Mitra Rakyat

Dipimpin langsung oleh Ketua IKWI Sumbar, Dra. Iva Tureyza Idrus, para pengurus dan anggota yang berjumlah sekitar 30 orang berangkat dari pusat kota Padang pukul 08.00 WIB menggunakan bus wisata eksklusif Miyor. Dengan semangat dan penuh keakraban, mereka membawa berbagai bantuan, mulai dari pakaian layak pakai, sembako, susu kaleng, hingga makanan ringan yang disumbangkan oleh pengusaha sukses asal Padang, Christine Hakim, yang terkenal dengan produk "Karipik Balado"-nya.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga lansia di panti tersebut, rombongan melanjutkan perjalanan menuju objek wisata yang sedang hits saat ini, Tapian Tabiang Barasok di Bukittinggi. Di tempat ini, suasana makin meriah dengan acara puncak berupa pemotongan Kue Ulang Tahun ke-64 IKWI yang dipesan khusus dengan lambang logo organisasi.

Ketua IKWI Sumbar, Dra. Iva Tureyza Idrus, secara simbolis memotong kue yang kemudian diserahkan kepada anggota sebagai bentuk simbol kebersamaan. Suasana semakin hangat dengan berbagai permainan "Fun Game" yang mengundang gelak tawa dan keakraban ibu-ibu IKWI. Mereka tampak antusias mengikuti berbagai permainan tradisional seperti balon-balanan dan bola plastik, mengembalikan nuansa masa lalu yang penuh keceriaan.

Tak lengkap rasanya tanpa iringan lagu-lagu nostalgia yang dibawakan langsung oleh penyanyi andalan IKWI, Bu Ju dari RRI Padang. Sepanjang perjalanan menuju Bukittinggi, wanita-wanita penuh semangat ini berjoget dan bernyanyi, menciptakan suasana ceria di dalam bus mewah dan nyaman. Bahkan, di tengah keasyikan, mereka tampak lupa bahwa sudah berusia cucu-cucu, tetap semangat mengekspresikan kebahagiaan lewat lagu dan joget.

Waktu pun berlalu begitu cepat. Saat sore hari menjelang, acara resmi berakhir dan rombongan pun harus kembali ke Padang. Meski begitu, suasana penuh keakraban dan keceriaan tetap membekas di hati seluruh peserta. Sepanjang perjalanan, lantunan lagu-lagu nostalgia dari Bu Ju terus mengalun menghidupkan kembali memori indah masa lalu.

Perayaan HUT IKWI ke-64 ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan momentum mempererat tali silaturahmi dan menanamkan semangat berbagi serta kebersamaan di tengah masyarakat. Semoga, semangat kekeluargaan dan kepedulian ini terus menyala dalam setiap langkah organisasi dan anggotanya ke depan. **

Editor : Chairur Rahman

Langkah ini dilakukan di tengah isu panas terkait dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menyelimuti institusi tersebut.

Langkah Audit sebagai Upaya Transparansi

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedatangan BPK RI ke Sumatera Barat tidak lepas dari rangkaian peristiwa yang mencuat akhir-akhir ini. 

Salah satunya adalah penangkapan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung yang diduga terlibat kasus korupsi sebesar Rp30 miliar. 

Kasus ini memicu kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan di instansi vertikal di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam rangka mengungkap potensi penyimpangan, BPK RI dikabarkan akan melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran APBN Tahun 2021 hingga 2024 oleh BWSS V Padang. 

Audit ini diharapkan mampu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat, yang selama ini kerap menjadi perhatian media dan masyarakat.

Sejarah dan Dinamika Audit Sebelumnya

Ini bukan kali pertama BPK RI memeriksa kinerja BWSS V Padang. Pada 2016 silam, lembaga ini pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi yang berlokasi di Kota Padang tersebut. 

Keberlanjutan audit ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai adanya tabir yang belum terungkap secara tuntas terkait pengelolaan keuangan di instansi tersebut.

Selama ini, BWSS V Padang kerap disorot karena dugaan praktik tidak transparan, termasuk penunjukan kontraktor yang diduga berbau nepotisme, pelaksanaan kegiatan yang diduga kolusi dan korupsi, serta proyek kegiatan fiktif atau Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif. 

Media lokal dan nasional terus mengangkat isu ini sebagai bagian dari kekhawatiran masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara.

Mengapa Audit Dilakukan Kembali?

Langkah BPK RI melakukan audit ulang dianggap sebagai usaha serius untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan tersebut. Apalagi, jika dikaitkan dengan kasus korupsi di Sumatera Barat yang melibatkan instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR, maka sinyal pengawasan semakin diperketat.

Aktivis dan pengamat menilai, audit kali ini akan lebih komprehensif dan menyasar seluruh aspek pengelolaan keuangan serta proyek-proyek strategis di wilayah tersebut. 

"Diharapkan, hasil audit ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan menegakkan akuntabilitas," ujar aktivis yang enggan identitasnya disebutkan itu pada Senin (28/7/2025) di Padang.

