MR.com, Padang| Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari lingkaran Pemerintah Kota Padang. Gerakan Masyarakat Muda Sumbar Menggugat (GMM Sumbar) menuding Pemko Padang gagal menegakkan integritas, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal kelebihan bayar pembangunan Gedung DPRD Kota Padang sebesar Rp 2,2 miliar.
Meski uang negara itu telah dikembalikan secara bertahap hingga 25 Juli 2025, publik menilai langkah itu tak cukup menyelamatkan muka Pemko. Pengembalian yang melewati tenggat 60 hari sesuai undang-undang dianggap memperkuat dugaan tindak pidana korupsi.
“Pengembalian uang negara tidak otomatis menghapus pidana. Jika hukum hanya berhenti pada pengembalian kerugian, maka korupsi akan terus merajalela.
Kami mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus ini,” kata Aldi, Koordinator Aksi GMM Sumbar, dalam surat pemberitahuan bernomor 011/A/GMM/IX/2025 yang dilayangkan ke Polresta Padang.
Baca : Komitmen Antikorupsi Wali Kota Padang Dipertanyakan, Kasus Gedung DPRD Rp129 Miliar Mandek
GMM Sumbar akan menggelar aksi unjuk rasa Kamis, 11 September 2025, pukul 14.00 WIB, di Balaikota Padang dan Kantor Dinas PUPR Kota Padang. Sekitar 70–100 orang massa akan turun dengan perlengkapan aksi berupa toa, spanduk, banner, ban bekas, hingga pengeras suara.
Tuntutan GMM Sumbar:
Wali Kota Padang segera mencopot Kepala Dinas PUPR yang dinilai lalai.
-Aparat hukum memproses dugaan korupsi meski kerugian negara telah dikembalikan.
-Pemko melakukan pembersihan internal dengan mengganti kepala dinas yang tidak becus.
-Bila tuntutan diabaikan, GMM mengancam akan mengerahkan massa dua kali lipat.
-Menolak pejabat tak kompeten yang menjadi beban Kota Padang.
Aksi ini diyakini bakal menjadi tekanan moral dan politik bagi Pemko Padang. Publik menunggu sikap tegas Wali Kota: berpihak pada rakyat dengan menegakkan integritas, atau melindungi pembantunya yang terseret masalah hukum.
Jika Pemko memilih diam, gelombang perlawanan masyarakat diyakini bakal kian membesar. Skandal Rp 2,2 miliar ini bisa menjadi titik api yang membakar kredibilitas Wali Kota Padang di mata publik.
Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya menghubungi Pemko Padang dan pihak terkait untuk konfirmasi. (TIM)
