17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Pemko Padang Siap Beri Perlindungan Terhadap Da`i dan Ulama



Mitra Rakyat.com(Padang)
Para da’i dan ulama sejatinya adalah figur penting yang telah berjasa besar dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan ikut serta merumuskan dasar-dasar kehidupan bangsa dan negara. Peran ulama dan da’i juga tak kalah penting dalam menyiarkan keislaman dalam kehidupan masyarakat.

Namun jika dilihat dari kenyataan yang ada dewasa ini, para ulama atau pun da’i juga mulai memprihatinkan. Karena kerap mendapat ancaman baik fisik, maupun non fisik. Sehingga dengan dasar itulah mereka memerlukan adanya perlindungan dari hal-hal yang tak diinginkan.

Menyikapi itu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang perlu merumuskan perlindungan yang tepat bagi para da’i dan ulama khususnya di Kota Padang . Niatan itu pun dimulai dengan digelarnya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Perlindungan Da’i dan Ulama” yang dilangsungkan di Aula Kantor Baznas Kota Padang, Selasa (12/3).

Kegiatan ini menghadirkan perwakilan ormas dan lembaga keagamaan, ikatan muballigh dan unsur terkait lainnya.

Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah sewaktu membuka FGD menyampaikan, agenda FGD ini memang menjadi fokus utama Pemko Padang saat ini.

“Para da’i dan ulama wajib diberikan perlindungan. Apalagi bagi kita di ranah Minang yang berfalsahkan adat basandi syara’-syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK). Syara' mangato adat mamakai," tegasnya.

Mahyeldi pun menyerukan agar melalui FGD ini dapat  melahirkan ide-ide, masukan dan gagasan untuk melahirkan perlindungan hukum bagi para ulama dan da'i di Kota Padang.

"Perlindungan yang dimaksud yaitu, bagaimana para ulama dan da'i selaku yang memegang otoritas dan kompetensi dalam hal keagamaan di masyarakat terlindungi dari tindakan yang mengancam. Baik berupa fisik seperti penghadangan, pembubaran, persekusi, penghancuran, pembakaran dan sebagainya. Begitu juga terlindungi dari non fisik seperti intimidasi, penodaan, penghinaan, berita 'hoax' serta segala bentuk kriminalisasi hukum," jelasnya.

"Apalagi bukan hanya di dunia saja tapi mereka berperan membimbing kita untuk selamat sampai ke akhirat kelak. Jadi untuk itu ke depan, para da'i dan ulama harus kita berikan perlindungan dari banyak hal dalam artian luas. Baik dalam bentuk keamanan jiwa dan raga serta dari segi kebutuhan kehidupan sehari-hari," imbuh wali kota menambahkan.

Sementara itu Kepala Bagian Kesra Jamilus selaku ketua panitia pelaksana menyebutkan manfaat FGD tersebut diantaranya ingin memperoleh data kualitatif yang bermutu seputar perlindungan da’i dan ulama. Sementara tujuannya untuk memperoleh masukan atau informasi tentang upaya yang harus dilakukan terhadap perlindungan da’i dan ulama.

"Semoga melalui FGD ini akan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk perlindungan dai dan ulama yang cukup banyak di Kota Padang,” harapnya.

"Jadi kita akan membuat Perwako untuk upaya ini dengan didasari Undang-undang, Peraturan Menteri dan Perda Kota Padang nantinya. Sehingga apabila para ulama dan da'i dalam penyampaian dakwahnya tidak bertentangan dengan aturan namun mendapat tantangan dari masyarakat atau ormas dan pihak lainnya yang tidak senang, maka disinilah peran pemerintah memberikan perlindungan," jelas Jamilus.

Dalam FGD tersebut juga dihadiri Ketua Baznas Kota Padang Epi Santoso, Kepala Bagian Kesra Jamilus, Kepala Bagian Hukum Syuhandra serta narasumber diantaranya Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag (Ketua MUI Kota Padang) dan Miko Kamal SH. Phd. (dv)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.