#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dharmasraya Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kabupaten Pasaman Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI KONI PASBAR Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting LKAAM Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli MTQ Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Pada Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Samarinda Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga, CV. Tunas Inti Jaya Pelaksanaan Proyek "Siluman" Dinas PUPR Kota Padang Sarat KKN

Pelaksana proyek pengaspalan jalan Raya Kurao Pagang diduga tidak transparan 


MR.com, Padang|Pelaksanaan proyek pengaspalan jalan Raya Kurao Pagang menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, proyek yang dikerjakan dengan menggunakan uang negara tersebut disinyalir sarat KKN.

Proyek dengan menggunakan APBD TA 2022 Kota Padang itu berjalan tidak transparan terhadap seluruh informasinya. Bahkan ada indikasi kesengajaan kontraktor pelaksana untuk menghilangkan informasi terhadap kegiatan tersebut.

Karena, saat dikonfirmasi kepada Muhammad Iman yang awalnya mengaku sebagai pelaksana lapangan. Waktu media menanyakan berapa nilai proyek jalan tersebut, dia sendiri mengaku tidak mengetahuinya.

Diduga pelaksanaan proyek pengaspalan tidak sesuai spesifikasi 

Muhammad Iman hanya mengatakan kalau proyek pengaspalan jalan itu dikerjakan oleh CV.Tunas Inti Jaya, pada Senin(17/1/2023) kemarin. Namun, saat ditanya berapa nilai, waktu pelaksanaan dan siapa konsultan pengawasnya. Seketika itu juga Iman berdalih kalau dia hanya sebagai pembantu pelaksana lapangan saja,katanya dan langsung memutuskan percakapan dengan media.

Mirisnya saat media ini mencoba menghubungi Harismen sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang via telepon. Harismen sepertinya"enggan" untuk menanggapi konfirmasi media ini, konfirmasi sekaitan pelaksanaan proyek yang ada dibawah pengelolaan Dinas PUPR Padang, Bidang Bina Marga.

Selanjutnya media harus menggali informasi melalui lpse.padang.go.id. Diketahui proyek dikerjakan CV.Tunas Inti Jaya, yang beralamat di jalan Ampang Karang Ganting No.6, RT02/RW05, Kel. Ampang, Kecamatan Kuranji,Padang.

Kemudian penandatanganan kontrak dilakukan pada bulan September tahun lalu. Dengan HPS 5. 114.406.000.00, yang akhirnya disepakati proyek tersebut dikerjakan sebesar Rp4.398.797.514,31 dari APBD TA 2022.

Terkait hal tersebut seorang Aktivis Anti Korupsi Mahdiyal Hasan,SH  menilai kalau proyek yang dikerjakan pada akhir tahun 2022 ini diduga hanya untuk mengeruk uang rakyat saja(APBD), pada Selasa (17/1/2023) di Padang.

Katanya, terlepas dari speks dan teknis pekerjaan. Secara aturan kontraktor pelaksana berikut oknum yang terlibat pada proyek tersebut terindikasi sengaja kangkangi undang-undang dan aturan lainnya yang menyangkut transparansi pelaksanaan dalam mengelola uang negara,ujar Mahdiyal.

"Peraturan dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah," ungkap pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) itu.

Proyek tanpa papan nama(plang proyek) berbaur "siluman" tak bertuan, diduga kuat ada indikasi korupsinya. Menurut pandangannya, proyek dikerjakan tanpa menggunakan papan nama merupakan indikasi sebagai trik untuk membohongi masyarakat.

"Dengan tujuan agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggarannya," ujar pengacara muda itu.

Semestinya pihak Dinas PUPR Kota Padang sebagai pelaksana program Walikota menegur kontraktor nakal seperti itu. Sebab, apabila dibiarkan tentu hal ini akan bisa menimbulkan asumsi negatif terhadap kinerja Hendri Septa sebagai Walikota Padang saat ini, tuturnya.

Akan tetapi tidak demikian adanya, menurutnya lagi, malah ada indikasi pembiaran oleh pihak Dinas PUPR Padang terhadap kecurangan yang dilakukan CV.Tunas Inti Jaya. Faktanya, Harimen sendiri disinyalir tidak mau menanggapi konfirmasi media saat dihubungi.

"Tindakan Muhamad Iman dengan Harimen seakan seirama. Sama-sama ingin menyembunyikan informasi yang menyangkut pelaksanaan proyek negara kepada publik," ketus Mahdiyal.

Hal ini yang kerap menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap kinerja Pemko Padang. Bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Walikota Padang kedepannya nanti, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.