17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Program Kampung Tangguh : Dimana Peran Negara?

Opini
Oleh : Nuni Toid
Ibu Rumah Tangga dan Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
Mendung berawan masih membayangi wajah bumi Pertiwi. Dikarenakan pandemi Covid-19 belumlah berakhir. Berbagai kebijakan telah dicoba untuk menghalau virus ini. Sampai akhirnya masyarakat terpaksa harus beradaptasi dengan kebiasaan baru (AKB) di era New Normal ini. Namun itu pun belum mampu menyelesaikan wabah. Justru  Wabah semakin meluas hingga pemerintah membuat program baru dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Program tersebut adalah program Kampung Tangguh yang saat ini telah  terbentuk di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi dan Desa Giri Mekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan nama Kampung Tangguh Sabilulungan Mantap. Menurut Kompol Sururi program tersebut dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 juga untuk meningkatkan sinergitas TNi-Polri sebagai penggerak dan pembantu ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19. (Buser bhayangkara.com, 13/7/2020)

Program Kampung Tangguh sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan saat menghadapi pandemi Covid-19 patut diapresiasi meski berhasil tidaknya perlu dukungan berbagai aspek. Di dalam programnya, Kampung Tangguh harus memiliki fasilitas yang sudah memenuhi persyaratan standar. Seperti menerapkan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak sekian meter, tidak boleh berkerumun, rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker, hand sanitizer. Begitupun Kampung Tangguh harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu dengan membuat  pos-pos kesehatan, rumah karantina lengkap dengan segala perlengkapan bagi warga yang terkena virus yang memerlukan  penanganan dengan cepat dan tepat.

Masyarakat pun diharapkan kuat, sehat dan semangat dalam memutuskan mata rantai Covid-19 dan tetap bisa hidup berdampingan dengan virus yang mematikan itu. Masyarakat pun saat ini  dituntut harus mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi baru dalam menangani keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini.

Dalam hal penanganan keterpurukan ekonomi di masa pandemi, Kampung Tangguh membuat program bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian dengan penanaman bahan pangan yang cepat panen yang dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di sekitarnya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai juga bisa berproduktif dengan cara membudidayakan hasil panen laut secara gotong royong. Dengan cara itu akan menambah penghasilan bagi para pelayan dan masyarakat setempat. Begitupun dalam mengkonsumsi ikan laut itu sangat dianjurkan. Karena kandungan protein  dalam  ikan  sangat bagus untuk kesehatan. Yaitu  untuk ketahanan dan kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi wabah virus. Serta tidak kalah pentingnya mengkonsumsi ikan bagi anak-anak agar tumbuh dengan sehat dan kuat sebagai aset generasi bangsa yang tangguh dan sehat.

Harapan pemerintah dengan digalakkannya program Kampung Tangguh akankah mampu  meringankan beban yang dialami masyarakat yang terpapar virus  Covid-19 dan dapat membantu program pemulihan secara nasional ?

Faktanya, jauh panggang dari api. Solusi yang diberikan pemerintah saat ini tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena penyebaran wabah sudah tidak bisa dibendung lagi. Sebagai bukti belum lama ini menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto mengatakan bahwa yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 di tanah air telah terjadi kelonjakan sebanyak 2,657 orang dalam waktu yang singkat, (Sindonew.com, 10/7/2020). 

Ditambah dengan fenomena ditemukannya banyak kasus yang terinfeksi virus ini justru dari orang yang tanpa gejala (OTG) dan mulai menyerang pula kepada orang-orang milenial yaitu yang berusia 50 tahun ke bawah. Seperti kasus yang belum lama ini terjadi bahwa ada 1,262 orang dari Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Jawa Barat  yang positif virus Covid-19 dengan tanpa gejala, (IDNtimes,10/7/2020)

Maka program Kampung Tangguh yang dibuat pemerintah tidak akan memberikan solusi yang tuntas dalam menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19. Program ini hanyalah sebatas jargon saja agar pemerintah terlihat turun tangan dalam menghadapi pandemi. Masyarakat pun dibuat terkesan, terkesima dan merasa bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan, mengurusi semua kebutuhan pokok rakyatnya dan sigap dengan memberikan pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat.

