Gelar silaturahmi maraton Bea Cukai Teluk Bayur sepanjang Oktober 2026 memantik tanda tanya. Di saat yang sama, tumpukan barang sitaan bernilai miliaran rupiah mandek di gudang akibat misteri sengketa kewenangan.
MR.com, PADANG | Ada yang ganjil di balik deretan senyum dan jabat tangan erat yang dipamerkan di beranda akun Instagram resmi beacukaitelukbayur sepanjang Oktober 2026. Di tengah sorotan tajam publik pasca tudingan miring Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, instansi kepabeanan di bawah komando Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur itu mendadak sangat aktif merajut simpul "sinergi" lintas instansi.
Tak tanggung-tanggung, daftar tamu dan tuan rumah yang disambangi meliputi Kejaksaan Negeri Padang, BNN Provinsi Sumbar, Balai Karantina, InJourney Airports Bandara Internasional Minangkabau, Korem 032/Wirabraja, hingga Satpol PP Sumbar. Pertemuan demi pertemuan digelar demi satu narasi klise, memperkuat koordinasi dan merawat kelembagaan.
Namun, di balik narasi harmonis yang disebar ke ruang publik maya itu, denyut investigasi justru menemukan aroma ketegangan institusional yang belum usai.
Misteri Gudang Penimbunan dan Pemusnahan yang "Masuk Angin"
Kunjungan maraton ke Korps Adhyaksa termasuk pose hangat bersama jajaran Kejari Padang yang terekam dalam dokumentasi instansi menjadi ironi tersendiri jika ditarik garis lurus dengan mandeknya rencana besar di lapangan.
Pada saat yang sama, rencana pemusnahan ribuan barang sitaan hasil penindakan senilai lebih dari Rp9 miliar mendadak loyo tanpa kejelasan jadwal. Padahal, persetujuan resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sejatinya telah dikantongi sejak akhir Agustus 2026.
Barang-barang bukti yang didominasi rokok ilegal tanpa pita cukai, kosmetik tanpa izin edar BPOM, hingga telepon genggam impor selundupan kini hanya mengendap di dalam gudang penimbunan.
Ketika dikonfirmasi di lokasi pada Kamis (15/10/2026), Kepala Seksi Penindakan KBPBPK, Syukran, berdalih bahwa penundaan tersebut murni akibat kendala teknis dan operasional di lapangan.
"Rencana awal memang akan dibawa dan dimusnahkan, tetapi karena ada kendala operasional, pemusnahan ditunda," ujarnya.
Sengketa Kewenangan di Bawah Permukaan
Namun, penundaan seremonial pemusnahan ini membuka kotak Pandora terkait labirin sengketa kewenangan eksekusi. Di atas kertas, alur hukum pidana kepabeanan menetapkan bahwa barang bukti hasil penyidikan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Bea Cukai, dalam skema ini, hanya bertindak sebagai penyidik yang menyerahkan barang bukti bersama tersangka pada Tahap II.
Di sisi lain, terdapat kategori barang yang tidak berproses ke meja hijau, seperti barang bawaan penumpang berlebih atau barang tanpa izin Kominfo/BPOM yang mangkrak selama 30 hari yang otomatis beralih status menjadi Barang Milik Negara (BMN). Untuk kategori inilah izin DJKN dikantongi.
Kendati demikian, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN), Romi Yufhendra, S.H soroti sowan maraton yang dilakukan Kepala KPPBC Teluk Bayur, Suryana bersama jajarannya itu. Romi melihat ada celah koordinasi yang kerap memicu gesekan birokrasi di tingkat daerah.
"Terutama ketika tensi antar aparat penegak hukum sedang diuji oleh kasus-kasus besar yang melibatkan sorotan pimpinan tinggi kejaksaan di wilayah hukum Sumatera Barat," ujarnya, Selasa (10/11) di Padang.
Kata Romi, Apakah rangkaian silaturahmi instansi yang gencar dilakukan sepanjang Oktober ini sekedar agenda rutin birokrasi, ataukah sebuah upaya "mendinginkan" meja perundingan di balik lambannya eksekusi penegakan hukum?
Yang pasti, selama miliaran rupiah barang bukti ilegal itu terus mendekam di dalam gudang tanpa kepastian eksekusi fisik, ancaman nyata terhadap bocornya potensi kerugian negara dan rusaknya iklim persaingan industri dalam negeri yang taat pajak akan terus dipertaruhkan, pungkasnya.
Publik Sumatera Barat tentu menagih transparansi, bukan sekedar jabat tangan hangat di ruang tamu ber AC.
Hingga berita ini diterbitkan redaksi masih menunggu klarifikasi dari pihak KPPBC Teluk Bayur, serta upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya.
Penulis : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
Editor : Redaksi
