Mei 2021

#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah


Foto Kondisi Jalan Rusak Ringan di Kab.Pessel(Atas), Penggiat Hukum(Lawyer) Hendrizon Jack, (kiri bawah red.) M.Suaidi ST.MT, PPK 2.3, Satker PJN Wilayah II Sumbar.

MR.com,Peseel-KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan sekitar 47 ribu kilometer (km) jalan nasional dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

"Tercatat untuk jalan nasional tersedia sepanjang 47.017 km. Dengan kondisi 91,27% mantap dan 4 ribu km rusak. Ini yang menjadi sumber viral," demikian Direktur Jendral Bina Marga Hedy Rahadian menjelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR (27/01/2021) waktu lalu.

Terkait jalan nasional untuk ruas Painan-Kambang pada wilayah kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional(BPJN) SUMBAR yang sempat dikeluhan masyarakat. Pihak BPJN melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Sumbar gerak cepat lakukan tindakan terhadap keluhan tersebut.

Kepala BPJN Sumbar, Syahputra A.Gani, berikut Kepala Satker PJN II Wil II, menyampaikan melalui PPK 2.3, M.Suaidi ST.MT mengatakan "Untuk ruas  Painan - Kambang sepanjang 21 KM sudah kita usulkan dari tahun kemarin.

"Untuk paket pelebaran ruas menuju standar, tapi karena negeri kita dilanda wabah virus COVID 19, jadi belum bisa terealisasikan," kata Suaidi, Minggu(30/5/2021) saat dikonfirmasi via telpon.

Suaidi menjelaskan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan, kondisi jalan pada ruas Painan - Kambang terutama di daerah Suranti dalam keadaan kondisi rusak ringan (perkerasan aspal terkelupas lapisan atas yang lokasinya hanya spot-spot) yang dimana dalam perbaikanya hanya dengan perbaikan holding ( CAP).

Pada tahun 2021 ini, untuk ruas Painan - Kambang perbaikan permukaan perkerasan aspal, kita akan menggunakan CPHMA ( campuran aspal dingin ) yang tidak lama lagi akan segera di kerjakan apabila cuaca sudah tidak hujan lagi, ungkap PPK tersebut.

Terakhir, M.Suaidi juga menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar berhati-berhati dengan selalu memperhatikan rambu-rambu yang ada serta  kecepatan kendaran 40 km/jam saja.

Terpisah Hendrison Jack SH, penggiat hukum di Sumatera Barat ini sangat mengapresiasi respon cepat dari Kementerian PUPR, khususnya BPJN juga Satker PJN Wilayah II SUMBAR  yang cepat tanggap pada permasalahan ini.

"Meski kondisi jalan dalam keadaan rusak ringan, kepada pengguna jalan tetap harus berhati hati dalam berkendara agar tidak mengalami laka lantas dan semoga apa yang diusulkan oleh pihak BPJN SUMBAR terpenuhi sesuai harapan masyarakat Sumbar ini," kata Hendrizon.

Semoga peningkatan pada ruas jalan tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat karna sangat berpengaruh kepada  peningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang, pungkasnya.**



MR.com,Padang-Setahun berjalan pasca PHO, kondisi infrastruktur fasilitas umum di kawasan wisata Batang Arau mengalami kerusakan. Mulai dari badan jalan aspal yang retak membelah, rusaknya penerangan lampu taman, ubin trotoar yang terbongkar dan bangunan fisik lainnya.

Disinyalir kerusakan tersebut membuktikan kalau pembangunan infrastruktur yang telah menghabiskan APBN itu gagal terhadap mutu dan kualitasnya. Infrastruktur yang telah dibangun dikawasan wisata tersebut terlihat seakan tidak dirawat oleh pihak terkait.

Sementara pemerintah melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat,  Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman  melakukan pembangunan dengan tujuan agar lokasi yang sebelumnya disebut kawasan kumuh di sulap menjadi tempat wisata yang bersih untuk waktu yang lama.

"Saya rasa, pemerintah mengubah kawasan inj menjadi lokasi wisata dengan biaya besar, agar tempat ini bisa di manfaatkan masyarakat dengan berbagai fasilitasnya untuk waktu yang lama," demikian kata Zainal salah satu warga di Kelurahan Batang Arau, Sabtu(29/5/2021).

Sayang hal tersebut menurutnya diluar harapan masyarakat dan pemerintah. Sebab, baru setahun lebih saat pekerjaan dinyatakan selesai oleh Zulherman yang masa itu menjadi PPK , namun sekarang terilihat  kondisi bangunan di beberapa fasilitas umumnya sudah banyak yang rusak, ujar Zainal.

Diduga kerusakan tersebut terjadi saat pelaksanaan berjalan pihak Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar sebagai ujung tombak dari Pemerintah pusat tidak serius dalam melakukan pengawasan terhadap pihak rekanan masa itu, ucap Zainal.

" Bisa saja kerusakan ini kerana kontraktor saat bekerja tidak di diawasi. Jadi mereka bekerja sesuka hati dan akibatnya muta dan kualitas bangunan tidak tercapai sesuai rencana," ujarnya lagi.

Dijelaskannya, fasilitas umum yang rusak tersebut di kerjakan pada tahun 2019 dengan nama peket proyek Peningkatan Pemukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Batang Arau oleh PT.Fikri Bangun Persada JO PT.Sulfi Bangun Abadi dengan nilai Rp 14.975.242.000.


Anggota DPRD Sumatera Barat, Mario Syahjohan

Dengan kondisi yang demikian, Mario Syahjohan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat kecewa dan angkat bicara. Mario Syahjohan menyebutkan "mestinya hal seperti ini tidak terjadi, karena sangat merugikan bagi masyarakat Sumatera Barat". 

"Untuk itu, dalam hal ini kita minta kerjasama dari masyarakat, LSM dan media ikut dengan  DPRD dalam mengawal setiap pekerjaan yang didanai oleh Pemerintah baik dari APBN maupun APBD" ucap Mario (29/05/2021) via telpon.

Agar untuk pekerjaan selanjutnya, kontraktor bekerja tidak seenaknya lagi. Dan masyarakat bisa manfaatkan dalam  waktu yang lama, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi Kepala Satker, Zulherman yang juga masa itu menjabat PPK kegiatan. Juga media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* Tim*


MR.com, Pessel-
Pelaksana pekerjaan pergatian jembatan Sungai Nipah di Kabupaten Pesisir Selatan kembali diteruskan. Pekerjaan sempat terhenti untuk sementara waktu, karena mau masuk libur lebaran. Kelancaran arus kendaraan yang melintasi jembatan tersebut tetap diprioritaskan.

Agar tidak mengganggu perjalanan pengguna jalan yang mungkin saja membuat antrian, oleh sebab itu pihak PJN Wilayah II Sumbar sengaja menghentikan untuk sementara dengan membuatkan jembatan darurat bagi pengguna jalan.

Seminggu sehabis lebaran(H+), PT. Sultan Arvant Permana, selaku pihak rekanan yang dipercaya kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Berdasarkan  kontrak dengan nomor KU.02.10/KTR.01/PJN.II/PPK-2.3/Sumbar, tanggal kontrak 15 Januari 2021, pekerjaan dilaksanakan selama 240 hari kalender.

"Kita berharap pekerjaan penggantian jembatan sungai nipah ini sesuai harapan, dengan mutu dan kualitas sangat baik dengan waktu yang telah ditentukan,", demikian Marjon salah satu pengguna jalan saat dimintai tanggapannya, Kamis(27/5/2021).

Yang pasti jembatan ini sangat diharapkan oleh masyarakat Kab.Pessel khususnya. Karena menurut Marjon sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka.

