunkanNya agar kita menjadi ummat yang berfikir.

Namun demikian, masyarakat harus diingatkan bahwa penguasa punya peran sentral untuk menjaga kesehatan warganya seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. terlebih lagi saat terjadi wabah penyakit menular. Tentu rakyat butuh perlindungan optimal dari penguasanya. Penguasa tidak boleh abai. Para penguasa muslim pada masa lalu, seperti Rasulullah saw. dan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., sebagaimana riwayat di atas, telah mencontohkan bagaimana seharusnya penguasa bertanggung jawab atas segala persoalan yang mendera rakyatnya, di antaranya dalam menghadapi wabah penyakit menular.

Sungguh wabah penyakit ini harus menjadi hikmah sekaligus sebagai salah satu peringatan khususnya kepada penguasa, umumnya kaum muslimin agar segera menerapkan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan. Menjadikan hukum Islam sebagai tumpuan dan solusi kehidupan umat dalam penerapan secara kaffah dalam institusi dawlah al Khilafah, bukan yang lain.

Wallahu a’lam bi shawwab

Opini
Oleh : Nurdila
Pelajar

Mitra Rakyat.com
... “Sesungguhnya kematian yang kamu lari  dari padanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (TQS Al-Jumuah:8)

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi penyebaran virus Corona telah sampai ke Indonesia, masyarakat semakin resah. Dengan ditemukannya dua orang suspect Corona di Depok, banyak masyarakat yang tadinya adem tiba-tiba panik. Reaksi masyarakat yang berlebihan ini terlihat dari fenomena berburu masker dan hand sanitizer. Harga masker pun melonjak sampai ada yang dijual dengan harga puluhan kali lipat.

Tak hanya itu, ada yang ketakutan sampai memborong sembako untuk stok di rumah. Bahkan di beberapa negara fenomena “rush” akibat wabah Corona ini banyak diberitakan oleh media.

Kepanikan dan kecemasan menghadapi virus Corona yang telah menjangkiti beberapa negara dan menelan korban berimbas juga ke Indonesia dan beberapa wilayah di Indonesia tak terkecuali Jawa Barat.

Hingga Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dr Elfi mengimbau masyarakat Desa Cinunuk dan Cimekar khususnya dan umumnya masyarakat Kecamatan Cileunyi, agar tidak panik dan tetap tenang dalam menyikapi virus Corona meski Gubernur Jawa barat telah menyatakan siaga satu terkait virus Corona.

Merebaknya kecemasan dan kepanikan masyarakat akibat wabah Corona membuat pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah-langkah untuk mencegah virus mematikan itu masuk ke Indonesia. Diantaranya, pemerintah telah mengaktifkan 135 unit Thermo Scanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara yang memungkinkan warga asing masuk ke Indonesia.

Dengan alat Thermo Scanner tersebut, petugas dapat mengetahui tingkat suhu tubuh seseorang. Sehingga, dapat diketahui apa penyebab tubuh mereka tinggi. Tidak hanya itu, sejumlah mekanisme pemeriksaan juga telah disiapkan dan akan dikenakan pada setiap pendatang yang tiba di Indonesia.

Namun, kenyataannya banyak warga China masuk ke Indonesia dengan bebas sementara negara lain semisal Arab Saudi menjaga ketat masuknya orang asing terlebih ketika ia merupakan suspect  virus Corona.

Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangkal masuknya virus Corona seakan berbanding terbalik dengan fakta sebenarnya yakni membuka pintu selebar-lebarnya untuk wisatawan asing karena khawatir menurunnya pemasukan negara melalui turis asing.

Bahkan menggelontorkan dana 72 M untuk influencer di tengah wabah Corona pada sektor pariwisata. Berbeda apa yang dilakukan Arab Saudi dengan menghentikan sementara para jama’ah umroh dan wisatawan lain masuk ke wilayahnya meski kerugian yang dihadapi Arab Saudi sangat besar.

Dua sikap yang berbeda yang ditunjukkan dua pemimpin Muslim. Satu sosok mengedepankan keuntungan materi dibanding keamanan warganya sementara sosok kedua lebih mementingkan keamanan warganya ketimbang keuntungan materi meski tidak secara menyeluruh (parsial).

Solusi pemerintah yang lebih mementingkan investasi asing dibandingkan dampak terhadap kesehatan masyarakat memanglah sangat dipahami. Negeri dimana aturan yang diterapkan bukan aturan Islam tapi aturan manusia maka solusi yang diambil pun solusi hawa nafsu manusia.

Mengedepankan kepentingan individu dan kelompok, bukan masyarakat. Diakui atau tidak, aturan dan sistem negeri ini menganut demokrasi kapitalis sekular. Hukum dan kedaulatan ada di tangan manusia dengan landasan materi di atas segalanya serta menjauhkan aturan serta tuntunan syariat (hukum Allah Swt) dalam segala aspek kehidupan manusia.

Oleh karena itu sikap yang harusnya diambil pemerintah mencegah dan menjauhi wabah justru memberi ruang wabah itu menjangkiti masyarakat dengan mempersilahkan turis asing dari China (sebagai negara sumber wabah) masuk tanpa seleksi dan pemeriksaan ketat dengan alasan negara tersebut adalah sahabat dekat Indonesia. Ironis.

Lain cerita jika pemimpin Muslim yang menerapkan aturan Islam. Syariat Islam mempunyai mekanisme tertentu untuk mencegah wabah, diantaranya menerapkan karantina bagi yang terkena wabah dan membangun tembok di sekitar yang terjangkit wabah agar tidak meluas sebagaimana yang dilakukan masa Rasulullah saw dan khalifah berikutnya.

