Latest Post

#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dharmasraya Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Pada Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

MR.com, Kab.Agam| Menuai sorotan tajam publik. Pekerjaan rekonstruksi bendungan D.I Bawan Kecamatan IV Nagari(D.I Pasar Bawan) di Kabupaten Agam milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Agam kuat dugaan dikerjakan perusahaan "sewaan".

Baru-baru ini diketahui, ternyata perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut disinyalir merupakan perusahaan sewaan. Hal ini diakui sendiri oleh oknum yang diduga sebagai penyewa bernama Awaluddin Rao, kata Defrianto Tanius pada Sabtu (24/9/2022) di Padang.

Pengakuannya tersebut semakin mengkhawatirkan masyarakat. Karena, Awaluddin Rao yang diketahui pemilik perusahaan penyedia jasa konstruksi bernama CV. Serasi Bersama, diduga perusahaannya tersebut telah diblacklist saat kegiatan pekerjaannya di Kota Bukittinggi.


"Dengan membawa nama perusahan sendiri saja, disinyalir Rao bekerja tidak maksimal. Buktinya, perusahaannya CV. Serasi Bersama diblacklist,"ungkap Defrianto.

Apalagi dengan membawa nama perusahaan orang lain. Secara peluang, Rao bisa lepas dari segala jeratan tanggung jawab. Apabila kelak terjadi persoalan hukum atas nama perusahaan yang disewanya itu, imbuhnya.

Katanya lagi, dengan rekam jejak yang demikian wajar masyarakat merasa khawatir terhadap mutu dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya sekarang.

"Saat ini proyek yang dikerjakan CV. Karya Tiga Pratama diduga labrak UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Sebab, kuat dugaan kontraktor manfaatkan material Pasir dan Batu(sirtu) yang ada dilokasi pekerjaan,"tutur Defrianto.

Defrianto Tanius menyebutkan, beberapa waktu lalu ada merekam dan mendokumentasikan alat berat jenis excavator yang sedang melakukan galian sirtu dilokasi, kemudian galian sirtu dimasukkan kedalam mobil mixer.

"Kuat dugaan sirtu tersebut dijadikan sebagai bahan campuran untuk membuat beton siklop bendungan, dan bangunan yang menggunakan beton lainnya,"ungkap Ketua LSM Awak itu.

Defrianto meneruskan, meskipun menurut pengakuan Rao material sirtu itu didatangkannya dari luar. Supaya mempertegas hal tersebut, Rao memperlihatkan legalitas perusahaan berikut surat izin quarrynya.

Tapi menurut Defrianto godaan material yang ada dilokasi disinyalir sangat menggiurkan bagi kontraktor untuk bisa memperoleh keuntungan lebih, tandasnya.

"Dengan surat izin tersebut, kontraktor diduga bisa mengelabui publik, bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) sekalipun, dengan dalih kalau material yang mereka gunakan sepenuhnya didatangkan dari quarry tersebut," tandasnya.

Pada pasal 161, UU No 4 Tahun 2009 disebutkan, bahwa yang di pidana adalah setiap orang yang menampung atau pembeli, pengangkutan, pengolahan. Dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun dan didenda sebesar 10 miliar rupiah, pungkasnya.

Sementara, Sekda Kabupaten Agam Drs.Edi Busti M.si mengatakan Bupati sudah instruksikan kepada PPK dan konsultan pengawasnya agar mengawasi kegiatan proyek bendungan batang bawan secara ketat. 

"Karena bupati tidak ingin proyek tersebut selesai asal jadi, karena rekontruksi bendungan batang Bawan tersebut sudah lama di tunggu masyarakat untuk aliran air pertanian mereka," katanya pada hari yang sama via telepon 0852-6377-1xxx.

Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran seluruh masyarakat yang telah ikut mengawasi proyek tersebut. "Dan saya sekda sudah pernah kelapangan monitoring pengawasan," terang Edi Busti.

Dan saat itu saya sudah ingatkan pelaksana di lapangan agar jangan pernah pekerjaaan tidak sesuai dengan perencanaannya, tutup Sekda tersebut.

Dilain pihak, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Bambang Warsito disinyalir belum bisa berikan penjelasannya setelah dilakukan konfirmasi via telepon 0812-6743-7xxx, juga dihari yang sama.

