Mitra Rakyat

Setelah memasuki masa purna bakti, Tabrani, S.T, M.T yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, resmi digantikan oleh Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc.M.Eng.

Pelantikan itu menandai babak baru dalam upaya mempercepat pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. 

Elsa, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni dan pengalaman luas dalam pembangunan jalan dan jembatan nasional. 

Dengan latar belakang pendidikan teknik sipil serta gelar magister di bidang teknik dan manajemen, Elsa diyakini mampu membawa inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

Pelantikan Elsa Putra Friandi dipandang sebagai momentum penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat. 

Selain itu, langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah di provinsi tersebut. 

Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berharap, di tangan Elsa, pembangunan jalan di Sumatera Barat akan semakin maju, aman, dan berkelanjutan.

Dengan semangat baru dan pengalaman yang dimiliki, Elsa diyakini mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat, demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Penulis : Chairur

MR.com, Jakarta| Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa proses penanganan kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat Indonesia telah menunjukkan progres yang signifikan hingga hari ini. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Tim Satgas Pangan Polri melakukan pendalaman secara intensif di lapangan.

“Tim sudah bergerak dari kemarin. Mungkin nanti akan ada rilis secara periodik dari Satgas Pangan Polri,” ujar Kapolri di acara di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/25).

Kapolri menegaskan bahwa hasil lengkap dari perkembangan penanganan kasus tersebut akan dijelaskan dalam rilis resmi yang akan disampaikan dalam waktu dekat. Ia berharap, masyarakat dapat menunggu pengumuman resmi dari pihak berwenang.

“Ya, lihat besok insya Allah ada rilis,” tambah Kapolri singkat.

Diketahui, kasus beras oplosan ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyebutkan dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku pengoplos beras. Presiden secara tegas memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera menindak pelaku yang diduga telah menjual beras biasa dengan label beras premium, demi melindungi konsumen dan menjaga kestabilan pasar pangan nasional.

Sejauh ini, penegasan dari Kapolri menunjukkan komitmen pihak kepolisian untuk mengungkap jaringan pelaku oplosan beras yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal. Masyarakat menantikan langkah-langkah konkrit dan transparansi dari aparat dalam menuntaskan kasus ini, agar tidak berulang dan memberi efek jera bagi pelaku usaha ilegal yang merugikan rakyat.(hms)

MR.com, Sumbar| Kini, warga di sekitar Jalan Adinegoro dapat bernafas lega setelah dimulainya proyek penanganan drainase yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan banjir dan kemacetan yang selama ini melanda kawasan tersebut. Meski proses pembangunan yang berlangsung selama 160 hari kalender ini menuntut kesabaran warga, mereka tetap berharap proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan standar mutu yang ditetapkan.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Wirandia Karya ini, dengan konsultan supervisi dari PT. Archimedia Consultan KSO, PT. Manggala Karya Bangun Sarana KSO, dan PT. Taru Nusantara, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan drainase yang selama ini menjadi keluhan warga dan pengguna jalan. Pekerjaan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta mencegah genangan air saat hujan deras turun.

Salah satu warga setempat, Ar, mengungkapkan harapannya saat menikmati secangkir kopi di sebuah warung dekat lokasi proyek beberapa hari lalu. “Pekerjaan drainase ini memang mengganggu jalan masuk ke warung dan berdampak pada aktivitas jual beli. Tapi kami rela, asal pekerjaannya cepat selesai dan berkualitas, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, warga sangat berharap bahwa pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu, agar tidak menimbulkan kerusakan dini pada fasilitas yang dibangun. “Kalau pekerjaan asal-asalan, nanti cepat rusak dan harus diperbaiki lagi. Kami juga tidak ingin menunggu terlalu lama, karena cukup mengganggu aktivitas dan lalu lintas di sini,” katanya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak rekanan maupun pihak pengawas pekerjaan (PPK) belum dapat dikonfirmasi mengenai perkembangan lapangan. Pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui detail pelaksanaan proyek maupun spesifikasi teknis yang harus dipenuhi, karena mereka hanya menjalankan tugas sesuai instruksi atasan.

Pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi teknis serta kendala yang dihadapi masih belum mendapatkan jawaban resmi. Masyarakat berharap, pihak terkait dapat meningkatkan komunikasi dan pengawasan agar proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai mutu, demi kebaikan bersama.

Diharapkan, dengan selesainya proyek ini, kawasan Jalan Adinegoro menjadi lebih aman, nyaman, dan bebas banjir, serta mampu meningkatkan perekonomian warga setempat.

Penulis: Chairur

Menurut sejumlah sumber di lapangan, sejumlah proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya tidak mengikuti ketentuan dalam DED secara ketat. Salah satu indikator utama adalah penggunaan material yang diduga ilegal dan tidak sesuai standar. Praktik ini berpotensi menurunkan kualitas hasil akhir, serta mengancam keberlanjutan dan keselamatan bangunan maupun infrastruktur yang dibangun.

Selain itu, ada kekhawatiran terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan yang sah dan sesuai aturan. Penggunaan bahan bakar subsidi ini diduga tidak diawasi secara ketat, bahkan beberapa laporan menyebutkan adanya penyalahgunaan untuk keperluan operasional proyek yang tidak sesuai ketentuan, yang tentunya merugikan keuangan negara.