Pasalnya, wabah penyakit bukan baru terjadi saat ini saja. Pada masa Rasulullah dan para sahabat pun pernah terjadi. Sebut saja wabah Tha’un dan Lepra (kusta). Hingga tindakan tegas dilakukan Rasulullah dalam rangka menghambat wabah itu menyebar luas ke tengah masyarakat dengan cara melarang mendekati sumber wabah/penyakit itu berada.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw telah bersabda :
“Jauhilah orang yang terkena kusta seperti kamu menjauhi singa” (HR Al-Bukhori)

Sejatinya seorang Muslim menjadikan akidah Islam sebagai sandaran dalam kehidupannya. Ketika ada virus yang faktanya memang membahayakan dan dikhawatirkan mewabah, ia akan melakukan upaya-upaya lahiriyah berupa menjaga kesehatan diri semaksimal mungkin.

Ia meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini ada dalam kekuasaan Allah swt. maka ketika kita diuji dengan adanya virus Corona ini, sudah selayaknya kita berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah sembari terus introspeksi bertaubat atas ujian yang Allah berikan kepada kita.

Ujian yang datang barangkali adalah  teguran dan kasih sayang Allah agar kita kembali memperbaiki ketaatan dan menjauhkan sifat wahn pada diri kita. Umat Islam sudah saatnya kembali kepada Islam kaffah, menerapkan seluruh aturan Allah dan membuang jauh-jauh sistem sekularisme-kapitalisme yang telah terbukti menjauhkan umat dari ketenangan dan kebahagiaan hakiki.
Wallahu a’lam bi ash shawab

Opini
Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Ibu rumah tangga, Alumni BFW

Mitra Rakyat.com
"Ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah, dan penyakit jahat." (HR Abu Daud)

Wabah mematikan itu bernama Corona. Hingga kini dunia dibuat genting dengan wabah virus mematikan tersebut karena menyebabkan kematian yang tak sedikit jumlahnya. Berawal dari kota Wuhan, China, kini virus tersebut mulai merebak ke berbagai belahan dunia lainnya  termasuk Indonesia. Ya Indonesia saat ini tengah dihantui darurat Corona. Menyikapi hal ini, untuk menangani Corona, pemerintah menyerukan untuk melakukan social distancing, yaitu menjaga jarak. Rakyat diminta menghindari kerumunan dan bepergian. Tetap tinggal di rumah, belajar dan beribadah di rumah, guna mengurangi perpindahan virus dari tubuh satu ke yang lain. Dan saat ini social distancing diberlakukan di beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sebagaimana dilansir Ayobandung.com, 18/3/2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung memberlakukan pembatasan layanan administrasi kependudukan.

Kepala Seksi Identitas Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bandung, Asep Muhammad Yusuf mengatakan, pembatasan layanan masyarakat untuk administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bandung untuk menghindari kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Menurutnya, layanan hanya dilakukan kepada pendaftar TNI/Polri dan hal urgen seperti untuk kebutuhan perawatan kesehatan.

Tetapi, walau sudah dilakukan pembatasan, Asep menuturkan, masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan sangat banyak. Bahkan antrean panjang masih terlihat tanpa ada jarak aman. Karenanya Disdukcapil Kabupaten Bandung berencana akan memasang spanduk berisi imbauan untuk menjaga jarak sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19.

Seolah tengah naik daun, virus Covid-19 alias Corona memang menjadi perbincangan hangat di dunia saat ini karena keganasannya. Setelah mengepung beberapa wilayah di dunia. Virus Corona akhirnya menyerang Indonesia. Berawal dari dua orang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona pada 2 Maret lalu. Hanya berselang tiga minggu, korban yang terinfeksi virus Corona terus meningkat tajam. Jumlah pasien positif terinfeksi virus Corona (Covid-19) kembali bertambah pada Minggu (22/3/2020). Total jumlah pasien positif Corona menjadi 514 orang yang dinyatakan positif terjangkit virus tersebut. Sedangkan total jumlah korban meninggal dunia mencapai 48 orang. Dan total jumlah pasien yang dinyatakan sembuh adalah 29 orang. (CNN Indonesia, 22/3/2020)

Menyaksikan fakta di atas, penyebaran virus Corona yang kian meningkat membuktikan bahwa Corona memang bukan masalah sepele. Perlu ada penanganan serius untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Imbauan jaga jarak aman yang diberlakukan beberapa instansi pemerintah dalam pemberian layanan publik nyatanya hanya berefek parsial.

Penyebaran wabah yang pesat di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta penguasa yang dinilai lamban bertindak. Penguasa yang seharusnya berperan sebagai penanggung jawab utama keselamatan dan perlindungan masyarakat tidak dijumpai di negeri ini. Padahal sejatinya keselamatan masyarakat ada di tangan negara dan pemerintah melalui aturan dan birokrasi secara terpusat yang akan berefek menyeluruh. Bukan diserahkan kepada masing-masing wilayah ataupun instansi tertentu. Namun sungguh ironis, inilah yang terjadi hari ini. Penguasa di negeri ini seolah ingin cuci tangan dan lari dari tanggung jawab. Bahkan untuk sekedar menerapkan lockdown pun pemerintah enggan.  Padahal, korban keganasan virus Corona (Covid-19) semakin mengkhawatirkan. Korban terus berjatuhan, dokter dan petugas medis turut menjadi korban, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis sangat memprihatinkan, sarana dan prasarana penanggulangan pasien Covid-19 juga minim.

Adapun pertimbangan rezim untuk tidak segera mengadopsi kebijakan lockdown adalah lebih pada itung-itungan ekonomi, investasi, dan kekuasaan. Sementara pertimbangan keselamatan dan nyawa rakyat, tidak diperhitungkan. Warga Negara Asing (WNA) masih dibiarkan berdatangan, padahal mereka berpeluang terkontaminasi virus mematikan Corona. Inilah potret buruk sistem kapitalis-sekuler, yang menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan. Sekalipun rakyat dan kesejahteraannya adalah tanggung jawab penguasa, namun nyatanya itu semua dikorbankan demi meraup keuntungan materi dunia yang remeh.