Mewakili pengguna jalan dan masyarakat setempat. Marjon mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, jembatan sungai nipah dapat dilalui dengan nyaman dari kendaraan dalam berlalu lintas, pungkasnya.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Syahputra A. Gani, berikut Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan(Satker PJN) menyampaikan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Provinsi Sumatera wilayah II Provinsi Sumatera Barat, M.Suaidi ST.MT mengatakan akan terus mengawasi pengerjaan Penggantian Jembatan Sungai Nipah ini.

" Kita akan tetap mengawasi perjalanan proyek jembatan sungai Nipah ini secara intens. Agar mutu dan kualitas produk jembatan yang dibuat sesuai dengan harapan masyarakat,", ucap Suaidi.

Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Nipah masih berlanjut dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.**


MR.com, Bukittinggi-Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal  langsung membuka Pelatihan Pengenalan NRW dan Maintenance DMA, di Santika Hotel Bukittinggi,(27/5/2021). 

Dalam sambutannya, Dirut tersebut mengatakan, "kehilangan air, baik fisik maupun non fisik harus ditangani, dalam pelatihan inilah diajarkan metode-metode dan cara penerapannya dilapangan nantinya". 

Dipaparkan, air tidak berekening (NRW) adalah selisih antara volume air yang diproduksi dengan volume air yang direkeningkan. Pengendalian NRW akan memberi pengaruh yang nyata dalam meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dari segi operasional dan finansial. 

Kehilangan air merupakan salah satu masalah yang dialami oleh berbagai PDAM di Indonesia. Besarnya kerugian finansial akibat kehilangan air menjadi alasan kuat dilakukannya berbagai cara untuk menurunkan angka kehilangan air. 

Begitu pentingnya pengendalaian atas kehilangan air terutama air tak berekening (Non Revenue Water) di semua PDAM.

Salah satu target Perumda Air Minum Kota Padang adalah penurunan NRW, maka melalui pelatihan ini, diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia sebagai pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaaan produktivitas dan aktivitas di perusahaan khususnya Perumda Air Minum Kota Padang. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik, Andri Satria mengatakan, "kehilangan air satu tetes pun sangat  berpengaruh, harus dideteksi segera dan ditangani".

Pembentukan tim pengendalian tingkat kehilangan air, perencanaan program, pembentukkan District Metering Area (DMA) merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menurunkan tingkat kehilangan air yang tinggi.

Selain menghadirkan pakar NRW dari dalam seperti, Tommy Wirawan, ST (Manager Distribusi), dan Jamaris, Amd (Asmen Analisa Jaringan), di pelatihan ini, Perumda Air Minum Kota Padang juga mendatangkan instruktur dari Palyja, yaitu Suwito, ST, MM, yang juga merupakan mantan Manager NRW PDAM Kota Malang.

*Realis*




MR.com,Padang-Untuk meningkatkan etos kerja di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera V(BWSS V Padang) Sumbar, Kepala Balai Dian Kamila melalui Adit selaku Satker OP di dampingi Vidi tim monitoring dan Martius salah satu Kepala Satker di BWSS V Padang, menggelar silaturahmi bersama rekan-rekan media.

Hal ini memang sengaja dilakukan oleh Kepala Balai, agar dapat menjaring input dan dukungan dari teman-teman media dalam rangka percepatan pembangunan di Sumatera Barat yang berkualitas dan berkelanjutan kedepannya, kata Martius mewakili Kepala BWSS V Padang, Kamis (27/5/2021) di salah satu restoran di Padang.

"Tentunya, dalam melakukan suatu kegiatan tidak ada yang sempurna. Apalagi terkait pembangunan, pasti ada hal yang perlu dilakukan koreksi dan masukan dari berbagai pihak," tuturnya.

Dan selama ini, pihak BWSS V  telah berupaya memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat Sumbar. Meski di tengah kondisi COVID-19 ini, namun upaya pencapaian kinerja yang maksimal dapat tercapai, ucapnya.

Tentunya keinginan itu akan terwujud apabila ada dorongan dan masukan yang bersifat membangun dari rekan-rekan media, lanjut Martius.

Tidak lupa Martius juga menyampaikan permintaan maaf dan salam dari Kepala Balai BWSS V Sumbar Dian Kamila kepada rekan-rekan media, karena berhalangan hadir pada àcara ini, tutur Martius.

Mudah-mudahan, silaturahmi yang kita jalin ini bisa terjaga dan dipertahankan kedepannya, pungkasnya.


 
MR.com,Padang-Sepuluh hari pasca penetapan sebagai Ketua KONI Sumbar, H. Agus Suardi yang akrab disapa Abien, sudah diterpa isu yang tidak sedap terhadap dirinya. 

Seperti yang dilansir dari beberapa media massa, Abien disebut-sebut telah melakukan perbuatan asusila. Abien diberitakan telah melakukan perselingkuhan dengan wanita yang berstatus isteri orang. 

Sehingga menimbulkan kegaduhan dan keresahan dilingkungan masyarakat khususnya di tengah penggiat olahraga di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian isu perselingkuhan Ketua KONI Sumbar tersebut mendapat tanggapan serius dari Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Padang, Roy Madea Oka yang akrab disapa Boni.

Boni menuturkan, sebaiknya kasus perselingkuhan ini cepat dituntaskan. Artinya, Abien sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh isu perselingkuhan tersebut harus bisa meluruskan atau membuktikan benar atau tidaknya isu tersebut kepada khalayak ramai.

" Selaku penggiat olahraga dengan jabatan ketua KONI Sumbar, tentu sikap sportifitas lebih dijunjung tinggi. Apalagi ini menyangkut kehormatan dirinya dan nama Sumatera Barat ditingkat nasional," ujar Boni, Rabu(26/5/2021) di Padang.

Olahragawan harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas, kehormatan manusia dan nilai-nilai sosial-budaya di Ranah Minang ini, tegasnya.

Untuk itu, Boni meminta kepada Abien untuk bersedia membuat "pernyataan terbuka" atau klarifikasi bahwa ia tidak pernah menyelingkuhi istri orang seperti yang di isukan. Agar masyarakat dan penggiat olaragawan tidak menjadi resah dan ragu terhadap kepemimpinanya sebagai Ketua KONI Sumbar. Antonius/Nal/**


MR.com,Sumbar
-Proyek normalisasi sungai Batang Hari yang digawangi Balai Wilayah Sungai Sumatera  V(BWSS V Padang)  Sumbar menuai kritikan dikalang masyarakat Sumatera Barat. Karena ada indikasi "kongkalikong" terjadi pada proyek tersebut.

Sebab proyek yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT.Era Bangun Persada itu belum selesai 100 persen, tapi ditahun ini (2021) pekerjaan lanjutan dimulai kembali dengan perusahaan yang baru PT.Arshy Citra Kamato dengan nilai 6,9 Miliar.

"Ada apa terhadap proyek tersebut, yang lama belum selesai kemudian dilanjutkan kembali dengan kontrak yang baru," demikian Yatun SH menyebutkan pada Selasa(25/5/2021) di Padang.

Menurut pandangannya, Yatun menilai lemahnya pengawasan terhadap PT.Era Bagun Persada dalam melaksanakan kegiatan oleh pihak BWSS V Padang menjadi salah satu pemicu kegagalan pada proyek tersebut.

" Selain keterlambatan, kualitas produk yang dibuatpun patut dipertanyakan. Bangunan Bronjong yang dibuat terlihat tidak rapi, kemudian bahan material batu yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan," ujarnya.

Secara kasat mata bangunan yang dikerjakan tidak sangat bagus, ditambah lagi bronjong sudah digrogoti rumput liar, menjadikan bangunan bronjong semakin buram untuk dipandang, tandasnya. 

