Mitra Rakyat

Lahan yang diharapkan menjadi aset kampus itu justru menyisakan potensi kerugian negara hingga lebih dari Rp2,1 miliar.

Lahan seluas 25.460 meter persegi yang berlokasi di Jalan Sungai Balik, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, nyatanya masih bersengketa. Statusnya belum tuntas, namun pembayaran sudah rampung. Kantor Pertanahan Kota Padang pun tak bisa menerbitkan hak pakai untuk UNP.

"Transaksi jual beli tanah yang dilakukan dalam proses pengadaan tanah untuk UNP ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujar advokat dari Pijar Justitia Law Office, Syamsurdi Nofrizal, saat ditemui Senin, 4 Agustus 2025.

Syamsurdi telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumbar. Menurut dia, ada kelalaian serius dari panitia pengadaan tanah.

"Mereka abai terhadap prinsip kehati-hatian, akibatnya tanah yang telah dibayar tidak bisa dimanfaatkan," katanya.

Dalam laporan tersebut, Syamsurdi menyebut sejumlah nama yang telah menerima pembayaran, antara lain Ilham Saputra, Mardiani Sari Putri, dan Mardion Saputra. Ketiganya disebut sebagai pihak penerima uang pembelian tanah yang kini status hukumnya belum jelas.

Ironisnya, pembayaran itu sudah dilakukan, sementara sengketa atas tanah belum selesai. Tim pengadaan tanah UNP pun bungkam.

Rino Effendi, salah satu anggotanya, hanya menjawab singkat ketika dimintai keterangan, “Terima kasih atas informasinya,” ujarnya tanpa menjawab pertanyaan lain.

Kini publik menanti, akankah Kejati dan Polda Sumbar menindaklanjuti laporan ini? Ataukah Universitas Negeri Padang akan membiarkan uang negara senilai miliaran rupiah itu hangus begitu saja dalam sengketa?

Media akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Karena ketika universitas kehilangan arah dalam tata kelola aset, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tapi juga kepercayaan publik.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Pantauan tim media ini pada Ahad,(3/8/2025) menunjukkan adanya indikasi reutilisasi elemen struktur dari bangunan eksisting yang sebelumnya merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pasca-gempa bumi 2009. 

Di antara komponen yang mencolok ialah besi rangka atap lama yang telah mengalami korosi signifikan, namun tetap dipasang kembali pada struktur atap yang sedang dibentuk.

Pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2025 sebesar Rp930.048.296,13, dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender. Pelaksana kegiatan tercatat adalah CV. Reginda Jaya Abadi, dengan konsultan pengawas dari CV. Riesha Multi Mitra.

Masyarakat sekitar mulai mempertanyakan integritas pelaksanaan konstruksi. "Kami melihat langsung rangka atap yang sudah berkarat masih digunakan. Padahal ini pembangunan gedung baru, bukan rehabilitasi," ujar Badrul (53), warga yang berdomisili tidak jauh dari lokasi proyek.

Menurut Badrul, penggunaan material bekas dikhawatirkan akan menurunkan umur rencana bangunan serta membahayakan keselamatan pengguna ruang kelas nantinya. 

Ia mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang turun langsung untuk melakukan inspeksi lapangan. “Ini menyangkut masa depan anak-anak dan keamanan mereka di ruang belajar,” tambahnya.

Selain soal material, aspek administratif proyek juga disoroti. Plang proyek yang semestinya menjadi bentuk transparansi publik justru dipasang tidak sesuai standar. Alih-alih berdiri kokoh dan terbuka di area proyek, plang hanya ditempel seadanya di dinding, menimbulkan kesan enggan diperlihatkan.

Sebagai pengamat, Ir. Syamsul Bahri, M.T menilai bahwa penggunaan kembali material struktur lama yang telah mengalami degradasi dapat menyalahi prinsip-prinsip Konstruksi Bangunan Gedung Baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018. 

“Secara struktural, baja yang telah teroksidasi tidak lagi memiliki kapasitas penuh menahan beban. Dalam konteks bangunan pendidikan, ini jelas berisiko,” kata Syamsul kepada media ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi. Namun warga berharap segera ada evaluasi teknis dan administratif dari pihak berwenang.

Pembangunan RKB ini sejatinya menjadi wujud peningkatan mutu sarana pendidikan dasar di Kota Padang. Namun dugaan pelanggaran spesifikasi teknis ini justru mencoreng upaya tersebut. Media mitrarakyat.com akan terus memantau perkembangan proyek ini dan mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Terletak di sekitar Lubuk Minturun, lokasi ini menjadi magnet bagi warga setempat maupun wisatawan dari luar daerah yang ingin melepas penat dan menikmati suasana segar serta asri.

Keistimewaan utama Lubuk Lukum adalah airnya yang jernih dan sejuk, mengalir alami dari sumber di kawasan itu. Pengunjung dapat merendamkan badan di kolam alami yang menyegarkan, sekaligus merasakan sensasi bersentuhan langsung dengan ikan air tawar yang berenang di sekitar mereka. 

Suasana yang tenang dan udara segar membuat tempat ini cocok sebagai tempat berkumpul bersama keluarga, terutama bagi mereka yang ingin menikmati kedamaian alam.

Tak hanya keindahan alamnya, keramahan pedagang di sekitar lokasi turut menambah daya tarik. Mereka menyajikan beragam makanan dan minuman khas dengan harga yang bersahabat di kantong, sehingga pengunjung bisa menikmati hidangan lokal lezat tanpa perlu khawatir biaya.

