Mitra Rakyat

Sebelumnya perihal tersebut sudah dikonfirmasi kepada PPK yang bernama Riky Hidayat via telepon 0812-1413-2xxx. Tetapi hingga hari ini belum ada penjelasan dan tanggapan yang dia sampaikan selaku PPK kegiatan.

Demikian juga Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar yang lama, Syamsul Bahri. Sampai sekarang belum ada tanggapan dan penjelasan yang disampaikan mantan Kasatker tersebut pasca konfirmasi media via telepon  0811-7845-xxx.

Selanjutnya, media juga mengkonfirmasikan kepada Tonny Hermanto sebagai Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar yang baru via telepon 0822-7470-6xxx pada Rabu(16/5/2024). Namun hal serupa juga dialami media, sampai berita lanjutan ini ditayangkan, Tonny Hermanto juga belum memberikan tanggapannya.

Berita terkait: Aroma Busuk Pembangunan Rusun Kejati Sumbar, Diduga Ada Persekongkolan Jahat dan Korupsi

Terkait penggunaan material Semen Impor ini yang terjadi di proyek rusun. Hal tersebut disinyalir pihak terkait telah kangkangi Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Inpres tersebut dengan tujuan mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Produk Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kemudian, untuk mendukung Instruksi Presiden RI tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah nyinyir pada banyak kesempatan untuk selalu menggunakan Produk Dalam Negeri pada setiap pelaksanaan kegiatan proyek - proyek pembangunan.

Mantan Pekerja Bongkar Kecurangan dalam Pelaksanaan Proyek Rusun Kejati Sumbar 

Kepada beberapa awak media pada Selasa (14/05/2024) di salah satu cafe kawasan GOR Haji Agus Salim Padang, seorang pria yang mengaku pernah ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan rusun Kejati Sumbar itu membeberkan dugaan kecurangan yang telah terjadi pada pembangunan rusun ASN Kejati Sumbar tersebut 

Mulai dari proses pematangan lahan, pondasi, pembesian, struktur beton hingga menyangkut keberadaan personil dalam struktur organisasi proyek yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada dilapangan, serta ketidak sesuaian antara kualitas beton yang ada/terpasang dengan sampel yang dibawa ke uji labor.

Sembari memperlihatkan beberapa bukti dokumentasi dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan, mantan pekerja ini menjelaskan "saya melakukan ini atas nama kemanusiaan" ucapnya.

Mantan pekerja yang tidak ingin namanya disebutkan itu mengatakan, kecurangan diduga terjadi pada pekerjaan pondasi bordpile, pengadaan material besi yang tidak sesuai spesifikasi pada RAB.

"Kedalaman untuk pondasi bordpile diduga tidak sesuai dengan gambar RAB. Di RAB seharusnya digali sedalam 10-12 meter. Sementara yang dilakukan oleh rekanan hanya 3-4 meter saja di seluruh galian bordpile," terangnya.

Selanjutnya, material besi yang dipakai pada pembangunan itu tidak sesuai RAB, karena di RAB besi yang dipakai harus KS. Sementara dilapangan yang digunakan bukan KS tapi merk lain yang diduga berukuran banci(tidak SNI).

"Infrastruktur tersebut adalah tempat hunian, dengan kondisi Kota Padang yang rawan gempa, saya tidak ingin gedung tersebut membawa petaka bagi penghuninya kelak," pungkasnya.

Rumitnya pelayanan publik di Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar

Rumitnya pelayanan publik yang ada di Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar turut dirasakan tim media. Pasalnya, saat tim media mendatangi kantor Satker Pelaksana Penyedia Perumahan Provinsi Sumbar yang beralamat di Ulak Karang, Kota Padang pada Rabu,15 Mei 2024, bentuk upaya konfirmasi media kepada Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar tersebut.

Namun, Satker Tonny Hermanto tidak dibisa ditemui, dan tim media pun hanya bisa menitipkan surat resmi konfirmasi kepada staf kantor. Tim media tidak dapat mengisi buku tamu sebagai bukti kunjungan, karena tidak ada buku tamu. "Buku tamu tidak ada pak," ucap staf kantor yang ditemui.

Bagaimanakah laporan Kendali Mutu pada Proyek Rusun tersebut..?.Dapatkah dipertanggung jawabkan secara hukum oleh pihak Sakter, PPK, dan Konsultan Supervisi, jika suatu saat terjadi musibah dikarenakan kelemahan struktur bangunan karena tidak sesuai Spek dan RAB..?, dan bagaimanakah hasil audit dari pihak auditor (BPK)..?, tunggu informasi selanjutnya.

Sampai berita ini ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr/dn)

MR.com, Padang| Masih menjadi misteri apa penyebab terhentinya pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Teknik Industri dan Teknik Lingkungan Universitas Andalas beberapa waktu lalu.

Namun yang pasti, dengan terhentinya pekerjaan pembangunan multiyear itu, harapan mahasiswa Unand khususnya Fakultas Teknik Industri dan Teknik Lingkungan untuk bisa mendapatkan fasilitas dalam menunjang proses belajar mengajar mereka menjadi sirna ditahun ini.

Pekerjaan pembangunan gedung yang dimotori Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) itu diduga telah terjadi pemutusan kontrak kerjasama sepihak dengan PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA sebagai rekanan.

Pembangunan gedung tersebut mulai dikerjakan pada masa Kusworo Darpito masih menjabat Kepala Balai PPW Sumbar, menggunakan APBN TA 2023 senilai Rp28.804.032.000,- dengan masa pelaksanaan selama 300 hari kalender dimulai 2 Agustus 2023.

Kemudian, terjadi pemutusan kontrak kerjasama yang disinyalir sepihak pada bulan Maret 2024 oleh BPPW Sumbar kembali , tetapi dimasa Maria Doeni Isa menjabat sebagai Kepala BPPW Sumbar yang baru menggantikan Kusworo Darpito.

Penyebab terjadinya pemutusan kontrak kerjasama saat itu masih menjadi kontroversi. Saat media mengkonfirmasikan kepada DO yang mengaku hanya sebagai teman dari pihak dari rekanan(PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA) via telepon 0812-6846-0xxx pada Rabu(15/5/2024).

Diproyek gedung itu, DO mengaku hanya sebagai pekerja yang menyediakan unit mobil, tetapi dia tahu segala permasalahan yang terjadi pada pembangunan gedung tersebut.

"Dengan segala kewenangan yang digenggamnya, Maria Doeni Isa sebagai pimpinan tertinggi di BPPW Sumbar secara tidak langsung melalui PPK nya telah memutuskan kontrak kerjasama yang terkesan sepihak saja ,"terang DO.

DO mengatakan, pemutusan kontrak kerjasama yang terkesan sepihak dilakukan BPPW Sumbar itu, merupakan bentuk sikap kesewenang-wenangan seorang Kepala BPPW Sumbar kepada rekanan.

