Latest Post

#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dharmasraya Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kabupaten Pasaman Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI KONI PASBAR Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting LKAAM Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli MTQ Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Pada Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Samarinda Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah



MR.com, Padang|Pelaksanaan proyek pipa milik Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman di bawah kewenangan Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumbar menuai sorotan tajam publik.

Mirisnya, meskipun sudah dikonfirmasi media kepada pihak-pihak terkait. Namun mereka terkesan untuk sepakat "bungkam" dan abaikan konfirmasi media ini.

Prasetyo Budi Luhur yang akrab dipanggil Luluk sebagai PPK Air Minum, terkesan bungkam. Sampai hari ini PPK itu disinyalir enggan untuk menanggapi konfirmasi media.


Begitu juga Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar, Rocky Adam. Kasatker itu sudah dikonfirmasi. Namun, Rocky Adam juga terkesan "bungkam" tidak mau menanggapi konfirmasi media.


Selanjutnya media juga mengkonfirmasikan kepada Boby. Menurut informasi yang dihimpun media, Boby merupakan pihak dari rekanan yang sampai hari ini masih tidak diketahui nama perusahaannya.

Tetapi saat dihubungi via pesan WhatsApp ,Boby hanya mengatakan akan segera menelepon balik media, tetapi sampai sekarang pun belum dihubungi Boby.

Sementara, Kepala BPPW Sumbar, Kusworo Darpito hanya mengatakan terimakasih. Dan beliau berjanji akan menelusuri dugaan penyimpangan itu.

Terhadap hal itu, berbagai tanggapan "miring" pun mulai menghiasi perjalanan proyek APBN tersebut. Dari awal pelaksanaan proyek yang dibiayai uang negara itu disinyalir tidak transparan terhadap anggaran dan seluruh informasinya.

"Karena dilokasi tidak ada keberadaan plang proyek sebagai alat informasi publik dan identitas kegiatan, proyek tersebut bisa disebut "siluman," demikian Ir.Sutan Hendy Alamsyah mengatakan sebagai pengamat pembangunan Sumatera Barat, Selasa (7/2/2023) di Padang.

Sementara undang-undang dan Peraturan Presiden dan PermenPUPR, bahkan ada aturan khusus lain yang mengharuskan pihak rekanan untuk menyediakan plang proyek sebagai alat informasi publik, dan itupun dibayarkan oleh negara, ulasnya.

Pria lulusan Fakultas Teknik Ilmu Arsitektur Universitas Indonesia (UI) Jakarta itu menilai pekerjaan tidak spesifikasi teknis kerugian bagi negara. "apabila rekanan bekerja tidak sesuai speks dan teknis tentu akan berdampak terhadap mutu dan kualitas pekerjaan," tegasnya.

"Apabila pekerjaan tidak memiliki mutu dan kualitas yang baik,itu merupakan kerugian bagi negara. Karena uang yang dihabiskan diduga kuat tidak akan setara dengan hasil yang diberikan untuk negara ,"cecar Sutan.

Dimana fungsi konsultan pengawas saat pekerjaan dilakukan oleh rekanan dilapangan. Sementara negara juga membayarkan untuk jasa konsultan pengawas itu. Bahkan kinerja PPTK dan PPK sangat patut dipertanyakan, imbuhnya.

"Diduga rekanan bekerja tidak transparan, ditambah bekerja diluar speks teknis dan labrak aturan. Tetapi masih berjalan lancar tanpa ada hambatan dari konsultan pengawas dan PPTK dan PPK Air Minum, bisa membuat asumsi publik semakin liar," kata Sutan.

Proyek APBN itu dicurigai publik sarat KKN. Karena, kuat indikasi pembiaran kecurangan yang dilakukan rekanan oleh konsultan pengawas,PPTK dan PPK Air Minum tersebut, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr) 


MR.COM, PASBAR - Polisi Sektor (Polsek) Lembah Melintang Polres Pasaman Barat (Pasbar), Polda Sumatera Barat (Sumbar) lakukan pengembangan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor, terhadap tersangka berinisial ZA dan SM.