Mulai dari kudapan ringan hingga minuman segar, semua tersedia untuk memperkaya pengalaman berwisata di Lubuk Lukum.

Keamanan dan kenyamanan pengunjung juga menjadi prioritas utama pemuda setempat yang aktif menjaga kawasan. Mereka rutin melakukan patroli, memastikan suasana tetap aman dan tertib, sehingga keluarga dan wisatawan merasa nyaman saat berkunjung.

Dengan keindahan alam yang memesona, layanan ramah, serta suasana yang penuh kehangatan, Lubuk Lukum semakin dikenal sebagai destinasi wisata keluarga yang cocok untuk melepas penat dan menambah keakraban. 

Setiap akhir pekan dan hari libur, tempat ini selalu dipadati pengunjung yang ingin menikmati pesona alam dan suasana rileks yang ditawarkan.

Jadi, saat liburan tiba, jangan ragu untuk meluangkan waktu menikmati keindahan Lubuk Lukum. Tempat ini menjanjikan pengalaman berlibur yang penuh kebersamaan dan keindahan alami yang menenangkan hati.

Penulis : Chairur Rahman

Penghargaan ini menjadi momen penting dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperlihatkan komitmen Bank Nagari dalam inovasi layanan digital yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyampaikan apresiasi atas apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Barat, terutama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini adalah bukti nyata bahwa Bank Nagari mampu bersaing dan berinovasi di tengah tantangan ekonomi global. Kami akan terus berupaya memperkuat layanan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya Kamis (31/7).

Ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 sendiri diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dengan tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts”. Acara ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Muhamad Ihsan, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, dalam sambutannya menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat perannya dalam pembangunan lokal. Ia menambahkan bahwa dari 1.091 BUMD yang dievaluasi secara internal, terpilih 73 perusahaan dengan kriteria ketat, termasuk inovasi digital dan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, turut hadir dan menegaskan perlunya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menyoroti bahwa masih banyak BUMD yang belum optimal akibat praktik pengelolaan yang tidak transparan, nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.

“BUMD seharusnya berfungsi menambah PAD, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan yang tidak profesional justru bisa membebani daerah,” tegas Tito.

Kemendagri juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Menurut Tito, pengelola BUMD harus dipilih berdasarkan meritokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan politik.

Ketahanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional, demikian pungkas Tito, menegaskan pentingnya penguatan BUMD yang sehat dan profesional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. (rel)

Namun, di balik sorak sorai perayaan, terselip pemandangan menyayat hati, pemandangan yang mencerminkan kelalaian dan ketidakpedulian terhadap aset daerah.

Di kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub), sebuah bangunan yang seharusnya menjadi simbol pengelolaan aset yang profesional justru menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang mengkhawatirkan. 

Atapnya hilang, catnya mengelupas, dan kondisi fisiknya memprihatinkan, sebuah gambaran nyata dari ketidakpedulian yang menganga di tengah kota yang sedang berbenah.

Baca : Merayakan Hari Jadi ke-356, Kota Padang Dihadapkan Pada Kenyataan Miris Aset Pemerintah yang Terabaikan

Padahal, bangunan itu adalah bagian dari aset berharga yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Sebuah warisan yang mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif, sekaligus investasi masa depan. 

Sayangnya, pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa aset ini terabaikan. Bahkan, sejumlah warga dan pengamat, seperti Doni Saputra, menyampaikan keprihatinan mendalam.

Doni menyebutkan, kelalaian ini tak lepas dari minimnya pengawasan dan rasa tanggung jawab dari pihak pengelola. “Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian atau mungkin kurangnya pengawasan terhadap aset-aset penting milik daerah. Padahal, setiap bangunan dan kendaraan operasional OPD seharusnya mendapatkan perawatan yang cukup, apalagi sumber pembiayaannya berasal dari anggaran daerah,” ujarnya dengan nada serius.

Lebih jauh, Doni mempertanyakan alokasi anggaran pemeliharaan aset di Pemko Padang. “Kalau anggaran sudah disediakan, mengapa aset seperti ini dibiarkan rusak? Apakah ada kendala administratif atau justru pengabaian yang sengaja dilakukan?” tanyanya penuh tanda tanya.

Kondisi memprihatinkan ini menjadi refleksi bahwa pengelolaan aset daerah masih jauh dari harapan. Dishub, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan, seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan aset yang tertib dan bertanggung jawab.

Saat dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu (30/7/2025), Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, terkesan enggan berkomentar. Bahkan, setelah mengetahui konfirmasi media, nomor teleponnya diduga langsung diblokir. Sebuah tindakan yang memperlihatkan ketidakmampuan pejabat untuk memberikan hak publik terhadap informasi yang seharusnya terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dishub terkait kondisi bangunan tersebut. Ketidakpastian ini makin memperkuat kesan bahwa pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kota Padang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Di saat momentum hari jadi kota, rasa bangga seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab moral dan administratif. Merawat warisan dan aset daerah yang bernilai historis dan strategis bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah keharusan moral untuk menjaga identitas kota yang sedang berbenah.

Pemerintah Kota Padang harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah nyata memperbaiki dan memelihara aset yang ada. Jangan biarkan warisan berharga ini berubah menjadi simbol kelalaian dan ketidakpedulian yang justru menggerus citra kota.

Membangun kota yang maju dan bermartabat tak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga dan merawat aset yang menjadi bagian dari identitas dan sejarah daerah. 

Hari jadi ke-356 ini seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan nyata, demi masa depan Kota Padang yang lebih baik dan berwibawa.

Penulis: Chairur Rahman (wartawan muda)