Kondisi ini mencerminkan ketidak profesionalan pihak rekan dalam melaksanakan tugasnya. Dan pihak panitia yang tidak jeli dalam memilih rekanan yang berpotensi, ujarnya lagi.

" Kepada buk Dian Kamila selaku pimpinan tertinggi di BWSS V Padang, agar menekankan kepada bawahannya agar melaksanakan tugas mereka sesuai dengan aturan dan SOP yang telah ditetapkan," tegas Yatun.

Agar kesalahan- kesalahan ditahun lalu tidak kembali terjadi. Karena sayang, uang yang digunakan merupakan sumber dari kutipan pajak dari masyarakat. Jadi berikanlah yang terbaik untuk masyarakat juga, pungkasnya.

Dilain pihak, PPK SNVT PJSA BWSS V Sumbar Syaidul Afkar saat dimintai tanggapannya, mengakui bahwa memang paket pada pembangunan prasarana pengendalian banjir Batanghari Hilir di Kabupaten Dharmasraya tidak tuntas 100 persen.

"Hal ini disebabkan pada tahun kemarin, ada optimalisasi kontrak, sehingga PHO nya tidak 100 persen,"jelasnya dihari yang sama via telpon.

Menyangkut adanya pekerjaan yang belum selesai, apalagi masih dalam masa pemeliharaan, pihaknya sudah menginstruksikan pada kontraktor untuk membersihkan dan merapikan kembali pekerjaan yang terbengkalai, tambah Syaidul.

"Karena sisa masa pemeliharaan tahun ini masih ada sampai dengan bulan Juni nanti," tutup PPK tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* tim*


MR.com,Solok Selatan-Perjalanan proyek Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar) Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sumbar (Satker PJN Wil II Sumbar), dibawah pengawasan PPK 2.5 jadi sorotan publik.

Diduga, masih tahap pengerjaan beton pengaman tebing mengalami keretakan. Kurangnya pengawasan terhadap PT. Nada Pratama selaku kontraktor disinyalir menjadi salah satu pemicu kegagalan terhadap mutu pekerjaan tersebut, demikian Indra Setiawan ST menuturkan kepada media www.mitrarakyat.com saat dikonfirmasi, Senin(24/5/2021) di Padang.

Sebagai pengamat pembangunan, Indra menilai pekerjaan yang menghabiskan uang negara sebesar Rp 8.101.111.000,-  pelaksanaannya terkesan ada "kongkalikong" antar pihak rekanan dengan Satker PJN Wilayah II.

" Sebab ada indikasi pembiaran dilakukan pihak PPK 2.5 selaku pengawas dalam proses pembangunan penahan tebing  terhadap PT. Nada Pratama.,"ujar Indra.
Terlihat beton pengaman tebing sudah banyak yang retak-retak. Dan kualitas betonnya pun patut dipertanyakan, apakah beton sesuai dengan spek yang telah diperintahkan, tegas Indra.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah mengatakan, langkah preventif harus dikedepankan dibandingkan aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pengurangan risiko dititik beratkan pada saat sebelum terjadinya bencana.

"Kita tidak ingin menyaksikan hilangnya nyawa manusia berikut aset sosial-ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur yang susah payah kita bangun, hancur karena kita kurang memperhatikan aspek kebencanaan,"terang Indra lagi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga pernah menyebutkan untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan, disiapkan untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan infrastruktur yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana.

“Indonesia merupakan wilayah yang rentan bencana, sehingga kita harus menyiapkan infrastruktur yang mampu merespon tantangan kebencanaan tersebut kata Bapak Menteri Basuki," demikian Indra menyampaikan.

Jangan sampai negara mengalami kerugian ulah kelakuan mafia proyek yang ada di negeri ini. Untuk itu kepada masyarakat, khususnya warga sekitar untuk ikut serta berperan aktif dalam mengawal proses pekerjaan proyek pengaman longsor Surian-Padang Aro tersebut, pungkasnya.

Dilain pihak Agusman selaku PPK 2.5 hingga berita ini diterbitkan belum berikan tanggapannya. Media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ditayangkan.*roel*


 

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang mendapatkan penghargaan dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat atas konsistensi pembayaran listrik tepat waktu untuk tahun 2020.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padang, Jefri Husni dan diterima langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, di kediaman resminya, Jl. A. Yani Nomor 11 Padang, Senin (24/5/2021).

Manager PLN UP3 Padang, Jefri Husni mengatakan, bahwa penghargaan tersebut diberikan atas upaya dan konsistensi Pemko Padang melunasi tagihan listrik penerangan jalan umum, listrik perkantoran di lingkup Pemko Padang dan listrik kebutuhan rumah dinas secara tepat waktu.

"Kita mengapresiasi konsistensi Pemko Padang untuk melunasi tagihan listrik secara tepat waktu. Khusus untuk tagihan listrik penerangan jalan umum misalnya, Pada tahun 2020 Pemko Padang melalui Dinas PUPR rutin membayarkannya setiap bulan sehingga tidak tercatat adanya tunggakan," tutur Jefri.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengucapkan terimakasih kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat atas penghargaan yang telah diberikan tersebut.

"Kita tentunya berharap pembayaran listrik tepat waktu ini dapat mendukung keberlangsungan operasional ketenagalistrikan di lingkup Pemko Padang, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan tentunya penghargaan yang diberikan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk membayar listrik tepat waktu di 2021," pungkas Wako. (Mul/BT/Prokompim Pdg).


MR.com,Sijunjung-
"Ini lokasi km 147, tahun 2021 ada paket longsegment. Sepanjang jalan Muara Kalaban sampai Kiliran Jao. Sepanjang jalan tersebut terdiri dari beberapa output jenis pekerjaan," kata Nova Herianto selaku PPK 2.2, Satker PJN Wilayah II Sumbar, Senin(24/5)2021). 

Hal tersebut disampaikannya terkait klarifikasi terhadap pemberitaan media ini sebelumnya  "Diduga Masyarakat Manfaatkan Kondisi Jalan Nasional Rusak Parah, Pengamat Sebut Kurang Perhatian PJN II".

Selanjutnya Nova Herianto menjelaskan, diantaranya pemeliharaan rutin jalan (melakakukan penambalan lobang). Program saya sebelum lebaran nol lobang dulu. Anda lihat apakah masih sama kondisi lobang 3 bulan dengan sekarang ?.

Output pekerjaan lain adalah rekonstruksi jalan dengan melakukan rigid beton jalan. "Rigid beton saya programkan setelah lebaran, karena untuk diketahui pelaksanaan rigid beton butuh proses yang akan mengganggu kelancaran arus jalan. Disebabkan beton ada umurnya untuk dapat dilewati," kata PPK 2.2 tersebut.

"Makanya setelah lebaran ini, lokasi-lokasi rigid beton ada beberapa sekmen. Diantaranya, lokasi yang diberitakan ini. Kami berusaha menjaga keras kelancaran arus lalu lintas didaerah tersebut,"ucap Nova.

Namun jelas Nova lagi, karena material ini masih kelas A gampang rusak dan dirapikan lagi. Yang telah kami lakukan beberapa kali untuk mempertahankan kondisi ini sampai jadwal pekerjaan rigid dilaksanakan.

Pekerjaan ada proses tidak semudah membalik telapak tangan, jika rusak lagi lokasi ini atau sekmen lain akan kami perbaiki pelihara rapikan lagi sampai jadwal rigid dilaksanakan, ujarnya.

"Dimana prosesnya primcoat klas A akan diampar beberapa kali dan secepat mungkin kami rapikan atau tambah klas A nya dibagian yang hancur dan kemudian dilakukan pemadatan. Hal ini selalu akan kami lakukan sampai jadwal rigid beton jalan dilaksanakan," tandas PPK tersebut.