Kedua tersangka diringkus oleh tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Lembah Melintang di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu siang (05/02).


Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki, S.I.K., M.M melalui Kapolsek Lembah Melintang AKP Zulfikar, S.H., M.H mengatakan, kedua tersangka diringkus berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/15/I/2023/Sek.LM/Res. Pasbar/Polda Sumbar. tanggal 01 Februari 2023.


"Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Lembah Melintang, tersangka mengakui bahwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi BK 3127 QAD milik korban APTRI SIMANJUNTAK," ujar Zulfikar, Senin (06/02).


Diterangkannya, kejadian pencurian tersebut terjadi di depan rumah korban tepatnya di komplek Perumahan PT. BPP Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur pada Selasa malam (24/01), sekitar pukul 22.30 WIB.


"Petugas menyita barang bukti dari kedua tersangka berupa satu unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi BK 3127 QAD," terangnya.


Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Lembah Melintang untuk proses hukum lebih lanjut. (DDR/Hms.Res-Pasbar)


MR.com, Padang| Proyek nasional milik Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah(BPPW) Sumatera Barat diduga dikerjakan diluar spesifikasi teknis dan terindikasi labrak aturan. 

Terpantau media, pekerjaan pemasangan pipa dibawah pengawasan PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman berjalan tidak transparan terhadap seluruh informasinya.

Sebab, dilokasi perkerjaan pemasangan pipa di kampung Jua, Kota Padang tidak ditemukan adanya plang proyek sebagai identitas kegiatan dan informasi untuk publik.

Kemudian dilokasi juga tidak ada ditemukan direksikeet, yang biasanya merupakan pekerjaan persiapan pada proyek dengan menggunakan uang negara.

Kemudian, rekanan bekerja diduga tidak sesuai spek teknis. Pasalnya, kedalaman galian pipa dicurigai tidak sesuai speks. Dan pembenaman pipa diduga tidak diselimuti dengan pasir urug.

Karena dilokasi pekerjaan tidak ada ditemukan bekas atau sisa pasir urug tersebut. Selanjutnya, menyangkut pekerjaan pembesian yang disinyalir tidak mengacu pada aturan 40D.

Pada rangkaian pembesian Abutmen yang berada di ujung jembatan untuk menopang pipa diduga dikerjakan asal-asalan. Seperti lebar kolom yang berkisar lebih dari 20cm. Kemudian jarak sambungan  yang berkisar 15cm pada besi ulir 16mm. 

Untuk pekerjaan tersebut disinyalir tidak sesuai spek karena tidak mengacu kepada aturan 40D. Yang mana jarak sambungan pembesiannya, bahkan seharusnya menggunakan Hak yang tertuang dalam Aturan PBI tahun 1971.

Terkait keberadaan plang proyek dan direksikeet. Salah seorang warga, Johan(48 tahun) saat diwawancarai media mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan plang proyek tersebut.

" Sejak awal pekerjaan dimulai saya tidak melihat adanya plang proyek dimaksud. Jadi berapa nilai pekerjaan, nama perusahaan rekanan, Konsultan Pengawas, dan waktu pelaksanaan, saya sebagai warga kampung Jua ini tidak mengetahuinya," jelas Johan, Sabtu(4/2/2023) di Padang.

Yang saya ketahui,kata Johan, pekerjaan selalu dilakukan malam hari saja. Mungkin tujuannya untuk menghindari keramaian agar pekerjaan berjalan lancar, imbuhnya.

Kemudian, Johan juga pertanyakan tentang kondisi jalan beton yang sudah rusak akibat dari penggalian pipa. Apakah tidak diperbaiki kembali jalan beton yang rusak itu oleh kontraktor?, pungkasnya.

Terkait hal tersebut, media masih menunggu jawaban konfirmasi pihak BPPW Sumbar dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya. (cr)


MR.COM, PASBAR - Dusun III Giri Maju berkomitmen bersama Tiga Pilar dalam pembangunan di lingkungannya, hal ini terungkap saat Masyarakat Dusun III Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Dua, Kabupaten Pasaman Barat, secara bersama - sama dengan pemuka masyarakat atau kaum tua kampung, kaum emak-emak, dan pemuda (tiga pilar) dengan antusias melanjutkan kegiatan gotong royong sebelumnya, yaitu memperbaiki jalan Blok B sepanjang lebih kurang 150 Meter.