Bagaimana dengan speks teknis pekerjaan dan penerapan K3 atau SMK3  pada proyek tersebut?.

Menurut dokumen kontrak, proyek rekonstruksi D.I Bawan Kab.Agam dikerjakan CV.Karya Tiga Pratama dengan Konsultan Pengawas CV.Duta Graha Interplan.

Proyek dengan nilai Rp7.636.514.400,00- ada beberapa item pekerjaan yang harus dilaksanakan. Pekerjaan kontruksi bendungan, pekerjaan Jembatan, Pekerjaan Saluran dan Jalan Inspeksi.

Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan informasi. Dan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)
 


MR.com,Kab.Agam| Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi Sumatera Barat (LSM Awak Sumbar) Defrianto Tanius menyoroti salah satu kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Agam.

Menurut Defrianto, ada beberapa temuan yang diduga sangat berpotensi rugikan keuangan negara yang terjadi pada kegiatan BPBD Kabupaten Agam itu.

Yaitu pada pekerjaan rekonstruksi bendungan DI Bawan, Kecamatan IV Nagari(DI Pasar Bawan), di Kabupaten Agam, demikian Defrianto menjelaskan pada Jum'at (23/9/2022) di Padang.

"Terkait hal itu, kita dari LSM AWAK telah menyampaikan sejumlah dokumentasi kegiatan kepada Bupati Agam," ujarnya.

Selanjutnya, sambung Defrianto, kita sudah bertanya kepada Bupati Agam, apakah ada kemungkinan Bupati meninjau langsung kegiatan tersebut.

"Artinya kita dari LSM AWAK Sumbar sudah menyampaikan harapannya warga kepada Bupati Agam untuk meninjau kegiatan tersebut," tegas Ketua LSM Awak itu.

Intinya, jika memang terjadi pelanggaran dan atau penyelewengan pada kegiatan tersebut di kemudian hari, hal itu sudah menjadi tanggung jawab Bupati Agam, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih mengumpulkan data-data dan informasi. Dan upaya konfirmasi Kalaksa BPBD dan Bupati Agam serta pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Kegiatan pembangunan jalan beton di Komplek Kharisma Permai 3, RT01/01 Jihad VI Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur

MR.com, Padang| Menanggapi pemberitaan miring terhadap pekerjaannya. Putri yang mengaku sebagai pelaksana lapangan dari CV.Topas Sempana membantah telah melakukan pengecoran disaat hujan lebat. 

Putri menyangkal berita yang tayang di media ini pada Kamis(22/9/2022) itu."Ini kami sampaikan sehubungan dengan pemberitaan terkait dugaan kami (CV.Tapos Sempana) telah melakukan pengecoran beton jalan lingkung pada saat hujan lebat, kami tegaskan berita itu tidak benar," kata Putri pada Jum'at (23/9/2022) di Padang.

CV.Topas Sempana Mengecor Disaat Hujan Lebat, Warga Menduga Ada "Kongkalingkong" di Dinas Perkimtan Sumbar

Diduga PPK  Lindungi Konsultan Pengawas dan Kontraktor Berbuat Curang

Kemudian dia menjelaskan, mobil yang membawa beton pertama datang pukul 11.00 wib dan itu pengecoran pertama kami. Selanjutnya mobil kedua datang pukul 12.00 wib.

"Berikutnya mobil pembawa reademix (beton) yang ketiga datang pukul 02.00 wib,dan itu mobil terakhir. Dan yang terakhir itu kami menunggu hujan reda sebelum melakukan pengecoran," terangnya.

Saat pengecoran terakhir kami melakukannya saat hujan rintik-rintik (gerimis). Dan reademix atau cairan beton kami lindungi menggunakan plastik, ungkapnya.

Putri mengakui ada beberapa permukaan jalan beton yang rusak karena hujan. Dan itu akan kami ganti dan perbaiki, tandasnya.

Semula rencananya sore tidak akan melakukan pengecoran lagi, tapi ternyata beton sudah terlanjut loading, pungkasnya.

Pernyataan yang disampaikan Putri perwakilan dari CV. Tapos Sempana sangat bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan salah satu warga Komplek Kharisma Permai 3, RT01/01 Jihad VI Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur.

