AAYT Agam Aia Gadang Ajudan Aksi Anam Koto APD Arogan Aset Asimilasi Atlet ATR Aturan Baharuddin Bandung Bansos Bantuan Batu Sangkar Bebas Belajar Bencana Berbagi Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross Dandim Data Dilaporkan Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hilang Himbau Hoax Humas Hutan Kota Ikan Tongkol Ikw Incasi Intel Internasional Isolasi Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasubag Humas Kebakaran Kemanusiaan Keracunan kerjasama Kesbangpol Ketua Ketua DPRD Kinali Kodim KOK Kolaboraksi Komisi KONI Kontak Kontrak Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang kuasa hukum Kurang Mampu Labor Laka Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Mengajar Meninggal metrologi MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Narapidana Narkoba Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ODP OfRoad Oknum olah raga Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pemalsuan Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Pencemaran Pencuri Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Periode Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma PN PN Pasbar pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Pos Pos perbatasan Positif posko Prestasi PSBB Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Rapid Test Relawan Reses RSUD RSUP M Djamil RTLH SAR Satgas Satlantas Sekda Sekda Pasbar Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Tata Usaha teluk tapang Terisolir Tersangka Thermogun TMMD TNI Tongkol TP.PKK tuak Tukik Ujung Gading Ultimatum Unand Upacara Update usir balik Virtual Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga, PT. BCAM Kangkangi PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3 diperusahaan

Proyek Pembangunan Gedung Labor Olah Raga UNP Padang diduga langgar PP No 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3

Mitra Rakyat.com(Padang)
Miris, pembangunan gedung labor olah raga Universitas Negeri Padang yang berlokasi di kelurahan air tawar, kecamatan padang utara, diduga kangkangkangi PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) oleh kontraktor.

Pasalnya, proyek bernomor kontrak 123/UN35/PS-DIPA/BLU/2019 dengan nilai Rp 16.522.630.000,00, PT.Bangun Cipta Andalas Mandiri(BCAM) sebagai kontraktor kuat dugaan tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya.

Ini terpantau awak media saat telusuri lokasi pekerjaan pada Senin(25/06) kemarin. Waktu dikonfrotir kepada Meri yang mengaku sebagai tenaga ahli dari SMK3 proyek itu mengatakan," apabila terjadi kecelakaan dalam kegiatan, kami akan mengobati pekerja tersebut" jawabnya singkat.

Edi Mujahidin SH Menilai ada kerja sama yang terindikasi rugikan uang negara

Dilain pihak, Edi Mujahidin SH seorang pengacara kondang dikota ini menilai bahwa, " kontraktor telah langgar aturan terkait SMK3 yang berlaku dinegara ini" kata Edi pada Rabu(26/06)tadi via telpon 0813748080xx.

"Begitu juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Dan pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pekerjanya", jelasnya lagi.

Sementara, dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 jelas mengatur tentang penerapan SMK3 bagi perusahan pelaku usaha kontruksi. Selama ini acuan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah PerMenaker No. PER.05/MEN/1996 kemudian muncullah PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

Adapun hirarki peraturan perundangan terkait Sistem Manajemen K3, lanjutnya lagi,"
1)   UUD 45 Tahun 1945, pasal 27 ayat 2; "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
2)  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 86;
(1)   Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 a. keselamata dankesehatan kerja;
 b. moral dan kesusilaan; dan
 c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2)  Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal  diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 87;
(1)   Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2)  Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Demikian Edi Mujahidin SH menduga ada kerjasama yang terindikasi rugikan negara, sebab, mega proyek yang nilainya pulahan milyar lebih itu mustahil tanpa ada SMK3 nya, pungkas pengacara kondang tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Bambang dirut PT.  BCAM, dan pihak terkait lainnya.* tim*



Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.