Mitra Rakyat

Oleh : Irsad Syamsul Ainun 

Mitra Rakyat.com

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah peribahsa untuk rakyat Indonesia saat ini. Ditengah mewabahnya virus-19 yang tak kunjung menurun, kemiskinan dimana-mana, PHK dan semua problematika yang tak kunjung berakhir. Ditambah lagi Anggota Legeslatif Republik Indonesia mengetok palu tentang pengesahan Undang-undang Ciptakerja di saat rakyat tak bisa terpejam memikirkan nasibnya. 

Alhasil, keputusan sidang tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Terbukti  saat ini di seluruh pelosok tanah air dibanjiri dengan demostran yang begitu antusias menyuarakan agar pegesahan tersebut segera dicabut karena dinilai merugikan rakyat. 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Fraksi Partai Demokrat Benny K Herman yang menyatakan bahwa wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dinilai telah sewenang-wenang dalam memimpin forum. “Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk menyampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap  walk out.” Suara.com (06/10/2020).

Menurutnya, pengambilan keputusan tingkat II pada RUU harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Akan tetapi meski ada dua fraksi yang menolak dan belum menyetujui keputusan tersebut. Lagi-lagi Ketua DPR ketok palu tanda bahwa RUU tersebut sah dan dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam mengambil keuputusan.

Partai Demokrat juga menilai bahwa alasan mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi. Apalagi saat ini masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat wabah covid-19. Keputusan ini sesugguhnya hanyalah sebuah mekanisme yang menguntugkan pembisnis alias pemilik modal. 

Apakah pemerintah tidak cukup melihat bagaimana fakta dilapangan? Rakyat semakin terjepit dalam himpitan ekonomi, yang tidak hanya menjadi berdampak pada kalangan atas namun kalangan bawah kian melarat.

DPR yang katanya sebagai wakil rakyat di meja istana nan megah mampu menyuarakan aspirasi rakyatnya, kini nyatanya telah menjual dan menggadaikan suara rakyat demi kepentingan kaum kapitalis semata. 

Investasi asing dan aseng telah menutup mata dan telinga mereka untuk melihat dan mendengarkan jeritan rakyat yang apabila malam senyap jeritan itu kian terdengar.

Keputusan pemerintah yang dinilai terburu-buru dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja sudah tak sejalan dengan jiwa sila kelima. 

Hal ini diungkapkan oleh fraksi partai demokrat, “RUU Cipta Kerja memicu pergeseran semangat pancasila, terutama sila keadila sosial kearah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan neoliberalistik.” Waspada.co.id (05/10/2020).

Dengan adanya penilaian tersebut, seyogyanya keputusan tersebut sangatlah merugikan rakyat. Yang dinilai hanya menguntungkan kaum kapitalis. Sehingga jeritan rakyat diaggap sebagai angin lalu.

Dan pada dasarnya, saat ini dunia masih dinaungi oleh sistem kapitalis,  dimana dorongan dan keuntungan untuk mereka yang memiliki modal lebih utama daripada kepentingan rakyat.

Beda halnya dengan sistem Islam, yang mana keputusan yang dikeluarkan oleh penguasanya, murni untuk menyejahterakan rakyatnya. Sehingga, keputusan yang diambil bukan hanya untuk para penguasa. 

Mereka lebih mengutamakan urusan umat, daripada urusan pribadi. Hal ini juga menjadi tanggung jawab negara sekaligus kepala pemerintahannya. Jika dalam pengambilan keputusan ada hal yang merugikan rakyat, maka negera dan pemeritahannya tidak boleh berlepas tangan dan menutup mata demi kepuasan duniawi. Wallahu’alam

Mitra Rakyat.com(Padang)

Diduga tidak ingin pekerjaan dikritik media Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fadelan Fista Masta yang akrab dipanggil Fadel blokir nomor seluler wartawan. Sebelumnya, pada Senin, 5 Oktober 2020 wartawan mitrarakyat.com melalui selulernya mencoba hubungi Fadel guna mengkonfirmasi proyek yang sudah di Projeck Hand Over(PHO).