Dengan tanpa alasan yang jelas, BPPW Sumbar telah memutuskan kontrak kerjasama sepihak dengan masa pengerjaan masih tersisa 150 hari lagi, sehingga rekanan pun mengalami kerugian yang cukup besar, imbuh DO.

Diakui DO, kalau pekerjaan memang mengalami keterlambatan dan tidak mencapai bobot sesuai yang direncanakan. Namun, waktu itu masih ada kelonggaran diberikan oleh Kusworo Darpito untuk menyelesaikannya.

Karena bobot tidak tercapai, jadi kontraktor mendapat dispensasi bobot dari Kabalai Kusworo Darpito sebesar Tiga Belas Persen (13 %), sebut DO.

"Kalian tetap bisa kerja, tapi lakukan invoice dan material on side, kata Kusworo saat itu. Dengan begitu, temannya itu pun mulai menyiapkan material tersebut sebanyak-banyaknya,"terang DO.

Tetapi, setelah Maria Doeni Isa menjabat sebagai Kepala BPPW Sumbar yang baru, dia langsung putuskan kontrak kerjasama yang terkesan sepihak saja. Alasan Kabalai itu memutuskan kontrak, kata DO, beliau tidak yakin dengan kemampuan kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan pembangunan gedung tersebut dengan sisa waktu yang ada.

Sementara itu, kata DO lagi, dibandingkan dengan proyek lainnya, ada rekanan yang berkerja dimasa denda(addendum), BPPW Sumbar terkesan mensupport rekanan tersebut untuk bisa menyelesaikan pekerjaan.

Berbeda dengan apa yang dirasa kontraktor pembangunan gedung ini, perlakuan BPPW terhadap rekanan yang putus kontrak kerjasama diduga sepihak itu, padahal pekerjaan masih menyisakan waktu 150 hari kalender lagi, tandasnya.

Selain itu, penyebab keterlambatan pekerjaan adalah rumitnya hubungan sosial masyarakat di Unand ini. Sebentar-sebentar pekerjaan terhenti, pungkasnya 

Lain pihak, saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Rocky Adam sebagai Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar pada Rabu(15/5/2024) via telepon 0856-2000-xxx.

Rocky Adam mengatakan pekerjaan terhenti bulan Maret dengan progres pekerjaan baru di 31%.

"Iya, pekerjaan putus kontrak, karena rekanan tidak berhasil lewati kontrak kritis," terang Rocky Adam.

Pada pekerjaan itu, kontraktor telah mengambil Uang Muka(UM) sebesar 15%, dan pemutusan kontrak kerjasama pada bobot 31 persen, saat ini perusahaan tersebut sedang masuk proses blacklist, jelasnya lagi.

Untuk selanjutnya, kata Kepala Satker itu, pekerjaan pembangunan gedung pasca pemutusan kontrak akan dilanjutkan kembali ditahun ini, proyek sudah ditenderkan kembali," pungkasnya.

Saat ini kondisi bangunan terbengkalai dan sudah diselimuti tumbuhan lumut itu dikerjakan PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA dengan nomor kontrak 03/HK.02.01/PS-II/PPP-SB/2023 dikerjakan pada 02 Agustus 2023 dengan masa pekerjaan selama 300 hari kalender senilai Rp28.804.032.000, APBN TA 2023.

Pada proyek tersebut PT.POLA TEKNIK KONSULTAN dan PT.CIRIAJASA E.C, ditunjuk negara sebagai Konsultan Supervisi atau MK, dan PT.NATURAL SUMATERA CONSULTANT sebagai Konsultan Perencanaan.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Pada bulan Januari Tahun 2023 lalu Kejati Sumbar pernah mengungkap kasus dugaan korupsi pada pembangunan Rusun Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Sijunjung. Saat itu ada lima nama oknum yang dinyatakan sebagai tersangka.

Kelima oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka, karena melanggar pasal 2 ayat (1), 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto (Jo) pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahdiyal Hasan, SH. Aktivis Antikorupsi Sumatera Barat 

Sepertinya cerita miris itu akan kembali terulang. Masih dengan kegiatan yang sama, yaitu pembangunan Rusun yang digawangi Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar. Luar biasanya, dugaan korupsi kali ini terjadi pada pembangunan rusun untuk ASN di Kejati Sumbar sendiri, ungkap Mahdiyal.

Berita terkait: Diduga Pembangunan Rusun Kejati Sumbar Labrak Aturan dan Spesifikasi Teknis, Riki PPK Satker SNVT Penyedia Perumahan Dikonfirmasi "Bungkam"

"Ada dugaan korupsi dan persekongkolan jahat pada pelaksanaan pembangunan Rusun Kejati Sumbar tersebut," ujar Mahdiyal Hasan, SH. yang berbicara sebagai Aktivis Anti Korupsi pada Senin(13/5/2024) di Padang.

Menurut pengacara muda itu, aroma busuk adanya persekongkolan antara Kontraktor, Konsultan Supervisi dan oknum di Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar itu mulai terhendus setelah informasi miring beredar dilingkungan masyarakat, bahwa pekerjaan di PHO saat progres pekerjaan masih minus, buktinya pekerjaan masih berjalan sampai saat kemarin.

Dikhawatirkan, dampak dari persekongkolan jahat itu dapat pengaruhi mutu dan kualitas bangunan rusun dan kerugian bagi keuangan negara lagi, lanjut Mahdiyal.

Alumni Fakultas Hukum Unand itu mengatakan, pembangunan rusun Kejati ini mulai dikerjakan pada akhir tahun 2022 dengan Kepala Satkernya saat itu masih dijabat oleh Syamsul Bahri. Kemudian menurutnya lagi, dari awal pelaksanaan proyek senilai Rp.18.373.600.000,00 oleh PT. PUBAGOT JAYA ABADI ini sudah diselimuti dengan persoalan teknis dan non teknis.

Kuat dugaan mereka telah sepakat dan merencanakan dari awal untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan proyek negara itu, dengan tujuan agar setiap pihak yang terlibat bisa mendapat keuntungan, meskipun dengan cara yang tidak baik, pungkasnya.

Dilain pihak seorang pengamat pembangunan, Ir. Indrawan juga mengatakan pekerjaan pembangunan Rusun ini diduga kuat tidak sesuai speks teknis terlihat pada pekerjaan tiang(Balok Kolom) bangunan rusun.

Dia menjelaskan, bagian bangunan yang harus di waspadai saat terjadinya gempa adalah area sambungan balok dan kolom pada bangunan (beam column joint).

"Sementara balok kolom pada bangunan rusun Kejati sendiri diduganya tidak sesuai gambar rencana. Balok kolom terlihat tidak lurus, tidak sama besar dan bersambung," kata Indrawan dihari yang sama.

Selanjutnya kata Indrawan, kecurangan diduga juga terjadi pada penggunaan material semen, karena tidak sesuai spesifikasi. Menurutnya, penggunaan material semen yang diduga tidak sesuai speks menjadi ancaman resiko bangunan gedung tidak memiliki mutu dan kualitas yang bagus.