Kegiatan gotong royong dengan dana swadaya murni warga ini merupakan hasil kesepakatan dalam Musyawarah bulanan warga Dusun Tiga Giri Maju, di mana selain mencor bahu jalan sepanjang blok B juga membuang sampah atau batu yang menimbun drainase di lingkungannya. 


Komitmen dan kebersamaan warga Dusun Tiga Giri Maju tersebut berlangsung pada Sabtu pagi itu ((04/02) sekitar pukul 08.30 wib. 


Sejak pagi itu sudah terlihat warga dengan antusias melaksanakan kegiatan gotong royong sambil bersilaturahmi, walau hanya berbekal cangkul, skop, lori dan alat pemecah batu serta pengaduk semen maupun ember. 


Menurut Jayasman, salah seorang tokoh masyarakat Giri Maju yang didampingi oleh Kepala Dusun III, Fhadli Setiawan dan Ketua Karang Taruna Giri Maju, Doni Frangky Utama mengatakan, kegiatan gotong royong selain memperbaiki bahu jalan sepanjang blok B juga sekaligus membersihkan lingkungan, dan gotong royong ini adalah merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh warga Dusun III setiap Pekan. 


Kegiatan Gotong Royong yang dilaksanakan sepekan sekali ini, melibatkan masyarakat yang ada di Dusun III termasuk dukungan dari tiga pilar yakni, pemuka masyarakat atau kaum tua kampung, kaum emak-emak, dan pemuda. 


Sementara salah seorang tokoh pemuda Dusun III, Atrizal yang didampingi oleh Anasrul atau yang biasa disapa Datuk menambahkan, dalam setiap kegiatan gotong royong atau kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan, warga Dusun III tetap mendapat dukungan penuh dari semua pihak termasuk tiga pilar. 


Dikatakannya, tiga pilar Dusun III Giri Maju ini tetap turun bersama bahu membahu, seperti kaum perempuan atau emak-emak, biasanya terlihat sibuk mempersiapkan makanan dan minuman termasuk makan siang warga yang terlibat gotong royong pada hari itu.


Sedangkan pemuda atau anak-anak muda terlihat ceria dengan tugasnya, mencor bahu jalan dan memperbaiki jalan maupun drainase yang tersumbat, sedangkan kaum tua juga ikut bersama, terutama dalam membina dan mencontohkan dalam menciptakan lingkungan yang bersih serta asri. 


"Kami semua selain bahu membahu memperbaiki kondisi jalan Dusun III agar tetap nyaman dan aman untuk dilalui, juga aktif menciptakan lingkungan yang bersih, sebab kegiatan gotong royong ini bertujuan, bagaimana membangun dan menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman serta sehat," terang Atrizal. 


Hal yang sama juga disampaikan oleh Jayasman, dikatakannya, kegiatan gotong royong juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan sesama warga, sehingga antar warga dusun III saling bahu membahu untuk membangun lingkungannya serta saling mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar sesama. 


"Dengan gotong royong, selain menciptakan suasana asri, juga bisa menumbuhkan rasa kebersamaan melalui silaturahmi dalam mempererat persatuan, hingga sinergitas untuk menciptakan lingkungan kondusif yang aman dan nyaman tetap terjalin secara berkesinambungan," terang Jayasman. 


Kepala Dusun III, Fhadli didampingi Ketua Karang Taruna Giri Maju, Doni menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan oleh warga Dusun III ini juga merupakan salah satu pengamalan Pancasila, di mana Warga Dusun III Nagari Giri Maju, penduduknya yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini merupakan miniatur nya Indonesia, biarpun berbeda-beda tetap satu juga (Bhineka Tunggal Ika).