Sistem kapitalis sekuler pada saat ini telah banyak diadopsi oleh banyak negara  termasuk Indonesia. Faktanya tidak mampu memberikan solusi solutif bagi umat. Sistem ini telah gagal memberikan perlindungan bagi umat manusia. Pasalnya, itung-itungan materi lebih dominan ketimbang kesehatan serta kemaslahatan seluruh masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan diberi beban utang  lagi, mengingat bahwa negara ini adalah negara "peminjam terbaik". Jangankan memberikan perhatian dan perlindungan, negara penganut paham ini senantiasa berat menggelontorkan dana untuk rakyat meski kondisi sudah darurat karena wabah Corona, tidak seperti negara Jepang ataupun Arab Saudi misalnya yang dengan sigap memberlakukan pelayanan publik semaksimal mungkin.

Berbanding terbalik dengan Islam. Sebagai agama sempurna, Islam memiliki demikian banyak kekayaan konsep dalam mengatasi segala masalah kehidupan. Islam pun selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Termasuk dalam menangani wabah menular dan mematikan.

Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Wabah itu ialah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Rasulullah saw. adalah menerapkan lockdown (karantina dan isolasi) terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut. Beliau bersabda:

"Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta." (HR al-Bukhari)

Metode karantina atau lockdown yang diterapkan Rasulullah saw. dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul saw. membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah. Ketika diisolasi, penderita pun diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Para penderita baru boleh meninggalkan ruang isolasi ketika dinyatakan sudah sembuh total.

Rasulullah saw. juga memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:

"Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR al-Bukhari)

Hal serupa pun pernah dipraktekkan pada masa Khalifah Umar bin Khathab ra. pada waktu itu juga pernah terjadi wabah penyakit menular. Dalam satu riwayat, Khalifah Umar pernah keluar untuk melakukan perjalanan menuju Syam. Namun di perjalanan, beliau mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Amru bin Ash sebagai penasihat, mengingatkan Khalifah Umar akan hadits Rasulullah yang melarang untuk memasuki wilayah yang terdampak wabah. Kemudian beliau (Khalifah Umar) membatalkan kunjungannya ke negeri Syam tersebut.

Sebagai realisasi dari apa yang telah dilakukan Rasulullah saw. dan Khalifah Umar bin Khathab, negara Islam (khilafah) dan pemimpin Islam (khalifah) akan melakukan segala upaya untuk mencegah, mengatasi dan menanggulangi masalah wabah mematikan. Hal ini karena khilafah mempunyai peran sentral untuk menjaga dan melindungi kesehatan warganya. Sentralisasi yang diberlakukan khilafah adalah dengan mekanisme controlling antar pejabat pusat dan daerah. Yang akan berdampak kepada pelayanan publik secara cepat, aman dan nyaman. Apalagi saat terjadi wabah penyakit menular, rakyat butuh perlindungan optimal dari penguasanya.

Sebelum terjadinya suatu wabah, negara Islam (khilafah) dan pemimpin Islam (khalifah) pun akan memberikan pelayanan kesehatan terbaik serta menjaga kesehatan rakyat dengan baik. Dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Khilafah pun membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Dan semua itu diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Yang demikian itu dilakukan tiada lain karena pemimpin Islam sadar betul bahwa dirinya adalah pelayan umat, dan bertanggung jawab penuh atas umat serta berkewajiban memberikan pelayanan terbaik untuk umat.

Rasulullah saw. bersabda :

"Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari)

Negara khilafah juga memiliki sumber finansial yang bersifat mutlak yaitu Baitulmal. Seluruh pembiayaan untuk semua fasilitas yang diberikan kepada rakyat diambil dari kas Baitulmal, baik dari pos harta milik negara maupun milik umum. Sehingga negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya termasuk fungsinya sebagai pembebas dunia dari penderitaan bahaya wabah.

Dengan demikian, apabila terjadi kasus wabah penyakit menular dapat dipastikan negara dengan sigap akan membangun rumah sakit untuk mengkarantina penderita, atau membangun tempat karantina darurat. Serta mendatangkan bantuan tenaga medis yang handal dan profesional untuk membantu agar wabah segera teratasi.

Demikianlah penjelasan tentang betapa sempurna Islam dalam mengatur masalah kehidupan.  Aturan yang ditetapkannya mampu menjawab seluruh permasalahan manusia. Hanya Islam dan aturannya yang bisa menjadi solusi solutif, memberikan pelayanan publik secara continue dan menyeluruh agar warga masyarakat terlindungi dan mendapatkan haknya secara proporsional terlebih dalam kondisi wabah pandemi seperti saat ini.

Karenanya, kembali kepada Islam merupakan hal yang urgent bagi dunia saat ini. Maka dari itu, sudah saatnya bagi kita untuk kembali kepada Islam dan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Serta membuang sistem kapitalis-sekuler yang telah nyata kebobrokannya dan hanya menyisakan kepedihan serta penderitaan.

Wallahu a'lam bi ash-shawab

Opini
Ditulis Oleh: Fatmawati 
Pensiunan Guru 

 Mitra Rakyat.com
"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah....(TQS Ali Imran [3]: 110).

Allah SWT di dalam firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw lebih dari 14 abad yang lalu telah memberikan gelar sebagai umat terbaik pada umat Islam. Gelar tersebut bertahan selama 13 abad sejak Rasulullah SAW diutus dan berhasil mendirikan Daulah Islam di Madinah hingga berakhir di tahun 1342 H yang bertepatan dengan tahun 1924 M dengan runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyyah.

Sejak runtuhnya Daulah Khilafah Turki Utsmaniyyah, kaum muslim menghadapi berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kezaliman yang tiada putus. Penjajahan, pertumpahan darah, penghilangan nyawa dan tragedi kemanusiaan menjadi tontonan sehari-hari di beberapa negeri Islam. Indonesia termasuk di antaranya pernah menjadi korban penjajahan negara-negara Barat.

Begitu juga kondisi di dunia Islam saat ini. Negeri-negeri Islam yang berada di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah dan Asia Tenggara, sekalipun telah merdeka dari penjajahan secara fisik, akan tetapi negara-negara penjajah di bawah pimpinan AS telah memaksakan dominasi politik, militer dan ekonominya untuk mengeksploitasi manfaat material di negara-negara tersebut.

