-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Klarifikasi Proyek Rupbasan Sijunjung Rp13 Miliar, Kejati Sumbar dan Kejagung Saling Batas Kewenangan

Thursday, November 5, 2026 | Thursday, November 05, 2026 WIB Last Updated 2026-11-05T15:52:25Z


MR.com, PADANG | Polemik keterbukaan informasi pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, mulai mendapat penjelasan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Namun, klarifikasi yang disampaikan justru memperlihatkan adanya pembagian kewenangan antara institusi di daerah dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Sebelumnya, Kepala Kejati Sumbar, Didie Tri Hariyadi, mengaku tidak mengetahui secara terperinci pelaksanaan proyek tersebut. Ia kemudian mengarahkan wartawan untuk menghubungi Asisten Pemulihan Aset (Aspema).


Baca : Proyek Rupbasan Sijunjung Rp13 Miliar Disorot AJAK, Mukhsin: Jangan Sampai Penegak Hukum Justru Melanggar Hukum


Tak lama berselang, Didie kembali menelepon wartawan untuk memberikan penjelasan. Menurut dia, proyek pembangunan Rupbasan sepenuhnya berada di bawah kendali Kejagung.




"Itu pekerjaan dari Kejaksaan Agung. KPA-nya, PPK-nya semua dari sana, dari Biro Perencanaan. Posisinya memang di Sijunjung. Kalau mau tanya ke sana, jangan ke sini. Kami nggak tahu apa-apa," ujar Didie melalui sambungan telepon.


Ketika disampaikan bahwa pihak pelaksana di lapangan meminta wartawan mengantongi izin Kajati atau Kajari sebelum memperoleh informasi, Didie mengaku baru mengetahui persoalan tersebut.


"Ya kami juga baru tahu ini. Kalau mau ditanya ke sana (Biro Perencanaan/Kejagung), jangan ke sini," katanya.


Asisten Pemilihan Aset (Aspema), Basril, juga menegaskan bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak berada dalam kewenangan Kejati Sumbar.


"Untuk pelaksanaannya tidak ada keterkaitan Kejati Sumbar ataupun Aspema, sebab mulai dari proses pelelangan dan PPK-nya langsung dari Kejagung," terang Basril, Kamis (5/11/2026), di ruang kerja Asbin.


Mengenai arahan Kajati agar wartawan mengonfirmasi kepada Aspema, Basril menyebut kemungkinan pimpinan sedang tidak fokus sehingga mengarahkan wartawan kepadanya.


Namun, penjelasan soal kewenangan pusat belum serta-merta menjawab persoalan yang dipersoalkan jurnalis: mengapa akses informasi di lokasi proyek justru dipersulit?


Asisten Pembinaan (Aspina) Kejati Sumbar, M. Haris Hasbullah, turut menjelaskan dan dilanjutkan oleh bawahannya Kasubag Perencanaan bernama Catur. 


Dia(Catur.red) menjelaskan, bahwa pengelolaan Rupbasan mengalami pergeseran kewenangan berdasarkan regulasi nasional. Jika sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, kini pengelolaannya dialihkan ke Kejaksaan.


"Proyek pembangunan Rupbasan ini merupakan salah satu dari 11 pilot project nasional yang menjadi prioritas pimpinan di pusat. Karena menggunakan anggaran pusat dan berstatus prototype, seluruh kendali dan pengadaan dikelola langsung oleh Kejaksaan Agung," ujar Catur.


Piha Kejati Sumbar tersebut juga meluruskan kesalahpahaman yang sempat menyeret nama Aspema. Catur menyebut pengawasan teknis serta koordinasi langsung di lapangan dijalankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sijunjung bersama Project Manager (PM) dari pihak penyedia jasa.


Sementara itu, Kejati Sumbar mengaku hanya memantau perkembangan pekerjaan secara berkala melalui sistem pengawasan virtual dan laporan fisik.


Papan proyek dan akses informasi dipersoalkan


Persoalan tidak berhenti pada siapa yang memegang kewenangan anggaran dan pengadaan. Ketiadaan papan nama kontraktor pelaksana di lokasi serta kesulitan wartawan memperoleh informasi menjadi bagian dari kritik terhadap pelaksanaan proyek bernilai lebih dari Rp13 miliar tersebut.


Padahal, proyek yang menggunakan uang negara semestinya dapat diketahui identitas pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan.


Menanggapi kritik tersebut, pihak Kejati Sumbar menyatakan telah mengambil langkah korektif. Kajari Sijunjung dikabarkan memanggil pihak penyedia jasa, termasuk kontraktor pelaksana CV Mulia Abadi dan konsultan pengawas, untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap pemasangan atribut keterbukaan informasi publik, termasuk papan nama proyek.


"Ke depan, instruksi tegas telah diberikan agar pihak kejaksaan di daerah proaktif mengundang dan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi jurnalis yang melakukan peliputan, guna menghindari distorsi informasi di tengah publik," pungkas perwakilan Kejati Sumbar.


Klarifikasi tersebut menjadi catatan penting. Sebab, kendati kewenangan anggaran, pelelangan, dan PPK berada di tangan Kejagung, keberadaan proyek secara fisik berada di wilayah hukum Sijunjung.


Artinya, pembagian kewenangan tidak semestinya berubah menjadi pembatasan informasi. Publik tetap berhak mengetahui bagaimana proyek negara dilaksanakan, siapa kontraktornya, siapa pengawasnya, serta bagaimana kualitas pekerjaan dipastikan.


Pada akhirnya, persoalan Rupbasan Sijunjung bukan semata-mata soal siapa yang berwenang di pusat atau daerah. Yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa proyek yang dibiayai uang negara tidak berjalan di balik sekat birokrasi, sementara masyarakat dan pers justru harus berjuang untuk mendapatkan informasi dasar.


Hingga berita ini diterbitkan redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak kontraktor dan pihak-pihak terkait lainnya. Tim


Editor : Chairur Rahman 

×
Berita Terbaru Update