Dengan tegas PPK itu menuturkan, secara teknis bahwa kelas A adalah agregat lepas, gampang hancur lagi jika dilewati kendaraan dengan tonase berat. Apalagi badan jalan sering disirami air oleh warga dengan alasan debu, badan jalan tersebut akan kembali hancur.

" Untuk itu titik dimana jalan yang rusak akan menjadi lokasi rigid beton dan akan dikerjakan secepatnya," tegas Nova.

Jika semua jenis pekerjaan atau semua output sudah terlaksana sesuai kontrak diyahun 2021 ini, maka bulan Desember tak ada lagi kondisi ini dan tak ada lobang, kecuali lobang baru menunggu kontrak 2022, pungkasnya.

Sampai berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*


MR.com,Sijunjung-Viral video masyarakat meminta sumbangan kepada pengendara atau pengguna jalan. Disinyalir sumbangan yang dimintai masyarakat tersebut merupakan uang jasa, karena mereka telah menunjukkan jalan yang bagus kepada pengendara.

Pengguna jalan harus lebih berhati-hati lagi dalam melewati akses jalan tersebut. Untuk itu masyarakat setempat berinisiatif untuk memberikan jasa kepada penggunan jalan agar bisa mengambil jalan yang bagus. 

Wajar masyarakat sekitarpun memanfaatkan situasi dan kondisi (Sikon) tersebut. Tidak dipungkiri berkat jasa yang mereka berikan dalam memberikan petunjuk jalan yang layak untuk dilewati, hingga sekarang tingkat kecelakaan di jalan itu masih belum bertambah.

"Jalan yang rusak parah itu berada didaerah Kabupaten Sijunjung dan merupakan jalan nasional dibawah pengawasan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional(Satker PJN Wilayah II Sumbar), PPK 2.2. Mestinya sekarang jalan dimaksudkan sudah bagus," demikian kata salah seorang pemerhati pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat ini, Senin(24/5/2021) di Padang.

Pengamat yang tidak ingin namanya dituliskan itu melanjutkan, dalam video yang berdurasi 30 detik itu terlihat jelas  jalan berlobang dan digenangi air. Namun, diduga belum ada perhatian serius dari pihak PJN II. Kenapa demikian lanjutnya, karena jalan itu rusak sudah cukup lama dan masih dinikmati saja kerusakannya oleh masyarakat Sumbar khususnya.

" Ditahun 2020 jalan itu sudah dikerjakan oleh pihak ketiga. Tapi entah apa penyebabnya, pekerjaan terhenti sampai hari ini," ujarnya lagi.

Menurutnya, bisa jadi pengerjaan jalan tersebut  terhenti karena ada sesuatu masalah terjadi di dalam proses pelaksanaannya. Semoga saja di tahun ini jalan yang rusak itu segera diperbaiki , pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*


 

MR.com,Padang-DPRD bersama Pemko Padang menggelar rapat paripurna pada, Jum'at (21/5/2021). Dalam rapat tersebut, Pemko Padang mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Nota penjelasan 3 Ranperda usulan dari Pemko Padang tersebut, disampaikan secara resmi Wali Kota Hendri Septa.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin dengan diikuti Sekretaris DPRD Kota Padang Hendri Azhar dan para anggota DPRD Kota Padang. Juga hadir unsur forkopimda, kepala OPD terkait dan stakeholder baik secara langsung maupun secara virtual.

Wali Kota Padang menyampaikan, tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda perubahan atas Perda Kota Padang No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Kita tentu berharap 3 Ranperda ini bisa secepatnya dibahas dan nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang telah ditentukan" harap wako.

Menurut Hendri, sekaitan Ranperda perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2012 sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan pengelolaan sampah di Kota Padang. Sebab persoalan sampah menjadi persoalan yang sangat krusial dan mendasar di Kota Padang, terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduk dan kegiatan ekonominya cukup tinggi, tentu akan menghasilkan produksi sampah yang juga relatif tinggi.

"Hal itu dapat kita lihat dari peningkatan angka produksi sampah di Kota Padang dari tahun ke tahun. Apalagi ditambah dari masih adanya sebahagian masyarakat kita yang masih kurang peduli dalam penanganan sampah. Maka dari itu, melalui Ranperda yang kita usulkan terkait perubahan atas Perda No.21 Tahun 2012 ini, kita berharap lebih mengkonkritkan dan meningkatkan segala upaya terhadap pengelolaan sampah. Sehingga terwujudlah Kota Padang sebagai kota yang bersih dengan sampahnya dapat terkelola secara baik," imbuhnya.

Dijelaskannya, pada Ranperda perubahan atas Perda No.21 Tahun 2012 tersebut, terdapat penambahan materi/muatan yang mengatur diantaranya seperti mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat RW dan kelurahan. Selanjutnya pengaturan sampah, mengatur larangan kepada masyarakat termasuk mengatur sanksi pidana bagi warga yang membuang sampah sembarangan.

"Dengan perubahan Perda ini semoga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat RT/RW dan kelurahan dalam penanganan sampah di wilayah masing-masing. Kemudian memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah terhadap penanganan sampah seperti kemampuan dalam melakukan pemilahan sampah menjadi hal bermanfaat," jelas Hendri.

Sementara itu lanjut wali kota, sekaitan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu sesuai Propemperda yang telah ditetapkan dalam Ranperda tentang perubahan atas Perda No.1 Tahun 2012 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.

"Setelah berkonsultasi dengan pihak Kanwil Hukum dan HAM Sumbar maka Ranperda ini diubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta perkembangan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini. Kita menyadari saat ini masih cukup banyak warga Kota Padang yang berstatus penyandang masalah sosial."

"Untuk itu kita perlu menyusun Ranperda terkait yang materi/muatannya mengatur antara lain tanggung jawab/wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, SDM penyelenggara kesejahteraan sosial serta pendataan dan pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kemudian peran serta masyarakat disertai koordinasi pembinaan dan pengawasan. Semoga saja Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sehingga mampu menjawab secara baik segala persoalan kesejahteraan sosial yang kita hadapi saat ini dan masa-masa mendatang," ulas Hendri.

Terakhir, Wako juga menjelaskan terkait Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurutnya Ranperda ini juga tak kalah penting untuk dijadikan Perda ke depan.

"Sebagaimana tujuan utamanya adalah untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kota Padang. Selanjutnya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani. Begitu juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak. Seterusnya yaitu mempertahan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revitalisasi pertanian," urai wako.

"Jadi ini beberapa hal pokok yang dapat disampaikan dalam nota penjelasan terkait 3 Ranperda yang kita usulkan pada paripurna kali ini. Semoga dapat dibahas bersama dan ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita tentu berharap dukungan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang dalam penyempurnaan Ranperda ini agar dapat diimplementasikan oleh kita di Pemko Padang," pungkas Wako.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin mengatakan atas nama DPRD Kota Padang menyambut baik penyampaian nota penjelasan oleh Wali Kota Padang terhadap 3 Ranperda usulan Pemko Padang tersebut.

"Insya Allah setelah ini 3 Ranperda ini akan kita bahas pada rapat internal dewan serta pada rapat paripurna selanjutnya," ungkapnya.(DV/BT/Prokompim Pdg/adv)


MR.com,Padang-Tidak butuh waktu lama tim antisipasi kebocoran pipa dari Perumda Air Minum Kota Padang. Menanggapi laporan dari masyarakat, pihak Perumda langsung mengintruksikan kepada tim untuk memperbaiki pipa yang bocor.

