#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dharmasraya Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Pada Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Samarinda Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Anggota DPRD Pasbar Desak Pemda Selesaikan Huntara Sebelum Lebaran


 

MR.com, Pasbar| H. Adriwilza, Ketua Komisi IV DPRD Pasbar, Sumatera Barat mendesak Pemerintah Kabupaten setempat mampu memastikan tidak ada lagi masyarakat terdampak bencana gempa 6,2 SR di daerah itu masih tidur diatas tanah jelang lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriyah.

Ketegasan itu ia sampaikan untuk menyikapi masih belum adanya kepastian akan nasib masyarakat pengungsi yang sudah dipulangkan tapi masih tidur diatas tanah hingga saat ini. "Ini masalah kemanusiaan dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam tahapan penanganan kebencanaan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, " tegasnya Adriwilza yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra Pasaman Barat.

Ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan pihak pemerintah di daerah secara berjenjang, bersama segenap relawan berbagai unsur dan elemen serta semua pihak yang sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap para korban terdampak.

Kedepan, lanjutnya, upaya yang sudah baik itu hendaknya diiringi tindakan ikutan dan turunan agar masyarakat yang tertimpa musibah bisa dipulihkan kembali secepatnya dari kehidupan yang tidak lagi biasa. 

"Perlu kami ingatkan, bahwa dalam penanganan bencana sudah ada sistem yang dibentuk dan berjalan secara otomatis ketika bencana datang, kuncinya ada pada Bupati selaku pimpinan di daerah untuk mensinergikan seluruh komponen terkait, " sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Daliyus K, meminta pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera bertemu untuk membahas langkah lanjut untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

"Sejauh ini, pihak pemerintah eksekutif beserta jajarannya cukup terarah dan kami mengucapkan terimakasih untuk itu, tinggal lagi bagaimana kecepatan pemerintah bersama Forkopimda untuk mengambil langkah taktis agar masyarakat tidak berlama-lama terkatung diluar rumah, " pintanya.

Lebih lanjutnya, dalam penanganan kebencanaan dibutuhkan kekuatan penuh pihak pemerintah dalam melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat khususnya yang terdampak langsung bencana.

Artinya, penanganan tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan hasil rapat-rapat dengan unsur Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) saja, tanpa melibatkan unsur terkait lain diluar unsur pemerintah eksekutif."Bupati harus segera menerbitkan keputusan dengan melibatkan seluruh unsur Forkopimda agar penanganan pasca bencana bisa lebih terarah, terukur dan kaya fungsi, " tegasnya.

Terkait hal tersebut, Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, mengatakan pihaknya sudah mulai membangun contoh Hunian Sementara (Huntara) berukuran 3-6 bagi para korban gempa di daerah itu."Huntara tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan Satgas Gempa Bumi Pasbar. Proses pendiriannya pun melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat setempat, " ungkapnya.


Sumber: berita Minang.com

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.