17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Penyakit Sosial Itu Bernama "Halu"


Opini 
Ditulis Oleh : UqieNai
(Alumni Branding for Writer 212)

Mitra Rakyat.com
Sunda Empire (kekaisaran Sunda), hingga kini masih ngotot dengan eksistensi mereka. Melalui pimpinannya, Rangga Sasana mengklaim bahwa Sunda Empire adalah kerajaan Sunda yang telah lama berdiri, bersamaan dengan berdirinya PBB dan NATO di Bandung. NATO, menurutnya diprakarsai oleh ABCD. Amerika, British, Canada dan banDung. Siapapun yang menolak keberadaannya dianggap 'tidak tahu sejarah dan akan ditimpa beribu kesialan.

Sunda Empire adalah fenomena susulan yang sebelumnya pernah mencuat kasus serupa di bumi persada, Indonesia. Sebut saja  Lia Eden, Gafatar, Keraton Sejagad yang sempat mengguncang media sosial dan media kaca. Kesemuanya adalah penyakit sosial yang bersumber dari halusinasi (baca: halu).

Sunda Empire disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan di Jawa Barat nyatanya meluas hingga ke Lhokseumawe, Aceh. Di tempat ini mereka menamakannya dengan  Kerajaan Matahari yang memiliki kekuasaan seluas bumi. Salah seorang yang menyebut dirinya sebagai Gubernur Jenderal Teritori pasifik, Renny Khairani, baru-baru ini mengeluarkan ancaman kepada negara-negara yang tidak mau daftar ulang kepada Sunda Empire hingga Agustus mendatang, termasuk Indonesia (Tribunjatim.com, 25/01/2020).

Melansir tayangan YouTube tvOneNews yang dipublikasikan (24/1/2020), dalam kegiatan tersebut hadir Renny Khairani menyampaikan bahwa seluruh negara di dunia harus segera mendaftar ulang ke Sunda Empire.

Tak segan-segan Renny mengatakan akan menutup seluruh akses bantuan apabila ada negara yang kedapatan tidak melakukan registrasi ulang, termasuk Indonesia. Bukan hanya itu kelompok Sunda Empire ini pun memberikan ultimatum pada negara di dunia, akan memberi sanksi berupa sanksi ekonomi jika negara tersebut tidak melakukan daftar ulang.

"Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup," ujar Renny saat diwawancarai awak media.

Mencermati maraknya kerajaan 'nyeleneh' muncul bak jamur di musim hujan mengundang reaksi beragam. Aneh, lucu, halu dan tidak waras ramai dilontarkan netizen bahkan mengundang tawa budayawan Sunda Dedi Mulyadi saat live di acara tv swasta.

Komentar berbeda beliau utarakan dalam wawancaranya melalui sambungan telepon. Budayawan ini mengatakan ada problem sosial yang berlangsung cukup lama, yaitu masyarakat Indonesia terbiasa masuk ke wilayah berpikir yang tidak realisitis atau terlalu obsesif.

"Ada obsesi mendapat pangkat tanpa proses kepangkatan atau instan. Ada obsesi ingin cepat kaya," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Sabtu (17/1/2020).

Wajar rasanya jika kemunculan Keraton Sejagad dan Sunda Empire mengundang cerca dan tawa karena sulit diterima akal sehat. Namun tentu saja keberadaan mereka tak ujug-ujug lahir tanpa ada pemicu. Pemicunya bisa berbagai macam dan bentuk. Faktor ekonomi, kemiskinan, pekerjaan, putus asa, stres dan lain sebagainya bisa menimpa siapapun saat solusi ril tak mereka temukan.

Berlakunya sistem sekuler kapitalis saat ini adalah pangkal terbesar pemicu perilaku di luar nalar manusia. Terdapat pemisahan aturan agama dan negara dalam tatanan sosial. Terdapat dominasi kapital meraup kekayaan sebesar-besarnya demi memperkaya diri. Imbasnya, negara gagal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk warga masyarakat, terutama menengah ke bawah.

Banyak orang tertarik, gampang tergiur dan bergabung masuk kelompok tidak rasional karena sedang alami  kebuntuan mencari jalan keluar dari persoalan yang membelitnya. Hal inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk mencari untung materi.

Pemerintah tidak mengambil tindakan tegas dan antisipatif meskipun kasusnya berulang hingga meresahkan masyarakat dan sudah banyak korban mengalami kerugian harta dan yang terbesar adalah bergesernya aqidah.

Fenomena sejenis juga terjadi di berbagai negara, bukan hanya Indonesia, saat pemilik modal menguasai aset publik sementara negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Kesulitan masyarakat kalah penting dengan deal-deal politik kaum pengusaha. Rakyat dibiarkan dan diarahkan mencari solusi sendiri padahal kesejahteraan mereka ada di tangan negara (pemerintah).

Demikianlah, akibat aturan yang diterapkan berbasis kapitalis sekular, sistem yang memiliki cacat sejak lahir, maka permasalahan multidimensi akan terus berulang. Perilaku halu dan depresi hanya dampak kecil dari berlakunya sistem tersebut. Terbesarnya, kekayaan alam Indonesia akan terus diraup, dikuasai sementara kedaulatan negara terus diinjak-injak kaum pengusaha, baik swasta maupun asing. Pada akhirnya beragam bencana akan terjadi, baik fisik maupun psikis. Bagaimana jika akhirnya bencana itu berwujud manusia-manusia halu dan depresi? Tak bisa dibayangkan kondisi negeri ini ke depannya. Padahal Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah : 49 jika manusia mampu menggunakan akalnya secara benar.

وَاَ نِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَا حْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ فَاِ نْ تَوَلَّوْا فَا عْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَـعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاِ نَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّا سِ لَفٰسِقُوْنَ

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

Mempertahankan kedaulatan negara dengan aturan asing tak akan pernah memberikan solusi solutif sampai kapanpun. Kecuali jika negara mau bersegera menerapkan aturan Allah dan RasulNya. Aturannya yang bersifat kaamil dan syamil (sempurna dan menyeluruh) akan mampu mengatasi persoalan umat, apapun jenisnya. Dari aspek aqidah, ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya.

Wallahu a'lam bi ash Shawab

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.