"Dilihat dari tumpukan semen yang ada dilokasi pekerjaan. Merk yang mereka pakai Semen Garuda bukan Semen Padang. Secara, harga satuan dari Semen Garuda itu jauh lebih murah dari pada Semen Padang. Tentu kualitasnya pun patut dipertanyakan ,"cecar Indrawan.

Menggunakan material tidak sesuai speks dalam pembangunan rusun tiga tingkat tentunya memiliki resiko yang tinggi, ujarnya. Material tidak sesuai speks bisa berpengaruh terhadap kekuatan bangunan rusun yang nantinya akan ditempati oknum ASN Kejati Sumbar, tegas Indrawan.

Informasi yang beredar dilingkungan masyarakat bahwa serah terima pekerjaan (PHO) dilakukan oleh PPK (Riki) saat progres pekerjaan masih minus, tentu hal tersebut menjadi korelasi kecurigaan publik bahwa ada persekongkolan jahat untuk korupsi secara bersama-sama pada pembangunan rusun itu, ujar Indrawan.

"Konstruksi yang tahan gempa sangat penting dalam meminimalkan resiko kerusakan saat terjadi gempa bumi. Juga untuk kepentingan keselamatan jiwa penghuni rusun kedepannya, apabila gempa tersebut benar terjadi,"tutup Ir.Indrawan.

Selanjutnya mediapun melakukan konfirmasi kepada mantan Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar, Syamsul Bahri via telepon 0811-7845- pada Kamis (9/5/2024). 

Namun, disinyalir mantan Kepala Satker Syamsul Bahri disinyalir enggan untuk menanggapi konfirmasi media sampai berita ini ditayangkan.

Demikian juga Riki selaku PPK kegiatan Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar. Meskipun sudah beberapa kali dikonfirmasi via teleponnya oleh media, Riki terkesan tidak mau menanggapi dan bungkam terkait persoalan yang melanda proyek negara itu.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Kepala Biro Adpim Setda Prov Sumbar, Mursalim mengatakan saat kejadian, iring-iringan rombongan Gubernur Sumbar nyaris menjadi korban. Sebab diwaktu bersamaan, mereka hendak melintas menuju Kota Padang usai melakukan peninjauan bencana di Kabupaten Tanah Datar.

"Beruntung Gubernur dan rombongan tidak menjadi korban, meskipun kejadian itu berlangsung di hadapannya" ungkap Mursalim di Padang, Minggu (12/5/2024).

Kendati demikian, ada 2 unit kendaraan minibus yang terbawa material longsor ke dalam jurang," terang Mursalim.

Terkait hal tersebut, Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari tim di lapangan. Gubernur beserta rombongan tim humas dibantu beberapa warga langsung turun ke dasar jurang untuk melakukan evakuasi korban.

Diketahui, ada 6 orang yang menjadi korban dari terseretnya 2 kendaraan minibus tersebut. 1 orang di antaranya terjepit pintu dan kritis, sementara 5 orang lainnya luka-luka.

"Hingga saat ini, proses evakuasi masih berlangsung. Namun Gubernur dan rombongan mengalami kesulitan karena terbatasnya peralatan dan pencahayaan," jelas Mursalim.

Ia tidak bisa memastikan apakah saat ini regu penolong telah sampai di lokasi atau belum. Sebab dirinya(Mursalim red.) tidak ikut dalam rombongan dan hanya menerima laporan via sambungan telepon dari Tim Humas yang sedang bertugas mengiringi Gubernur di lapangan.

"Kita tadi hanya tersambung melalui telpon dengan tim yang di lapangan, itu pun putus-putus. Sebab signal di daerah tersebut memang kurang bagus. Tapi yang pasti Gubernur aman dan evakuasi korban saat ini sedang diupayakan," tandasnya.

Namun Mursalim mengaku, telah menghubungi Dinas BMCKTR dan BPBD Sumbar untuk membantu penanganan korban dan pembersihan material longsor di daerah tersebut. Ia lalu berharap, semoga bantuan dari instansi terkait bisa segera datang.(cr/**)

Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan tersebut disinyalir kangkangi UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan terindikasi melabrak aturan.

Ada indikasi kesengajaan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pekerjaan itu tidak memberikan informasi kepada khalayak tanpa alasan yang kuat.

Publik tidak tahu berapa anggaran yang telah disiapkan negara untuk pekerjaan pengerukan sedimen itu. Karena rekanan ataupun pihak UPTD tidak menyediakan papan informasi(plang proyek )dilapangan sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik dimaksud.

Tidak adanya papan informasi dilapangan terungkap saat media telusuri lokasi pekerjaan pada Selasa (7/5/2024). Waktu dilokasi terlihat alat excavator berwarna hijau dan beberapa unit truk yang sedang antri.

Selain keterbukaan informasi publik, persoalan juga terjadi pada perbuatan rekanan yang diduga juga melanggar aturan. Ada oknum dilokasi pekerjaan diduga menjual tanah bekas galian (sedimen)kepada masyarakat.

Seperti pengakuan salah satu sopir truk pengangkut bekas galian. Saat dikonfirmasi, sopir tersebut mengatakan tanah galian ini akan diantarkan ke salah rumah masyarakat yang membeli. Harga tanah satu truk dijual sebesar 150-200 ribu.

Kemudian, dilokasi juga terlihat kerusakan pada bangunan lama. Penyebab kerusakan itu diduga oleh alat excavator yang sedang melakukan pengerukan tanah. Ada beberapa dinding penahan tebing sungai yang hancur karena terlindas oleh excavator.

Saat media mengkonfirmasikan kepada salah satu pejabat di Dinas BKSDA Sumbar terkait hal tersebut. Pejabat itu mengaku kalau pekerjaan pemeliharaan sungai bukan dibawah kewenangannya.

"Pekerjaan itu bukan kewenangan saya, tapi berada dibawah kewenangan UPTD daerah Bukittinggi yang dikepalai bapak Hendri Yusrizal," kata pejabat yang tidak mau namanya untuk disebutkan itu.

Tetapi saat media meminta nomor ponsel aktif Kepala UPTD itu, pejabat tersebut mengelak dengan alasan khawatir akan menjadi persoalan didalam lingkungan Dinas BKSDA nanti, pungkasnya.

Apakah memperjualbelikan tanah bekas galian sedimen kepada masyarakat serta tidak menyediakan papan informasi (plang proyek)dilapangan tidak melanggar aturan?.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Pihak Bank Nagari disinyalir telah mencairkan pinjaman kredit atas nama nasabah PT. Julang Rekayasa Pratama, meskipun sertifikat tanah sebagai jaminan tidak atas nama perusahaan yang meminjam dan tanpa persetujuan dari sipemilik sah.

Sertifikat tanah dengan objek seluas 1.300 meter yang berada di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kototangah, Padang , Sumbar, itu milik keluarga dari Jusmaidi. Kemudian diduga kuat sertifikat itu dijadikan sebagai jaminan pinjaman kredit oleh PT. Julang Rekayasa Pratama tanpa persetujuan keluarganya. 

