MR.com, Jakarta| Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Bank Nagari, bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, yang berhasil meraih penghargaan Integrated Digital Banking Services pada ajang bergengsi Indonesia Best BUMD Awards 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemimpin Bank Nagari Jakarta, Yosviandri, di acara yang digelar di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.
Penghargaan ini menjadi momen penting dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperlihatkan komitmen Bank Nagari dalam inovasi layanan digital yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyampaikan apresiasi atas apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Barat, terutama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini adalah bukti nyata bahwa Bank Nagari mampu bersaing dan berinovasi di tengah tantangan ekonomi global. Kami akan terus berupaya memperkuat layanan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya Kamis (31/7).
Ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 sendiri diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dengan tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts”. Acara ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Muhamad Ihsan, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, dalam sambutannya menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat perannya dalam pembangunan lokal. Ia menambahkan bahwa dari 1.091 BUMD yang dievaluasi secara internal, terpilih 73 perusahaan dengan kriteria ketat, termasuk inovasi digital dan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, turut hadir dan menegaskan perlunya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menyoroti bahwa masih banyak BUMD yang belum optimal akibat praktik pengelolaan yang tidak transparan, nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.
“BUMD seharusnya berfungsi menambah PAD, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan yang tidak profesional justru bisa membebani daerah,” tegas Tito.
Kemendagri juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Menurut Tito, pengelola BUMD harus dipilih berdasarkan meritokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan politik.
Ketahanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional, demikian pungkas Tito, menegaskan pentingnya penguatan BUMD yang sehat dan profesional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. (rel)