Sebelumnya, warga yang juga salah satu tokoh masyarakat setempat dengan tegas mengatakan kalau pekerjaan pengecoran itu dilakukan kontraktor disaat hujan yang sangat lebat.

Dan itu dipertegas warga tersebut dengan mengirimkan foto-foto dan video rekaman dari selulernya ke redaksi media www.mitrarakyat.com.

Sementara, Harry Suseno selaku PPK mengatakan akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggar yang diduga dilakukan kontraktor tersebut.

"Terhadap pekerjaan yang diduga dilakukan kontraktor saat hujan lebat itu merupakan kelalaian mereka. Dan atas kelalaiannya itu tentu ada konsekuensinya," ujar Herry Suseno di hari yang sama.

Katanya, atas kelalaian itu agar rekanan secar sportif melaksanakan penggantian beton dengan jumlah volume yang telah ditetapkan.

"Adapun kesalahan rekanan, karena kelalaian dalam manjemen kedatangan  jadwal beton,"  tegasnya.

Dan kita akan mengintruksikan kepada rekanan untuk menambah volume pekerjaan dengan tujuan mengganti pekerjaan yang diduga tidak sesuai itu, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)


MR.com, Padang| Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus menjadi sorotan dan perbincangan hangat khalayak ramai.

Ada publik menduga pelaksanaan program yang dimotori Dinas Perkimtan Sumbar tersebut terindikasi KKN. Sebab, semua pihak yang terlibat pada proyek tersebut terkesan saling melindungi.

"Alih-alih bekerja demi kepentingan dan layani masyarakat. Namun faktanya, diduga oknum pada dinas terkait beserta rekanan secara bersama menguras uang negara melalui proyek pokir dewan provinsi itu,"ujar Mahdiyal Hasan, SH pada Jum'at (23/9/2022) di Padang.

CV.Topas Sempana Mengecor Disaat Hujan Lebat, Warga Menduga Ada "Kongkalingkong" di Dinas Perkimtan Sumbar

Sebagai Aktivis Anti Korupsi dan Penggiat hukum di Sumbar, Mahdiyal Hasan mengatakan, dugaan tersebut bukan tanpa alasan, ada alibi-alibi yang menyebutkan kalau pekerjaan itu sarat KKN.



Dijelaskan Mahdiyal, seperti halnya PPK Herry Suseno yang diwaktu sebelumnya sempat mengatakan kalau konsultan pengawas sudah bekerja maksimal.

Kata Mahdiyal, kalau memang sudah bekerja maksimal pasti pengecoran tidak akan dilakukan pada waktu hujan lebat.

Dan kemudian PPK juga mengatakan kalau pekerjaan diwaktu hujan itu tanpa sepengetahuan konsultan pengawas. 

"Artinya, kontraktor tidak menghargai fungsi konsultan pengawas pada proyek tersebut. Bahkan,ada indikasi PPTK dan PPK juga Aparat Penegak Hukum tidak dihormati ataupun ditakuti,"ujarnya.

Ada kesan PPK Harry Suseno melindungi Konsultan Pengawas. Disinyalir PPK sengaja menutup-nutupi informasi menyangkut nama perusahaan konsultan pengawas tersebut meski sudah dikonfirmasi media, nah..ini apa tujuannya," tutur pengacara itu. 

Bahkan dugaan kecurangan yang dilakukan oknum secara terang-terangan ini patut diacungi jempol. Seperti tidak ada rasa khawatir atau takut akan berhadapan dengan hukum kedepannya, ucap Alumnus Fakultas Hukum Unand itu.

Meskipun anggaran pada pekerjaan tersebut tergolong kecil, bila dibandingkan dengan proyek lainnya. Tapi bagaimanapun, tindakan yang ditunjukkan oleh oknum PPK dan kontraktor sudah menjelaskan kalau proyek tersebut sarat akan KKN, tegasnya.

"Ada dugaan kuat telah terjadi konspirasi atau persekutuan pada proyek Dinas Perkimtan Sumbar itu dalam mencari keuntungan untuk dibagi-bagi," pungkasnya.

