Mitra Rakyat

Namun, di balik harapan tersebut, muncul pula kekhawatiran dan tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait pelaksanaan dan kualitas hasil akhirnya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengalokasikan dana lebih dari Rp100 miliar untuk program revitalisasi sekolah di Sumatera Barat. 

Dana besar ini diperuntukkan bagi SMA, SMK, dan SLB, dengan nilai bantuan berkisar antara Rp200 juta hingga Rp1,2 miliar per sekolah. Skema yang diusung dikenal dengan Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah (P2SP), di mana dana langsung dikirim ke rekening sekolah penerima, dan seluruh pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah.

Harapan dan Realitas

Kebijakan ini tentu membawa harapan besar, terutama dalam mempercepat proses perbaikan dan peningkatan fasilitas pendidikan. Sekolah diharapkan mampu mandiri dan lebih cepat dalam mengelola pembangunan fasilitas mereka sendiri. Akan tetapi, di balik peluang tersebut, muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan.

Sebagian pihak menyampaikan bahwa sekolah bukanlah ahli di bidang konstruksi. Mereka khawatir kualitas bangunan yang dihasilkan tidak memenuhi standar teknis yang aman dan sesuai regulasi. 

“Sekolah seharusnya fokus mendidik siswa, bukan menjadi pelaksana proyek bangunan. Kalau ada kekurangan kualitas, siapa yang akan bertanggung jawab?” ujar seorang pemerhati pendidikan di Sumatera Barat.

Tanggapan Kontraktor Lokal dan Awal Kekecewaan

Di sisi lain, kontraktor lokal menyatakan kekecewaannya. Mereka merasa tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam proyek ini, padahal mereka memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk mengelola pembangunan sekolah. 

Ketidakberdayaan kontraktor lokal ini tidak hanya menimbulkan rasa kecewa, tetapi juga berpotensi menghambat perputaran ekonomi di daerah.

Dikutip dari media investigasinews.com, Ketua DPD Gapeksindo Sumatera Barat, Ir. H. Soetrisno, bersama Ketua DPC Gapeksindo Kota Padang, Ir. Erwin Isril, ST, MT, IPP, menyatakan akan mempertanyakan kebijakan ini kepada pihak terkait. 

Mereka menilai bahwa skema swakelola perlu dikaji ulang agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan kontraktor lokal tetap memiliki ruang berpartisipasi.

Evaluasi dan Risiko

Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas dari skema swakelola ini. Apakah mampu berjalan optimal tanpa menimbulkan masalah baru di kemudian hari? Pemerintah daerah dan pusat diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini. 

Jika tidak, ada risiko potensi korupsi maupun kegagalan konstruksi yang berakibat fatal, mengingat pekerjaan tidak dikerjakan oleh ahlinya.

Menuju Kebijakan yang Berimbang

Kebijakan yang mengedepankan swakelola memang menawarkan kecepatan dan efisiensi, namun harus diimbangi dengan standar kualitas dan keberpihakan terhadap kontraktor lokal. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis, serta melibatkan para ahli yang kompeten. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Akhirnya, kebijakan ini hendaknya tidak hanya dilihat sebagai solusi cepat, tetapi juga sebagai langkah strategis yang berkelanjutan demi kemajuan pendidikan dan pembangunan yang berkualitas di Sumatera Barat maupun daerah lainnya. 

Sebab, pembangunan infrastruktur yang tidak berkualitas bukan hanya berisiko gagal, tetapi juga dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan.

Penulis : Chiarur Rahman(wartawan muda)

MR.com, Padang| Sebentar lagi, masyarakat Kota Padang akan merayakan hari jadi kota yang ke-356. Momentum bersejarah ini seharusnya menjadi refleksi kebanggaan dan simbol kemajuan, namun di balik suka cita itu terselip pemandangan memilukan hati. Salah satu bangunan di kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub) Padang menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan kurangnya perhatian.

Bangunan yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Padang tersebut tampak tidak terpelihara dengan baik. Atapnya hilang, cat yang mengelupas, dan kondisi fisik bangunan tampak memprihatinkan. Padahal, sebagai aset daerah yang harus dijaga dan dipelihara, bangunan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian serius. Sayangnya, pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kelalaian dari pihak terkait.

Seorang pengamat yang juga warga kota Padang, Doni Saputra, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai bahwa ada kelalaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset pemerintah. 

“Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian atau mungkin kurangnya pengawasan terhadap aset-aset penting milik daerah. Padahal, setiap bangunan dan kendaraan operasional OPD seharusnya mendapat perawatan yang cukup, apalagi sumber pembiayaannya berasal dari anggaran daerah,” ujarnya.