Uniknya, meskipun tidak diketahui atau tanpa persetujuan dari si pemilik sah sertifikat, pihak Bank Nagari diduga telah mencairkan pinjaman kredit tersebut.

Kejadian ini terungkap setelah salah satu nama yang dalam sertifikat sebagai pemilik sah,Jusmaidi alias Edi menanyakan kepada pihak PT.Julang Rekayasa Pratama tentang keberadaan sertifikat tanah keluarga nya itu beberapa waktu lalu.

Tujuan Edi menanyakan keberadaan sertifikat itu, untuk menjual tanah mereka tersebut. Karena ada pihak  yang berminat membeli tanah keluarganya itu dengan harga yang cocok,kata Edi.

"Kemudian hasil dari penjualan tanah itu sebagian untuk melunasi hutang-hutangnya kepada PT.Julang Rekayasa Pratama, dan sisa dari penjualan akan dia bagi dengan pemilik sah lainnya," terang Edi pada Senin (6/5/2024) di Padang.

Tetapi sebelumnya, kata lagi Edi, menurut pengakuan dari Yulfis yang disebutkannya sebagai pihak pemberi hutang (PT.Julang Rekayasa Pratama.red), bahwa sertifikat mereka saat ini berada di Bank Nagari cabang utama.

Untuk memastikannya lagi, Edi pun kembali menghubungi Yulfis via telepon pada hari itu. Didalam percakapannya dengan Yulfis, dia(Yulfis.red) mengakui kalau sertifikat tanah hak milik keluarganya itu sekarang berada di Bank Nagari. 

Untuk meyakinkan Edi bahwa surat berharga itu berada di Bank Nagari, kemudian Yulfis pun menyarankan kepada Edi untuk menghubungi Lina karyawan dari perusahaan yang disinyalir milik nya itu, dan dia pun mengirimkan nomor ponsel milik Lina anggotanya itu dengan nomor 0821-7029-1xxx. 

Setelah menerima kiriman nomor seluler itu, Edi disaksikan media langsung menghubungi Lina dan menanyakan kepada karyawan perusahaan tersebut perihal keberadaan sertifikat milik keluarganya itu. Dengan ponsel milikinya, Edi pun merekam seluruh percakapannya dengan Lina.

Isi dari percakapan itu, Lina mengakui kalau sertifikat tanah milik keluarga Edi telah dijadikan jaminan kredit di Bank Nagari sejak dua(2) tahun lalu. Dengan jaminan sertifikat itu pun Bank Nagari telah mencairkan pinjaman kredit atas nama perusahaan tempatnya bekerja sebesar 1 miliar, terang Lina.

Tidak puas sampai disitu, dihari yang sama Edi yang didampingi beberapa awak media pun mendatangi ruang kerja Kepala Administrasi Kredit Bank Nagari cabang utama yang bernama Ria untuk melakukan konfirmasi lanjutan menyangkut keberadaan sertifikatnya itu.

Diruang kerjanya yang berada di lantai 3, Ria mengatakan bahwa tidak ada nama nasabah PT. Julang Rekayasa Pratama melakukan pinjaman kredit ke Bank Nagari ini cabang utama ini, itu disampaikan Ria setelah dia melakukan pengecekkan di sistem yang ada di komputernya.

Dikesempatan itu Ria juga menjelaskan, untuk menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminan atau agunan pengajuan pinjaman kredit tidak mudah dan banyak prosedur yang harus dilalui nasabah.

"Kalau sertifikat tanah tidak atas nama nasabah sendiri, pihak Bank Nagari tidak bisa mencairkannya kalau tidak ada persetujuan dari si pemilik sah sertifikat sesuai nama yang ada di surat berharga itu," jelas Ria.

Diakhir pertemuan dengan tegas Kepala Administrasi Kredit itu menyatakan, bahwa tidak ada pihak PT. Julang Rekayasa Pratama melakukan pengajuan pinjaman kredit di Bank Nagari dengan jaminan sertifikat tanah itu, pungkasnya.

Tidak sampai disitu, selanjutnya media juga melakukan konfirmasi kepada Yospendri perihal tersebut. Yospendri sebagai Kepala Kredit Komersial Bank Nagari cabang utama itu juga mengatakan tidak ada pengajuan kredit atau nama perusahaan dimaksud.

"Tidak ada nama PT. Julang Rekayasa Pratama melakukan pengajuan pinjaman kredit ke Bank Nagari cabang utama ini," tegas Yospendri via telepon  0812-6658-0xxx juga dihari yang sama.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Parahnya, pelaku yang terekam CCTV mencuri itu adalah karyawan Athena Padang itu sendiri.

"Hasil interogasi terhadap KD terduga kasus pencurian disinyalir sebagai pegawai di klinik tersebut, pencurian ini hanya settingan untuk konten," ujar Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Adriansyah Putra, Rabu (1/5/2024) di Padang.

Menurut Dedy, KD mengaku disuruh dokter Fifi yang bekerja bersama dengan dokter Richard Lee. Diduga, konten pencurian ini dilakukan untuk mempromosikan Klinik Athena Padang yang akan dilaunching pada hari ini, Rabu (1/5/2024). Sementara aksi pencurian terjadi sebelum klinik beroperasi.

"Kami interogasi akhirnya KD buka suara bahwa dia disuruh dr. Fifi yang kerja dengan dr. Richard Lee. Bisa jadi ini untuk upaya promosi. Karena akan mau launching," ungkapnya.

"Rekaman CCTV ini mereka yang menyebarkan. Kemudian dr. Richard Lee bermain di Instagramnya melakukan sayembara kalau menemukan pelaku diberikan hadiah Rp 10 juta. Memang sengaja niat mereka ini," sambung Dedy.

Setelah kasus rekayasa ini terungkap, skenario baru kembali dilakukan jajaran Klinik Athena Padang. Personel Satreskrim Polresta Padang yang melakukan pemeriksaan terhadap Kendi dituduh melakukan kekerasan.

Bahkan menurut Dedy, jajaran Klinik Athena Padang membuat hasil rontgen palsu. Ia menegaskan tidak ada tindakan kekerasan yang dialami oleh KD.

"Laporan dia ke dr. Richard Lee bahwa dia dipukul kemudian tulang dada retak, dr. Richard menyampaikan ke Pak Kapolres. Saya pastikan anggota tidak ada melakukan hal itu. Karena anggota dari awal ke TKP, penangkapan dan pemeriksaan di polres divideokan. Karyawan klinik ini ketawa-ketawa. Kami sudah humanis malah diperlakukan seperti itu," imbuhnya.

Dedy mengungkapkan, pihaknya masih melakukan pendalaman kasus apakah skenario yang dilakukan semuanya merupakan suruhan dr. Richard Lee. Warga Padang yang merasa tidak nyaman dengan berita bohong yang disebarkan pihak Klinik Athena Padang ini dapat membuat laporan.