Dilain pihak, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertanahan Sumbar (Perkimtan Sumbar) Rifda Suriani ST.Sp meski sudah dikonfirmasi via telepon 0852-6319-5xxx, pada Kamis(22/9/2022) disinyalir belum bisa berikan komentar atau penjelasannya terkait hal tersebut.

Media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)


 MR.COM, PASBAR - Anggota Komisi II DPRD Sumbar dari Fraksi PDI-P Syamsul Bahri buktikan pengabdiannya terhadap masyarakat Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar).


Dimana Syamsul Bahri menggelar kegiatan pelatihan pengembangan usaha Aren dan Alpukat kepada kelompok perhutanan sosial Wilayah Kelola KPHL Pasaman Raya di Jorong Rimbo Janduang, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasbar Kamis (22/09).


Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Sumbar dapil Pasaman dan Pasbar tersebut selain memberikan pelatihan juga memberikan bantuan bibit Aren, Alpukat, Pinang batara.


Dalam kesempatan tersebut Syamsul Bahri juga memotivasi masyarakat untuk bisa menjadikan hutan sebagai sumber perekonomian masyarakat.


"Mari kita tetap semangat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, khususnya untuk meningkatkan perekonomian, demi masa depan anak-cucu kita, karena saat ini banyak potensi yang bisa kelola, khususnya pada bidang perhutanan, dengan melakukan budidaya aren,” ujar Syamsul Bahri memberi motivasi.


Syamsul Bahri juga menjelaskan bahwa Aren merupakan salah satu tanaman potensial, karena perbandingannya ekonominya 10 batang aren sama dengan 2 Ha Sawit, karena itu semua pihak harus mendukung, baik bibit, pengolahan dan pemasarannya.


“Kita melihat potensi amat besar untuk budidaya Aren ini, jadi harus kita dorong dan kita dukung pengembangannya, demi peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk juga bagaimana Bank Nagari milik Daerah bisa mengucurkan pinjaman pada petani perhutanan sosial tersebut dengan program SIMAMAK nya,” jelas Syamsul Bahri.


Ia juga memberikan beberapa tips atau cara pada petani, sehingga bisa mendapatkan pinjaman program SIMAMAK tersebut.


Sekaitan dengan motivasi dan bantuan bibit, kepala KPHL Pasaman Raya Tera mengatakan, sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Syamsul Bahri, karena sangat dibutuhkan masyarakat.


“Apa yang dilakukan pak Syamsul Bahri ini amat bermanfaat bagi masyarakat, karena motivasi serta tehnik dan bantuan bibit merupakan hal yang ditunggu masyarakat,” terang Tera.


Pernyataan tersebut juga ditambahkan salah seorang petani Perhutanan Sosial Alimin, dimana ia menilai Syamsul Bahri sosok yang harus dipertahankan sebagai wakil mereka di DPRD Sumbar, karena tanpa pernah terhenti melakukan pengabdian pada masyarakat daerah pemilihannya.


Setahu saya, belum 1 bulan pak Syamsul Bahri bertemu dan memberikan bantuan pada kelompok nelayan dan petani, sekarang bertemu dan memberi bantuan pada kami, ini merupakan sebuah pengabdian luar biasa, wakil rakyat seperti beliau harus tetap ada di DPRD Sumbar atau DPR-RI, sehingga masyarakat terbantu dan termotivasi,” tutup Alimin dengan semangat. (DDR)


Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU). Pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi) yang difasilitasi melalui Pokir anggota dewan Sumbar dilaksanakan dibawah guyuran hujan lebat di Komplek Kharisma Permai 3, RT01/01 Jihad VI Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.


MR.com,Padang| Hujan lebat dengan suhu yang cukup dingin dimalam hari tidak menyurutkan semangat para pekerja untuk melakukan pengecoran jalan beton.

Diduga pekerjaan jalan lingkung Pokok pikir (Pokir) salah seorang legislator Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dikerjakan CV. Topaz Sempana "asal jadi". 

Dibawah pengelolaan Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertanahan(Perkimtan) Sumbar, dengan PPK Harry Suseno. Pelaksanaan pekerjaan betonisasi terindikasi tidak diawasi. Akhirnya kontraktor bekerja sesuka hati, tanpa peduli mutu beton. 

