MR.com,Sumbar| Kedatangan BPK RI ke Sumatera Barat untuk melakukan audit terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang bukan sekadar rutinitas pengawasan keuangan negara.
Lebih dari itu, langkah ini menjadi simbol penting dalam upaya menegakkan integritas dan transparansi di tengah isu yang menyelimuti institusi tersebut dengan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi perhatian publik.
Sejarah panjang pengawasan terhadap BWSS V Padang menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah hal yang baru. Pada 2016, BPK RI pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi ini.
Namun, seolah-olah tabir gelap tetap menyelimuti pengelolaan keuangan dan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat. Ketika kasus dugaan korupsi di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah mencuat, publik semakin menaruh perhatian terhadap ketidakpastian dan ketidaktransparanan pengelolaan dana negara.
Baca : BPK RI Kembali Lakukan Audit di BWSS V Padang, Isu KKN Mencuat dan Menjadi Perhatian Publik
Langkah audit ulang oleh BPK RI ini harus dipandang sebagai upaya serius menuntaskan teka-teki tersebut. Transparansi bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Masyarakat Sumbar tentu berharap, audit ini mampu menguak praktik-praktik yang selama ini tersembunyi dan mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Namun, tantangan tidaklah kecil. Praktik nepotisme dan kolusi yang diduga merajalela di lingkungan BWSS V harus diungkap secara tuntas. Jika terbukti bersalah, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar tidak menjadi contoh buruk yang menular di institusi lain.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sangat bergantung pada keberanian dan integritas aparat penegak hukum serta pengawas keuangan dalam menindak praktik-praktik koruptif.
Kebijakan nasional, seperti program "Asta Cita" dari Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus didukung oleh seluruh lini pemerintahan. Rakyat menanti perubahan nyata, bukan sekadar janji manis.
Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik dalam memperkuat sistem pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bersih dan berkeadilan.
Akhir kata, masyarakat di Sumatera Barat dan seluruh bangsa berharap, hasil audit BPK RI nanti tidak hanya menjadi catatan, tetapi menjadi awal dari reformasi besar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN.
Karena, keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional bergantung pada keberanian dan komitmen bersama untuk menegakkan kebenaran.
Penulis: Chairur Rahman(wartawan muda)
