MR.com,Sumbar| Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, Bidang Bina Marga (BM) sebagai pelaksana teknis program unggulan pemerintah provinsi di bidang pembangunan infrastruktur jalan menuai sorotan, karena diduga tidak profesional.
Bahkan ada dugaan indikasi bidang Bina Marga yang dikomandoi Adratus Setiawan itu telah bekerjasama dengan rekanan nakal untuk dapat mengais keuntungan dengan jalan yang tidak baik secara bersama - sama.
Sebelumnya diberitakan media ini menyangkut proyek rehabilitasi jalan provinsi yang dibiayai dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar itu terancam "tidak bermutu". Sebab jalan aspal yang baru selesai dikerjakan terlihat kasar dan berpori yang berpeluang dapat dimasuki air dan menjadi penyebab aspal akan cepat rusak.
Kemudian, pada dinding saluran drainase yang banyak mengalami keretakan, bahkan ada yang patah meskipun itu sudah diperbaiki kembali. Selanjutnya, kejanggalan juga terjadi pada pengadaan tanah urug pilihan untuk bahu jalan.
Tanah urug pilihan yang dijadikan rekanan dicurigai tidak sesuai spesifikasi. Diduga tanah urug yang dipakai tidak mencapai nilai CBR (California Bearing Ratio).
Menurut beberapa sumber, nilai CBR merupakan salah satu indikator kekuatan tanah urug dan biasanya memiliki nilai minimum tertentu untuk timbunan pilihan.
Kejanggalan selanjutnya disinyalir terjadi pada pengecoran bahu jalan menggunakan readymix. Diduga rekanan tidak menggunakan plastik sebagai alas sebelum readymix dihampar dan diratakan.
Menurut sumber lagi, fungsi utama plastik sebagai alas cor readymix bahu jalan adalah untuk mencegah hilangnya air semen ke dalam tanah, menjaga mutu beton, dan memudahkan proses pengecoran
Kumpulan dugaan dari semua itu terjadi pada pekerjaan rehabilitasi jalan provinsi ruas Baso-Batas Batusangkar(0.36) senilai Rp 6.470.808.220,00. Pelaksanaan proyek dengan nomor l 620/10.1/P.036-BM/KTR/III/2025 terindikasi sarat dengan kecurangan oleh PT. Anathama Kontruksi Utama selaku kontraktor pelaksana.
Saat dikonfirmasi kepada M.Reza yang merupakan PPK pada kegiatan rehabilitasi jalan provinsi itu. M.Reza mengatakan untuk aspal yang kasar dan berpori, itu AC-BC.
"Jalan aspal itu akan dilapisi nanti dengan AC-WC. Untuk pasangan yang rusak dimungkinkan akibat jalan yang masih lebar 4 meter, sehingga terkena oleh kendaraan dan nanti akan diperbaiki," terang M. Reza pada Selasa (10/6/2025) waktu lalu via telepon.
Namun PPK Reza tidak bisa menjelaskan terkait pengecoran bahu jalan yang tidak menggunakan plastik dan geotextile sebagai penutup readymix setelah diratakan. Juga Reza tidak dapat menjelaskan menyangkut penggunaan material tanah urug pilihan untuk bahu jalan.
Padangan aktivis penggiat hukum terhadap pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan provinsi
Aktivis antikorupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan,SH mengatakan dalam menjawab konfirmasi media ini pada Selasa (17/6/2025) di Padang.
"Bungkamnya Hartomo alias Tomo sebagai pihak penyedia jasa kontruksi atau yang biasa disebut rekanan saat dikonfirmasi media dapat menimbulkan beragam asumsi negatif," ujar Mahdiyal Hasan.
Tidak berbeda dengan PPK M.Reza yang diduga juga tidak merespon konfirmasi media menyangkut kegiatan proyek negara yang sedang dikelolanya, tutur Mahdiyal.
Sementara kedua pihak tersebut memiliki kewajiban kepada publik dalam memberikan informasi menyangkut proyek negara yang sedang dikerjakannya itu, sebab ada aturan yang harus diikutinya, tegas Mahdiyal.
Ditambah kerusakan dini terhadap infrastruktur drainase dan mutu pekerjaan aspal yang kasar dan berpori, namun tetap saja dilakukan pembangunan untuk bahu jalan, ungkapnya lagi.
"Ini sangat mempengaruhi terhadap pengendalian mutu yang dilakukan oleh pihak dinas(Bidang Bina Marga.red) dan konsultan supervisi saat pelaksanaan dilakukan," ujarnya lagi.
Mahdiyal memaparkan, pengendalian mutu pada proyek negara sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, memberikan nilai terbaik bagi masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
Katanya, Pengendalian mutu yang efektif dapat mengurangi risiko kegagalan proyek, meminimalkan biaya akibat kesalahan, dan meningkatkan reputasi pemerintah serta kepercayaan publik.
"Pengendalian mutu merupakan salah satu upaya penting dalam mengantisipasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," ungkapnya .
Dengan menerapkan sistem pengendalian mutu yang baik, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan praktik tidak etis dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan bisnis.
Dia menyebutkan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat infrastruktur yang dibangun tentunya sangat menginginkan transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Tujuannya agar infrastruktur yang dibangun setara dengan uang negara yang dihabiskan, ulasnya.
Meskipun masih dalam tahap pelaksanaan, namun indikator terjadinya KKN sudah tercium. Tentunya publik sangat berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi kegiatan ini demi tegaknya supremasi hukum di negeri tercinta ini, pungkasnya.
Hingga berita lanjutan ini ditayangkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)