Lebih jauh, Doni mempertanyakan alokasi anggaran pemeliharaan aset di Pemko Padang. “Kalau anggaran sudah disediakan, mengapa aset seperti ini dibiarkan rusak? Apakah ada kendala administratif atau justru pengabaian?” katanya. 

Ia juga menyebutkan bahwa Dishub sendiri merupakan salah satu OPD penyumbang PAD yang cukup signifikan, sehingga seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan aset yang baik.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu (30/7/2025), Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, terkesan enggan berkomentar mengenai kondisi bangunan tersebut. Sampai saat Kadishub Padang tersebut belum memberikan keterang resminya.

Kondisi bangunan Dishub yang terbengkalai ini menjadi pengingat bahwa perawatan aset pemerintah harus menjadi prioritas agar keberlangsungan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. 

Apalagi di momen penting seperti hari jadi kota, rasa bangga seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga warisan dan aset daerah yang bernilai sejarah dan strategis.

Pemerintah Kota Padang diminta untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan nyata guna memperbaiki dan memelihara aset yang ada, demi menjaga citra dan keberlanjutan pembangunan kota.

Penulis : Chairur

Plakat penghargaan tanda kemitraan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua IKW RI, David Efendi, kepada perwakilan Humas Bank Nagari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-IX IKW RI, Rabu (30/7/2025).

Dalam sambutannya, David Efendi menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata yang diberikan Bank Nagari selama ini. Ia menegaskan bahwa partisipasi bank pelat merah di Sumatera Barat ini merupakan bukti nyata manfaat kehadirannya di tengah masyarakat. 

"Semoga sinergi ini terus terjalin dan membawa manfaat lebih besar lagi," ujarnya saat menyerahkan piagam penghargaan.

Sementara itu, Yudi, perwakilan dari Bank Nagari, menyatakan rasa terima kasih atas kepercayaan dan kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap, kemitraan ini dapat semakin memperkuat peran serta Bank Nagari dalam mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat luas. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media di bawah naungan IKW RI. Semoga kolaborasi ini terus memperkuat sinergi positif demi kemajuan bersama," katanya.

Penghargaan ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun komunikasi yang efektif serta mempererat hubungan antara dunia usaha, media, dan masyarakat.

Bank Nagari sendiri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Sumatera Barat, menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, suasana berlangsung penuh keakraban dan optimisme akan penguatan hubungan yang saling menguntungkan antara Bank Nagari dan IKW RI.

Penulis: Chairur Rahman

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menyampaikan bahwa tren literasi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. 

Ia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah nasional mencapai 39,11 persen, naik dari 9,14 persen pada 2022. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88 persen. 

Angka ini mencerminkan adanya percepatan sosialisasi dan edukasi terkait perbankan syariah yang semakin massif di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, yang tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah,” ujar Hafid.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menegaskan pentingnya keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu pilihan utama masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah Muslim, dengan populasi mencapai 97-98 persen. 

Ia menambahkan, falsafah hidup masyarakat Minangkabau, Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, seharusnya menjadi landasan utama dalam memperkuat peran perbankan syariah.

“Harapan kita, perbankan syariah bisa menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi, mendukung kehidupan beragama sekaligus mendorong kemajuan ekonomi daerah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai, program yang diinisiasi Bank Nagari merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi kemajuan layanan dan ekonomi berbasis syariah di Sumatera Barat.

“Ini adalah langkah strategis yang mampu mempercepat inklusi keuangan syariah dan meningkatkan literasi masyarakat, sehingga ekonomi syariah di Sumbar semakin berkembang dan berdaya saing,” tegas Roni.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah materi penting seperti pembekalan karakter muslim sejati, semangat kepemimpinan islami, penguatan karakter mandiri dan disiplin, serta pembinaan kepedulian sosial. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai produk-produk perbankan syariah, soft skill, dan motivasi hidup Islami.

Alumni Nagari Mabit Camp 2025 akan dikenal sebagai Sahabat Nara, yang berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Mereka akan aktif menyebarkan edukasi dan literasi keuangan syariah, sekaligus menjadi ujung tombak dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.

Kegiatan ini sejalan dengan visi Bank Nagari untuk menjadi bank rakyat yang berlandaskan syariah, sekaligus memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, di tengah tantangan global, komitmen membangun ekosistem keuangan syariah di Sumbar terus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan.**

Kondisi saluran drainase yang seharusnya menjadi tulang punggung pengelolaan air saat musim hujan, justru menunjukkan ketidakpedulian dan minimnya perhatian dari pihak terkait.