Belum ada komentar dari pihak Perumda, tapi tim sudah langsung turun untuk menjawab keluhan warga. Sebelumnya warga mengeluh ada pipa yang bocor sejak tadi siang.

Berita Terkait : Diduga Pipa Saluran Air Milik Perumda Air Minum Kota Padang Akibat Pekerjaan Asal Dari Pihak Ketiga

Akibat kebocoran pipa tersebut, air keluar dan membasahi badan jalan. Karena pipa berada dalam badan jalan kesehatan.

" Alhamdulillah saluran air melalui pipa kembali normal. Dan sebagai warga saya sangat apresiasi terhadap respon pihak Perumda terhadap laporan pelanggannya," kata Toni, selaku warga dan pelanggan dari Perumda Air Minum Kota Padang, Rabu(19/5/2021).

Hal terbaik yang dilakukan pihak Perumda ini sangatlah patut diapresiasi. Dan patut menjadi percontohan bagi Perumda Air Minum daerah lainnya.

" Dalam rentan waktu kurang dari 24 jam, tim kebocoran langsung turun untuk melakukan perbaikan. Sesuatu hal yang luar biasa," tandasnya.

Semoga pelayanan seperti ini akan terus diberikan oleh pihak Perumda kepada pelanggannya, pungkas Toni.


MR.com,Padang-Diduga akibat pekerjaan yang asal oleh pihak ketiga, pipa saluran air bersih milik Perumda Air Minum Kota Padang bocor dan mengeluarkan air dengan debit yang cukup besar.

Pipa yang bocor salah satunya ada dijalan Kesehatan, kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Awalnya kebocoran hanya kecil, tidak butuh waktu lama kebocoran semakin membesar.

Akibatnya jalan menjadi basah dan mengganggu pengguna jalan. Sebab air yang keluar dari pipa sangat kencang yang membasahi pengendara.

"Disinyalir kebocoran pipa dapat rugikan pihak Perumda dan konsumen. Pipa saluran air menuju rumah konsumen bocor diduga akibat selalu terlindas oleh kendaraan yang lewat," ujar Toni, Rabu(19/5/2021) di Padang.

Toni yang merupakan salah satu pelanggan dari Perumda, melanjutkan karena penggalian untuk pipa saluran tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya posisi pipa seakan berada dipermukaan jalan.

" Takutnya debit air yang keluar dari pipa yang bocor, nanti dibebankan kepada pelanggan. Dan akhirnya kami sebagai pelanggan mendapatkan tangihan yang membengkak dari pihak Perumda sendiri," ujarnya lagi.

Dilanjutkannya, kepada pihak Perumda Air Minum Kota Padang agar selanjutnya untuk lebih memperketat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak Perumda Air Minum Kota Padang dan pihak terkait lainnya.*roel*


MR.com,Padang
-Direksi dan Karyawan/ti Perumda Air Minum Kota Padang jalani vaksinasi CoviD-19 pertama yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu(19/5/2021) di ruangan Ombilin Truntum Hotel.

Peserta yang mengikuti vaksinasi kurang lebih sebanyak 500 orang yang terdiri dari seluruh elemen meliputi Direksi, Manajer, Asmen, SPV, Pegawai, Pegawai Kontrak, Satgas, dan  Outsourcing dilingkungan Perumda Air Minum Kota Padang. 

Walikota Padang Hendri Septa yang dalam kesempatan ini berhalangan hadir, dan diwakili oleh Staf Ahli Walikota Andri Yulika untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut. Sekaligus ikut melakukan pengecekan suhu dan tensi tubuh beliau.

Beliau juga memantau pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan oleh seluruh peserta selama pelaksanaan acara vaksinasi.

Harapannya, vaksinasi yang diberikan kepada karyawan/ti Perumda AM Kota Padang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga Kota Padang. 

Jajaran Direksi hadir beserta istri yang juga ikut melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri dibagi atas beberapa bagian, agar tidak terjadi penumpukan peserta dilokasi pelaksanaan. 

Sejauh ini sudah tidak ada karyawan yang takut dan khawatir terhadap vaksin, sebab jauh-jauh hari sosialisasi telah dilakukan, sehinggga karyawan paham akan manfaat vaksin bagi diri, keluarga dan lingkungan. 

Namun, jika ada karyawan yang hari ini tertunda vaksinnya karena alasan kesehatan, maka yang bersangkuatan akan ikut vaksin ditahap berikutnya. 

"Perumda Air Minum Kota Padang adalah pelayanan publik yang setiap hari berinteraksi dengan banyak orang, baik dengan pelanggan yang datang ke kantor membayar tagihan, melakukan pengaduan dan lainnya, termasuk pula karyawan yang bertugas dilapangan,  sehingga memang sangat penting bagi Kami untuk divaksin" ujar Dirut Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal.

JANGAN TAKUT VAKSIN 

VAKSIN UNTUK KITA, KELUARGA & LINGKUNGAN. 

KOTA PADANG BEBAS COVID19 



MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para pelaku usaha pariwisata, cafe/restoran/rumah makan dan tempat hiburan di Kota Padang terkait penanganan Covid-19.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, di Hotel Grand Inna Padang, Selasa (18/5/2021).

Dikesempatan itu, Wako Hendri mengatakan, rapat yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha terkait kedisplinan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat usaha.

"Rapat ini juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Nomor; 870.364/BPBD-Pdg/V/2021 Tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 yang telah kita keluarkan beberapa waktu lalu. Melalui rapat kali ini, kita akan kembali sosialisasikan kepada para pelaku usaha di Kota Padang," ungkapnya.

Hendri menambahkan, rapat yang dilaksanakan hari ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan dan kritikan para pelaku usaha terkait penanganan Covid-19 di tempat-tempat usaha.

"Alhamdulillah, ada beberapa masukkan yang sudah kita terima tadi. Diantaranya, mengenai pembatasan jam operasional cafe/restoran dan rumah makan, yang sebelumnya wajib ditutup pada pukul 22.00 Wib. Namun setelah mendengar keluhan dari para pelaku usaha ternyata ada kafe yang buka mulai pukul 22.00 Wib," sebutnya.

Wako Hendri mengatakan, setiap usulan yang disampaikan hari ini akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota bersama Forkopimda Kota Padang.

"Pada hari ini kita menampung aspirasi dari kawan-kawan pelaku usaha di Kota Padang. Dengan usulan yang kita terima hari ini maka akan kita sempurnakan lagi SE sebelumya itu," imbuhnya.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Padang itu berharap, para pelaku usaha di Kota Padang untuk terus mengimbau masyarakat dan lingkungan sekitar supaya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai kepada warga Kota Padang bahwa pandemi ini belum berakhir.

"Untuk itu perlu upaya dan kesadaran kita bersama untuk saling mengingatkan agar disipilin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjaga daya tubuh. Dan kita tentu berharap dan berdoa bersama agar pandemi ini cepat berakhir,"pungkas Wako.

Turut hadir dikesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin, Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf M. Ghoffar Ngismangil, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Ranu Subroto, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Penanganan Pandemi Covid-19, Dr. dr. Andani Eka Putra.

Juga hadir, Ketua Ikatan General Manager Hotel Kota Padang Soejoko, Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia Kota Padang Elfis, Manager Pariwisata Perumda PSM Padang Rahmat Dani, dan para pelaku usaha pariwisata, cafe/restoran/rumah makan/dan tempat hiburan di Kota Padang. Juga hadir beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang. (Mul/Ady/BT/Prokompim Pdg)


 

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang bersama warga Kota Padang kembali menyalurkan donasi/sumbangan untuk Palestina melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat (Sumbar).

Bantuan sebesar Rp100 juta tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang Hendri Septa kepada Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Welf di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (17/5/2021). Bantuan ini sebagai bentuk solidaritas bagi warga Palestina korban konflik berkepanjangan di Palestina.