Aneh, komunikasi yang biasanya lancar tiba-tiba saja terputus, hanya disebabkan konfirmasi menyangkut proyek yang dikelolanya yang diduga sudah diserah terimakan. 

Berita terkait : Bendungan Rusak Parah, Diduga Pelaksanaan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Oleh CV. Serasi Bersama

Konfirmasi media tersebut terkait kondisi bangunan yang diduga sudah rusak parah. Disinyalir Pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi bendung aliran Paket 2 berlokasi di Keluarahan Limau Manis. Bernomor kontrak 101/KONT-SDA/APBD/PUPR/2020, pada pekerjaan bronjong tidak sesuai spesifikasi teknis. 

Proyek yang menghabiskan uang negara Rp 3.242.095.704,28 APBD TA 2020 dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender oleh CV. Serasi Bersama(SB) dan diawasi PT. Wandra Cipta Engineering Consultan pada pekerjaan bronjong saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. 

Selain rugikan negara, saat ini bronjong yang rusak parah itu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat sekitar. Dikhawatirkan masyarakat bronjong tersebut jadi sumber petaka di lingkungan sungai. 

Anehnya, saat dikonfirmasikan keadaan yang memilukan itu kepada Fadel selaku Kepala Bidang Pengelola Sumber Daya Air(Kabid PSDA) DPUPR Kota Padang, seakan mengelak dengan cara memblokir nomor seluler wartawan media ini. 

Tidak patah arang, wartawan pada hari itu juga mendatangi Kantor DPUPR Kota Padang yang beralamat di jalan Ujung Gurun. Tapi baru akan memasuki kantor tersebut, langsung dihadang oleh dua security, yang salah satunya bernama Rendi. 

Seterusnya Rendi menanyakan tujuan kedatangan media, dan dijawab oleh wartawan ingin menemui Fadel guna konfirmasi. Rendi langsung menjawab, sudah tiga minggu pak fadel tidak masuk kantor, kata Rendi. 

Selanjutnya, wartawan meminta buku tamu kepada security tersebut sebagai bukti wartawan telah mendatangi pihak DPUPR dengan tujuan konfirmasi. 

Namun Rendi dengan tegas mengatakan, dikantor ini tidak ada buku tamu, seperti yang bapak minta, ucap Rendi. 

Setali tiga uang, Awaludin Rao Pelaksana lapangan dari CV. Serasi Bersama, juga tiba-tiba memblokir nomor seluler wartawan saat akan dikonfirmasi. 

Hingga berita ini terbit, wartawan media  mitrarakyat.com masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Pekerjaan kontruksi yang dilaksanakan CV. Serasi Bersama bernomor kontrak 027-199/PAN/DPPA-SKPD/BKOM-Pelkes/VII/2020 barjalan diduga tanpa pengawasan ketat. Sebab, pembangunan gedung yang menghabiskan uang negara sebesar Rp 3.594.920.106.19 (DAK) itu, terpantau awak media perjalanannya diduga tidak sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP), pada Kamis(01/10/2020) waktu lalu.

Berita Terkait : Kuat Dugaan CV. Serasi Bersama dan Pihak Terkait Langgar Spesifikasi Teknis dan Aturan Pada Proyek Negara

Karena dalam perjalanan proyek tersebut pihak yang semestinya menegur, bahkan menindak tegas kontraktor nakal seolah tutup mata, meskipun kuat dugaan CV. Serasi Bersama secara jelas telah langgar spesifikasi teknis dan aturan.

Yatun SH, (Ketua Kantor Hukum Analisa)

Namun pihak Konsultan Pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengelola Anggaran (KPA) yang berhak menolak dan mungkin melakukan pemutusan kontrak, seakan kehilangan "taring" untuk melakukannya, kata Yatun SH, pada Sabtu(03/10/2020) di kantornya. 

