MR.com, PADANG | Rencana pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai senilai Rp9,94 miliar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur, Padang, menyisakan sejumlah kejanggalan. Perbedaan nilai barang, ketidakjelasan status hukum, hingga batalnya agenda pemusnahan memunculkan dugaan adanya persoalan dalam tata kelola barang hasil penindakan tersebut.
Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (DPN AJAR) bahkan mencium indikasi dugaan penyelewengan yang perlu ditelusuri aparat pengawasan dan penegak hukum.
Kepala Bidang Investigasi DPN AJAR, Topik Marliandi, menegaskan persetujuan Kementerian Keuangan bukan jaminan bahwa seluruh proses pengelolaan hingga pemusnahan barang telah berjalan sesuai ketentuan.
"Jangan sampai persetujuan administratif dijadikan tameng untuk menutupi persoalan yang justru harus diperiksa. Ada perbedaan angka yang sangat signifikan, status hukum barang belum terang, dan mekanisme pertanggungjawabannya perlu dibuka," tegas Topik pada Rabu(11/11) di Padang.
Ia menunjuk surat Menteri Keuangan Nomor S-229/MK/KN.4/2026 tertanggal 28 Agustus 2026 yang mencantumkan nilai perkiraan barang sebesar Rp9.947.566.999.
Namun, Kepala Seksi Penindakan KPPBC Teluk Bayur, Syukran, saat dikonfirmasi pada 15 Oktober 2026 justru menyebut nilai barang sekitar Rp2 miliar.
Selisih hampir Rp7,95 miliar tersebut dinilai bukan persoalan sepele.
"Publik berhak mengetahui, apakah Rp2 miliar itu hanya sebagian barang, apakah ada perubahan daftar pemusnahan, atau terdapat perbedaan penghitungan. Kalau datanya tidak sinkron, siapa yang bertanggung jawab?" ujarnya.
Persoalan semakin mengemuka setelah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Didie Tri Hariyadi, mempertanyakan belum diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait barang berupa rokok dan minuman beralkohol yang disebut sebagai barang bukti.
Menurut Topik, status barang harus dipastikan sebelum pemusnahan dilakukan. Jangan sampai barang yang masih berkaitan dengan proses pidana justru diperlakukan sebagai BMN yang siap dihapuskan.
Di sisi lain, agenda pemusnahan yang dijadwalkan pada 15 Oktober 2026 di Wisma Indarung PT Semen Padang batal dilaksanakan. Hingga November, belum ada kepastian jadwal pengganti maupun penjelasan menyeluruh mengenai alasan pembatalan.
DPN AJAR juga menyoroti komunikasi pejabat KPPBC Teluk Bayur. Syukran diduga memblokir dua nomor telepon awak media yang meminta konfirmasi, sedangkan narahubung KPPBC, Ilham Effendie, hanya menyampaikan media akan diundang ketika pemusnahan dilaksanakan.
"Ini bukan sekedar persoalan seremoni pemusnahan. Yang harus dijelaskan adalah ke mana dasar perbedaan nilai itu, bagaimana status hukum barang, dan apakah seluruh prosedur sudah diperiksa. Jangan sampai ada indikasi penyimpangan yang dibiarkan tanpa pemeriksaan," kata Topik.
Atas persoalan tersebut, DPN AJAR mendesak dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proses penindakan, inventarisasi, penetapan status BMN, hingga rencana pemusnahan. Termasuk membuka daftar barang, dokumen penetapan status, rincian nilai, serta hasil koordinasi dengan kejaksaan.
"Jika semuanya benar, buktikan dengan dokumen. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai kewenangan mengelola dan memusnahkan barang negara justru menjadi celah penyelewengan," tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi Kepala KPPBC Teluk Bayur, Ade Zirwan, dan pihak terkait lainnya.
Dengan nilai hampir Rp10 miliar, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan bahwa pemusnahan telah memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan. Selisih nilai hampir Rp8 miliar dan ketidakjelasan status barang harus dijawab secara transparan. Jika tidak, dugaan penyelewengan dalam tata kelola barang sitaan negara akan terus menjadi tanda tanya publik. Tim
Editor : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
