Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)

Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Aliansi Warga Anti Korupsi (AWAK), melaporkan dugaan tindak pidana korupsi  gratifikasi  yang dilakukan oleh, Kasat Pol PP Padang, Alfiadi ke Kejaksaan Negeri Padang  (Kejari) Padang.

Pelaporan tersebut, terkait  pembayaran sewa gedung posko pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi-Audy Joinaldy,  yang terletak di Jalan Ahmad Yani no. 01 B Kota Padang.

Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (AWAK), Defrianto Tanius mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi kepada alm. Muharamsyah, sesuai dengan prin out yang telah dilampirkan disana disebutkan, sesuai deskripsi yang menyatakan biaya sewa gedung operasional dan posko sementara yang dikuatkan oleh perjanjian sewa menyewa antara Alm, Muharamsyah  dan Alfiadi yang tertanggal 27 Mei 2020 lalu sebesar 150 juta rupiah yang diparaf dan ditandatangani bermaterai.

"Sebelumnya informasi data prin out pembayaran ke rekening Alm. Muharamsyah sebesar Rp150 juta, yang merupakan pemilik gedung. Kami dapatkan dari masyarakat melalui pesan whatsApp pribadi saya, atas nama Ds tiga hari lalu yang berisikan mohon ditindaklanjuti.Sebelumnya saya juga, tidak mengenal siapa yang mengirimkan informasi ini," katanya, Rabu (2/12) di Kantor Kejari Padang.

Defrianto Tanius  menambahkan, bahwa Alfiadi yang dimaksud adalah pejabat Kasat Pol PP Kota Padang ,sementara itu calon Gubernur Sumbar yang dimaksud adalah Mahyeldi Ansharullah, yang pada waktu itu ( 27 Mei 2020) tercatat masih Wali Kota Padang aktif saat terjadi sewa- menyewa.

" Atas dasar sejumlah fakta tersebutlah itu kami dari LSM AWAK menduga, telah terjadi penyalahgunaan wewenang (tindak pidana korupsi) oleh, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, dengan menerima dan menggunakan gedung yang telah disewa oleh Alfiadi selaku Kasat Pol PP Kota Padang sebagi posko pemenangan paslon Cagub dan Cawagub Sumbar Mahyeldi Ansharullah-Audi Joinaldy,” sebutnya.

Ditegaskannya, laporan ini sebagai semangat partisipasi LSM AWAK dalam pemberantasan korupsi di Kota Padang yang diamanatkan undang-undang.

"Kami berharap kepada,  Kejari Padang sebagai institusi resmi milik negara bisa menindaklanjuti laporan kami. Tadi kami diterima langsung oleh Kasi Intelijen Kejari Padang. Segala bukti telah kita serahkan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Ranu Subroto, melalui Kasi Intelijen Kejari Padang Yuni Hariaman membenarkan laporan tersebut.

"Ya terkait laporan tersebut sudah kami terima, dan selanjutkan kita pelajari dan kita telaah," ujarnya.

Dijelaskannya, pihak Kejari Padang membutuhkan waktu dalam mempelajari laporan ini.

"Kita butuh waktu, untuk melihat laporan ini, karena kita proses dulu,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Kasat Pol PP Padang, Alfiadi menyebutkan  belum mengetahui adanya laporan mengenai dirinya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Aliansi Warga Anti Korupsi ( AWAK) yang melaporkan dirinya ke Kejari Padang.

"Jika memang ada panggilan nanti, pihaknya akan menghadiri terkait dugaan gratifikasi itu dan itu tak betul dan mengenai pembayaran sewa gedung itu jelas SOP nya," katanya, saat dihubungi melalui pesan singkat. (*)

Manejer PT. Alco Sejahtera Abadi(ASA) bernama Salman diduga mengelak dari konfirmasi media terkait proyek yang sedang dikerjakan. Diketahui PT.ASA sebagai pelaksana proyek preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto dengan nilai Rp 4.508.770.000, Sumber APBN TA 2020.

