#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dharmasraya Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Pada Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Sengkarut Pembangunan Mesjid Assyura Sekwan disinyalir "Bungkam", Ketua DPRD Sumbar : Kontraktor Menyalahi Aturan Laporkan ke Pihak Berwajib

Supardi, Ketua DPRD Sumbar
(foto sumber geogle)


MR.com,Padang| Mengingat kejadian pada bulan Oktober tahun 2017 silam. Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Polda Sumbar) pernah mengungkap peredaran besi "banci" di Kota Padang.  Polisi menetapkan tersangka bernama Awi, yaitu pemilik Toko Sumber Baru.

Diduga Awi menjual ribuan besi banci berlabel SNI dengan merek TYRS, AS dan US. Ada juga yang tidak bermerek. Polisi menduga Awi menjual besi yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI 2051.2014. 

"Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka. SPDP juga sudah dikirim ke kejaksaan," ujar Kepala Polda Sumatera Barat Irjen Pol Fakhrizal, Selasa 2 Januari 2018 masa itu.(dilansir dari tempo.co).

Disinyalir Sarat KKN, Pembangunan Mesjid DPRD Sumbar Jadi Sorotan Tajam Publik

Apakah ditahun ini menggunakan besi banci pada proyek yang menggunakan uang APBD atau APBN telah dibolehkan?.



Sebab, pemakaian besi banci diduga terjadi lagi di proyek negara. Yaitu pembangunan mesjid Assyura yang ada dilingkungan gedung DPRD Sumbar. 

Saat media melakukan pengukuran menggunakan alat ukur(Jangka Sorong) pada besi polos diameter 10mm dan ulir diameter 13mm pada Jum'at 12 Agustus 2022 dilokasi pekerjaan.

Diduga Memakai Besi "Banci", Tedi : Pekerjaan Mesjid DPRD Sumbar Tidak Ada Masalah

Besi yang diukur kurang dari 10mm dan dan 13mm. Diduga ini merupakan tanda-tanda besi berukuran banci. Karena tidak memiliki ukuran yang pas.

Saat dikonfirmasi kepada PPK Udli Imam Zul dan PPTK Nurwan Hidayat, serentak mengatakan besi yang digunakan dibeli rekanan(PT.Putra Giat Pembangunan) di Toko Sumber Baru. Dan besi tersebut pun sudah dilakukan uji tarik.

Selanjutnya, Tedi sebagai pengawas lapangan dari CV. Sakinah Mitra Consultan juga mengatakan demikian.


Erwandi, Kontraktor Pelaksana PT.Putra Giat Pembangunan

Jawaban yang sama juga diberikan Erwandi pihak dari PT. Putra Giat Pembangunan saat di konfirmasi media  pada Ahad(14/8/2022) via telepon.

"Besi yang dipakai di Pembangunan Masjid DPRD Sumbar sudah sesuai spek.  Dan telah di lakukan uji tarik dan uji tekuk di labor UNP," katanya.

Dan dinyatakan lulus, dan hasilnya sudah di berikan kepada pengawas sebagai Reques material. Betul besi tersebut di beli di Toko Sumber baru sebagai distributor  resmi, tegasnya.

Ketua LSM Aliansi Warga Korupsi Sumatera Barat(LSM Awak Sumbar) Defriato Tanius menduga ada indikasi KKN pada proyek tersebut.

"Sebab, mengacu kepada syarat SNI, ukuran besi beton harus "full" atau yang pas. Atau paling tidak memiliki toleransi lebih kecil dari 0,5 mm saat besi mengalami penyusutan waktu dilakukan pengukuran," ujar Defriato Tanius, pada hari yang sama.

Selanjutnya, kalau benar sudah dilakukan uji tarik dan uji tekuk, mestinya ada laporan tertulis dari UNP sebagai buktinya oleh pihak terkait, jelasnya lagi.

"Jangan hanya laporan secara lisan saja. Sebab, publik juga berhak mengetahuinya, karena uang yang digunakan secara merupakan uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan," kata Defriato.

Kemudian, kata Defriato, toko tempat membeli besi pernah memiliki catatan hitam di kepolisian. Pemilik toko Sumber Baru pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumbar, karena menjual besi berukuran banci.

Dijelaskan Defriato, menggunakan besi berukuran banci pada proyek negara tentu saja merupakan keuntungan bagi kontraktor dan pihak lainnya.

Benar, bila dihitung selisih dari diameter besi tersebut tentu tidak terlalu terasa signifikan, bila hanya satu batang besi. 

"Tapi bisa dibayangkan bila untuk proyek skala besar yang menggunakan puluhan ribu ton besi, berapa keuntungan yang bisa didapat dari selisih berat besi tersebut," ulasnya.

Itu yang menguatkan asumsi liar publik, kalau besi yang digunakan merupakan besi berukuran banci. Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut bisa terjerat hukum, tegasnya.

Karena, disinyalir telah melakukan pembiaran terhadap kontraktor yang menggunakan material besi yang tidak sesuai spesifikasi(besi ukuran full/SNI), pungkasnya.

Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. Supardi menegaskan, setiap pekerjaan yg memakai uang negara atau APBD. Apabila menyalahi aturan, kita minta ke masyarakat untuk melaporkan ke PPK dan pengawas, tuturnya.

"Kepada masyarakat segera laporkan ke  PPK dan pengawas, apabila tidak diindahkan, bagusnya segera dilaporkan ke pihak berwajib pak," tegasnya.

Sementara Sekretaris Dewan(Sekawan) Raflis selaku Pengguna Anggaran (PA) pada proyek tersebut diduga "bungkam",  belum bisa berikan komentarnya meski sudah dikonfirmasi sampai berita ditayangkan.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim).


Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.