"Negara kita Indonesia merupakan negara kesatuan yang meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, ras dan agama serta tersebar di ribuan pulau namun semua memiliki ciri khas akan budaya gotong royong yang telah ada sejak dahulu kala, apa lagi gotong royong ini merupakan salah satu pengamalan Pancasila,"terang dua anak muda yang energik ini. 


Sementara salah seorang Bamus (BPD) Nagari Koto Baru, perwakilan Giri Maju, Zulkifli Nasution yang juga berdomisili di Dusun III ini, sangat mengapresiasi kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan oleh warga secara rutinitas ini.


Menurutnya, itu merupakan kegiatan positif dan sangat bermanfaat bagi lingkungan setempat, sebab selain terciptanya rasa kebersamaan juga jalinan silaturahmi antar sesama warga semakin meningkat, sehingga kegiatan positif ini perlu dipertahankan dan terus diagendakan, harapnya mengakhiri.(DDR)


MR.com, Pessel| Dimasa kepemimpinan Bupati Rusma Yul Anwar saat ini. Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang terkenal dengan seni musik rabab dan banyak tempat wisata pantainya. Tidak dipungkiri terlihat semakin berkembang, baik dari segi ekonomi, maupun dari pembangunan infrastruktur.

Namun sebaik apapun kinerja perangkat bupati tersebut. Akan selalu ada kontroversi dari berbagai pihak yang menghiasi terhadap perjalanan pelaksanaan program-program bupati itu.

Salah satunya, kontroversi terjadi pada pekerjaan rehabilitasi jalan paket 3 dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD TA 2022 Pemkab Pessel. 

Berawal dari selisih harga HPS dengan harga terkontrak sangat kecil dan pihak-pihak terkait terkesan menutup rapat-rapat seluruh informasi terhadap pelaksanaannya.

Sebab itu, saat ini proyek jalan DAU yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, yang digadang-gadang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan PAD Pemkab Pessel itu tengah menjadi perhatian publik.

Ada masyarakat menilai kinerja Dinas PUPR Pessel patut di apresiasi, apabila pekerjaan tidak ada indikasi kecurangan terjadi. "Kita sebagai masyarakat apresiasi kinerja Dinas PUPR Pessel pada proyek DAU tersebut," kata Ir. Indrawan, Sabtu(4/2/2023) di Padang.

Keberhasilan Pemkab Pessel Realisasikan DAU Pada Pekerjaan Infrastruktur Jalan Patut di Apresiasi

"Apabila dalam pelaksanaannya tidak ada dugaan terjadi kecurangan. Baik secara administratif ataupun secara pelaksanaan fisiknya, yang sudah pasti berdampak terhadap mutu dan kualitas pekerjaan," ujar Indrawan.

Sebagai pengamat pembangunan di Sumatera Barat, Indrawan mengatakan demikian, karena tidak ada lagi penyebab-penyebab atau alasan rekanan untuk berbuat curang pada pelaksanaannya.

Katanya, dari segi nilai yang telah disepakati, menurutnya, sangat bagus. Sebab, jarang sekali, bahkan bisa dikatakan belum pernah terjadi dalam berapa dekade turunan harga penawaran hanya kurang dari dua(2) persen dari HPS.

Dijelaskannya, diketahui dari LPSE Pessel, Pagu awal Rp7.892.460.000,00, kemudian turun menjadi HPS Rp.7.892.435.842,00, dan harga terkontrak menjadi Rp7.800.831.502,77, dan dimenangkan PT Sadewa karya Tama.

Tetapi ada sedikit kejanggalan terhendus. Kejanggalan terjadi pada informasi terkait pelaksanaan pada proyek tersebut yang terkesan sengaja disembunyikan pihak-pihak terkait.

Seperti informasi titik ruas yang dikerjakan, nama perusahaan konsultan pengawas dan waktu masa pelaksanaannya. Mungkin, bagi sebagian masyarakat tidak mempedulikan hal itu.

Namun, bagi masyarakat dengan notabene sebagai penyedia jasa kontruksi atau yang memahami aturan dalam pelaksanaan proyek negara, wajar mempertanyakannya, tutur Indrawan.

Jadi keterbukaan informasi publik itu sangat penting dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan proyek tersebut, ujarnya.