Warga Komplek Kharisma Permai 3, RT01/01 Jihad VI Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, yang akan menggunakan jalan tersebut merasa khawatir.

"Kita khawatir akan mutu dan kualitas jalan yang dikerjakan itu. Sebab, pengecoran mereka lakukan ditengah derasnya guyuran hujan dan tingginya genangan air," demikian salah satu warga yang tinggal di kompleks tersebut mengatakan pada Kamis (22/9/2022) di Padang.

Mewakili masyarakat yang tinggal di kompleks, warga dimaksud yang tidak ingin namanya disebutkan itu menilai pekerjaan terkesan "kejar tayang", tanpa pedulikan mutu. 

"Faktanya, sudah jelas-jelas hujan deras dari sore hingga malam, tetapi rekanan masih nekat melakukan pengecoran," tegas warga itu.

Mirisnya, pelaksanaan pekerjaan diduga kuat tidak diawasi konsultas pengawasan dan pihak dinas. Merunut pada papan informasi (plang proyek) rekanan tidak mencantumkan nama perusahaan konsultan pengawas.

Menurut dugaannya, ada "kongkalingkong" terjadi pada pelaksanaan jalan beton Pokir dewan ini."Meskipun nilainya terbilang kecil dibanding dengan proyek negara lainnya yaitu Rp 146.772.000,- (sumber APBD TA 2022).

Namun, dengan pekerjaan yang seperti ini. Pekerjaan disinyalir sarat KKN dan sangat berpotensi untuk rugikan keuangan negara, pungkasnya.

Bila air mengalir di atas adukan beton segar. Kita akan melihat semen mengalir terbawa arus air hujan, kata Ir.Indrawan sebagai pengamat pembangunan di Sumbar menanggapi hal tersebut, pada hari yang sama.

Diteruskan Indrawan, sementara semen sendiri berguna sebagai pengikat pada komponen beton. Didalamnya berupa agregat, pasir dan kerikil (split), sehingga menjadi satu kesatuan.

"Bila semen berkurang, maka peranan semen sebagai pengikat agregat pada produk beton pun menurun. Tentunya akan mengurangi kualitas dan kekuatan beton yang  sudah dirancang,"jelasnya.

Kata Indrawan, ketika kita melakukan pengecoran saat hujan, apalagi ketika hujan lebat, sangat diyakini kualitas dan mutu beton akan terpengaruh.

"Pengerjaan pengecoran  beton pada jalan di saat hujan lebat bisa berpengaruh kepada campuran bahan baku produksi beton. Karena agregat split, pasir dan bahan semen sangat besar resikonya tidak bisa menyatu. Saat beton mengeras kualitasnya akan tidak bagus," beber Indrawan.

Diyakininya, hasil pekerjaan tidak akan optimal. Apabila hujan turun sepanjang hari dan pengecoran jalan tetap dilakukan. Ditambah lagi, tidak menggunakan alat yang memadai seperti misalnya pemadat beton, imbuh Indrawan.

Secara teori, sambung Indrawan, pengecoran di saat hujan turun sebenarnya masih boleh, jika hujan tidak terlalu deras. "Sebab, jikalau hujan tidak terlalu deras, maka tidak akan membuat campuran menjadi amat sangat encer". 

Namun, apabila hal yang tidak bisa dihindari datang. Misalnya, waktu pengerjaan proyek bangunan atau jalan sangat mepet. Maka pengecoran harus di lakukan di bawah pelindung hujan sampai beton sudah ter-set dengan maksimal, tutup Ir.Indrawan.

Sementara, Harry Suseno sebagai PPK mengatakan kalau konsultan pengawas sudah bekerja sudah maksimal.

"Konsultan pengawas sudah bekerja maksimal. Pengecoran malam dan saat hujan tanpa sepengetahuan dan seizin pengawas," kata Harry Suseno singkat via telepon 0813-7412-6xxx di hari yang sama.

Akan tetapi Harry Suseno tidak bisa menjelaskan siapa nama dan apa perusahaan konsultan pengawasnya. Karena pada plang proyek tidak ada dicantumkan nama perusahaan konsultan pengawas tersebut.

Luar biasa, PPK tidak menjelaskan nama konsultan pengawas. Tapi sebut konsultas pengawasan sudah bekerja maksimal.

Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.