Latest Post

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 5 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 32 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 660 Padang 6 Padang Panjang 17 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 521 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 38 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 145 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah

Proyek APBD 2019 dijalan Sisingamangaraja, kuat dugaan ada kecurangan

Mitra Rakyat.com(Padang)
Pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi trotoar dan taman kota paket 3 yang dikerjakan CV.Belton Sejati kuat dugaan dikerjakan tanpa pengawasan. Sebab, mengacu pada tanggal dimulainya kegiatan, proyek sudah berjalan selama 6 minggu lebih, namun terindikasi tanpa pengawasan.

Proyek milik DPUPR Kota Padang itu menghabiskan uang negara sebesar Rp 4.155.307.877.16, disebut dikerjakan tanpa pengawasan karena tidak ada nama perusahan selaku konsultan pengawasan tertera di papan nama proyek.

Dengan begitu, pertanyaanpun mucul dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti yang dikatakan wilman, " sebagai seorang warga indonesia, wajarkan kita pertanyakan terkait teknis dan aturan pada kegiatan ini" kata Wilman seraya menunjuk kegiatan, pada Jumat(14/06) kemarin dilokasi pekerjaan jalan sisingamangaraja.

Wilman menuturkan, mengapa dipapan nama proyeknya tidak ada dituliskan siapa consultan pengawasnya, atau mungkin pekerjaan itu dilaksanakan tanpa pengawasan. Menurut hematnya, negara biasanya juga menganggarkan untuk jasa pengawasan, agar pekerjaan dapat terlaksana secara benar, ungkapnya lagi.

Pekerja saat bekerja tanpa menggunakan K3

Bahkan kontraktor kuat dugaan tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, terlihat para pekerja bekerja tidak memakai alat K3, tambahnya.

Sementara, penerapan SMK3 konstruksi salah satunya adalah PP No 50 tahun 2012. Peraturan tersebut berisi tentang peraturan SMK3 Sistem Manajemen K3 di perusahaan konstruksi, khususnya Kontraktor Jasa Konstruksi adalah masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum di Indonesia kontraktor masih sering mengabaikan, kata Wilman lagi.

Nah, kalau untuk pekerjaan ini terlihat aneh, tidak ada dituliskan, ada apa sebenarnya..?, lanjutnya lagi.

Pekerjaan yang menggunakan APBD kalau tanpa pengawasan dekat dengan kecurangan, sebab, rekanan bisa bekerja sesuka hati jadinya hasil pekerjaan untuk kualitas sangat disangsikan, tandas Wilman.

Terakhir Wilman mengatakan, sangat berharap kepada Dinas DPUR Kota Padang sebagai pengelola anggaran agar jeli dan tegas terhadap rekanan nakal yang hanya mementingkan keuntungan saja, tanpa pedulikan mutu bangunan, pungkas Wilman.


Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait lainnya.(Roel)



Papan nama proyek pekerjaan trotoar jalan Gajah Mada Kec. Gunung Pangilun,Kec.Padang Utara, Padang

Mitra Rakyar.com(Padang) Warga Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara menyayangkan lengahnya pemerintah terhadap pekerjaan jalan Gajah Mada. Masalahnya pada lokasi proyek itu terdapat papan nama proyek yang tidak memuat keterangan tentang konsultan pengawas, dan identitas pemilik pekerjaan.



Media Saat Wawancara bersama Sapar, Warga Gunung Pangilun

Menurut warga yang akrab disapa Sapar itu mengatakan, “lazimnya sebuah proyek pemerintah dilengkapi dengan papan nama proyek yang berada di sekitar lokasi pekerjaan. Dalam papan nama proyek itu sejatinya termuat informasi berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk memuat nama konsultan perencana,konsultan pengawas, dan paling atasnya nama pemilik proyek atau dinas terkait”, kata Sapar, pada Jumat(14/06) kemarin dilokasi pekerjaan.