"Nanti kasusnya ke undang-undang ITE. Elemen masyarakat dan netizen diinformasikan sudah mau melaporkan. Setelah itu, akan ada pemanggilan resmi yang terlibat, termasuk dr. Richard," kata dia.

Sebelumnya, di akun instagram pribadinya, dr. Richard Lee membeberkan aksi pencurian di klinik kecantikan miliknya tersebut. Ia juga menampilkan detik-detik aksi pencurian tersebut.

"Klinik aku kecurian, ini suatu hal yang tidak mengenakan banget. Ini bukan masalah angka, tapi musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Jadi kemarin salah satu klinik ku kecurian, yaitu Athena Padang. Padahal belum buka sama sekali, jadi belum operasional. Baru mau operasional 1 Mei nanti," kata dr. Richard Lee dalam unggahan video di Instagramnya.

Seterusnya dr. Richard Lee juga menjelaskan, bahwa dirinya akan ke Padang untuk peresmian kliniknya tersebut. Namun belum diresmikan, kliniknya lebih dulu digondol maling.

"Mungkin kecurian atau perampokan, enggak tahu ya. Sore tepatnya, tiba-tiba ada orang menembus pintu, karyawanku juga lengah. Karena belum buka, kita belum operasional. Lalu dia (pelaku) ambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV," ungkapnya.

"Amat disayangkan banget pencuri zaman sekarang, berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen menginformasikan ke kalian semua, bagi kalian yang kenal orang ini (pelaku) tolong informasikan ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku. Dan aku kasih kalian Rp 10 juta bagi siapa yang tahu siapa ini orangnya," tambahnya.

Selanjutnya, dr. Richard Lee mengaku tidak mempersoalkan uang yang diambil pencuri tersebut, karena ditotal jika ditransaksikan sekitar Rp 3-5 juta. Tapi yang terpenting adalah dokumen yang dicuri.

"Itu dokumen yang amat penting untuk perizinan Athena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut aku enggak akan proses hukum apapun. Dan aku akan kasih kamu hadiah Rp 10 juta," katanya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/ss)

Kedatangan Sadiq Pasadigoe, seorang anggota DPR RI disambut riang gembira oleh sekolompok kawanan wartawan tersebut yang sedang berkumpul di salah satu warung kopi, pada Kamis (25/4/2024) di Padang.

Halal bihalal dan mempererat tali silaturahmi tujuan utama beliau (Sadiq Pasadigoe.red.) untuk memenuhi undangan para pemburu berita itu. Bincang-bincang hangat dan canda tawa pun terjadi antara wakil rakyat dengan para jurnalis.

Diantaranya, bincang-bincang persoalan pembangunan infrastruktur bidang olah raga, kesenian dan infrastruktur lain yang kerap menjadi sorotan tajam masyarakat di Sumbar.

Pasalnya, ada beberapa pelaksanaan pembangunan yang disinyalir mandek atau mangkrak. Contohnya, pembangunan stadion sepakbola Sumbar. Kemudian, pembangunan gedung kesenian.

Dikesempatan itulah para kuli tinta berharap kepada Sadig Pasidigoe agar membawa suara rakyat Sumbar ini ke Senayan di saat beliau sudah resmi dilantik menjadi Anggota DPR RI.

"Saya akan menyuarakan aspirasi masyarakat Sumbar ini setelah nanti resmi dilantik," jawab beliau singkat.

Bukan hanya persoalan infrastruktur, beliau juga akan berupaya bagaimana cara meningkatkan ekonomi masyarakat Sumbar yang semakin hari grafiknya meningkat terus.(cr)

Hal ini disebutkan salah satu Aktivis Anti Korupsi dan Tokoh Kepemudaan Sumatera Barat (Sumbar), Mahdiyal Hasan,SH. pada Sabtu (20/4/2024) dikantornya yang ada di Kota Padang.

"Saat ini pelaksanaan untuk pekerjaan jalan nasional itu dilakukan oleh dua perusahaan yang diduga tergabung dalam grup PT.Rimbo Paraduan (PT.RP), yakni PT. Alco Sejahtera Abadi (ASA) dan CV. Bangun Sarana Persada (BSP). Kedua perusahaan penyedia jasa kontruksi itu disinyalir masih dibawah kendali manajemen PT. RP," ujar Mahdiyal.

Indikasi terjadinya dugaan KKN dan tumpang tindih pada item pekerjaan dijalan nasional tersebut, kata Mahdiyal bukan tanpa alasan.

Selain ada niat, kondisi dan situasi juga sangat mendukung untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, ucap Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Dijelaskankannya, dua perusahaan yang disinyalir masih group dari PT.RP itu tidak tertutup kemungkinan untuk bekerjasama menjadikan proyek jalan nasional tersebut sebagai ladang korupsi.

"Dua perusahaan itu bisa saja "main mata" dalam mengerjakan item pekerjaan sepanjang jalan nasional Padang - Solok - Sawahlunto itu," ungkap Advokat muda itu.

Maksudnya, lanjut Mahdiyal, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan pada item-item pekerjaan. Apalagi pengawasan pada kedua proyek tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama (PT.Petra Penida Energi Indonesia KSO PT.Bukit Gading Konsultan).

Sebab, pihak yang berwenang dalam mengawasi segala tindak tanduk kontraktor bisa saja mereka pengaruhi dengan iming-iming berbagi keuntungan. Kalau konsultan supervisi tergoda, jadi tidak ada lagi pihak yang menjadi aral penghalang bagi mereka dalam melakukan keculasan, cecar Mahdiyal Hasan.

Bahkan hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan perusahaan-perusahaan itu kepada pihak oknum nakal yang bermental korup yang ada di lingkungan Satker PJN II Sumbar. Tentunya hal ini kembali lagi kepada tabiat masing-masing, tegas Mahdiyal.

Terakhir Mahdiyal mengatakan, apa yang disampaikannya itu bentuk upaya dalam mengingatkan pihak terkait, supaya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kaedah dan aturan, agar tidak ada kerugian untuk negara, dan mengantisipasi kalau mamang niat untuk melakukan kegiatan KKN ada pikiran pihak terkait, pungkasnya.

Untuk paket pekerjaan preservasi jalan Padang-Solok-Sawahlunto dikerjakan PT.Alco Sejahtera Abadi (ASA) senilai Rp 7.976.267.000,00.(Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Proyek dengan nomor kontrak: KU 02.010/KTR.01.PPK-2.1-PJN.II/I/2024 itu mulai dikerjakan sejak 26 Januari 2024 waktu lalu selama 341 hari kalender. PT.ASA diketahui merupakan anak perusahaan dari PT. Rimbo Paraduan.

Selanjutnya, CV. Bangun Sarana Persada(CV.BSP). Perusahaan tersebut disinyalir juga merupakan anak perusahaan dari PT. RP.  Saat ini, CV. BSP mendapat paket pekerjaan Rekontruksi dan Rehabilitasi Minor (Rigid) Jalan Nasional Padang-Solok-Sawahlunto senilai Rp 8.259.611.000,00- (Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Proyek dengan nomor kontrak: KU 02.010/KTR.04.PPK-2.1-PJN.II/II/2024 dikerjakan CV. BSP selama 240 hari kalender terhitung sejak 02 Februari 2024.