Keruntuhan khilafah Islamiyyah pada tahun 1342 H (1924 M) tidak hanya menjadi musibah terbesar bagi umat Islam. Peristiwa itu juga menyebabkan perubahan besar pada tata politik internasional. Sejak saat itu kaum muslim praktis tidak lagi memiliki pengaruh pada relasi politik internasional, bahkan pada level tertentu, umat Islam hanya menjadi objek permainan dan persekongkolan busuk negara-negara imperialis Barat. Harta mereka dijarah.

Kehormatan mereka dilecehkan. Darah mereka ditumpahkan oleh musuh-musuh Islam tanpa ada perlawanan berarti dari kaum muslim.
Keruntuhan sistem Islam salah satunya dikarenakan konspirasi Barat Yahudi.  Tahun 1855 M negara-negara Eropa, khususnya Inggris, memaksa Khilafah Utsmaniyah untuk melakukan amandemen UUD sehingga dikeluarkanlah Hemayun Script pada tanggal 11 Pebruari 1855 M.

Ditambah pemberontakan berbau nasionalisme yang dilakukan kaum muda Turki pada tahun 1908 M di Salonika hingga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Delapan bulan menjelang keruntuhan Khilafah Islamiyyah, pada bulan Juli 1923 terjadi perjanjian antara Inggris dan Turki yang diwakili Mustafa Kemal, yang dikenal dengan "Persyaratan  Curzon”.

Isinya: Turki harus menghapuskan Khilafah Islamiyah, mengusir Khalifah, dan menyita semua harta  kekayaannya; Turki harus menghalangi setiap gerakan yang membela Khilafah; Turki harus memutuskan hubungannya dengan Dunia Islam serta menerapkan hukum sipil sebagai pengganti hukum Khilafah Utsmaniah yang bersumberkan Islam. Tanggal 23 Maret 1924,Mustafa Kamal menjalankan isi " Persyaratan Curzon" dengan menghapuskan Khilafah Islamiyah, mengusir Khilafah dan menyita semua kekayaannya.

Runtuhnya Khilafah Islam diperparah oleh pemahaman kaum muslim yang lemah dari sisi memahami hukum Islam yang berkaitan dengan nash-nash ajaran Islam. Akibat upaya kaum zindiq yang memalsukan hadis-hadis meskipun akhirnya bisa diatasi oleh para ulama hadis pada saat itu, lalu pengabaian bahasa Arab sehingga kaum muslim lemah dalam hukum syara dan penerapannya serta perang budaya barat (al-ghazwah ats-tssaqafi) yang memberikan ilusi bahwa peradaban Barat sesuai Islam.

Islam pun tidak lagi bisa diterapkan secara utuh sejak keruntuhan Khilafah Islam itu  hingga kini baik di dalam ranah individu, masyarakat, dan negara. Jika ada penerapan Islam, itu dibatasi hanya di ranah ibadah mahdah saja seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya.

Jika kita ambil benang merah dari fakta sejarah tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa runtuhnya Khilafah Islam salah satunya juga jauhnya pemahaman kaum muslim dari ajaran Islam yang berdampak kepada penerapan dalam kehidupannya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Hal tersebut dapat dilihat pada saat ini ketika Islam tidak diterapkan secara sistem, bagaimana kaum muslim lebih bangga memakai aturan Barat dibandingkan dengan aturan agamanya sendiri yaitu Islam. Dari ranah sosial, misalnya banyaknya terjadi pergaulan bebas, LGBT, dan sebagainya.

Di ranah pendidikan, banyak murid yang melawan bahkan berani menganiaya gurunya, tawuran sesama teman sekolah atau di luar sekolah, dan sebagainya. Di ranah hukum, keadilan berpihak pada yang punya uang saja, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di ranah ekonomi maraknya ekonomi ribawi yang diadopsi oleh sebagian kaum muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ditambah kaum muslimah sebagai madrasatul ula, seharusnya berada di dalam rumah untuk mengurus dan menjaga anak-anaknya terpaksa harus keluar rumah untuk ikut membantu suami karena tuntutan ekonomi keluarga.

Inilah sebagian bukti ketika hilangnya sistem Islam yaitu sistem Khilafah Islamiyyah yang menjadi penjaga atau junnah bagi rakyatnya. Hal tersebut tidak bisa kita dapatkan dalam sistem kapitalis saat ini, dimana kehidupan manusia hanya dinilai untuk mendapatkan kesenangan dan materi semata.

Sistem kapitalis  yang merasuki kaum muslim saat ini sesungguhnya adalah racun yang mematikan bagi kaum muslim yang  secara perlahan-lahan akan membuat kaum muslim mati tidak berdaya apalagi ketika mereka menerapkan sistem ini dalam kehidupan. Sistem yang membuat kaum muslim di berbagai belahan dunia terzalimi, tertindas dan terhinakan.

Hilangnya khilafah sebagai institusi pelindung membuat kaum muslim kebingungan ketika tertimpa berbagai kesulitan dan kezaliman dalam kehidupannya. Belum lagi membebeknya para penguasa  kepada para kafir Barat dengan mendukungnya untuk merampas berbagai kekayaaan milik umat Islam menambah derita kaum muslim di berbagai belahan negara termasuk Indonesia.

Seharusnya penguasa sebagai pelindung rakyatnya malah menjadi kaki tangan para kaum kafir Barat, padahal mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang mereka pimpin.

Rasulullah Saw bersabda:
"Setiap pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya"  (HR Bukhari dan Muslim).

Atmosfer suram yang menimpa kehidupan kaum muslim di berbagai negara saat ini tidak akan pernah lenyap kecuali dengan mewujudkan kembali sistem Islam yaitu sistem khilafah Islamiyyah yang akan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Namun hal tersebut tidak bisa akan terealisasi jika hanya sendirian saja tapi harus dengan kekuatan kerja seluruh komponen umat dan kelompok dakwah untuk mengajak umat kembali kepada aturan Islam secara kaffah  Kelompok dakwah ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja tapi juga dengan peran muslimah di tengah-tengah umat, menyadarkan umat bahwa mereka membutuhkan institusi Islam yang sudah hilang selama 99 tahun.

