MR.com,Padang-Anggota DPRD Padang, Zulhardi Latif meminta Pemko Padang mengkaji ulang potensi pendapatan anggaran daerah (PAD). Permintaan Ketua Fraksi Golkar-Perjuangan ini didasari rendahnya capaian target restribusi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Zulhardi, penyebab utama rendahnya capaian target restribusi adalah terjadinya tumpang tindih antar OPD dalam pengelolaan potensi PAD. Zulhardi menyebutkan pengelolaan parkir, pariwisata, Transpadang serta GOR Agus Salim merupakan contoh tumpang tindihnya pengelolaan.
"Nah, persoalan ini terlebih dahulu diselesaikan Pemko sebelum menetapkan target PAD " kata Zulhardi yang dihubungi oborsumbar.com, Jumat (2/7/2021).
Politisi Partai Golkar ini memaklumi rendahnya capaian target PAD Dinas Perhubungan karena pengelolaan parkir dan TransPadang bukan lagi sepenuhnya menjadi wewenang dinas terkait.
"Ada sebagian pengelolaan parkir sudah diambil alih Perumda Padang Sejahtera Mandiri. Pengambil alihan pengelolaan parkir tentu berimbas pada target PAD pada dinas tersebut," tegasnya.
Kemudian, lanjutnya pengelolaan TransPadang yang sebelumnya wewenang Dishub, sekarang dialihkan ke PSM jelas berdampak pada PAD.
Masalah rendahnya capaian target pada Dinas Pemuda dan Olahraga, imbuh Zulhardi juga ada faktor penyebabnya. Dia melihat faktor itu karena ada sebagian pengelolaan komplek GOR Agus Salim ditangani Pemprov Sumbar.
Menyoroti persoalan diatas, Zulhardi menekankan, sebelum menetap target PAD, Pemko Padang harus mengkaji potensi PAD.
"Jangan asal memberi patokan target tanpa melihat potensinya," sambung Buya, panggilan akrab Zulhardi.
Meski memahami capaian target yang rendah, namun Zulhardi tetap mendesak walikota untuk melakukan evaluasi kinerja bawahannya.
Diketahui, sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2020 Pemko Padang, ada enam OPD yang capaian target PAD nya dibawah 50 persen. OPD tersebut antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas D0MTSP, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian.(obr)