Ketua Kantor Hukum Analisa, Yatun SH menduga kuat kalau proyek gedung baru BKOM dan Pelkes tersebut ada indikasi korupsi secara bersama-sama. Pekerjaan yang mestinya diawasi secara ketat oleh pihak- pihak tersebut, terkesan ada pembiaran untuk kontraktor dalam melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang tidak halal, kata Yatun.

Yatun menilai perjalanan proyek tersebut ada indikasi melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 

" Terindikasi kontraktor dan pihak terkait lainnya melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP", tegasnya. 

Menurut anilisa hukum Yatun SH dengan lokasi pekerjaan yang sangat dekat dengan lingkungan BKOM Pelkes. Mestinya PPTK bisa setiap saat melakukan pengawasan. Namun tidak demikian adanya, seperti pengakuan Awaludin Rao kepada media ini, PPTK yang bernama Yeni setiap pagi dan sore waktu pekerjaan selalu hadir dilapangan. 

Parahnya meskipun setiap hari dilapangan, Yeni diduga tidak serta merta melakukan peneguran terhadap kontraktor. Buktinya, masih saja para pekerja tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri(APD) dalam bekerja.

Selanjutnya, secara teknis kontraktor diduga juga melakukan pelanggaran namun diduga tetap dibiarkan oleh konsultan pengawas dan PPTK kegiatan. Terlihat dari struktur bangunan, seperti tiang beton utama yang keropos dan tidak lurus, manandakan kontraktor bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis, ujar Yatun.  

Demi mendapatkan keuntungan lebih, disinyalir kontraktor dan pihak terkait rela gadaikan keselamatan jiwa penghuni gedung baru tersebut kedepannya, tandasnya.

Pada proyek gedung baru BKOM dan Pelkes itu, Yatun SH berharap kepada pihak berwajib, LSM, dan segenap masyarakat melakukan pengawasan secara intensif agar uang negara yang dihabiskan sebanding dengan kualitas dan mutu bangunan yang dikerjakan, pungkasnya. 

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi PPTK, KPA, konsultan pengawas, dan pihak berwajib. *roel*

Perturan Daerah(Perda)Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 telah disetujui Mendagri. Aturan ini juga sudah diundangkan Sekda pada Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187," sebut Irwan.

Dalam rilisnya, Rabu (29/9/2020), Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan Perda tersebut sudah mendapatkan nomor registrasi 6-124/2020 dan telah menjalani proses administrasi selanjutnya sesuai aturan berlaku.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya menyetujui Peraturan Daerah (Perda) Sumbar tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang disahkan DPRD setempat pada 11 September lalu.

Selanjutnya Pemprov akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta TNI/Polri untuk implementasinya.

"Dikarenakan Perda AKB tidak perlu aturan turunan, maka kabupaten atau kota diharapkan menyesuaikan dengan klausal yang telah ditetapkan. Saya minta seluruh stake holder baik di provin maupun di kabupaten kota segera berkoordinasi dan menindaklanjutinya," sebut Irwan.

Gubernur meminta masyarakat Sumbar mentaati aturan yang ada dalam perda tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Sumbar.

"Penyebaran sampai hari ini masih meningkat. Angkanya rata-rata diatas 100 orang. Lewat perda ini Saya harap masyarakat paham dan dapat mentaatinya. Semua ini untuk kepentingan kita semua,” jelas Irwan.

Untuk informasi, Perda AKB memuat beberapa kewajiban dan sanksi yang musti diketahui masyarakat. Kewajiban tersebut antara lain menerapkan prilaku disiplin protokol kesehatan yaitu menggunakan masker diluar rumah, cuci tangan menggunakan air dan sabun, menjaga jarak fisik serta tidak berjabat tangan saat mengucapkan salam.

Lalu menerapkan karantina mandiri atau sampai keluar hasil pemeriksaan bagi kontak erat pasien positif dan orang terkonformasi COVID-19 tapi tidak bergejala.

Selain itu juga terdapat denda Rp250 ribu atau kurungan penjara selama dua hari bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker. Kemudian juga diatur kepada setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan usahanya diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp25 juta.**