Kemudian, untuk pengawasan atau Konsultan Supervisi pada dua proyek tersebut ditunjuk PT.Petra Penida Energi Indonesia KSO PT.Bukit Gading Konsultan. 

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Di Kunjungan yang kedua ini, Syafrial Kani didampingi Kuasa Hukumnya Anda Simon,SH. masih terus memberikan motivasi kepada Defriato Tanius agar semangat untuk pulih dari penyakit yang sudah dideritanya sejak tahun 2023 itu.

"Kita harus tetap semangat dan yakin untuk bisa sembuh dari penyakit ini. Dalam menghadapinya motivasi kita harus bisa sembuh," demikian Ketua DRPD Padang Syafrial Kani menyebutkan dalam memberikan memotivasinya.

Dikesempatan itu, Anda Simon juga ikut menyahut perkataan Ketua Syafrial Kani dengan menyarankan agar Defriato berjemur dibawa matahari pagi.

"Dengan berjemur dibawah matahari pagi,tujuan supaya kondisi yang sakit bisa diperlahan pulih," kata Anda Simon.

Sementara, dengan kunjungan Syafrial Kani beserta rombongan membuat Defriato Tanius merasa bahagia. Dia mengucapkan banyak terimakasih atas kunjungan Ketua DRPD Padang itu.

Defriato Tanius juga berharap kedepannya Kota Padang benar-benar bisa dipimpin oleh sosok pemimpin seperti Syafrial Kani ini. 

Karena menurutnya, sosok pemimpin yang bijaksana ,baik hati, smart dan paham dengan keinginan masyarakat. "Dan pemimpin yang seperti itu sampai saat ini menurut saya ada pada Syafrial Kani, dan beliau dibutuhkan  untuk kemajuan kota Padang ini," ujarnya.

"Terima kasih ketua, semoga niat baik ketua dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, dan semua cita- cita dan keinginan ketua untuk membangun kota Padang kedepannya dimudahkan oleh yang maha kuasa, Aamiin", pungkasnya.(cr/Buya)

Untuk ke Enam(6) kalinya secara beruntun, Ferry berhasil meraih predikat sebagai MRO terbaik secara nasional dalam bidang penagihan dan pembinaan nasabah. 

Prestasi gemilang ini tidak hanya mengukuhkan namanya sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya, tetapi juga sebagai sosok yang konsisten dan berdedikasi tinggi terhadap tugasnya.

Perusahaan penagihan dan pembinaan merupakan salah satu aspek penting dalam industri keuangan. Dengan profesinya itu Ferry mampu menunjukkan keunggulan dalam mengelola dan menyelesaikan proses penagihan dan pembinaan nasabah dengan baik. 

Keberhasilan Ferry dalam mempertahankan posisinya sebagai yang terbaik nasional adalah bukti nyata dari kemampuan dan komitmen yang dimilikinya.

Sebagai penghargaan atas pencapaiannya yang luar biasa, Ferry berhak menerima hadiah bergengsi berupa sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150cc. 

Penyerahan hadiah ini dilaksanakan pada Senin (8/4/2024) di kantor pusat Adira Sawahan. Acara tersebut diwakili oleh pihak Recovery Officer Area Cabang Padang, yang turut memberikan apresiasi atas prestasi gemilang yang telah diraih oleh Feryadi Pratama.

Dalam sambutannya, pihak manajemen Adira Finance mengapresiasi dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh Feryadi Pratama. 

Mereka juga menegaskan bahwa keberhasilan Feryadi Pratama bukan hanya merupakan prestasi pribadi, tetapi juga merupakan kebanggaan bagi seluruh tim dan perusahaan.

Feryadi Pratama sendiri mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh rekan-rekannya serta manajemen Adira Finance. 

Ia berjanji akan terus meningkatkan kinerjanya dan terus berusaha menjadi contoh bagi yang lain dalam menjalankan tugas dengan integritas dan komitmen yang tinggi.

Dikesempatan itu, ucapan terimakasih pun tidak lupa disampaikan Ferry kepada pihak-pihak yang ikut berandil dalam kesuksesan yang telah dicapainya.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Area Manager Sumbagsel 3 Bapak Endro, ROA (Recovery Officer Area Cabang Padang Car) Niode Wahyudi, Yanto Suharwanto (Adira Padang 1), Ronny Yuandra (Adira Muaro Bungo), Doni Fernando (Adira Bkt-Payakumbuh), Wayan (Adira Pasaman), Ronny Eka Putra (Adira Solok), Budi Ceper (Adira Pariaman), & (Loan Recovery Officer Area) Rahmat Illahi," ucap Ferry.

Prestasi gemilang yang diraih oleh Feryadi Pratama tidak hanya menginspirasi rekan-rekannya di Mitra Recovery Officer namun juga di Adira Finance. Tetapi tentunya dia juga akan menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana. 

Kisah suksesnya adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan tekad yang kuat, mimpi-mimpi besar dapat diwujudkan.(cr/**)

Sebelumnya media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yufrizal terkait pekerjaan jembatan RS Unand tersebut via telepon 0823-9061-1xxx pada Rabu, 27 Maret lalu. Namun, PPK tersebut disinyalir "bungkam", tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Seterusnya media juga mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adratus Setiawan selaku Kabid di BMCKTR Sumbar sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Tetapi jawaban yang disampaikan Adratus Setiawan tidak sesuai yang diharapkan. Adratus hanya mengatakan "silahkan hubungi dan konfirmasi PPK pak Yufrizal".

Tidak sampai disitu, media juga melakukan konfirmasi meminta tanggapan Kepala Dinas(Kadis) BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf pada hari yang sama via telepon. Dan ternyata Kadis BMCKTR Sumbar itupun disinyalir juga memilih "bungkam" tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Baca berita terkait: Struktur Jembatan RS Unand Terlihat Miring, Beton Bangunan Abutment Diduga Mengandung Kayu dan Batu

Dengan sikap tidak kooperatif pejabat publik waktu dikonfirmasi media itu, diduga akan menimbulkan asumsi negatif dari kalangan masyarakat, dan publik akan mempertanyakan integritas Dinas BMCKTR Sumbar itu.

"Ada indikasi persekongkolan jahat tercium di dalam pelaksanaan proyek negara yang digawangi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar itu," kata seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan,SH. pada Kamis (28/3/2024) di Padang.

Menanggapi hal itu, Mahdiyal Hasan mengatakan, dugaan adanya persekongkolan jahat bukan tanpa alasan. Dengan hasil akhir pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi atau harapan masyarakat, hingga "bungkamnya" seluruh pihak terkait saat dikonfirmasi media, menjadi salah satu alasan kuat dugaan persekongkolan jahat itu telah terjadi, ujarnya.