Melalui aplikasi WA awak media mengkonfirmasi Salman pada Minggu(29/11/2020) menyangkut proyek yang dikerjakannya. Setelah dibaca, kemudian Salman memblokir nomor awak media tanpa alasan yang  jelas.

Berita terkait : Jalan Lintas Padang-Solok-Sawahlunto Dipenuhi Lobang Yang Diduga Bahayakan Nyawa Pengguna Jalan

Begitu juga Kepala BPJN Sumbar Bambang Pardede. Saat dikonfirmasi awak media menyangkut hal yang sama dengan Salman, Bambang Pardede diduga lebih memilih "bungkam".

Setali tiga uang dengan Salman,dan Bambang Pardede. Andi sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional II ( Kasatker PJN II) juga terkesan diam seribu bahasa saat dikonfirmasi.

Lain hal dengan Mardi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) 2.1 pada proyek preservasi itu. Nomor seluler yang biasa nya aktif tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian waktu media mendatangi kantornya, dijalan S.Parman, Mardi tidak pernah bisa ditemui, dengan alasan selalu keluar saat ditanya kepada salah satu penghuni kantor itu.

"Menyelam sambil minum air", pepatah itu pantas ditujukan kepada pihak yang berperan dalam proyek preservasi jalan Padang-Solok-Sawahlunto. Karena, miliar uang negara telah dikucurkan terhadap pelaksanaan proyek tersebut, namun diduga tidak seimbang dengan mutu dan kualitasnya yang diharapkan rakyat, kata Ari Syafrianto SH, menanggapi hal tersebut,Minggu(29/11/2020) di Padang.

Ari sebagai masyarakat Sumbar mengatakan, faktanya sudah hampir memasuki hari ke 260 masa pelaksanaan, kondisi fisik jalan sepanjang Padang, Solok dan Sawahlunto masih sangat memprihatinkan dan membahayakan nyawa pengguna jalan. Permukaan jalan tidak rata(bergelombang) ditambah banyak lobang-lobang menghiasi sepanjang jalan nasional itu yang diduga kuat berpotensi akan menelan korban, ujarnya.

"Sementara publik tahu kalau ada uang negara dikucurkan untuk proyek preservasi itu sebesar Rp 40,5 miliar. Diduga untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan , jembatan, saluran air (Drainase) yang berada disepanjang jalan Padang-Solok-Sawahlunto tersebut", ucap Ari.

Dengan tujuan agar jalan dimanfaatkan masyarakat tanpa ada resiko kecelakaan yang disebabkan kerusakan  dari fisik jalan, tandasnya.

"Namun berbanding terbalik dengan kondisi sebenarnya saat ini. Masyarakat sebagai pengguna jalur lintas itu banyak mengeluh dengan kondisinya yang memilukan itu. Bahkan  masyarakat menyebutkan sering terjadi kecelakaan tunggal akibat lobang yang digenangi air apabila hujan turun", ungkapnya.

Ditambah dengan diamnya pihak yang mestinya menjelaskan kepublik tentang  segala informasi terkait proyek preserervasi itu saat dikonfirmasi media. Hal itu menjelaskan kalau pelaksanaan proyek diduga cacat hukum, terang Ari.

Salah satunya menurut Ari pihak terkait terindikasi sengaja langgar amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya", ujarnya lagi.

Ada konspirasi tidak baik terhendus pada proyek ini. Menurut dugaan Ari, proyek preservasi hanya sebagai objek agar bisa meraut keuntungan yang tidak halal secara bersama-sama, tukasnya.

Apalagi tahun ini merupakan tahun yang membutuhkan dana banyak untuk terpilih menjadi seorang pemimpin. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Kepada pihak berwenang yang telah disumpah agar ikut secara aktif mengawal perjalan proyek tersebut. Supaya negara tidak kecolongan untuk kesekian kalinya, pungkas Ari.

Hingga berita diterbitkan belum ada tanggapan dari pihak yang berperan aktif pada proyek itu. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*

Mitra rakyat.com(Pessel)

Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 pada Pilkada Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni-Hamdanus mengaku, ditegur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, saat memberlakukan belajar tatap muka bagi anak didik SD dan SMP saat Pendemi Covid-19. 

