MR.com, Padang | Laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di Padang, Provinsi Sumatera Barat mulai mendapat respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya berselang satu hari setelah laporan diterima, lembaga antirasuah itu menerbitkan surat tanggapan resmi yang menyatakan laporan tersebut akan diproses melalui tahapan verifikasi.
Respons tersebut tertuang dalam surat KPK Nomor R/7131/PM.00.01/30-35/11/2026, tertanggal 10 November 2026, dengan sifat "Segera".
Surat itu ditujukan kepada Hendri Pratama, S.H., CCPS., selaku Direktur Pengawasan dan Investigasi (Dirwaster) Sumatera Barat BAPERMEN Cakra Nusantara. Laporan yang menjadi dasar tanggapan tersebut disampaikan pada 5 November 2026 dan tercatat diterima KPK pada 9 November 2026.
Isi surat yang datang pada Kamis(12/11) atas nama Pimpinan KPK tersebut menyampaikan apresiasi atas partisipasi pelapor dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi laporan Saudara," demikian kutipan isi surat KPK tersebut.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa laporan telah memperoleh respons administratif dari KPK. Namun, tahapan verifikasi bukan berarti substansi pengaduan telah terbukti ataupun perkara telah memasuki tahap penyelidikan. KPK masih perlu menilai kelengkapan informasi dan materi laporan sebelum menentukan langkah berikutnya sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN) Romi Yufendra menyampaikan apresiasi kepada Hendri Pratama atas langkahnya mengawal laporan masyarakat hingga memperoleh tanggapan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Ketua Umum BAPERMEN, respons KPK itu menjadi dorongan bagi organisasi untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan penyimpangan penggunaan kewenangan maupun pengelolaan anggaran publik.
BAPERMEN menyatakan tidak akan berhenti pada satu laporan. Organisasi tersebut berencana memantau berbagai indikasi korupsi dan dugaan pelanggaran hukum lainnya untuk kemudian menyampaikannya kepada institusi penegak hukum, termasuk Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK RI.
Meski demikian, pekerjaan berikutnya justru terletak pada pembuktian. Setiap laporan harus ditopang dokumen, data pendukung, kronologi, serta informasi yang dapat diuji agar tidak berhenti sebagai pengaduan administratif.
Bagi publik Sumatera Barat, surat tanggapan KPK ini menjadi awal dari proses yang perlu dikawal secara terbuka dan proporsional. Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari cepatnya surat balasan diterbitkan, melainkan dari sejauh mana setiap laporan ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Kini, perhatian tertuju pada proses verifikasi KPK dan tindak lanjut terhadap materi pengaduan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan media masih berupaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya.
Editor : Chairur Rahman