Seperti diketahui, pada beberapa pekan terakhir, ketegangan kembali terjadi antara kaum penjajah Israel dengan warga atau milisi Palestina terutama di wilayah Tanah Gaza. Tak hanya kerusakan pada bangunan infrastruktur dan rumah penduduk, juga memakan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka.

Wali Kota Padang mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang ia mengaku bersyukur dan bangga atas tingginya kepedulian warga Kota Padang terhadap Palestina.

"Alhamdulillah, kali ini kita menyerahkan donasi sumbangan warga Kota Padang untuk Palestina sebesar Rp100 juta. Kita berharap insya Allah diridhoi Allah Swt dan menjadi ladang amal bagi kita. Mudah-mudahan dapat diterima dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina," imbuhnya didampingi Kabag Kesra Fuji Astomi dan Kabag Prokopim Amrizal.

Selanjutnya atas nama Pemko Padang dan warga Kota Padang Hendri pun berharap dan mendoakan yang terbaik bagi Palestina.

"Semoga warga Palestina senantiasa sehat wal'afiat dan terhindar dari segala marabahaya," harap orang nomor satu di Kota Padang itu.

Lebih jauh wako juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada warga Kota Padang yang telah banyak membantu mendonasikan infak, sedekah dan wakafnya untuk Palestina.

"Semoga Allah SWT membalasi kebaikan dari bapak ibu semua warga Kota Padang yang telah membantu. Mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita semua serta kebaikan di dunia dan di akhirat kelak insya Allah," tukasnya.

Sementara itu pada saat yang sama Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Welf menyebutkan, terkait bantuan donasi dari warga Kota Padang untuk Palestina memang sudah berlangsung cukup lama. Dan atas nama ACT ia pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Padang beserta jajaran dan ASN serta kepada warga Kota Padang atas sumbangan dan donasi yang diberikan.

"Alhamdulillah hari ini kita telah menerima secara simbolis bantuan sumbangan warga Kota Padang untuk Palestina sebesar Rp100 juta. Bantuan ini akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional mobil ambulans yang juga hasil bantuan warga Padang sebelumnya," cetusnya.

Terkait ambulans bantuan warga Padang di Palestina itu, Zeng Welf menjelaskan bantuan tersebut telah diserahkan pihaknya ke Palestina pada 6 Maret 2020 lalu.

"Mobil ambulans tersebut telah beroperasi di sana, bahkan pada beberapa hari yang lalu sempat tertangkap kamera sewaktu tengah dipergunakan membantu mengevakuasi rakyat Palestina di saat terjadinya penyerangan secara brutal oleh tentara Israel kepada rakyat Palestina," sebutnya.

Selanjutnya Kepala Cabang ACT Sumbar itu mengatakan, untuk bantuan bagi Palestina pihaknya ke depan akan terus menggalang donasi sampai Palestina betul-betul menjadi negara yang merdeka.

"Sebagai lembaga sosial kemanusiaan, ACT insya Allah akan terus berupaya mengajak seluruh warga masyarakat kapanpun dan dimanapun berada untuk saling memberikan sumbangan bagi saudara-saudara kita di Palestina yang sangat membutuhkan pertolongan apa saja," tukasnya.(David)


 

MR.com,Padang-Wali Kota Padang Hendri Septa memimpin apel gabungan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang di Halaman Balaikota Padang, Aie Pacah, Senin (17/5/2021).

Pada apel gabungan perdana pasca Lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M tersebut Wako Hendri Septa menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi ASN Pemko Padang.

“Atas nama pribadi, keluarga dan Pemko Padang, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 H/2021 M, mohon maaf lahir dan batin,” ucap Wako Hendri mengawali sambutannya. 

“Hendaknya ASN Pemko Padang dapat mengambil pembelajaran dari momentum Ramadhan yang telah berlalu. Jadikanlah Ramadhan kemarin itu seperti “bimtek” atau “pelatihan” bagi diri kita untuk memperbaiki diri dalam berbagai hal,” lanjutnya.

“Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin,” tegas Wako. “Sebab itu, niatkan pula lah setiap harinya kita bekerja dapat memberikan yang terbaik bagi instansi ini.

“Jangan pula menjadikan pandemi sebagai halangan untuk terus berprestasi,” lanjutnya lagi. “Berinovasi lah setiap hari, tidak peduli kita bekerja dengan pemimpin yang baru atau yang lama, karena pemimpin bisa saja silih berganti, sedangkan tugas bapak/ibu semua adalah bekerja sebaik-baiknya.

“ASN Pemko Padang harus dapat menjadi superior, dimanapun berada harus jadi panutan,” imbuh Wako. “Untuk itu saya juga berharap bapak/ibu bisa menjadi agen yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pandemi belum berakhir, sehingga disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah hal yang tidak boleh diabaikan,” pungkas Wako.

Di penghujung apel gabungan  ASN Pemko Padang bergiliran bermaaf-maafan dengan Wali Kota Padang yang didampingi oleh Kepala Unit Kerja di Lingkungangan Sekretariat Daerah Kota Padang.

Turut hadir beberapa orang pejabat Pemko Padang yang sedang melakukan monitoring kehadiran ASN di Balaikota Padang Aie Pacah.

Setelahnya Wako Hendri Septa melanjutkan inspeksinya ke Dinas Kesehatan Kota Padang dan Bappeda Kota Padang. (Mul/Adhy/BT/Prokompim Pdg)


MR.com,Padang-Hari ini merupakan hari pertama bagi seluruh pegawai Perumda Air Minum Kota Padang untuk mulai bekerja lagi setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1442 H. Mengawali hari pertama masuk kerja, seluruh pegawai mengikuti apel perdana yang dilaksanakan di halaman depan kantor Perumda Air Minum Kota Padang dimulai tepat pukul 07.30 WIB. Selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal langsung menjadi pembina apel,Senin(17/5/2021).

Pada kesempatan tersebut, pembina apel menyampaikan beberapa point penting diawal masuk kerja ini. Dirut meminta kepada bagian SDM untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pegawai yang tidak hadir pada hari pertama masuk kerja, kecuali yang bertugas khusus atau dalam sistem shift. 

Dirut menghimbau, bagi pegawai yang berlebaran dikampung, agar memastikan bahwa kondisi tubuh dalam keadaan fit ketika masuk kerja, dan jika mengalami gejala seperti demam dan lainnya, agar segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini penting dilakukan mengingat keadaan Kota Padang masih dalam status Zona Orange. 

Terkait rencana vaksinasi bagi seluruh pegawai Perumda Air Minum Kota Padang yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Dirut meminta pada bagian SDM agar memastikan jumlah pegawai yang akan divaksin, serta berkoordinasi dengan bagian terkait untuk kelancaran acara tersebut. 

Ke depannya, Dirut berharap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelanggan semakin meningkat. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen  Perumda Air Minum Kota Padang dalam melaksanakan Good Governence. 

Apel pagi ditutup dengan silaturahmi kepada seluruh pegawai sebagai simbol saling memaafkan dihari yang fitri. Tak seperti biasanya, kali ini rombongan Direksi yang berkeliling langsung menuju barisan pegawai diikuti oleh seluruh pejabat struktural dilingkungan Perumda Air Minum Kota Padang. 

Semoga dalam suasana yang fitri ini, menjadikan diri kita semakin peduli terhadap lingkungan, pelanggan dan masyarakat, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua. 

(Humas) 


MR.com, Padang-
Nasabah Bank Nagari "menjerit" karena pelayanan. Nasabah tidak bisa mengambil uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tidak diketahui masalah yang terjadi di mesin ATM milik Bank Nagari tersebut, tapi yang jelas mesin ATM Bank Nagari yang tersebar dikota ini berstatus offline.