"Saya pernah ditegur oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI soal memberlakukan belajar tatap muka bagi anak didik SD dan SMP, "akuinya saat debat kandidat dalam sesi tanyajawab tentang materi Pendidikan di Stadio Padang TV, Jumat (27/11) di Padang. 

Selanjutnya, Hendrajoni mengaku, saat Pendemi Covid-19 dunia pendidikan Pesisir Selatan memang terpuruk. 

Paslon Nomor urut 2 Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah menanggapi, Covid-19 memang berpengaruh pada pendidikan, setidaknya output. "Karena itu, kami nanti akan mendorong penguasaan materi dari tenaga pendidik."

Jadi, bukan soal kuantitas pertemuan. Yang paling penting adalah kualitas pertemuan. Kini Covid-19 hanya dikambing hitamkan anjloknya pendidikan. Guru perlu untuk mendalami materi. 

Harus ada evaluasi dari kepala dinas. Untuk saat ini, proses pendidikan harus tetap jalan. Akses internet sangat penting.

Paslon nomor urut 3 Dedi Rahmanto Putra-Afrianop Rajab juga menanggapi, keterbatasan tatap muka adalah soal aturan Covid-19. Karena itu, butuh terobosan. Butuh Kelompok-kelompok belajar untuk membantu seperti mahasiswa.

Diberikan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), membuka sekolah tatap muka, setelah sebelumnya sempat dilakukan daring karena alasan khawatir terhadap penyebaran Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel, Suhendri mengatakan, pemberlakuan sekolah tatap muka sudah kembali dilakukan sejak, Rabu 11 November 2020 lalu dengan sistem shif dan penerapan disiplin protokol kesehatan.

Sekolah tatap muka kembali diberlakukan dari tingkat SD, SMP dan setingkat SMA terkecuali PAUD dan TK.

"Sudah (dibuka kembali), berdasarkan rapat dengan gugus tugas dan pihak-pihak terkait termasuk IDI," ungkapnya pada wartawan, Sabtu (14/11). 

Ia menjelaskan, pembelajaran tatap muka, dilakukan karena ada berbagai pertimbangan dan alasan dari perkembangan kasus, hingga sasaran belajar daring yang masih jauh dari harapan.

Sebab, selama belajar daring dari rumah dilaksanakan, aktivitas peserta didik tampak tak terawasi. Bahkan, aktivitas masyarakat tetap seperti biasa, dan saat daring dilaksanakan banyak siswa yang keluyuran hingga kegiatan lainnya yang membuat daring tak efektif.

"Jadi (karena pertimbangan itu), kita buka sekolah dari hari Rabu kemarin. Tapi, tetap dengan sistem shif, disiplin dengan protokol Covid-19, kemudian ada izin dari surat orang tua," terangnya.

Ia berharap, dengan dilaksanakan sekolah tatap muka ini, para guru dan peserta didik bisa memaksimalkan sisa waktu belajar yang ada. Sebab, pada 11 Desember 2020, ujian semester sudah dilaksanakan.

"Jadi kita harapkan para peserta didik dan tenaga pendidik, memaksimalkan 4 atau 5 minggu yang tersisa untuk persiapan ujian semester," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, sekolah tatap muka di Pessel sudah kembali dibuka pada 13 Juli 2020 lalu setelah kebijakan daring sebelumnya.

Namun, seiring waktu pada 31 Juli 2020 kebijakan tersebut kembali berubah. Kebijakan berubah, karena adanya peningkatan kasus dan keputusan zona kuning dari Provinsi,(Tim)

Mitra rakyat(Pessel)

Debat putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat berlangsung panas, Jumat 27 November 2020. Digelar di salah satu studio televisi di Kota Padang, ketiga Paslon saling sentil dan beradu gagasan tentang program dalam memimpin Pessel.