"Karena, selain dapat mempengaruhi asumsi atau dugaan negatif publik, juga Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu amanat undang-undang yang diterbitkan melalui UU No. 14 tahun 2008," terangnya lagi.

Jadi masyarakat sangat berharap kepada pihak rekanan, PPTK,PPK sampai Kepala Dinas PUPR Pessel untuk terbuka terhadap informasi tersebut, agar program Pemkab Pessel tidak dinodai dengan tanggapan miring publik terhadap kinerja Bupati saat ini, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi media dari PPTK,PPK dan Kepala Dinas PUPR Pessel.(cr)


MR.com, Sumbar| Melakukan pemeliharaan pada bagian-bagian proyek yang tidak sesuai dengan spek dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Kepala Balai (Kabalai) beserta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) sebagai ujung tombak atau perpanjangan tangan dari Kementrian didaerah diharapkan jangan egois, kata Penggiat hukum Afiyandri.SH pada Sabtu (4/02/2023).

"Kabalai dan Kasatker jangan egois hanya demi menjaga karir dan namanya ditingkat pusat, kemudian mengklise laporan kinerjanya atas program-program yang dilaksanakan didaerah," tegas Afi.

Paket kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sumatera Barat 1" yang berlokasi di Pulau Siberut Kab.Kepulauan Mentawai, dibawah pengawasan BPPW Sumbar. Dengan total anggaran terkontrak sebesar Rp. 26.319.315.000,00, dan Kontraktor Pelaksana PT.Somba Hasbo.

Terjadinya kerusakan-kerusakan infrastruktur secara dini yang jauh dari usia perencanaan yang telah di tafsir, ini merupakan sebuah bukit nyata adanya hasil perkerjaan yang tidak sesuai spek dan RAB, ujarnya.

Namun, katanya, tidak dilakukan penanganan yang tepat dan terukur, justru penanganan dilakukan pada saat masa pemeliharaan (pasca PHO).

"Melakukan pemeliharaan atau perbaikan pada hasil perkerjaan yang tidak sesuai spek dan RAB, merupakan tindakan yang jelas-jelas menyalahi aturan. Dan hal ini tentu sangat merugikan daerah dan masyarakat penerima manfaat," tegas Afi.

Kata penggiat hukum itu, proyek yang diklaim telah sesuai spek dan RAB, yang masuk pada tahapan pemeliharaan dan FHO. Dan akhirnya proyek bermasalah, karena ada temuan oleh masyarakat, LSM, dan pihak berwenang atau Aparat Penegak Hukum yang kemudian bermuara keranah hukum.

"Mirisnya, yang menjadi korban terhadap temuan itu seringkali PPK nya. Karena, matapisau hukum pun disinyalir akan mengarah kepada PPK. Mestinya hal ini tidak terjadi, jika Kabalai atau Kasatker benar-benar memposisikan diri sebagai leader," ulasnya.

Yang tidak hanya sekedar memikirkan serapan anggaran dan laporan diatas kertas saja, demi menjaga karir serta nama baik ditingkat pusat, ujar Afi.

Afi juga mengingatkan, menyangkut peristiwa hukum yang terjadi baru-baru ini. Yaitu pada paket kegiatan Pembangunan Rusun Sijunjung, yang dilakukan pada 2018 silam.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, bahkan diduga sudah dilakukan penahan terhadap tersangka, terangnya.

"Kita berharap proyek nasional dengan anggaran senilai Rp13 miliar menjadi pelajaran bagi Kabalai atau pun Kasatker dan tidak lagi terulang di kemudian hari. Padahal dalam pelaksanaannya, proyek Kementrian PUPR ini didampingi oleh TP4D Kejaksaan Sumbar disaat itu," ulas Afi.

Dan semoga, dengan terus bertambahnya jumlah e-Katalog Sektoral pada Bidang Sumber Daya Air , Bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan di Kementerian PUPR akan berbias nyata dalam mewujudkan, mutu kualitas dan kuantitas infrastruktur yang lebih baik," pungkasnya.

(Dn/cr)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.