#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dharmasraya Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Pada Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga PPK Lindungi Konsultan Pengawas dan Kontraktor Berbuat Curang


MR.com, Padang| Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus menjadi sorotan dan perbincangan hangat khalayak ramai.

Ada publik menduga pelaksanaan program yang dimotori Dinas Perkimtan Sumbar tersebut terindikasi KKN. Sebab, semua pihak yang terlibat pada proyek tersebut terkesan saling melindungi.

"Alih-alih bekerja demi kepentingan dan layani masyarakat. Namun faktanya, diduga oknum pada dinas terkait beserta rekanan secara bersama menguras uang negara melalui proyek pokir dewan provinsi itu,"ujar Mahdiyal Hasan, SH pada Jum'at (23/9/2022) di Padang.

CV.Topas Sempana Mengecor Disaat Hujan Lebat, Warga Menduga Ada "Kongkalingkong" di Dinas Perkimtan Sumbar

Sebagai Aktivis Anti Korupsi dan Penggiat hukum di Sumbar, Mahdiyal Hasan mengatakan, dugaan tersebut bukan tanpa alasan, ada alibi-alibi yang menyebutkan kalau pekerjaan itu sarat KKN.



Dijelaskan Mahdiyal, seperti halnya PPK Herry Suseno yang diwaktu sebelumnya sempat mengatakan kalau konsultan pengawas sudah bekerja maksimal.

Kata Mahdiyal, kalau memang sudah bekerja maksimal pasti pengecoran tidak akan dilakukan pada waktu hujan lebat.

Dan kemudian PPK juga mengatakan kalau pekerjaan diwaktu hujan itu tanpa sepengetahuan konsultan pengawas. 

"Artinya, kontraktor tidak menghargai fungsi konsultan pengawas pada proyek tersebut. Bahkan,ada indikasi PPTK dan PPK juga Aparat Penegak Hukum tidak dihormati ataupun ditakuti,"ujarnya.

Ada kesan PPK Harry Suseno melindungi Konsultan Pengawas. Disinyalir PPK sengaja menutup-nutupi informasi menyangkut nama perusahaan konsultan pengawas tersebut meski sudah dikonfirmasi media, nah..ini apa tujuannya," tutur pengacara itu. 

Bahkan dugaan kecurangan yang dilakukan oknum secara terang-terangan ini patut diacungi jempol. Seperti tidak ada rasa khawatir atau takut akan berhadapan dengan hukum kedepannya, ucap Alumnus Fakultas Hukum Unand itu.

Meskipun anggaran pada pekerjaan tersebut tergolong kecil, bila dibandingkan dengan proyek lainnya. Tapi bagaimanapun, tindakan yang ditunjukkan oleh oknum PPK dan kontraktor sudah menjelaskan kalau proyek tersebut sarat akan KKN, tegasnya.

"Ada dugaan kuat telah terjadi konspirasi atau persekutuan pada proyek Dinas Perkimtan Sumbar itu dalam mencari keuntungan untuk dibagi-bagi," pungkasnya.

Dilain pihak, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertanahan Sumbar (Perkimtan Sumbar) Rifda Suriani ST.Sp meski sudah dikonfirmasi via telepon 0852-6319-5xxx, pada Kamis(22/9/2022) disinyalir belum bisa berikan komentar atau penjelasannya terkait hal tersebut.

Media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.