“Kalau tidak ada konsultan perencana, saya khawatir dengan pelaksanaan teknis dari proyek ini. Siapa yang mestui bertanggungjawab secara teknis terhadap proyek ini jika ada konsultan pengawas,” tanya Sapar kepada awak media.

Secara khusus, pemasangan papan nama proyek diatur kembali oleh gubernur  dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Yang diatur antara lain  berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan.

Samapai berita ini diterbitkan, pihak media masih konfirmasi pihak terkait lainnya.(Roel)

Bangunan Asrama Haji Embarkasi Padang,Kec. Batang Anai, Kab.Padang Pariaman

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Menyoal sengkarut proyek lanjutan pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang yang sempat mangkrak 3 tahun, kemudian kembali dikerjakan oleh PT.Rimbo Paraduan (RP) dengan menelan uang negara sebesar Rp 43.523.094.000,-. Proyek milik Kemenag Sumbar itu beberapa waktu lalu disinyalir ada konspirasi yang mengakibatkan negara menanggung kerugian. Sebab,pekerjaan yang dinyatakan sudah di Provisional Hand Over(PHO) oleh dinas terkait ternyata masih ada kegiatan setara finishing oleh kontraktor. Dan menurut informasi yang media rangkum dilapangan, pekerjaan belum selesai dana sudah dicaikan 100%.

Berita Terkait :Diduga Kongkalingkong Kemenag Sumbar dan PT.RP Rugikan Negara

Sebelumya beberapa media online telusuri lokasi pekerjaan dan ditemukan para pekerja masih melakukan pekerjaan perbaikan pada Kamis (13-06-2019) kemarin. Seperti, pemasangan ubin-ubin dinding, dan lantai luar bangunan yang belum diplaster halus sudah retak dan sudah ditumbuhi rumput. Begitu juga keramik yang ada di dekat tangga terlihat renggang. Bahkan untuk fasilitas lift  pun belum bisa difungsikan, karena terlihat kosong, namun juga masuk masa pemaliharaan.

Dilain kesempatan, awak media mengkonfirmasikan kepada Hendri yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran ( PA) terkait hal tersebut. Hendri mengatakan, "Pekerjaan Lanjutan pembangunan Gedung Asrama Haji di Kab. Padang Pariaman telah serah terima dan sekarang dalam masa Pemiliharaan", kata Hendri, pada Jumat (14/06) tadi via selulernya 0813639467xx.

Terkait tentang Lift, lanjut Kakanwil Kemenag Sumbar itu, "sekarang lagi Off disebabkan karena ada servis berkala dari Hiyunday yang sudah jatuh tempo. Tentang adanya pekerjaan luar yang kurang baik akan diperbaiki oleh PT. Rimbo Peraduan", katanya. "Sebab pada waktu PHO memang ada catatan catatan kurang mutu yang harus dibaiki di masa pemiliharaan" tutur Hendri.

Hendri menyatakan kalau pekerjaan itu sudah sesuai dengan teknis dan spesifikasi yang semestinya, buktinya sudah diperiksa BPK Ri dan Irjen kemenag Ri lembaga auditor eksternal dan internal, pungkas Hendri. Namun saat ditanyakan terkait pembayaran 100% oleh owner kepada kontraktor, Hendri tidak menjawab.

Aneh, pekerjaan yang sudah dikerjakan katanya sesuai spesifikasi dan teknis yang benar, tapi bangunan belum digunakan sudah banyak rusak, bahkan untuk lift yang belum digunakan oleh calon jemaah haji juga sudah diperbaiki lolos dari audit BPK dan Inspektorat. Uniknya,diduga dinas berani bayar kontraktor 100% meski masih tahap PHO belum FHO.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih melanjutkan konfirmasi kepihak terkait lainnya.(*Roel*)

Bangunan Asrama Haji Embarkasi Padang di Batang Anai, Kab.Padang Pariaman

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Diduga, ada kongkalingkong diproyek lanjutan pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang milik Kemenag Sumbar. Disinyalir, yang terlibat pada proyek tersebut  sepakat jadikan alasan masa pemeliharaan untuk selesaikan pekerjaan yang rusak dan belum selesai pasca PHO selama 6 bulan kedepan.