Mahdiyal menjelaskan, seperti yang dilakukan Yufrizal, sebagai PPK pada proyek itu dia terkesan "bungkam" tidak kooperatif, tidak mau menjawab konfirmasi media tanpa alasan . Sementara, dia (Yufrizal.red) merupakan pihak dari Dinas BMCKTR yang semestinya bisa menjelaskan lebih detail, karena dia yang langsung berhadapan dengan rekanan disaat pekerjaan sedang berjalan.

"Menurut saya mungkin ada sesuatu hal yang ditakuti Yufrizal akan terbongkar ke publik. Jadi dia merasa akan lebih baik apabila diam tidak banyak bicara," cecar Advokat yang terkenal tegas itu.

Kemudian, Kabid Adratus Setiawan. Sebagai Kepala Bidang (Kabid) di dinas tersebut sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Menurut Mahdiyal, tentunya dia(Adratus Setiawan.red) berharap kepada bawahannya itu agar persoalan ini bisa diatasi segera, tidak muncul dilingkungan publik, dan tidak berujung keranah hukum.

Seterusnya, lanjut Mahdiyal, Era Sukma  sebagai Kepala Dinas BMCKTR Sumbar dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tentu dia akan lebih menekankan kepada kedua bawahan nya itu agar informasi dugaan persekongkolan ini tidak berkembang di lingkungan masyarakat dan pihak penegak hukum. Jadi Kadis BMCKTR Sumbar tersebut juga lebih memilih untuk "bungkam", imbuhnya.

"Seluruh pihak yang terkait didalam pekerjaan proyek jembatan ini bisa dikatakan sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Apabila terbukti telah melakukan persekongkolan seperti yang kita duga itu," tegas Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Seharusnya yang mereka lakukan adalah memberikan klarifikasi atau penjelasan kepada publik melalui media, karena itu merupakan kewajiban mereka sebagai pejabat publik.

Kemudian lanjut Mahdiyal lagi, agar asumsi negatif publik yang liar tidak terus berkembang, asumsi terhadap kinerja Dinas BMCKTR Sumbar itu sendiri, ulasnya.

Mahdiyal menilai, kalau dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan itu menurut mereka sudah sesuai perencanaan atau Spek dan teknis nya, tentu akan lebih mudah bagi mereka untuk menjelaskannya kepada publik.

"Yang perlu mereka sadari agar tidak lupa diri, anggaran yang mereka gunakan dalam pembangunan itu bukanlah uang saku pribadi mereka. Tetapi sumber dana untuk pembangunan jembatan tersebut jelas diambil dari APBD, yang salah satu sumber PAD nya dikutip dari pajak masyarakat," ujar Mahdiyal.

Jadi sebagai pengelola anggaran mereka harus bertanggung jawab setiap uang negara yang dihabiskan untuk pekerjaan jembatan itu kepada masyarakat, tandasnya.

"Dengan menghindari media atau tidak kooperatif saat dikonfirmasi, mereka terindikasi secara sengaja telah mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 atau tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegas Advokat muda itu.

Terakhir disebutkan Mahdiyal, bahwa dugaan adanya persekongkolan dikuatkan dari hasil pekerjaan. Struktur kontruksi jembatan yang miring, dan bangunan beton abutment dicurigai tidak sesuai speks dan tanpa penjelasan dari PPK,Kabid, serta Kadis BMCKTR Sumbar.

"Jadi persoalan ini layak menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum(APH). Dan masyarakat Sumbar tentu berharap kepada instansi yudikatif itu untuk melakukan penyelidikan sampai penindakan, agar supremasi hukum benar-benar dapat ditegakkan di negara ini," pungkasnya.

Diketahui, pembangunan jembatan RS Unand dikerjakan  PT. Indothara Multi Artha(IMA) sebagai Kontraktor Pelaksana senilai Rp. 7.586.632.312,92.  Sementara PT. Konsulindo Citra Ernala(KCE) dibayar negara sebagai Konsultan Supervisi atau Pengawas.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Pasalnya, pekerjaan kontruksi jembatan yang dilakukan PT. Indothara Multi Artha sebagai kontraktor pelaksana, dan PT. Konsulindo Citra Ernala selaku Konsultan pengawas senilai Rp. 7.586.632.312,92 melalui APBD TA 2023 itu saat ini kondisinya terlihat miring. 

Saat tim media mitrarakyat.com menyusuri lokasi jembatan pada Rabu(27/3/2024), terlihat kemiringan struktur jembatan ada pada tiang sebelah kiri, apabila kita melihatnya dari arah RS Unand.

Bukan hanya pandangan dari tim media saja yang menduga kalau infrastruktur jembatan tersebut terlihat miring. Saat diminta tanggapan dari seorang pengunjung RS Unand terkait penglihatannya sendiri terhadap jembatan itu. Pengunjung itupun mengatakan hal yang sama, iya bangunan jembatan itu terlihat miring.

"Iya kalau kita perhatikan secara seksama, tiang sebelah kiri jembatan ini lebih rendah dari pada sebelah kanan jadinya kelihatan miring,"kata pengunjung itu singkat.

Selain menyangkut kemiringan struktur jembatan, yang akan manjadi persolan lagi terkait mutu beton pada bangunan abutment jembatan. Disinyalir, mutu beton untuk abutment tidak sesuai spesifikasi.

Karena, didalam beton bangunan abutment tersebut, terlihat beton mengandung kayu dan batuan. Dengan adanya kayu dan batu didalam beton tersebut, bangunan abutment diduga juga tidak memiliki mutu dan kualitas yang baik.

Sementara, diketahui proyek jembatan RS Unand ini merupakan salah satu kegiatan Dinas BMCKTR Sumbar. Proyek jembatan ini masuk dalam salah satu proyek strategis, dan ada dalam kawalan bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di tahun 2023.

Saat ini pembangunan infrastruktur jembatan RS Unand tahap I sudah tuntas. Dan menurut informasi yang media terima, proyek jembatan direncanakan akan lanjut tahap II pada tahun 2024 ini.

Dalam pelaksanaan tahap I, pekerjaan jembatan diduga tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan masyarakat, bagaimana lagi untuk dilanjutkan ketahap berikutnya..?

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data-data. Dan media juga sudah melakukan upaya konfirmasi kepada PPK (Adratus), PPTK (Yufrizal), serta Kepala Dinas BMCKTR Sumbar (Erasukma). Namun pihak tersebut disinyalir belum bisa memberikan penjelasan masing-masing.(cr/tim)

"Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam(6) titik, sedangkan empat(4) titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus," ucap Kabalai Thabrani pada Selasa (19/3/2024).

Untuk sementara, kata Thabrani, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lubangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambang yang ada belum baik dan benar,” tutup Kabalai PJN Sumbar itu.