 Institusi Islam inilah yang nantinya akan menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia bukan hanya umat Islam.
Wallahu 'alam bi ash shawab

Opini
Oleh: Anhy Hamasah Al Mustanir
(Pemerhati Media)

Mitra Rakyat.com
Indonesia menjadi salah satu Negara positif virus corona (Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal tersebut, diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). (Kompas.com)
Selang dua puluh hari, tepatnya hari ini Minggu (22/3) pertambahan korban Covid-19 sangat signifikan dari sebelumnya total korban 2 orang menjadi 514, total pasien sembuh 29 orang sedangkan total kematian 48 orang. Hal itu di ungkapkan oleh Ahmad Yurianto juru bicara pemerintah pada saat konferensi pers di Jakarta (CnnIndonesia, 22/3/2020). Pertambahan itu menjadi angka yang sangat fantastis, mengingat hanya dalam hitungan hari korban Covid-19 semakin bertambah pesat.

Sebelumnya, virus ini telah menyebar ke– 122 negara lain termasuk Indonesia. Virus ini pun pertama muncul di Negara Tirai Bambu tepatnya di Wuhan, China. Status virus ini pun telah menjadi Pandemi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Dalam hal penyebarannya, Covid-19 akan menular dari orang ke orang dengan cara yang sangat cepat. Di antaranya, melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut berupa bersin dan batuk oleh orang yang telah terjangkit Covid-19. Kemudian, tetesan tersebut mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat, lalu kemudian orang sehat tersebut menyentuh bagian mata, hidung atau mulut mereka, maka secara otomatis akan terjangkit begitupula ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat berdekatan dengan orang yang telah terinveksi Covid-19.

Begitulah proses Covid-19 menjadi treding topic dunia bahkan korban yang berjatuhan hampir tak terhitung lagi di seluruh dunia. Ketakutan akan Covid-19 adalah hal wajar karena virus ini memang terdesain untuk mengurangi jumlah penduduk bumi yang semakin banyak. Sampai kapan Covid-19 ini akan berakhir? Entahlah, biarkan waktu yang akan menjawab. Sekarang, yang paling penting bagaimana sikap Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi bencana virus mematikan ini.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di anggap cukup lambat, hal tersebut dilihat sejak Covid-19 ini masih menyebar ke negara-negara lain, bahkan salah satu pejabat pemerintahan menanggapi dengan nada lelucon. Kemudian setelah Covid-19 menyebar ke Indonesia hal yang dilakukan pemerintah pun belum menuai keberhasilan, bagaimana tidak, saat beberapa Negara melakukan Lockdown pada Negara yang menjadi sumber virus tersebut. Berbanding terbalik dengan pihak pemerintah yang tidak melakukan hal yang sama.

Walau pun setelah itu, pernyataan datang dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk memperketat aturan perlintasan orang dari dan ke Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan tambahan pada Selasa (17/3). Salah satu poinnya adalah membatasi  yaitu melarang pendatang  berkunjung ke delapan Negara dalam 14 hari terakhir masuk transit ke Indonesia, delapan Negara yang disebut yaitu Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Sebelum delapan negara tersebut, Kemenlu sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan masuk Indonesia bagi pendatang dari China, Iran, Italia, dan Korea Selatan sehingga totalnya ada sepuluh Negara yang tidak di izinkan transit ke Indonesia. (Kompas.com, 17/3/2020).

Namun kemudian, seakan abai dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Kemenlu. Kedatangan 49 TKA asal China di Kendari menjadi hal yang perlu dipertanyakan kepada pihak pemerintah. Bagaimana tidak, kedatangan TKA tersebut menjadi viral sejagat raya Indonesia.(Liputan6.com. (15/3/2020).

Seolah pihak pemerintah seakan lemah dalam menghadapi China apalagi ketika ada kesimpangsiuran dan saling bertolak belakang dinyatakan oleh Kapolda Sultra dan Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditambah lagi, dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang seolah menegaskan 49 TKA di Kendari itu berstatus legal. Nyatanya, bukan legal atau tidak legal yang jadi pokok persoalan melainkan 49 TKA tersebut berasal dari Negara pusat Covid-19 sangat mustahil jika salah satu dari mereka tidak tertular Covid-19 dan jika itu terjadi maka akan menambah banyak korban Covid-19 di negeri ini.

Selain itu, kebijakan isolasi atau karantina pada rakyatnya selama 14 hari belum memberikan efek yang nyata dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Bahkan kebijakan ini, tak bisa dilakukan oleh sebagian rakyat karena mereka harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Apalagi tidak ada bantuan dari pemerintah berupa kebutuhan pokok yang bisa menjadi alasan mereka untuk tetap tinggal di rumah selama 14 hari itu.

Kemudian, pelarangan ibadah di rumah ibadah, larangan mendatangi tempat keramaian seperti pasar, Mall, dan wisata serta libur sekolah sampai tingkat universitas tidak berlaku bagi tempat hiburan malam yang sebagian besar masih beroperasi. Padahal keberadaan tempat hiburan malam itu juga bagian dari berkumpulnya orang.

Bukan saja itu, tenaga medis yang menangani kasus Covid-19 ini masih kesulitan. Karena mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka demi pasien yang terjangkit Covid-19 hal tersebut dikarenakan baju pelindung yang mereka gunakan untuk melindungi diri masih ala kadarnya.  Pada akhirnya, mereka pun menjadi korban Covid-19. Padahal seharusnya, pemerintah harus menyediakan pakaian tenaga medis dengan desain khusus agar virus tersebut tidak menular kepada tenaga medis.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan suara rakyat untuk memberlakukan lockdown secara total agar Covid-19 ini dapat dengan cepat teratasi. Walaupun dengan pertimbangan yang luar biasa sulit mengingat Indonesia memiliki hubungan erat dengan Negara-negara lain khususnya China dalam hal ekonomi. Namun sudah seyogyanya hal itulah yang harus dilakukan pemerintah yang berasas Pancasila. Kepentingan dan keselamatan rakyatnya harus menjadi prioritas utamanya. Itupun, akan terjadi jika pemerintah mengamalkan amanat Pancasila dan UUD secara total.