Rakyat dibuat terbuai, disibukkan dengan kegiatan program Kampung Tangguh demi memuluskan program yang lain. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya pemerintah  saat ini di tengah pandemi sedang menggodok, menyusun suatu rencana akbar. Yaitu akan menggelar pesta politik serentak 2020 dengan menelan biaya yang sangat besar. Seperti saat ini anggaran pemilihan Pilkada Kabupaten Bandung yang disediakan dengan jumlah total Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar kurang lebih Rp 139,93 miliar. Pilkada serentak itu akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember mendatang secara serentak di seluruh Indonesia. Jelas sudah, dibalik program Kampung Tangguh yang telah digadang-gadang pemerintah ini sarat politis dan  karena ada kepentingan tertentu.

Miris bukan? Seharusnya pemerintah berkewajiban penuh untuk  mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyatnya. Termasuk persoalan  pandemi yang masih mencengkeram negeri Ini. Sebaliknya  pemerintah terkesan hanya memberikan umpan saja, masyarakat dibiarkan menyelesaikan persoalan sendiri. Pelan-pelan tapi pasti pemerintah berlepas diri dari pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin. Semua itu terjadi akibat dari sistem yang diadopsi negeri ini sarat dengan arahan kapitalis tapi menjauhkan syariat dari kehidupan. Maka sistem ini  telah gagal dalam menyelesaikan persoalan pandemi. Yang ada hanyalah solusi tambal sulam, tambal sana tambal sini tidak utuh dan tidak mengakar sampai ke benar-benar pada  pangkal persoalannya. 

Itulah sistem kapitalisme-sekuler. Dimana semua kebijakan yang diambil, dibuat hanya  berdasarkan aturan manusia belaka. Tidak tulus dalam memberikan pelayanan apalagi untuk kemaslahatan masyarakatnya. Kebijakan yang dibuat hanya untuk menyenangkan dan menguntungkan sepihak saja.  Aturan undang-undang pun dipesan sesuai dengan keinginan para pemilik modal dan orang-orang yang berpengaruh di belakangnya. 

Begitupun dengan sistem sekuler yang masih menjerat negeri ini. Dimana aturan agama dijauhkan dari kehidupan. Agama hanya dijadikan ibadah ritual saja. Itupun hanya berlaku pada kehidupan individu saja. Sedangkan dalam kehidupan umum tidak mau terikat dengan aturan agama. Begitupun dalam mengambil kebijakan pemerintah mencampakkan aturan dari  Allah Swt. Pemerintah berlaku zalim penuh kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Mereka melupakan bahwa kelak setiap perlakuan, dan perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya selama memimpin atas rakyatnya. 

Allah Swt berfirman.:
"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih," (TQS : Asy-syura :42).

Berbeda dengan Islam. Islam bukan hanya sekedar agama tapi Islam adalah sebuah aturan, sebuah sistem yang sempurna, yang berasal dari Allah Swt. Negara Islam dengan sistem pemerintahannya khilafah islamiyah di bawah kepemimpinan  seorang khalifah akan melayani umat dengan  aturan yang diberlakukan demi tuntutan syara dan berimbas pada kemaslahatan publik.

Seorang pemimpin dalam Islam dinilai sebagai pemegang amanah yang berat, yang berkonsekuensi pada surga dan neraka. Pemimpin wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Sebab seorang Khalifah itu dipandang sebagai penggembala, maka layaknya gembala, pemimpin akan mengurus, memelihara, dan melindungi seluruh rakyatnya yang menjadi gembalanya.

Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Ahmad, Rasulullah saw bersabda.:
"Imam adalah laksana penggembala, dia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya yang digembalakannya."

Maka sudah saatnya kembali kepada Islam, dengan menerapkan syariat-Nya. Yang akan mampu mengatasi masalah kehidupan terutama dalam masalah menangani wabah yang menimpa rakyatnya. Pemimpin akan mampu mengatasi dengan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Lockdown akan mudah dilakukan dan diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat. 

Rakyatnya pun akan taat karena paham kepentingan dan merasa tentram karena semua kebutuhan ada dalam jaminan negara. Begitupun dengan tenaga medis akan bekerja dengan tenang karena didukung segala fasilitas yang dibutuhkan dan insentif yang sepadan bagi pengorbanan yang diberikan. 

Inilah yang pernah terjadi di masa sistem khilafah ditegakkan. Beberapa wabah yang terjadi mampu diatasi karena ada peran aktif dan serius dari negara sekaligus didukung oleh rakyat yang mentaati semua arahan dan kebijakannya.

Alangkah indahnya bila negara menerapkan sistem Islam di segala aspek kehidupan. Maka tentu rakyat akan merasakan kesejahteraan, kedamaian dalam kehidupannya.

Wallahu a'lam bish shawab.

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.