Mitra Rakyat

"Mudah-mudahan kegiatan Muhammadiyah di Sungai Jernih tetap selalu eksis, dan insyaAllah syiar Islam semakin menggeliat,” ujarnya.

MR.com, Jakarta| Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan masyarakat untuk tidak sungkan melapor kepada hotline Polri yang telah disediakan. Hal itu disampaikannya mengingat dalam waktu dekat akan terjadi arus mudik dan balik Lebaran 2025.

“Untuk pelayanan terhadap kegiatan masyarakat yang melaksanakan mudik, kita juga mensosialisasikan layanan hotline 110,” ujar Jenderal Sigit usai rakor persiapan mudik Lebaran 2025, Senin (10/3/25).

Jenderal Sigit menjelaskan, dalam mempersiapkan mudik yang lancar, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai antisipasi mencegah kemacetan. Salah satunya adalah diskon tarif tol 20% di sejumlah titik.

Kemudian, sejumlah rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan, salah satunya oneway yang akan disesuaikan dengan situasi. Selain itu, ada juga pembatasan kendaraan sumbu 3, kecuali pengangkut bahan baku, BBM, dan yang dikecualikan lainnya.

“Ini semua dimaksud agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar,” ungkap Kapolri.

Diketahui, Kapolri menyatakan bahwa Operasi Ketupat 2025 akan digelar berdasarkan dua wilayah operasi.

Untuk wilayah Lampung sampai Bali, ujar Kapolri, akan diselenggarakan selama 17 hari. Sedangkan untuk 28 Polda lainnya akan diselenggarakan selama 14 hari.

“Akan dilaksanakan 14 hari dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain,” ujar Kapolri.

Jenderal Sigit menyebut, arus mudik diprediksi terjadi antara tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik di tanggal 5-7 April 2025.

Dijelaskan Kapolri, dalam operasi ini terdapat 2.835 posko yang akan didirikan. Jika dirinci, terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan, dan 309 pos terpadu.

“Dan mengamankan 126.736 obyek pengamanan,” jelas Kapolri.**

Keempat pejabat yang dipanggil adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Peternakan.

Pemanggilan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Fajar Mukti, pada 5 Maret 2025. Dalam surat itu, mereka diminta memberikan keterangan pada 11 Maret 2025 dan membawa dokumen terkait Penas Tani 2023.

"Benar. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Penas Tani 2023 lalu," kata Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Efendri Eka Saputra, saat dihubungi, Senin (10/3/2025).

Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf, membenarkan telah menerima surat pemanggilan tersebut.

"Sudah. Sebagai warga negara yang baik, kita siap memberikan keterangan," ujarnya.

Namun, Era Sukma menyatakan tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena sedang bertugas di luar kota.

"Tapi saya minta Kabid Cipta Karya Pak Dedi yang datang. Kebetulan dia Kuasa Pengguna Anggarannya," jelasnya.

Kasus dugaan korupsi ini sudah masuk tahap penyelidikan dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan pada 23 Januari 2025.

Sumber(Kompas.com)

Ketiga pemuda itu identitasnya diketahui yaitu FK (23), RV (21) dan AF (23). Selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah saset kecil berisi kristal bening diduga sabu, 5 (lima) buah saset kecil berisi kristal bening diduga sabu, pirex kaca, sumbu dan alat hisap.

Selain barang bukti tersebut, petugas juga mengamankan kendaraan roda dua dan handphone milik pemuda tersebut.

Kasubdit III Kompol Eduard Steffry Allan T yang memimpin langsung penangkapan itu menyebutkan berawal dari pengembangan informasi yang diterima dari masyarakat. Kemudia petugas secara intens melakukan penyelidikan di Desa Sarjo Pasangkayu dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap FK dan RV yang saat itu sedang berboncengan.

Dari pemeriksaan dan penggelapan yang dilakukan terhadap FK dan RV, petugas menemukan 3(tiga) buah sachet berisi kristal bening diduga sabu yang diakui diperoleh dari AF.

Selanjutnya petugas bergerak cepat mendatangi kediaman AF yang berada di Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Dari tangan AF petugas mengamankan 5 (lima) buah sachet kecil berisi kristal bening di duga sabu.

Dari pengembangan yang dilakukan saat ini petugas menetapkan seseorang dengan inisial P sebagai DPO berdasarkan pengakuan AF karena barang bukti yang diamankan dari AF berhubungan dengan P.

Humas Polda Sulbar

MR.com,Padang Pariaman| Kapolres Padang  Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, Sik. Msi terima kedatangan perwakilan dari organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Jum'at (7/3/2025), di ruang pertemuan milik Mapolres Padang Pariaman.

"Presisi Polres (Kepolisian Resor) dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk mencapai tujuan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya," kata Kapolres Faisol mengawali perbicangan saat itu.

Dia mengatakan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat, kami menjalankannya dengan motto "AMAN", Agamis, Melayani,Amanah, Nyata.

Sebagai Kapolres Padang Pariaman yang baru menjabat, dibawah komandonya seluruh jajaran anggota dalam melakukan tugas masih selalu dalam koridor SOP, terang Ahmad Faisol.

Ahmad Faisol menuturkan, menjadi Kapolres yang tegas wajib dilakukan dalam menjalankan tugas, sesuai perintah dari bapak Kapolri.

"Perintah Kapolri untuk Kapolres adalah untuk bertindak terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya," 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencantumkan nomor hp Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda sebagai wujud nyata Polri Presisi dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan.

Kata Ahmad Faisol, Kapolri melalui Kapolda juga memerintahkan Kapolres untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan ilegal, seperti penambangan yang tidak mengatongi izin.

Hal ini selaras dengan perintah Presiden untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, tandasnya.

Selain itu, Polri juga harus membina hubungan yang baik dengan media dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas kepolisian, tutur Kapolres Ahmad Faisol.

Dan Alhamdulillah saat ini kantor kita didatangi kawan-kawan wartawan dari kota Padang yang tergabung dalan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). 

Semoga dengan kedatangan KJI ini dapat menjadi simbol perwakilan seluruh awak media dengan Polri dalam menjaga, menjalin dan mempererat tali silaturahmi, pungkasnya.

Penulis: Chairur Rahman