Banyak saluran drainase di kawasan ini yang dipenuhi sedimen tanah dan endapan dedaunan gugur dari pohon-pohon di sekitarnya. Akibatnya, saat hujan turun dengan intensitas sedang, jalan-jalan di kawasan yang biasa menjadi pusat kegiatan masyarakat tersebut kerap tergenang air. 

Ironi memang, mengingat kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya warga untuk jogging pagi, bersantai sore, hingga berbagai aktivitas ringan lainnya.

Tak hanya saluran drainase, trotoar di sekitar GOR juga mengalami masalah serius. Pedagang kaki lima dan sejumlah kafe yang bergantung pada keberadaan kawasan ini sebagai lokasi usaha, sering kali harus berhadapan dengan genangan air yang mengganggu aktivitas mereka.

Persoalan mendasar yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan drainase di kawasan ini? Berdasarkan informasi yang diperoleh, pengelolaan saluran drainase seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tepatnya Bidang Bina Marga. 

Namun, secara administratif, kawasan ini sebenarnya termasuk dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk aspek sewa tempat bagi pedagang kaki lima dan kafe di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk membersihkan dan memelihara saluran drainase yang seharusnya menjadi penunjang utama kawasan aman dan nyaman saat musim hujan. 

Pengamat lingkungan memperingatkan bahwa pengabaian terhadap kondisi drainase bisa berujung bencana, apalagi cuaca ekstrem yang makin sering melanda daerah ini.

“Mereka harus segera melakukan pengecekan dan penataan ulang saluran drainase agar tidak menjadi sumber masalah berkelanjutan,” tegas seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di Padang, Selasa (29/7/2025).

Warga sekitar yang rutin memanfaatkan kawasan ini pun mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kondisi drainase. Mereka berharap pihak terkait segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji, demi menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait langkah penanganan kondisi drainase di kawasan GOR Haji Agus Salim. 

Masyarakat pun menantikan aksi nyata, bukan sekadar janji politik, agar kawasan ini benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman, tidak lagi dipenuhi genangan saat hujan turun.

Sementara itu, konfirmasi terhadap pihak Pemerintah Kota Padang melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR setempat belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Bagaimanakah tanggapan Walikota Padang terkait permasalahan ini?

Media ini masih dalam proses pengumpulan data dan konfirmasi dari berbagai pihak terkait. Mitrarakyat.com akan terus mengupdate perkembangan terkini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan publik di Kota Padang.

Penulis: Chairur Rahman

Lebih dari itu, langkah ini menjadi simbol penting dalam upaya menegakkan integritas dan transparansi di tengah isu yang menyelimuti institusi tersebut dengan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi perhatian publik.

Sejarah panjang pengawasan terhadap BWSS V Padang menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah hal yang baru. Pada 2016, BPK RI pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi ini. 

Namun, seolah-olah tabir gelap tetap menyelimuti pengelolaan keuangan dan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat. Ketika kasus dugaan korupsi di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah mencuat, publik semakin menaruh perhatian terhadap ketidakpastian dan ketidaktransparanan pengelolaan dana negara.

Baca : BPK RI Kembali Lakukan Audit di BWSS V Padang, Isu KKN Mencuat dan Menjadi Perhatian Publik

Langkah audit ulang oleh BPK RI ini harus dipandang sebagai upaya serius menuntaskan teka-teki tersebut. Transparansi bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. 

Masyarakat Sumbar tentu berharap, audit ini mampu menguak praktik-praktik yang selama ini tersembunyi dan mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Namun, tantangan tidaklah kecil. Praktik nepotisme dan kolusi yang diduga merajalela di lingkungan BWSS V harus diungkap secara tuntas. Jika terbukti bersalah, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar tidak menjadi contoh buruk yang menular di institusi lain. 

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sangat bergantung pada keberanian dan integritas aparat penegak hukum serta pengawas keuangan dalam menindak praktik-praktik koruptif.

Kebijakan nasional, seperti program "Asta Cita" dari Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus didukung oleh seluruh lini pemerintahan. Rakyat menanti perubahan nyata, bukan sekadar janji manis. 

Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik dalam memperkuat sistem pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bersih dan berkeadilan.

Akhir kata, masyarakat di Sumatera Barat dan seluruh bangsa berharap, hasil audit BPK RI nanti tidak hanya menjadi catatan, tetapi menjadi awal dari reformasi besar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. 

Karena, keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional bergantung pada keberanian dan komitmen bersama untuk menegakkan kebenaran.

Penulis: Chairur Rahman(wartawan muda)