Dari ketiga Paslon. Paslon nomor urut 02, Rusma Yul Anwar- Rudi Hariansyah mengungkapkan, inti dari pembangunan adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, SDM adalah dasar dari pembangunan. 

"Dan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berkorelasi dengan gedung dinas pendidikan," ungkapnya dalam sesi debat saat menanggapi jawaban Paslon 01 atas pertanyaan moderator soal upaya peningkatan IPM. Karena berdasarkan catatan BPS, IPM Pessel atau yang dijuluki daerah sejuta pesona kekinian berada di 12 terendah dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.

Rusma Yul Anwar menegaskan, saat ini masih banyak harus dibenahi dalam membangun Pessel. Karena memang, pembangunan tidak bisa dilihat secara fisik semata, namun harus diimbangi pembangunan SDM. 

"IPM Pessel nomor 12 terendah dari 19 kabupaten/kota di sumbar. Demikian juga dengan ekonomi yang anjlok. Karena itu, untuk fisik kita fokus pada infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di daerah sentra produksi," tegasnya dalam menjelaskan soal pembangunan.

Selain soal SDM dalam prospek pembangunan, Paslon Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah menyinggung soal COVID dalam implementasi pendidikan hari ini, diantaranya soal mutu dan aturan dalam memperhatikan proses pendidikan.

"Jadi, bukan soal kuantitas pertemuan. Yang paling penting adalah kualitas pertemuan. Kini COVID hanya dikambing hitamkan dalam anjloknya pendidikan. Guru perlu untuk mendalami materi. Harus ada evaluasi dari kepala dinas. Untuk saat ini, proses pendidikan harus tetap jalan. Akses internet sangat penting," jelasnya. Paslon nomor 02 berencana membenahi E-governance, termasuk soal keuangan.

"E-governance terkait dengan transparansi, makanya perlu peningkatan akses internet. Pertemuan antar manusia harus kita kurangi.

Ke depan kita akan perhitungkan pertemuan. Kita akan fokus pada e-money secara perlahan. Kita akan lakukan pendidikan anti korupsi di segala lini," tegasnya.

Sementara Paslon 03, Dedi Rahmanto Putra- Afrianof Rajab mengemukakan, keterbatasan tatap muka adalah soal aturan COVID-19.

Selain itu, soal akuntabilitas itu hanya bagian dari E-governance. "Jadi, pemerintahan yang E-governance. Pessel telah terapkan E-governance," jelasnya.

Sedangkan, Paslon 01, Hendrajoni-Hamdanus mengaku, juga fokus pada sektor pendidikan. Setidaknya, kata mereka dengan adanya bukti pembangunan kantor dinas pendidikan yang megah.

"Hendrajoni juga sudah membuat kebijakan spektakuler seperti kenaikan honor guru PAUD dan mengangkat guru kontrak," ujar wakil Hendrajoni, Hamdanus.

Lanjutnya, Pemkab harus memberi kesempatan yang sama bagi seluruh guru untuk jadi kepala sekolah. Itu upaya untuk meningkatkan pendidikan.

Diketahui, debat putaran kedua ini diselenggarakan di Studio PadangTv. Dimulai pukul 15. 00 WIB, hingga pukul 18.00 WIB. Selama 3 jam berlangsung, siaran debat selain disaksikan di Studio, debat juga bisa disaksikan dan dengar melalui live streaming: www.padangtv.id, youtube" PadangTV, facebook: padangtvofficial, facebook: Kpu Kab Pesisir Selatan, siaran Painan Radio, Radio Garis Pantai dan Lppl Langkisaufm.

Diduga jadi kado terburuk di Hari Bhakti PU ke 75 Tahun 2020 ini. Pengguna jalan mesti waspada saat melintasi jalan nasional Padang-Solok-Sawahlunto. Pasalnya puluhan lobang menghiasi jalan tersebut siap menjadi jebakan yang membahayakan nyawa bagi pemakai jalan.