Berita terkait: Rusak Jalan Nasional Padang-SolSel Diduga Akibat Aktivitas Tambang Ilegal, Gubernur Akan Evaluasi Perizinan Tambang di Sumbar

Dilain pihak, Ray sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)2.5 Satker PJN Wil 2,BPJN Sumbar saat dikonfirmasi mengatakan sama dengan apa yang disampaikan Kabalai.

"Untuk jalan rusak di lokasi air dingin, kita akan tetap upayakan bisa fungsional. Untuk penanganan permanen memang harus berkoordinasi dulu dengan banyak pihak,"terang Ray singkat pada Kamis (21/3/2024) via telepon.

Menanggapi hal tersebut, Mahdiyal Hasan SH sebagai aktivis dan salah satu tokoh pemuda Sumbar mengatakan, empat titik jalan yang rusak parah di wilayah kerja PPK 2.5 itu memang harus menjadi perhatian khusus BPJN Sumbar.

" Sebab, jalan nasional tersebut merupakan akses atau jalur lalulintas penghubung provinsi Sumbar dan Jambi yang termasuk padat. Apalagi, sebentar lagi kita akan memasuki libur lebaran yang tentu makin padat lagi," kata Mahdiyal.

Untuk jalur utama Lebaran, terutama jalan nasional, pemerintah harus bisa menjamin, bahwa jalan tersebut telah memenuhi aspek keamanan dan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). 

Alumni Fakultas Hukum Unand itu juga menjelaskan bahwa jalur lebaran tahun ini kurang baik dari tahun lalu. Sebab banyak jalan nasional yang rusak parah, seperti ditimpa material longsor, rusak digerus air banjir dan lainnya.

"Khusus untuk jalan yang ada di Air Dingin, masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak BPJN Sumbar, yang terus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jalan nasional itu," tandasnya.

Kemudian tentu apresiasi diberikan kepada PPK Ray yang baru menjabat. Walupun baru, beliau sudah diberikan tanggung jawab berat dalam menangani jalan nasional yang rusak yang ada di wilayah kerjanya, ucap Mahdiyal.

Dan kita berharap kepada Gubernur Sumbar untuk secepatnya melakukan evaluasi terhadap perusahaan pemegang izin resmi di bidang pertambangan seperti yang telah disampaikannya.

Agar kondisi jalan yang sudah diperbaiki, nanti bisa bertahan dan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan waktu yang lama dengan mutu dan kualitas yang tetap baik, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Memasuki Bulan Suci Ramadhan, harga kebutuhan pokok naik dengan signifikan mulai dari harga daging sapi, ayam potong ,cabe, beras, dan juga minyak goreng,

Harga cabe perkilonya mencapai Rp.100.000 itu cabe kriting, kalau cabe rawit melejit hingga mencapai  Rp 100 ribuan lebih. Harga ayam potong saat ini perkilonya mencapai Rp 30 ribu lebih,Harga daging sapi Rp 160 perkilonya.

Menurut Edi pedagang ayam potong di daerah Kelurahan Dadok tunggul Hitam mengatakan kenaikan harga ayam potong saat ini memang termasuk tinggi dari tahun sebelumnya. 

"Waktu tahun lalu kenaikan harga ayam potong tidak begitu tinggi, hanya Rp 27 ribuan perkilonya. Namun sekarang harga ayam potong sudah hampir satu bulanan mencapai RP 30 hingga 32 ribuan di pengecer,"ucap Edi.

Begitu juga yang disampaikan Kumis pedagang cabe dan bawang . Pak Kumis merasa bingung dengan kondisi baik harga sembako yang terjadi.

"Berapa lagi kita melempar harga ke pasaran, sedangkan  modalnya saja sudah nambah," ketus Pak kumis.

Karena ketersediaan barang saat ini makin susah. Kata Pak Kumis, biasanya kalau mau masuk bulan suci ramadhan biasanya dia bisa membeli stok cabe dan bahan lainnya seperti bawang dari toke agak berlebih. 

"Namun dengan kondisi seperti ini bagaimana kita mau stok barang karena pasaran sekarang harga cabai melambung tak terkendali,"tutup Kumis.

Saat Media MR,com memantau kenaikan harga yang dikeluhkan masyarakat tersebut di Pasar Pagi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam pada Selasa (12/4/2024).

Disinyalir, Sejumlah  kebutuhan sembako memang naik, yang paling dirasakan adalah harga cabe,beras,ayam potong yang membuat para pedagang mengeluh akan hal itu.(Oji)

Untuk menghindari jatuhnya korban, petugas gabungan melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Petugas gabungan tersebut antara lain merupakan personel Kodim 0312/Pdg.

Dandim 0312/Pdg Letkol Kav. Yudha Setiawan mengatakan, anggotanya juga ikut membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir bersama tim gabungan lainnya.

“Yang dievakuasi, dua orang balita, lansia serta puluhan warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu milik petugas gabungan,” kata dia.

Dandim 0312/Pdg juga mengatakan, hujan yang mengguyur Kota Padang berlangsung pada Kamis siang hingga malam juga membuat sejumlah pohon tumbang di sejumlah titik. Tak hanya itu, yang menimpa rumah warga dan merusak fasilitas umum.

Berdasarkan pantauan awak media, hingga tengah malam personel Kodim 0312/Pdg masih terlihat dilokasi banjir dan membantu masyarakat yang terkena musibah banjir. **

Dilansir dari pemberitaan media laksusnews.com, diketahui adanya alat berat excavator milik Dinas PUPR Padang yang dibiarkan terbengkalai selama Dua (2) tahun di Bungus, kota Padang.

Dan hal itu tentunya mengundang pertanyaan dan kecurigaan publik, apa yang sebenarnya terjadi sehingga alat berat excavator terbengkalai. 

Ditengarai adanya proyek fiktif yang merugikan keuangan negara. Untuk mengungkap hal itu, Kejari Padang telah menurunkan tim untuk mengumpulkan informasi. 

Sebagaimana disampaikan Kejari Padang, melalui Kasi Intelijen Kejari Padang, Afliandi saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, di Padang. 

Kejari Padang telah turun ke lapangan guna mencari informasi. Serta, melayangkan undangan kepada pihak terkait (Dinas PUPR Padang) guna meminta data pemakaian peralatan sebagai bentuk klarifikasi atas persoalan tersebut. 

Sepertinya upaya Kejari Padang itu masih belum berhasil, karena Kadis PUPR Padang Tri Hadiyanto (TH) dan kepala UPTD Peralatan Dinas PUPR Padang Syamsurinal (Badau) terkesan mengelak dengan berbagai macam dalil. 

Yang mana, Kejari Padang secara persuasif telah mengundang Kadis PUPR Padang, Tri Hadiyanto (TH) dan juga kepala UPTD Peralatan Dinas PUPR Padang Syamsurinal (Badau) melalui pesan whatsapp (WA), namun tidak direspon dengan baik. 

Jika undangan yang disampaikan tidak ditanggapi, tentunya Kejari Padang akan melayangkan surat pemanggilan kepada Dinas PUPR Padang, ucap Andi tegas.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait. Sumber (Laksusnews.com)