Hal yang sama pun pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab. Pada saat itu, Umar Bin Khattab sedang melakukan perjalanan  menujuh Syam namun di tengah perjalanan tepatnya di wilayah Saragh. Para pemimpin di wilayah tersebut, datang menyambut mereka  di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan yang lainnya. Mereka pun mengabarkan kepada sang Khalifah bahwa ada wabah penyakit berjangkit di Syam.

Singkat cerita, Umar bin Khattab pun memerintah Ibnu Abbas untuk memanggil para pendahulu rombongan kita yakni orang-orang Muhajirin untuk bermusyawarah, setelah itu, Ibnu Abbas pun diperintahkan untuk memanggil rombongan yang bersama Khalifah pada saat itu yakni orang– orang Anshor lalu mereka pun bermusyawarah. Kemudian, Khalifah juga memerintahkan Ibnu Abbas untuk memanggil para pemimpin-pemimpin Qurays yang hijrah sebelum penaklukan kota Makkah lalu mereka pun bermusyawarah walaupun di antara mereka berselisih pendapat namun kemudian sang Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk pulang kembali ke Madinah.

Mendengar perintah tersebut Abu ‘Ubaidah bin Jarrah (pemimpin pasukan di Saragh) bertanya: “Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?” Umar menjawab: “Mengapa kamu bertanya demikian, wahai Abu ‘Ubaidah?” Beliau meneruskan: “Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain.”

Umar balik bertanya, “Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu saat menggembalakannya engkau menemui suatu lembah yang mempunyai dua sisi; sisi yang satu subur dan sisi lainnya tandus. Bukankah jika engkau memilih menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembala di dalam takdir Allah? Dan jika pun engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala di dalam takdir Allah?”

Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah, datang Abdurrahman bin ‘Auf yang sebelumnya pergi meninggalkan rombongan karena suatu hajat. Lalu Abdurrahman bin ‘Auf berkata: “Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda:

‘’Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak menyelamatkan diri.’’ (HR. al-Bukhari)

Pelajaran yang bisa diambil pemerintah dari kisah diatas, yakni pemimpin negeri ini bisa mencontoh hal yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan cara memanggil semua perwakilan penjabat baik dari lingkup para menteri, DPR, Gubernur, Bupati dan bahkan Walikota untuk berdiskusi atau bermusyawarah bersama dalam mengatasi Covid-19 tersebut. Transparansi ini akan dinilai baik oleh rakyatnya karena mereka yakin pemerintah masih perduli nasib mereka. Kalaupun, keputusannya adalah Lockdown secara total maka itu dianggap sebagai keputusan bersama para pejabat tinggi negeri ini sehingga tidak akan ada lagi saling menyalahkan. Wallahu a’lam bishshawab.

Reses Dimasa-Masa Corona, Dodi Wahyudi Gandeng BPBD Pasbar Untuk Sosialisasi


Mitra Rakyat (Pasbar)
Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. Dimana Setiap tiga bulan anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan.

Hal ini diungkapkan oleh Dodi Wahyudi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasbar saat Reses di kantor KAN Kinali, Jorong Langgam, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, yang merupakan wilayah pemilihannya Dapil 2.

Dodi Wahyudi menjabarkan, dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut, kemudian akan direkap dan dibuat laporannya, dan diteruskan pada pimpinan di Dewan.

“Selanjutnya kita akan teruskan ke Kepala Daerah, yang kemudian Kepala Daerah akan meneruskan pada OPD terkait,” ujar Dodi.

Dodi Wahyudi yang mengawali masa kegiatan resesnya di Kecamatan Kinali menyatakan kegiatan reses sangat penting dan sayang sekali jika tidak dimanfaatkan.

"Reses ini momen kita bertemu masyarakat secara masal, kita bertemu konstituen yang selama ini mendukung kita. Dengan kesibukan agenda di Dewan, sangat jarang kita bisa bertemu mereka secara masal begini,  ini momen yang harus kita  manfaatkan,” tutur Dodi.

“Mendengarkan keluh-kesah, aspirasi warga, itu memang tugas anggota Dewan. Dalam kegiatan ini kita fokus mendengarkan untuk kemudian disalurkan. Bukan sekedar mengadakan pertemuan tanpa hasil membangun di masa depan,” lanjut Dodi Wahyudi.
Reses yang digelar minggu (22/03) selain dihadiri oleh 200-an warga dari berbagai kejorongan di Kenagarian Kinali, juga terlihat hadir Kepala BPBD Pasbar Edi Busti, Babinsa Nagari Kinali  Defrizal, Asrul yang di Pertuan Kinali, Ninik Mamak se-Kanagarian Kinali, guru-guru, kepala sekolah, dan elemen masyarakat lainnya.

“Kita tidak memberi janji muluk. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan saat ini, namun tetap kita sampaikan." Jelas Dodi.

Selain menampung aspirasi masyarakat Dodi Wahyudi juga memberikan informasi terkait Wabah Covid 19 yang saat ini menjangkit di banyak Negara hingga mengganggu aktifitas masyarakat. Makanya pada kesempatan reses ini Dodi membawa serta rombongan BPBD Pasbar yang dikomandoi oleh Edi Busti untuk mensosialisasikan informasi terkait isu Corona hingga tak salah menerima informasi.