"Sekitar pukul 12.30 wib, saat saya akan mau mengambil uang di mesin ATM Bank Nagari di jalan Sutan Syahrir, mesin ATM berstatus offline. Kemudian saya lanjut ke SPBU mata air yang ada dijalan itu juga berstatus sama(offline)," kata Deni salah seorang nasabah dibank tersebut, Senin (17/5/2021).

Karena butuh uang tunai secepatnya, Deni selanjutnya menuju ke mesin ATM yang ada di lingkungan Kantor Gubernur , tapi juga sama.

Tidak menyerah, nasabah Bank Nagari itu berjalan ke ATM yang ada di Kantor Samsat, dan begitu seterusnya, namun tidak ada mesin ATM yang bisa digunakan untuk penarikan uang.

Dengan kondisi seperti itu, disinyalir Bank Nagari telah rugikan nasabah. Mestinya dalam rentan waktu sekian menit, terjadie transaksi keuangan melalui ATM tersebut, ujar Deni.

" Apalagi ini masih suasana lebaran, seharusnya pihak Bank Nagari memahaminya, dengan mengkondisikan setiap mesin ATM yang berfungsi, sebab, pasti ada nasabah yang membutuhkan penarikan tunai, seperti saya ini,"tambahnya lagi.

Lain pihak Intan, Humas dari Bank Nagari saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan belum tahu dengan kondisi tersebut.

" Saya akan coba cek dulu, apakah benar hal tersebut terjadi, nanti saya hubungi lagi," kata Intan via telpon dihari yang sama.

Hingga berita diterbitkan belum jawaban selanjutnya dari Intan. Dan Media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*


MR.com,Padang-Wali Kota Padang Hendri Septa, Senin (10/5/2021), meresmikan bedah rumah tak layak huni berkat bantuan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang.

Sebuah rumah yang berada di kawasan sumber air Perumda Air Minum Kota Padang, RT 01 RW 06 Intake Guo Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji itu didiami Pandi Dian Putra (26) beserta sang istri Renda Novia (22) dengan putri semata wayangnya Kimberli Anggraini (3).

Peresmiannya ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Hendri Septa didampingi Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal beserta jajaran direksi dan segenap karyawan BUMD tersebut.

Terlihat hadir dikesempatan itu Sekda Kota Padang Amasrul, Kepala DPRKP Tri Hadiyanto, Camat Kuranji Eka Putra Buhari serta Lurah Kuranji Kasma Efendi dan elemen masyarakat lainnya. Juga hadir Irwan Basir Dt. Rajo Alam selaku Ketua DPD LPM Kota Padang dan juga Ketua MPA KAN Pauh IX.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada Perumda Air Minum Kota Padang yang ikut memperhatikan warga yang ada di sekitar aset sumber airnya. Salah satunya seperti kali ini di kawasan Intake Guo Kuranji.

"Alhamdulillah, rumah dari bapak Pandi telah selesai dibedah menjadi layak huni dan diresmikan hari ini. Untuk itu kita sangat bersyukur sekali, semoga menjadi ladang amal bagi pihak yang telah membantu," harap wako mendoakan.

Hendri pun berharap kegiatan seperti bantuan bedah rumah ini juga dapat merangsang pihak-pihak lainnya untuk berbuat yang sama."Jadi harapan kami ke depan semoga akan banyak lagi perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD atau swasta yang mau berbagi kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salah satunya seperti dalam membantu rehab rumah tak layak huni tersebut," harapnya.

Wali kota milenial itu juga mengungkapkan hingga saat ini di Kota Padang masih terdapat lebih kurang sebanyak 50.000 warga yang kurang mampu.

"Untuk itu, mari kita semua bersama-sama saling bergotong royong dalam hal kebaikan dengan membantu sesama. Seperti salah satunya mendukung pelaksanaan bantuan bedah rumah tak layak huni," imbuh orang nomor satu di Kota Padang tersebut

Sementara itu Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal menyebutkan, bedah rumah kali ini merupakan rumah kedua yang dibangun hasil sumbangan dan zakat dari karyawan dan karyawati Perumda Air Minum Kota Padang di setiap bulannya.

"Pembiayaan bedah rumah ini bersumber dari sumbangan zakat seluruh karyawan/karyawati kita di Perumda Air Minum Kota Padang. Dimana untuk satu unit rumah yang dibedah anggaran biayanya lebih kurang Rp50 juta. Sementata luas rumah berukuran 6x8 m2  dengan memiliki dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu dan dapur," jelasnya.

Ia menyebutkan, pogram bedah rumah ini merupakan yang kedua, pertama ada di lokasi pipa Ulu Gadut persisnya di belakang PT Semen Padang. Untuk lokasi bedah rumah sekarang berada sekitar 50 meter dari intake sumber air Perumda Air Minum Guo Kuranji.

"Rumah yang kita bedah ini dekat dengan sumber air kita. Alhamdulillah sudah 2 rumah tak layak huni di 2 intake yang berbeda telah kita bedah. Insya Allah, semoga setelah ini hal yang sama akan bisa kita lakukan ke intake-intake lainnya. Dimana kita punya sebanyak 15 intake," sebutnya.

Lebih lanjut Hendra pun mengungkapkan alasan pihaknya untuk melakukan bantuan bedah rumah tersebut. Menurutnya, hal ini semata hanya sebagai bentuk kepedulian sosial dari jajaran pimpinan beserta jajaran dan karyawan/karyawati Perumda Air Minum Kota Padang.

"Ini semata demi kepedulian sosial, khususnya membantu warga yang di lingkungan sumber air kita," tukasnya.(David)

Kondisi Jalan Kayu Tanam (Jembatan Panjang) mulus dan kembali lancar untuk pengguna jalan.

MR.com,Sumbar-Jelang perayaan hari raya Idul Fitri, Jembatan Titian Panjang Kayu Tanam yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Prov.Sumatra Barat sudah difungsikan kembali. Open Traffic konstruksi inti penunjang akses lalulintas ini telah dilakukan tanggal 25 April lalu.

Sebelumnya, ruas jalan ini merupakan salah satu titik kemacetan bagi pengguna jalan yang melintasi Padang - Bukittinggi. Macet tersebut karena jembatan darurat (bailey), karena jembatan utama dalam tahap pengerjaan.

Namun dari pantauan www.mitrarakyat.com dilapangan, H -4 jelang perayaan Idul Fitri, akses lalu lintas (Lalin) diruas jalan dimaksud sudah kembali lancar (9/05/2021).

Dengan demikian pengguna jalan merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengerjaan jembatan tersebut.

"Kami sangat bersyukur Jembatan ini selesai dan dapat berfungsi sebelum musim libur lebaran" ucap Anif (34 tahun, driver di salah satu perusahaan  biro Tours & Travel dari kota Bukittinggi) yang biasa melintas di daerah tersebut.

Lebih lanjut pada media ini, Anif menyampaikan, tak terbayang rasanya jika jembatan ini belum dapat dilalui, karena jelang lebaran pasti volume kendaraan yang melintas melebihi jumlah rata-rata dari hari biasa.

"Sudah bisa dipastikan akan ada kemacetan, namun untung saja jembatan telah bisa dilalui sebelum memasuki musim libur lebaran ini," tutur Anif.

Senada dengan yang disampaikan Zaitun (masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut), "kami bersyukur infrastruktur akses lalulintas ini telah dapat difungsikan, karena saat terjadi kemacetan kamipun harus menunggu antrian, padahal jarak yang akan kami tempu tidaklah jauh," ucapnya.