Proyek yang  berlokasi di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman itu hingga saat ini masih saja dalam pengerjaan. Anehnya, menurut informasi, pembayaran dilakukan oleh pihak Kemenag Sumbar kepada kontrakror telah capai 100%, apakah sudah sesuai dengan aturan ada..?. Terpantau, waktu beberapa media online meninjau kelapangan, masih banyak kegiatan dilakukan para pekerja, pada Kamis (13/06) tadi.

Proyek yang bernilai Rp 43.523.094.000, dengan sumber dana Surat Berharga Syari'ah Negara(SBSN)  dan dikerjakan PT.Rimbo Paraduan(RP) itu kondisinya sekarang sangat memilukan dan terindikasi rugikan negara.

Banyak Ubin yang terkelupas, dan lantai retak ditumbuhi rumput

Diantaranya, banyak ubin dinding luar bangunan yang terkelupas, lantai luar yang retak hingga ditumbuhi rumput, pekerjaan plasteran terlihat kasar dan menggelembung saat dilakukan pengecatan, Cat bagian dinding sudah memudar. Keramik bagian bawah dinding tangga, masih terlihat merengkah dan belum menyatu dengan keramik tangga.

Pekerjaan kuat dugaan dilaksanakan asal jadi, terutama  pada pekerjaan aksesoris keramik dinding bangunan yang banyak pecah, namun tetap dilakukan PHO yang dijadikan alasan agar bisa memperbaiki  item yang rusak maupun belum selesai di masa pemeliharaan itu.

Saat dikonfrontir kepada Wira yang mengaku sebagai penanggung jawab lapangan dari Kemenag Sumbar itu mengatakan" proyek ini telah di Profesional Hand Over (PHO) pada bulan Januari dan masuk masa perbaikan pada Februari silam, dan sekarang ini masuk masa perawatan" kata Wira.

Wira sebagai penanggung jawab lapangan dari Kemenag Sumbar

Parahnya, Wira juga menuturkan untuk pekerjaan lift yang masih terlihat kosong dan belum ada tanda-tanda telah digunakan juga dimasukan masa perawatan selama enam bulan oleh kontraktor.

"Untuk pekerjaan lift yang belum terpasang, karena masuk masa perawatan. Setelah masa pemeliharaan selama enam bulan habis, lift ini akan dipasang," katanya.

Selanjutnya, Wira mengatakan, PHO dilakukan pada bulan Januari dan perbaikan yang rusak dalam masa pemeliharaan dilakukan pada Pebruari 2019.
Artinya, dalam rentang waktu sebulan, pekerjaan sudah banyak yang rusak.

Wira tergagap saat ditanyakan, beda finishing dan pemeliharaan. Soalnya, dilihat dari fisik pekerjaan, masih tahap finishing, bukan masa pemeliharaan. Terbukti, masih ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai, tapi dipaksakan PHO dan melanjutkan dengan alasan masa pemeliharaan.

"Proyek ini di PHO akhir bulan Januari 2019, sebab ada keterlambatan pekerjaan sebulan. Bulan Pebruari 2019 dilakukan perbaikan menggunakan masa pemeliharaan selama enam bulan," katanya seraya mengatakan, ini bukan finishing tapi masa pemeliharan, tegas Wira.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan kepada Ridwan yang disebut sebagai Humas dari PT.Rimbo Paraduan pada hari yang sama via WA 0822851469xx, perihal tersebut belum memberi jawaban.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih berupaya konfirmasi pihak- pihak terkait lainnya.*Roel*




Oleh : Novri Investigasi
Pemerhati Jasa Konstruksi

Mitra rakyat.com(Padang)
Dipenghujung bulan Juni 2019, pasca lebaran beberapa paket lelang belum juga ada kepastian di ULP Sumbar. Beberapa SKPD pusing tujuh keliling, disebabkan waktu sudah berjalan 6 bulan, pekerjaan fisik belum ada yang dikerjakan.

