MR.COM. PASBAR - Dinas Kesehatan dan Bappelitbangda Pasaman Barat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Bulan Pemantapan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Februari 2024.
Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring dengan menghadirkan bidan koordinator, tenaga pengelola gizi dan tenaga promkes puskesmas serta peserta daring dari camat, kepala puskesmas, wali nagari, ketua bamus, kepala jorong dan bidan desa, pada Selasa (23/01) di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat.
Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kehadiran sasaran di Posyandu terutama bulan Februari 2024. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, Dewi Indriani Djuasair berdasarkan publikasi data stunting yang bersumber dari e-PPGBM Agustus 2023, angka prevalensi Pasaman Barat berada pada angka 14,3%. Jumlah anak stunting sebanyak 4.764 balita dari 33.261 balita yang ada.
“Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan kecamatan dengan angka prevalensi tertinggi sebesar 26,5% dan yang terendah adalah kecamatan Kinali sebesar 10,1%. Tentunya, angka ini perlu untuk terus diturunkan sampai titik terendah, maksimal sesuai target RPJMD pada angka 14,0% tahun 2024 ini,” ucapnya.
Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappelitbangda, Astra yang menyampaikan bahwa sebanyak 4.181 balita entrian e-PPGBM masih dengan NIK yang tidak valid akibat adanya NIK dummy, digit yang tidak sampai 16 angka, dan adanya duplikasi sehingga jumlah anak stunting yang NIK tidak valid sebanyak 560 balita (13,39%).
“Bappelitbangda telah menyandingkan data anak stunting dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2022. ditemukan sebesar 18,70% (1.006 / 5.397 balita). Artinya, tidak semua anak stunting berasal dari keluarga miskin, namun semakin rendah status sosial masyarakat semakin besar resiko melahirkan anak stunting, yang berada di desil 1 sebanyak 192 balita.
Dari jumlah tersebut, terdapat 38 balita stunting yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, 133 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 115 anak tidak memiliki akses air minum layak, 61 balita tinggal di rumah yang tidak memiliki penerangan PLN, dan 79 balita tinggal bersama orang tua yang masih memasak menggunakan arang atau kayu atau minyak tanah,” jelasnya.
Sebelumnya diketahui bahwa Pemerintah daerah telah mengadvokasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ke perusahaan dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp 101.308.000 untuk empat penerima manfaat. Masing-masing dengan nominal Rp 25.327.000. Bantuan tersebut diberikan oleh PT AMP Plantation, PT PMJ, PT PHP, dan PT GMP yang tergabung dalam Wilmar Group.
Ia juga menegaskan kualitas data sangat penting untuk dilakukan agar akurasi data mencerminkan apa yang terjadi di fasilitas, data harus dikumpulkan sesuai protokol dan prosedur standar, semua fasilitas melapor dan setiap elemen dilaporkan, pelaporan sesuai waktu, data dilaporkan secara presisi, dan semua data dan pengelola data memiliki integritas.
“Untuk meningkatkan kualitas data, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan clearing dan cleaning data, melakukan sharing akun untuk mengejar penginputan, melakukan validitas data, melakukan monitoring terpadu di setiap posyandu yang ada, dan pemegang wilayah kecamatan, wali nagari dan kepala jorong memastikan sasaran datang ke Posyandu,” katanya.
Sementara itu, untuk bulan penimbangan Februari 2024 ia menjelaskan bahwa akan dilakukan monitoring terpadu pada Posyandu terpilih dengan kriteria jumlah sasaran banyak, jumlah balita stunting tinggi, prevalensi stunting tinggi, jumlah miskin banyak, dan persentese miskin yang tinggi.
“Tim akan dibagi enam, dengan masing-masing ketua tim, Bupati Pasaman Barat, Wakil Bupati Pasaman Barat, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Sekretaris Daerah, dan Ketua DWP Pasaman Barat,” ucapnya.(DDR)