Jembatan Titian Panjang Kayu Tanam fungsional dapat dilalui kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi lintasan jembatan yang telah dihampar Hotmix. Dan bagian sisi kiri-kanan jembatan juga dilengkapi lampu penerangan, serta ruas jalan bagian luar bentangan jembatanpun telah dilengkapi dengan bahu jalan.

Sebagai mana diketahui, Jembatan Titian Panjang Kayu Tanam merupakan satu dari tiga jembatan yang masuk dalam kelompok paket kegiatan Jembatan Titi Cs. Yang mana dua jembatan lainnya telah selesai dikerjakan pada akir tahun 2020 lalu (Jembatan Tabing kota Padang dan Jembatan Air Titi Baso Kabupaten Agam), dan penganggarannya bersumber dari APBN pada Bidang Bina Marga Kementerian PUPR.

Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan ini digawangi oleh PPK I.I Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumbar-BPJN Padang. 

(dn/rl)



 

MR.com,Padang-Seiring kian melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 di Kota Padang, Wali Kota Padang Hendri Septa dan jajaran bersama unsur Forkopimda menggelar razia gabungan terkait penegakan protokol kesehatan (prokes), Jumat malam (7/5/2021).

Razia yang dilakukan secara mendadak itu berawal dari lokasi perdagangan di kawasan Simpang Kinol Kelurahan Kampung Pondok sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian lalu menyisir ke kawasan Terandam hingga berlanjut ke sepanjang jalan Sawahan depan Kantor DPRD Kota Padang sebelum berakhir menuju Mapolresta Padang. Puluhan warga yang kedapatan melanggar prokes seperti tidak memakai masker pun digiring ke markas kepolisian tersebut.

Hadir unsur Forkopimda dikesempatan itu diantaranya Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir beserta jajaran, Dandim 0312/Padang Letnan Kolonel Inf Mochammad Ghoffar Ngismangil serta Kajari Padang Ranu Subroto.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, melalui razia kali ini dilakikan yaitu ingin menyampaikan dan menegaskan kepada seluruh warga Kota Padang bahwa Kota Padang saat ini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

"Saat ini, Kota Padang berada di zona orange. Jika kita masih abai dalam menjalankan prokes, Kota Padang bisa masuk ke zona merah. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi prokes agar kita semua terhindar dari penularan Covid-19," ujar wali kota kepada wartawan di sela razia.

"Maka untuk itu, kami sangat berharap kerjasama dan dukungan dari semua pihak, elemen dan seluruh warga Kota Padang agar jangan sekali-kali menganggap remeh Covid-19 ini. Tolong selalu kita patuhi protokol kesehatan dimana saja kita berada. Memakai masker, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan," tambahnya menekankan.

Ia menyebutkan, penegakan tegas terhadap pelanggar prokes virus corona tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti adanya instruksi Presiden hingga Kapolri dan juga Gubernur Sumatera Barat. Yaitu bagaimana setiap pemerintah daerah harus bisa mengamankan dan melindungi daerah masing-masing dari penyebaran Covid-19.

"Baru-baru ini kita sudah menerbitkan sebuah Peraturan Wali Kota (Perwako) yang menyadur dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No.1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Bahwasanya, mulai sekarang bagi pelanggar prokes Covid-19 akan langsung ditangkap dan dibawa ke Mako Sat Pol PP atau Mapolresta Padang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. mereka akan diminta membayar denda yang (ditentukan-red) atau mendekam di sel penjara Mapolresta Padang. Silahkan pilih,"  jelas wako tegas.

Menurut orang nomor satu di Kota Padang tersebut, upaya ini dilakukan tidak lain hanya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Padang.

"Ini semua demi kita juga dan demi daerah kita. Jika kita ingin pandemi Covid-19 ini segera berakhir di Kota Padang mohon sangat dukungan dan kerjasamanya. Tolong patuhi protokol kesehatan, karena jika kita tidak mengindahkannya maka sanksi atau hukuman sesuai aturan tentu sudah menunggu," tukas wako didampingi Kasat Pol PP Alfiadi dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis saat itu.

Sementara itu pada saat yang sama Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh upaya penegakan prokes Covid-19 di Kota Padang.

"Sebelum hari ini kita bersama unsur terkait juga telah menggelar razia prokes Covid-19 sesuai Instruksi Kapolri. Kita tentu menyambut baik upaya Pemko Padang yang telah menerbitkan aturan tegas seperti melahirkan Perda atau Perwako terkait penegakan prokes Covid-19 ini," ujarnya.

Selanjutnya terkait jelang Lebaran 1442 H, kata Kapolresta, pihaknya pun akan berupaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran prokes Covid-19 di Kota Padang.

"Kita bersama tim gabungan sudah membuat 6 (enam) titik pos pengamanan (pospam) dan pos pelayanan (posyan) dalam rangka  memberikan pelayanan dan keamanan, termasuk pemantauan pelanggaran prokes Covid-19 pada masyarakat menjelang dan paska lebaran. Untuk ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk pihak mal atau pusat perbelanjaan. Agar mereka mematuhi 50 persen jumlah pengunjung yang dibolehkan ada di tempat mal atau pusat perbelanjaan tersebut," pungkas Kombes Pol Imran Amir.

Berdasarkan pantauan pada razia prokes Covid-19 pada Jumat malam (7/5/2021) itu, terlihat masih banyak warga atau pengunjung cafe/rumah makan yang melanggar prokes seperti tidak menggunakan masker. Akibatnya, merekapun terpaksa digelandang ke Mapolresta Padang oleh petugas gabungan yang terdiri dari jajaran Polresta Padang, Kodim 0312/Padang dan Sat Pol PP Padang. Setiba di Mapolresta mereka dikumpulkan dan lalu diperiksa untuk diberikan pemberlakukan sanksi sesuai aturan.(David/Ady/AR)


 

MR.com-Padang-Untuk kedelapan kalinya atau tujuh kali berturut-turut, Pemko Padang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Yusnadewi kepada Wali Kota Padang Hendri Septa dan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani secara virtual di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (7/5/2021).



Hendri Septa mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah memberikan kepercayaan dan penghargaan dalam bentuk predikat Opini WTP yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional.

Hendri juga mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh ASN Pemko Padang yang telah bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, ini merupakan opini WTP yang ke-8. Bermula di 2012 dan setelahnya 7 kali secara berturut-turut diraih yaitu LKPD 2014, LKPD 2015, LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018 LKPD 2019 dan 2020. Semoga di tahun 2021 Kota Padang bisa mempertahankan Opini WTP ini”, ucap Wako.



“Kami juga telah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil audit BPK Sumbar dan kami mohon bimbingan dan arahannya agar tindaklanjut hasil audit ini dapat direalisasikan tepat waktu”, ujar Hendri didampingi Sekda Amasrul, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala BPKAD Budi Payan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis dan Inspektorat Kota Padang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengapresiasi penyerahan LHP atas LKPD Kota Padang tahun 2021 ini. Kami berharap BPK Sumbar selalu memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelolaan keuangan Kota Padang sehingga WTP selalu diraih Kota Padang.



"Kita patut bersyukur LHP atas LKPD Kota Padang meriah WTP sebanyak 8 kali dan 7 kali berturut-turut. Untuk itu sebagai unsur DPRD Kota Padang kami akan mengawal dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 ini," katanya.

Diungkapkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan Kota Padang meraih opini WTP 7 kali berturut-turut menunjukkan bahwa Pemko Padang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Ada 9 daerah di Sumatera Barat yang menerima penghargaan yang sama di kesempatan itu, yaitu: Kota Padang, Kabupateb Solok, Kabupaten Dharmasraya,  Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan. (Mul/BT/Prokompim)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.