Sementara diketahui kegiatan Preservasi Jalan untuk jalan itu  telah dianggarkan negara sebesar Rp 40.508.770.000 Sumber APBN. Proyek dikerjakan PT.Alco Sejahtera Abadi(ASA) dibawah pengawasan PT. Ciriatama Nusawidya Consult selaku konsultan supervisi,dengan nomor kontrak KU.08.08/KTR.01.PPK-2.1-PJN.II/IV/2020.

Proyek tersebut digawangi Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN Sumbar) Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional II(Satker PJN II).

Mengacu pada waktu pelaksanaan, kegiatan tersebut hanya tinggal sebulan lagi, namun entah mengapa.., sejak awal kegiatan hingga kini lobang-lobang besar yang mengacam pengguna jalan masih banyak yang belum ditambal, kata Kamal salah satu pengguna jalan setiap harinya, Kamis(26/11/2020) di jalan lintas tersebut.

"Ruas jalan Padang-Solok-Sawahlunto kondisinya saat ini sungguh sangat memprihatinkan, karena banyak lobang-lobang ditemui sepanjang jalan ini" kata Kamal.

Kalau untuk jembatan hanya bagus pada sayapnya saja karena diberi warna (cat). Sementara kondisi jalan pada bentangan jembatan tersebut sangatlah buruk " terangnya.

Besi-besi bentangan jembatan muncul ke permukaan dikarenakam agregat telah terkelupas, tandas Kamal.

"Lobang tidak saja ada pada bagian bentangan jembatan, namun juga pada bagian badan jalan lainnya, dan ini sangat menggangu kami, selain memicu terjadinya kecelakaan, lobang-lobang tersebut juga berpotensi besar merusak kendaraan-kendaraan kami yang bermuatan berat" tutup Kamal yang didampingi temannya.

Sebagaimana diketahui, pada paket pekerjaan preservasi Padang-Solok-Sawahlunto yang dilaksanakan oleh PT.Alco Sejahtera Abadi ada 4 uraian pekerjaan, yakni preservasi rekonstruksi atau rehabilitasi jalan, preservasi pemeliharaan rutin jalan, preservasi jembatan serta preservasi rutin jembatan.

Sementara tata laksana dan sistim pelaksanaan telah diatur dan ditetapkan oleh Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga, yang mana kegiatan yang termasuk dalam long segment, merupakan penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam, yaitu jalan mantap dan seragam sepanjang segmen. (SE Dirjen Bina Marga No 09/SE/Db/2015).

Apa itu jalan mantap?

Jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana dan standar yang ada. Lalu, bagaimana cara mengukur bahwa kondisinya baik atau sedang atau rusak? Bisa lihat di Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M2011. 

Ada tiga indikator yang dibuat dalam 

Masing-masing komponen memiliki indikator kinerja, contohnya

1. Perkerasan

Tidak boleh ada lubang dengan diameter >10 cm dan kedalaman > 4 cm. Waktu tanggap 7 hari. Tidak boleh ada retakan lebar > 3 mm atau luas > 5 % setiap 100 m. Waktu tanggap 14 hari.

Tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 3 cm dengan luasan > 5% setiap 100 m. Waktu tanggap 7 hari. Tidak boleh ada patahan/faulting (untuk jalan rigid). waktu tanggap 14 hari. Joint sealant tidak boleh rusak atau hilang di semua slab joint (untuk jalan rigid). Waktu tanggap 14 hari.Nilai IRI maksimum 4 mm/m. Waktu tanggap 90 hari.

2. Bahu

Tidak boleh ada lubang dengan diameter >20 cm dan kedalaman > 10 cm. Waktu tanggap 7 hari. Tidak boleh ada beda tinggi degan perkerasan > 5 cm. Waktu tanggap 14 hari. Tidak boleh ada bagian yang amblas > 10 cm dengan luasan > 3 % setiap 100 m. Waktu tanggap 7 hari.

3. Drainase

Saluran harus bersih dan tidak mengalami kerusakan struktur. Tidak boleh ada penyumbatan > 10 %. Waktu tanggap kerusakan struktur 21 hari, waktu tanggap penyumbatan 7 hari.

