17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Proyek Rusun SNVT Dirjen Perumahan ,Diduga Abaikan UU Tentang SMK3 dan Intruksi Menteri PUPR


Mitra Rakyat.com(Padang)

Pekerjaan lanjutan pembangunan rumah susun (Rusun) milik Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan, diduga abaikan keselamatan nyawa para pekerja nya. Pembangunan rusun tiga lantai itu, terlihat dilantai paling atas dengan ketinggian kurang lebih 20meter dari dasar. Para pekerja tidak memakai tali pengaman dalam melakukan pekerjaan.

Selain itu pekerjaan tulangan balok dan dinding beton pada pembangunan rusun disinyalir tidak sesuai aturan 4d. Tulangan menggunakan besi ulir karatan 16mm dengan jarak sengkang yang bervariasi. Pada jarak sambungan tulangan diduga tidak sesuai aturan, dan juga ada yang tidak diikat.

Menanggapi hal itu, seorang pemerhati pembangunan di Kota Padang, perjalanan pekerjaan tersebut ada unsur kesengajaan lemah terhadap pengawasan. Menurutnya, hal itu dilakukan diduga agar kedua belah pihak yakni kontraktor dan pihak dinas dapat memperoleh keuntungan lebih, kata Ir. Indrawan, Senin(1/3/2021) di rumahnya.

"Sementara pekerjaan pembesian memiliki peran penting dari aspek kualitas dan mutu. Kokohnya suatu bangunan tidak terlepas dari baiknya pekerjaan pembesian pada struktur bangunan itu sendiri", ujarnya.

Apalagi daerah  Sumatera Barat(Sumbar) bisa disebut daerah rawan gempa, jadi bangunan yang dibuat harus kokoh dan kuat agar penghuninya kelak tidak jadi korban akibat rutuhnya bangunan, kalau pekerjaannya dilakukan diluar spek, tuturnya.



Selain itu lemahnya pengawasan terhadap proyek dengan nomor kontrak HK.02.03./PPK-WI/SATKER-PP/1416/XI/2020, senilai Rp18.420.685.980.09, diduga pada penerapan SMK3. Sebab, pekerjaan yang dilaksanakan PT.Gariand Nagatama KSO PT. Nusantara Baja Prima dibawah pengawasan PT. Sarana Budi Prakasaripta, para pekerjanya tidak difasilitasi Alat Pelindung Diri(APD) saat bekerja.

"Oleh karena itu proyek yang berdekatan dengan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera lima(BWSS V) Kelurahan Parak Kopi terindikasi kangkangi Peraturan Presiden (PP) No 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 dan Instruksi Menteri PUPR nomor :02/IN/M/2020 tentang protokol pencegahan penyebaran Corona(covid19) dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi", tegasnya lagi.

Para pekerja tidak menggunakan masker, tali pengaman, sebagai alat pengaman diri saat berada diketinggian kurang lebih 20 meter dari permukaan tanah. Apakah itu tidak membahayakan jiwa pekerjaan mereka, ucapnya.

Dilanjutkan, sementara negara melalui PP no 50 tahun 2012 ,mewajibkan kepada pihak pengadaan jasa kontruksi untuk memberikan jaminan kesehatan, keselamatan saat bekerja bagi setiap karyawan melalui Sistem Manajemen K3 yang ada perusahaan tersebut.

Pada teknisnya perusahan diwajibkan untuk menempatkan tenaga ahli untuk SMK3 dilokasi proyek. Yang bertujuan untuk memberikan arahan atau mensosialisasikan pentingnya keamanan dan kenyamanan saat bekerja kepada para pekerja nya, tandas Indra.

"Apalagi saat ini masih masa pademi covid 19. Pemerintah dengan tegas menyatakan setiap warga wajib mengikuti aturan terkait penerapan protokol kesehatan dengan istilah 3M, wajib pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak", ujar Indrawan lagi.

Bahkan Mentri PUPR Basuki menegaskan melalui intruksinya, setiap kegiatan kontruksi harus menerapkan protokol kesehatan covid19 dilokasi pekerjaan. Seperti, harus ada westapel(tempat pencuci tangan) semua karyawan wajib memakai masker, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban PPK kegiatan Aliasmi dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.