Harapan dan Tantangan

Aktivis itu menyebut Masyarakat Sumbar berharap, audit ini mampu membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti BWSS V. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, imbuhnya.

Dia menuturkan bahwa tantangan besar menanti aparat penegak hukum dan pengawas keuangan dalam mengungkap praktik nepotisme dan korupsi yang diduga telah berlangsung lama.

"Jika terbukti bersalah, langkah penegakan hukum harus diambil secara tegas untuk mencegah praktik merugikan negara ini terulang kembali," tegasnya.

Arah Kebijakan dan Masa Depan

Presiden RI Prabowo Subianto melalui program "Asta Cita" menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kedepannya, diharapkan seluruh pihak terkait bekerja secara profesional dan berintegritas, memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai aturan tanpa adanya unsur nepotisme maupun kolusi. 

Momentum ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat pengawasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, terkait langkah audit tersebut. Konfirmasi melalui telepon pun belum mendapat jawaban dari pihak terkait hingga berita ini disusun.

Akhirnya, masyarakat menunggu hasil audit yang diharapkan mampu mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan demi kebaikan bersama.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait hingga berita ini ditayangkan.

Penulis : Chairur Rahman

MR.com, Padang| PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar kembali menyampaikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mengabaikan rambu dan tata tertib saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Peringatan ini disampaikan menyusul kecelakaan yang terjadi di perlintasan KM 21+600, antara Stasiun Duku dan Tabing, Ahad sore.

Dalam peristiwa tersebut, sebuah kendaraan roda empat jenis Avanza ditabrak KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Air – BIM, yang melintas dengan kecepatan tinggi. Masinis kereta telah membunyikan klakson berkali-kali sebagai bentuk peringatan, namun pengemudi minibus tak mengindahkan dan tetap melintas, sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan.

Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas di perlintasan sebidang. 

Ia mengingatkan bahwa undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada kereta api.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menegaskan bahwa setiap pengguna jalan harus mendahulukan kereta api di titik perpotongan jalur,” tuturnya Ahad (27/7).

Reza mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi jalur rel. Ia juga mengingatkan agar tidak berada di jalur kereta api tanpa keperluan mendesak, sesuai larangan yang diatur dalam Pasal 181 UU Perkeretaapian, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di rel atau mengganggu jalur kereta api.

“Keselamatan bersama menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Mari kita tingkatkan kesadaran dan saling mengingatkan agar kecelakaan serupa tidak terulang,” ujarnya.

Selain itu, PT KAI Sumbar juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk pelajar di wilayah sekitar rel kereta api. Tujuannya, agar masyarakat memahami risiko dan bahaya yang mengintai di jalur rel serta tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan.

Reza menambahkan, apabila masyarakat menemukan kegiatan mencurigakan di sekitar jalur rel, dapat segera melapor ke petugas stasiun terdekat atau melalui Contact Center 121, email cs@kai.id, dan media sosial resmi @keretaapikita / @kai121.

“Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Semoga upaya bersama ini mampu meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang,” tuturnya.

Editor: Chairur

Berbagai aktivitas digelar di lingkungan kelurahan tersebut, mulai dari aksi sosial donor darah, lomba sepak bola mini anak-anak(mini Soccer) lomba kasidah majelis ta'lim, hingga pertunjukan tari Payung yang memukau. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat, yang melihatnya sebagai peluang mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Wahyu Kurniawan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan kepedulian mereka terhadap masyarakat. 

"Kami ingin ikut menyemarakkan hari besar ini sekaligus memberikan manfaat langsung kepada warga. Melalui aksi donor darah, harapannya dapat membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya saa dikonfirmasi via telpon, Minggu (27/7/2025).

Selain aksi sosial, lomba sepak bola mini anak-anak menjadi salah satu daya tarik utama. Anak-anak dari berbagai RT mengikuti pertandingan dengan semangat sportivitas tinggi, menunjukkan bakat dan semangat kompetisi yang sehat. 

Tidak kalah menarik, pertunjukan tari Payung yang menampilkan kekayaan budaya Minang turut memeriahkan suasana, menegaskan kekayaan seni dan tradisi daerah.

Perayaan ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat dan diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya lokal. 

Ketua Karang Taruna berharap, kegiatan ini tidak berhenti di perayaan hari ini, melainkan menjadi momentum untuk terus aktif berbuat dan menginspirasi masyarakat. "Semoga kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan dan menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan kami," tuturnya penuh harapan.

Perayaan HUT kota dan RI ini menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan kebersamaan tetap terjaga di tengah geliat pembangunan dan kemajuan daerah. 

Karang Taruna Kelurahan Dadok Tunggul Hitam pun berharap, kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan peduli terhadap sesama, demi masa depan yang lebih baik.