Lereng timbunan tidak ada deformasi dan erosi, serta dapat berfungsi dengan baik. Pada lereng galian harus stabil, kuat untuk menahan erosi dan berfungsi dengan baik. Waktu tanggap 14 hari.

4. Perlengkapan Jalan

Rambu peringatan dan rambu petunjuk terpasang dengan benar. Pemasangan rambu sementara untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan yang belum dapat diperbaiki. Waktu tanggap kerusakan 21 hari, waktu tanggap pemasangan rambu 24 jam

Pemisah horizontal pada median atau trotoar harus kokoh dan berfungsi dengan baik, permukaannya dapat dilihat pada malam hari. Waktu tanggap 21 hari.

Guardrail secara struktur kokoh, terpasang dengan benar dan tidak terjadi kerusakan. Waktu tanggap 21 hari. Bangunan Pelengkap (jika ada dalam kontrak). Jalan pendekat (oprit) tidak terjadi penurunan > 5 cm. Waktu tanggap 14 hari. Dinding Penahan Tanah tidak ada kerusakan, keretakan, patahan. Waktu tanggap 28 hari.

Expansion Joint. tidak ada kerusakan signifikan, tidak karatan, lebar gap sesuai ketentuan. Waktu tanggap 28 hari. Pagar Jembatan (span > 6 m) tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi dengan baik. Dapat dilihat dengan jelas pada malam hari. Waktu tanggap 28 hari.

Dan pengendalian tanaman. Bebas dari tumbuh2an di sekitar ujung gorong2, saluran, kerb, sekitar rambu, guardrail, tiang lampu, bahu jalan, pulau lalu lintas, Waktu tanggap 7 hari.

Tinggi tumbuh-tumbuhanan minimal 2,5 cm, maksimal 10 cm pada lokasi median jalan yang direndahkan, tebing tepi jalan, dst. Waktu tanggap 7 hari.

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*

Acara Pelantikan dan Deklarasi DPD Serikat Pekerja Transpor Nasional Indonesia(SPTNI) dibuka langsung Ketua Umum SPTNI di Sekretariat jalan Pemuda nomor 45 Kota Padang. Acara simbolis penyerah Bendera Petaka SPTNI  berjalan lancar dan tetap mentaati aturan pemerintah terkait protokol covid 19, pada Sabtu(21/11/2020).

Jejeran karangan bunga yang terpampang dipinggir jalan menadakan dukungan dari bebagai pihak terhadap acara deklarasi tersebut. Ucapan selamat terus mengalir dari berbagai pihak. 

Wakil Ketua Umum DPP SPTNI sekaligus Kordinator Wilayah Sumbar  Andian Lois atau lebih akrab disapa Jonkey pada kesempatan itu menghimbau kepada kaum pekerja agar selalu bergandeng tangan dan bersatu dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

" Kita sebagai pekerja untuk selalu senantiasa bergadengan tangan untuk bersatu menyampaikan aspirasi", kata Jonkey.

Pelantikan dan deklarasi turut dihadiri Ketua Umum DPP SPTNI Hermanto, dan pengurus dari DPD, hingga DPC.

Inilah deretan nama-nama yang dilantik : Ketua DPD SPTNI Sumbar dijabat oleh Alwis,SH, Wakil Ketua I Romi Yufendra,Wakil Ketua II Efi Juflan, Wakil Ketua III Budi Rahmat K, Wakil Ketua IV Rudi Hartono,Wakil Ketua V Imam Shodiki,Wakil Ketua VI Fahrul Widarno,Wakil Ketua VII Gusnaidi,Wakil Ketua IX Asdil Oneri,Sekretaris Viki Septianov, Bendahara Syaiful dan Wakil Bendahara Lisa Febriani.

Ketua umum SP-TNI(SERIKAT PEKERJA TRANSPORT NASIONAL INDONESIA) HERMANTO, menyerahkan SK & BENDERA PETAKA SP-TNI kepada Alwis,SH, Sebagai Ketua DPD SP-TNI SUMBAR periode 2020-2025, didampingi pengurus terpilih.