"Terkait permasalahan Covid-19 atau Corona, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat untuk hanya mempercayai data yang bersumber dari yang terpercaya (valid), informasi dari yang berwenang." terang Dodi. (Dedi/Rudi)

Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni : Silaturahmi DPRD Dengan Mahasiswa Adalah Bentuk Kepedulian Kami


Mitra Rakyat (Pasbar)
Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni, S.T., yang didampingi Endra Yama Putra dan beberapa anggota DPRD Pasbar lainnya yang tergabung dalam rombongan Komisi I dan IV saat melakukan kunjungan kerja juga sekaligus bersilaturahmi dengan adik-adik Mahasiswa Pasbar yang berada di Kota pelajar Yogyakarta dan beberapa Komisi ke daerah lainnya, Minggu (15/03) lalu.

Menurut Parizal kunjungan DPRD Pasbar berdasarkan Komisi masing-masing ke berbagai daerah yang ada di Indonesia saat ini, selain melakukan kunjungan kerja  pembangunan untuk di bawa ke daerah juga meninjau kondisi para Mahasiswa (masyarakat Pasbar) yang ada di daerah tersebut, terkait Covid 19 yang telah tersiar hampir diseluruh  penjuru dunia.

"Ini adalah bagian kepedulian Wakil rakyat terhadap situasi dan kondisi para Mahasiswa Pasbar yang ada di daerah di mana mereka menuntut ilmu", Ujar Parizal.

Diterangkannya lagi, kita tidak perlu terlalu takut berlebihan, karna semuanya telah diatur yang maha kuasa, namun jangan sampai lengah. 

Melalui Selulernya Parizal juga menghimbau kepada masyarakat Pasaman Barat, supaya tetap tenang dan jangan sembarangan menerima informasi yang menyesatkan dan meresahkan. 

Dan Parizal yakin bahwa Pemerintah, akan  selalu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi virus ini.

"Makanya saya harapkan agar kita semua tidak serta merta membesar besarkan berita yang sebenarnya tidak separah itu. Dan hasil kunjungan Kami serta Silaturahmi dengan para Mahasiswa tersebut, terlihat mahasiswa kita baik-baik saja dan tetap melanjutkan pendidikannya", terang Parizal.

"Kita juga menawarkan kepada para mahasiswa kita tersebut, jika kondisi mereka kurang baik maka kita akan fasilitasi perawatan juga kepulangan mereka, namun para mahasiswa mengatakan kondisi mereka baik-baik saja", lanjut Parizal.

"Sekali lagi kita wajib tetap waspada, dan jangan takut berlebihan, sesungguhnya Allah beserta kita, Dan mari kita berikan informasi yang akurat dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat, jangan sampai informasi tersebut malah membuat masyarakat bingung bahkan resah", Tutup Parizal Via Telpon selulernya, Selasa (17/03). (DEDI/Rudi)

Opini
Ditulis Penulis: Elis 
ibu rumah tangga

Mitra Rakyat.com
Baru-baru ini ramai dibicarakan tentang  Budidaya ikan tawar seperti di Kabupaten Bandung. Di lansir dari laman Infobdg.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, melakukan kunjungan ke lokasi budidaya ikan air tawar di Kampung Parung Serab, Soreang, Kab. Bandung, pada Kamis (2/1).

Edhy Prabowo mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah berupaya menjalin komunikasi dengan pembudidaya ikan air tawar. Edhy mengaku telah diiperintahkan oleh presiden Jokowi untuk membangun komunikasi dengan nelayan atau peternak ikan air tawar. Karena selama ini komunikasi yang terjadi dianggap tidak kondusif, banyak yang protes yang dilontarkan sehingga ia diminta untuk menuntaskannya.

Dengan dibangunnya sentra budidaya perikanan ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki garis pantai luas dan Kabupaten Bandung lahannya memiliki potensi perikanan budidaya yang besar untuk ditingkatkan. Pada pengembangan kolam, meliputi kolam air tenang, kolam air deras  termasuk kolam mina padi, yang dikelola oleh sekitar 265 kelompok pembudidayaan ikan.  daerah yang mendominasi produksi ikan di Kabupaten Bandung berada di kecamatan Pacet,Ciparay,Majalaya dan Bojong Soang.

Edhy kembali menegaskan "Kabupaten Bandung walaupun tidak punya laut, dia punya lahan perairan umum yang luas yaitu 1.230 hektar. Maka kunjungan ini diharapkan sentra budidaya ikan menjadi pionir yang akan terus kita kembangkan,”

Produksi ikan di Kabupaten Bandung  ini  pada  tahun 2019  sebanyak  14.155 ton  dan target tahun 2020  di harapkan bisa mencapai angka 14.600 ton lebih. (Radar Nusantara)
Bahkan  Edhy menyatakan  KKP siap membantu kebutuhan budidaya, termasuk untuk modalnya. Karena pihak mereka meyakini bahwa para pelaku usaha sektor perikanan budidaya punya keinginan besar tapi bingung bagaimana memulainya. Kendala lain yang sering ditemui pemdudidaya ikan adalah mahalnya ongkos pakan yang bisa mencapai lebih dari 70% dari total biaya. Oleh karna itu, KKP akan menggunakan solusi pakan alternatif yang ditemukan oleh mahasiswa ITB, yaitu melalui pembiakan magot untuk pakan ikan.

Menurut laporan Badan Pangan PBB, yang dikutip dari laman Kompasiana.com, usaha budidaya ikan air tawar semakin hari semakin menggiurkan. Pada tahun 2021 konsumsi ikan perkapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 kg per tahun. Meski saat ini konsumsi ikan lebih banyak dipasok oleh ikan laut, namun pada tahun 2018 produksi ikan air tawar menyalip produksi perikanan tangkap. Mengapa demikian, karena produksi perikanan tangkap akan mengalami penurunan akibat overfishing. Ikan di laut semakin sulit didapatkan.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan ikan masyarakat, diperlukan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar sebagai subtitusi ikan laut. Sehingga kita bisa memberikan ruang kepada biota laut untuk berkembang biak. Terlebih lagi, Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk membudidayakan ikan tawar karena memiliki cukup lahan untuk membuat tambak ikan. Konsumsi ikan penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data KKP tahun 2015, tingkat konsumsi ikan di Indonesia mencapai 41,11 kg/kapita. (Kompasiana.com, 25/1/2016)

Melihat fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa budidaya ikan air tawar menjadi solusi alternatif di saat pemenuhan konsumsi ikan laut sulit dan mahal. Program yang ditawarkan pemerintah dan pejabat terkait haruslah mengedepankan kepentingan umat jangan memanjakan selalu korporat dan komprador yang berkeuntungan tebal tapi rawan bencana. Sudah beberapa program-program pemerintah digulirkan ke tengah masyarakat, namun berakhir di tangan pengusaha kapitalis.