Penulis: Chiarur

#Padang #HUTKotaPadang #HariKemerdekaan #BudayaMinang #GotongRoyong

MR.com, Pasaman Barat| Suasana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali dirundung aroma arogansi kekuasaan. Seorang pejabat eselon II diduga menikmati fasilitas yang di luar batas kewajaran, bahkan diduga menggunakan dua unit kendaraan dinas secara bersamaan. Ironisnya, salah satu kendaraan bahkan diketahui memakai pelat nomor yang dihitamkan, menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan pengawasan internal di pemerintahan daerah tersebut.

Dugaan praktik penyalahgunaan ini mencuat ke publik pada Minggu (27/7/2025). Informasi yang beredar menyebutkan, salah satu kendaraan yang digunakan adalah Toyota Hilux Double Cabin milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR). Kendaraan tersebut, menurut data sah, telah dihibahkan secara resmi ke dinas terkait dan seharusnya tidak dialihkan penggunaannya secara sembarangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015, penggunaan kendaraan dinas di tingkat pejabat eselon II dibatasi dan harus sesuai ketentuan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pejabat setingkat eselon II hanya berhak atas satu kendaraan dinas dengan spesifikasi tertentu. Penggunaan lebih dari satu kendaraan, apalagi yang disamarkan pelat nomornya, jelas melanggar aturan dan berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang.

Praktik semacam ini bukan sekadar melanggar etika birokrasi, tetapi juga menunjukkan potensi penyimpangan dari norma tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Penggunaan kendaraan secara ilegal dan pelat nomor yang dihitamkan menimbulkan dugaan upaya menutupi penyalahgunaan tersebut dari pengawasan publik.

Tokoh masyarakat Pasbar pun angkat bicara. Mereka mendesak Bupati dan Inspektorat Daerah untuk segera bertindak tegas. “Masa seorang kepala badan bisa seenaknya pakai dua mobil dinas? Satu lagi disamarkan pelat nomornya. Ini sudah kelewatan. Pemimpin harus bertindak tegas!” tegas salah satu tokoh yang enggan disebutkan namanya.

Jika kendaraan dinas milik Dinas PU-PR memang masih tercatat sebagai aset aktif, maka penggunaan kendaraan tersebut di luar ketentuan merupakan pelanggaran serius. Penyalahgunaan ini, jika dibiarkan, berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan ketegasan dan menegakkan aturan secara konsisten. Sebab, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan tidak hanya diukur dari program-program yang dijalankan, tetapi juga dari keteladanan pejabat dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Jika praktik seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin citra pemerintahan di Pasaman Barat akan semakin tercoreng, dan kepercayaan publik pun semakin menipis. (Tim)

Acara yang dihadiri ratusan jurnalis dari berbagai media se-Kota Padang ini diwarnai dengan semangat kebersamaan dan komitmen menjaga profesionalisme. Hadir pula sejumlah tokoh dari berbagai instansi, mulai dari aparat kepolisian, pemerintah daerah, hingga perwakilan perusahaan, yang menunjukkan dukungan terhadap eksistensi organisasi wartawan yang telah berusia sembilan tahun ini.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr (A.P.), Kabid Humas Polda Sumbar, menyampaikan bahwa wartawan harus menjadi garda terdepan dalam menangkis penyebaran hoaks dan memelihara akal sehat masyarakat. “Pers memiliki peran penting bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran dan akal sehat publik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IKW-RI, Dafid Efendi, menegaskan bahwa usia sembilan tahun adalah momen refleksi dan penguatan. Ia menegaskan bahwa organisasi ini harus menjadi rumah bagi wartawan yang ingin berkembang secara profesional dan tetap berpegang pada kode etik. “Kita harus tetap kritis, tapi juga solutif. Wartawan harus mampu menjadi solusi, bukan hanya menyampaikan masalah,” katanya.

Di sisi lain, Sukra Rahmat Putra, S.Sos, selaku ketua panitia, menyampaikan bahwa soliditas antarwartawan merupakan kunci keberhasilan organisasi ke depan. “Kebersamaan dan sinergi antaranggota adalah fondasi kita untuk menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, keberadaan organisasi wartawan yang berintegritas mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Susmelawati Rosya bahkan menyatakan bahwa ke depan, wartawan di Sumbar harus mampu menjadi pelopor dalam mencerdaskan bangsa dan melawan berita-berita hoaks yang dapat merusak tatanan sosial.

Acara berlangsung meriah dan penuh keakraban. Karangan bunga ucapan selamat dari berbagai media dan lembaga berjejer di halaman, menambah suasana hangat. Hiburan musik, pembagian doorprize, serta sesi makan bersama semakin mempererat rasa kekeluargaan di antara para wartawan.

Di ujung acara, Dafid Efendi menyampaikan bahwa organisasi ini akan terus membuka ruang kolaborasi dan memperkuat kapasitas wartawan dalam menjaga kualitas jurnalistik. “Kami percaya, pers yang bersatu dan berintegritas akan menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan memperkuat bangsa,” pungkasnya.

HUT ke-IX IKW-RI diharapkan mampu menjadi momentum mengokohkan peran pers sebagai pilar demokrasi dan penjaga moral bangsa, sekaligus menegaskan bahwa wartawan adalah bagian dari solusi di tengah tantangan era digital.**