Parahnya lagi dengan waktu yang mepet, diperkirakan proses lelang selesai akhir bulan ini dan kontrak awal bulan Juli, pekerjaan tak selesai tepat waktu. Belum kendala cuaca, lahan dan sanggahan menyertai pekerjaan dan lelang.

Dinas PSDA, Dinas PUPR dan dinas lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan proyek, merasa gamang. Sebab, pasca lelang mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan fisik. Dengan sisa waktu yang ada ditambah kendala dilapangan diprediksi proyek APBD 2019 ini akan  bermasalah dikemudian hari.

Kegamangan semakin bertambah, saat proyek dikerjakan beberapa bulan, mereka disambut lagi dengan.proyek menggunakan anggaran perubahan yang dikenal dengan APBD P. Berpacu dengan waktu, menjaga mutu kualitas pekerjaan, berhadapan dengan kondisi lapangan, termasuk bencana alam menhadi momok yang menakutkan.

Kenapa ini terjadi? Proses lelang satu pintu perlu dipertanyakan. ULP dan panitia yang bertanggungjawab terhadap paket di SKPD merasa kewalahan. Tak seimbang panitia bersertifikat, SDM dan paket yang dilelangkan menjadi persoalan.

Wajar saja, berbagai kalangan menilai, proyek tahun 2019 ini akan menghadapi persoalan. Terutama, pekerjaan tak selesai tepat waktu, berujung denda permil dan paling parahnya putus kontrak, rekanan di blaclist. Minyak habis samba tak lamak. Pepatah ini menyertai fisik pekerjaan di Sumbar tahun 2019 ini.

Profesionalitas rekanan juga bakal menjadi persoalan. Diakui, rata rata rekanan di Sumbar hanya berharap dari uang muka. Dan, mengurus termin per termin akan jadi kendala. Apalagi, rekanan kehabisan dana dan terkendala mengejar target untuk kucuran termyn kedua.

Kedepan ini, perlu jadi perhatian Pemrov Sumbar untuk menjaga mutu dan kualitas pekerjaan. Lelang dipercepat, proses dipersingkat agar rekanan bisa bekerja dengan baik. Pihak SKPD juga bisa menjalankan tanggungjawabnya terhadap pekerjaan proyek yang menjadi tanggungjawabnya


Kita bergarap, diakhir pekerjaan jangan ada denda yang merugikan rekanan. Jangan ada putus kontrak dan blacklist yang menodai rekanan. Jangan sampai berpeluang ke proses hukum, akibat kelalaian. Semoga.



Mitra Rakyat (Pasaman)

PASAMAN -- Meski dalam suasana libur, Pemda Kabupaten Pasaman melaksanakan Peringati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman kantor Bupati Pasaman, Sabtu (01/06/2019).

Bertindak selaku Inspektur Upacara pada kegiatan tersebut Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis dan turut dihadiri Wakil Bupati Pasaman H. Atos Pratama, Sekretaris Daerah Mara Ondak, unsur Forkopinda, Kepala OPD dan Seluruh ASN.

Dalam sambutan Hari lahir Pancasila, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) yang di bacakan oleh Inspektur Upacara mengatakan Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga dapat melaksanakan upacara Bendera untuk memperingati hari kelahiran Pancasila.

Ia lanjut menyampaikan, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa merupakan suatau anugerah yang tiada tara.

Meski belum bisa merealisasikan secara maksimal nilai Pancasila, namun diakui eksistensi sebagai bangsa maupun negara, masih dapat bertahan hingga saat ini berkat Pancsila.

Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi pinta Yusuf Lubis, harus terus diperjuangkan.

Pada Upacara tersebut juga hadir salah seorang ASN Pegawai BMKG Stasiun Meteologi Aek Godang Kabupaten Padang Lawas Mimi Aprianda Pulungan, SP, meski tanggal 1 Juni 2019 jatuh pada hari Sabtu atau libur namun mengikuti upacara merupakan sebuah kewajiban bagi ASN.
(Mad)

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.