MR.com, Sumbar| Kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke Sumatera Barat untuk melakukan audit terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat dan kalangan pengawas.
Langkah ini dilakukan di tengah isu panas terkait dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menyelimuti institusi tersebut.
Langkah Audit sebagai Upaya Transparansi
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedatangan BPK RI ke Sumatera Barat tidak lepas dari rangkaian peristiwa yang mencuat akhir-akhir ini.
Salah satunya adalah penangkapan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung yang diduga terlibat kasus korupsi sebesar Rp30 miliar.
Kasus ini memicu kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan di instansi vertikal di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam rangka mengungkap potensi penyimpangan, BPK RI dikabarkan akan melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran APBN Tahun 2021 hingga 2024 oleh BWSS V Padang.
Audit ini diharapkan mampu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat, yang selama ini kerap menjadi perhatian media dan masyarakat.
Sejarah dan Dinamika Audit Sebelumnya
Ini bukan kali pertama BPK RI memeriksa kinerja BWSS V Padang. Pada 2016 silam, lembaga ini pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi yang berlokasi di Kota Padang tersebut.
Keberlanjutan audit ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai adanya tabir yang belum terungkap secara tuntas terkait pengelolaan keuangan di instansi tersebut.
Selama ini, BWSS V Padang kerap disorot karena dugaan praktik tidak transparan, termasuk penunjukan kontraktor yang diduga berbau nepotisme, pelaksanaan kegiatan yang diduga kolusi dan korupsi, serta proyek kegiatan fiktif atau Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif.
Media lokal dan nasional terus mengangkat isu ini sebagai bagian dari kekhawatiran masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara.
Mengapa Audit Dilakukan Kembali?
Langkah BPK RI melakukan audit ulang dianggap sebagai usaha serius untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan tersebut. Apalagi, jika dikaitkan dengan kasus korupsi di Sumatera Barat yang melibatkan instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR, maka sinyal pengawasan semakin diperketat.
Aktivis dan pengamat menilai, audit kali ini akan lebih komprehensif dan menyasar seluruh aspek pengelolaan keuangan serta proyek-proyek strategis di wilayah tersebut.
"Diharapkan, hasil audit ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan menegakkan akuntabilitas," ujar aktivis yang enggan identitasnya disebutkan itu pada Senin (28/7/2025) di Padang.
Harapan dan Tantangan
Aktivis itu menyebut Masyarakat Sumbar berharap, audit ini mampu membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti BWSS V. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, imbuhnya.
Dia menuturkan bahwa tantangan besar menanti aparat penegak hukum dan pengawas keuangan dalam mengungkap praktik nepotisme dan korupsi yang diduga telah berlangsung lama.
"Jika terbukti bersalah, langkah penegakan hukum harus diambil secara tegas untuk mencegah praktik merugikan negara ini terulang kembali," tegasnya.
Arah Kebijakan dan Masa Depan
Presiden RI Prabowo Subianto melalui program "Asta Cita" menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kedepannya, diharapkan seluruh pihak terkait bekerja secara profesional dan berintegritas, memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai aturan tanpa adanya unsur nepotisme maupun kolusi.
Momentum ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat pengawasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, terkait langkah audit tersebut. Konfirmasi melalui telepon pun belum mendapat jawaban dari pihak terkait hingga berita ini disusun.
Akhirnya, masyarakat menunggu hasil audit yang diharapkan mampu mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan demi kebaikan bersama.
Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait hingga berita ini ditayangkan.
Penulis : Chairur Rahman
