MR.com, PADANG | Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif. Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari tidak ingin persoalan tambang ilegal hanya diselesaikan melalui operasi penertiban. Penataan wilayah dan peluang legalisasi pertambangan rakyat justru menjadi salah satu opsi yang tengah dipetakan.
Langkah ini patut diapresiasi. Sebab, persoalan PETI bukan sekedar urusan pelanggaran hukum. Di balik aktivitas tambang ilegal, terdapat persoalan ekonomi masyarakat, lemahnya tata kelola pertambangan, kerusakan lingkungan, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Sejak mengemban amanah sebagai Kapolda Sumbar, Jawari mengaku tengah melakukan pemetaan terhadap persoalan pertambangan ilegal dari berbagai aspek. Ia juga menghimpun masukan untuk menentukan strategi penanganan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.
"Saat ini, saat kepemimpinan saya di Sumatera Barat, saya sedang memetakan semuanya. Saya lihat dari semua aspek. Untuk saat ini, saya mencari masukan, strategi apa yang paling tepat," kata Jawari kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Pemetaan itu, menurut dia, dilakukan dengan membangun komunikasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Lingkungan Hidup. Diskusi dengan kalangan pakar juga dilakukan untuk mencari formulasi penanganan PETI.
Jawari menyadari, menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin tidak sesederhana mengeluarkan larangan. Sebagian masyarakat telah menjadikan sektor tersebut sebagai sumber penghidupan. Karena itu, pendekatan penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan solusi sosial dan ekonomi.
"Kan tidak bisa, rekan-rekan, langsung dilarang. Maka itu, dengan kolaborasi bersama seluruh stakeholder, kita berpikir sama-sama untuk memikirkan PETI," ujarnya.
Salah satu alternatif yang mengemuka adalah penataan pertambangan rakyat melalui mekanisme legalitas sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kepastian wilayah dan perizinan, aktivitas pertambangan yang memenuhi persyaratan dapat diarahkan ke dalam sistem pengawasan pemerintah.
"Kalau sudah ada aturan, insyaallah semuanya tambang ilegal bisa kita buat sesuai aturan dan lingkungan kita jaga bersama-sama. Nanti tambang itu semua legal terwujud sehingga ada aturan lokasi mana yang boleh menambang," tutur Jawari.
Namun, gagasan legalisasi tersebut menyimpan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan wilayah pertambangan rakyat di atas dokumen administratif. Harus ada kepastian mengenai kelayakan teknis, daya dukung lingkungan, keselamatan kerja, serta mekanisme pengawasan yang benar-benar berjalan.
Dalam kerangka hukum pertambangan, penataan tersebut harus mengacu pada ketentuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Artinya, tidak semua lokasi PETI otomatis dapat dilegalkan. Kawasan yang dilarang untuk kegiatan pertambangan, termasuk wilayah yang berisiko merusak ekosistem, tetap harus dilindungi.
Di sinilah keseriusan kebijakan Kapolda akan diuji. Sebab, persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan masyarakat yang bekerja di lokasi tambang, tetapi juga menyangkut kemungkinan adanya pemodal, pemilik alat berat, penampung hasil tambang, hingga jaringan distribusi yang menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Jika penertiban hanya menyasar pekerja lapangan, sementara aktor yang mengendalikan dan membiayai kegiatan tambang tidak tersentuh, maka persoalan PETI berpotensi terus berulang.
Karena itu, pendekatan humanis tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran. Dialog dan pemberian solusi ekonomi harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.
Pemerintah daerah bersama instansi teknis juga dituntut segera menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam langkah konkret. Mulai dari inventarisasi lokasi tambang, identifikasi calon WPR, kajian lingkungan, pendampingan masyarakat, hingga pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang nantinya memperoleh izin.
Keberhasilan penanganan PETI di Sumatera Barat pada akhirnya tidak semestinya diukur hanya dari jumlah lokasi yang ditutup atau berapa banyak penambang yang ditangkap.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah negara mampu menghadirkan tata kelola pertambangan yang memberikan kepastian hukum, melindungi lingkungan, memutus mata rantai bisnis tambang ilegal, sekaligus menjamin masyarakat kecil tidak kehilangan sumber penghidupan tanpa alternatif yang jelas.
Gagasan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari membuka ruang bagi pendekatan yang lebih menyeluruh. Namun, publik tentu menunggu pembuktian, apakah pemetaan tersebut akan berujung pada kebijakan nyata, atau sekedar menjadi wacana di tengah persoalan PETI yang terus berulang?
Sebab, menata tambang rakyat bukan berarti melegalkan pelanggaran. Justru negara harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dalam koridor hukum, sementara kerusakan lingkungan dan praktik bisnis ilegal tidak lagi mendapat ruang.
Hingga berita ini diterbitkan redaksi masih upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya.
Editor : Chairur Rahman