Bahkan menjadi miris manakala kondisi laut Indonesia mulai dirusak oleh tangan-tangan nakal dengan pemakaian bom ikan,sampah dan limbah industri mencemari laut dan biotanya. Belum lagi yang sekarang di perbincangkan kasus pencurian ikan di laut Natuna, yang di lakukan kapal nelayan asing masuk ke perairan Indonesia. Itu salah satu contohnya. Dan bukan hanya China yang mengusik perairan di Indonesia, negara-negara lain pun seperti Vietnam juga melakukannya.

Ironisnya, Indonesia tak mampu bersikap tegas atas pelanggaran itu.
Memang sudah seharusnya pemerintah memberikan solusi memenuhi kehidupan yang layak untuk masyarakat, baik itu sandang, pangan  dan papan kepada warga masyarakat secara langsung agar kehidupan dan kenyamanannya di rasakan langsung oleh mereka. Pemerintah tidak boleh tanggung-tanggung memberikan sarana dan prasarana penunjang untuk terwujudnya program budidaya ikan tawar kepada warga masyarakat.

Bukan hanya untuk pencitraan saja atau meraih simpati publik. Berbagai aspek harus menjadi pertimbangan agar program usaha budidaya itu berjalan dengan lancar. Dengan tanpa hambatan antar institusi harus berkolaborasi dan saling mendukung hingga tak terjadi lagi lempar tanggung jawab serta saling tuding seperti kasus-kasus lain, seperti beras impor dan beras bulog yang membusuk.

Allah Swt telah menganugrahi Negara Indonesia dengan  kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari kekayaan laut, tambang dan hutan. Bahkan Indonesia menduduki urutan ke-6 yang memilki SDA terbesar di dunia, MaasyaaAllah.  Dan sampai hari ini ada kabar Indonesia memiliki hutang yang melimpah, hingga masyarakat pun ikut menanggung bebannya dan umat terus dibuatnya miskin, berbagai program di kerahkan demi mensejahterakan rakyat atau sebagai solusi alternatif dari ketiadaan sumber daya alam sebagaimana program budidaya ikan tawar di atas.

Dari sekian ribu atau bahkan jutaan kekayaan alam yang tersebar di pelosok wilayah Indonesia harusnya tidak membuat negara terpuruk. Betapa miris yang dialami bangsa ini. Hidup di tengah-tengah gelimangan harta, segala ada bahkan berlimpah tapi beberapa tahun ke depan bisa jadi terancam kelaparan serta kematian. Mengapa bisa demikian, apa yang salah?

Semenjak negeri ini membuka ruang seluas-luasnya bagi investor asing atas nama kerjasama, tepatnya pada masa pemerintahan Soeharto dengan Freeportnya. Sejak itu pulalah masyarakat Indonesia menjadi bulan-bulanan investor asing dan swasta. Dengan ide kapitalisme yang diemban asing ke negeri ini, sedikit demi sedikit pemerintah melalui pergantian rezimnya mulai menjerat rakyat.

Arah pandang penguasa tak lagi untuk kemaslahatan umat tapi materi dan manfaat. Pengusaha asing dan swasta mulai mengelola dan menguasai aset-aset publik, sementara pemerintah hanya diam, menunggu fee. Selagi asing terus bersemangat mengeruk kekayaan alam Indonesia, meraup keuntungan bertubi-tubi dengan membuat limbah, membuang kotoran kerja mereka di depan rumah warga, pemerintah sibuk teken kontrak sana sini.

Jadilah fungsi negara sebagai regulator semata atas kegiatan merusak yang dilakukan kaum kapital dan agen-agennya. Sehingga ketersediaan pangan yang harusnya mencukupi seluruh warga negara, akibat tidak dikelola dengan benar dan diserahkan kepada pihak swasta bukan negara, hingga habis dan rusak karena terus dijarah oleh tangan-tangan yang haus keuntungan dan yang tersisa adalah kemiskinan sistemik.

Nampak jelasnya kerusakan alam di negeri ini bukan karena akibat dari perilaku satu, dua orang tapi karena sistem yang diterapkan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt, yang artinya,

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar Rum :41)

Apa yang dialami nelayan atau masyarakat dengan berkurangnya pasokan ikan bukan saja karena faktor alam melainkan faktor tata kelola yang diserahkan pada aturan manusia berlandaskan asas kapitalisme sekular. Asas yang mengedepankan keuntungan secara kapital dengan menjauhkan atauran syariat Islam. Inilah pangkal dari setiap permasalahan umat dalam segala aspek kehidupan mereka.

Oleh karena itu program budidaya ikan air tawar harusnya hanya menjadi solusi alternatif jika kondisi alam tidak memungkinkan para nelayan menangkap ikan. Tentu saja yang prioritas adalah siapa dan bagaimana pengaturannya. Yang mengatur dan mengelola kepemilikan umum. Sudah waktunya umat, terutama kaum muslimin sadar bahwa tak ada aturan lain yang dapat memberikan kesejahteraan selain aturan Islam.

Selama kedua paham tersebut masih diterapkan di tengah-tengah umat, tidak bersegera untuk dicampakkan, maka keberkahan dari bumi dan langit tidak akan terwujud dan tinggal menghitung hari saat kehancurannya. Firman Allah Swt dalam al-Qur’an:

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(TQS al- A’raf [7]: 96)

Rasulullah saw bersabda:
“Setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan memberikan arahan kepada mereka, maka dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu.” (HR. Muslim)
Wallahu a’lam bi ash Shawab.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.