Tak kalah penting, penerapan Alat Pelindung Kerja (APD) di lokasi proyek juga dinilai tidak optimal. Banyak pekerja dilaporkan bekerja tanpa perlindungan lengkap, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka. Praktik ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan standar keselamatan kerja di lapangan.

Kekhawatiran terhadap mutu pekerjaan pun semakin menguat. Beberapa hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan desain awal menimbulkan keraguan terhadap ketahanan dan keamanan infrastruktur yang dibangun. Hal ini tentu berimbas pada potensi kerugian besar bagi negara, baik dari segi biaya perbaikan maupun risiko kecelakaan yang dapat terjadi di kemudian hari.

Pengamat konstruksi dan pengawasan proyek pemerintah menilai, pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengendalian dan pengawasan dari pihak terkait. “Jika memang ada penyimpangan seperti penggunaan material ilegal dan penyalahgunaan BBM, itu berarti ada celah besar dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan. Akibatnya, uang rakyat bukan hanya terbuang sia-sia, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat,” ujar seorang ahli konstruksi yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain itu, praktik tidak sesuai aturan dalam DED ini juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Dana APBN dan APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkualitas justru terbuang percuma, bahkan sebagian di antaranya berpotensi menjadi sumber korupsi dan kolusi.

Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan tegas. Pengawasan dan penegakan aturan harus diperkuat, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar uang rakyat tidak terus menjadi korban dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab.

Sudah saatnya, proyek negara dijalankan sesuai aturan, demi keberlangsungan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. 

Penulis : Chairur Rahman

Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian alam sekaligus menegakkan hukum secara menyeluruh.

Tidak sekadar menindak pelaku di lapangan, Polda Sumbar juga menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke aktivitas tambang haram tersebut. 

Dugaan keterlibatan oknum perbankan sebagai penyandang dana turut menjadi fokus investigasi, menandai perubahan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berhenti di level bawah tetapi menyentuh akar jaringan ilegal tersebut.

Operasi Gabungan: Edukasi Hingga Penindakan Hukum

Kombes Pol. Andri Kurniawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, menegaskan bahwa pendekatan mereka melibatkan kombinasi tindakan preventif, pre-emptif, dan represif. 

Tim di lapangan rutin melakukan patroli, penyuluhan kepada masyarakat, serta penindakan tegas di titik-titik rawan yang selama ini menjadi zona merah aktivitas tambang liar.

Selain itu, Polda Sumbar turut mempercepat proses legalisasi tambang rakyat melalui pengawalan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 4.000 hektar di berbagai kabupaten. 

Langkah ini diambil agar praktik menambang secara ilegal bisa diubah menjadi kegiatan yang legal, tertata, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menindak, tapi juga menata. WPR adalah solusi jangka panjang untuk mengubah praktik ilegal menjadi legal dan terawasi,” ujar Kombes Pol. Andri Kurniawan.

Keterlibatan Oknum Internal dan Pengawasan Ketat

Polda Sumbar juga membuka mata terhadap kemungkinan keterlibatan oknum anggota polisi dalam praktik tambang ilegal. 

Kabid Propam, AKBP Jamalul Ihsan, memberikan peringatan keras: tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat.

“Kalau ada anggota yang terlibat, kami sikat. Ini komitmen. Tidak ada tempat bagi pengkhianat institusi,” tegasnya. 

Propam aktif melakukan pengawasan dan siap mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu, demi membersihkan citra dan integritas aparat kepolisian.

Kolaborasi Multi-Sektor: Kunci Keberhasilan

Kombes Pol. Susmelawati Rosya, Kabid Humas Polda Sumbar, menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal membutuhkan kolaborasi lintas sektor. 

Ia mengajak semua elemen, mulai dari TNI, pemerintah daerah, dinas teknis, akademisi, media, hingga masyarakat sipil, untuk bergerak bersama.

“Ini tanggung jawab kolektif. Jika semua bergerak, mereka tidak punya ruang untuk bersembunyi,” ujarnya.

Komando Langsung dari Kapolda: Perang Demi Rakyat dan Alam Sumbar

Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menegaskan bahwa operasi ini merupakan perintah langsung dari pimpinan tertinggi. Ia menyatakan bahwa komitmennya untuk menumpas tambang ilegal di tanah Minang tidak main-main.

“Alam ini harus kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi?” tegas Irjen Gatot. Ia juga mengutip arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya menjaga lingkungan dan hak masyarakat atas ruang hidup yang bersih dan aman.

Langkah Berani Menuju Sumbar Bersih dari Tambang Ilegal

Operasi ini dinilai sebagai langkah maju dan berani dari Polda Sumbar dalam memberantas jaringan tambang ilegal yang selama ini dianggap sebagai “rahasia umum” dan sulit disentuh karena melibatkan jaringan kuat lintas sektor. 

Dengan pengusutan hingga ke level perbankan dan oknum internal, Polda Sumbar menunjukkan bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi mafia tambang di ranah Minang.

Perlawanan terhadap tambang ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga perjuangan moral demi menyelamatkan lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam Sumatera Barat untuk generasi mendatang.**