#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Kombes Pol Satake Bayu : Saya Akan Mengecek Kelapangan Terkait Adanya Dugaan Ilegal Mining di Kabupaten Pasbar

Ketua BPI KPNPA RI Sumbar, Herman Tanjung foto Bersama Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Stevanus Satake Bayu Setianto di Mapolda Sumbar


MR.com, Pasbar|Diatasnamakan kepentingan masyarakat, diduga oknum penegak hukum didaerah Kabupaten Pasaman Barat terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang. 

Sebab, ada indikasi pemberian dilakukan oleh oknum kepolisian setempat meski sudah mengetahui adanya kegiatan tambang emas yang diduga ilegal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumbar Herman Tanjung menanggapi kegiatan tambang emas ilegal yang diduga berjalan lancar di kabupaten tersebut.

Berita terkait : Diduga Ada Tambang Emas Ilegal Berjalan Lancar di Kanagarian Sinuruik,Kab.Pasbar

"Karena, peluang dalam melakukan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang dimaksud terbuka lebar. Karena, tindakan melanggar hukum terjadi di wilayah hukum oknum itu, namun tidak tersentuh tangan hukumnya," ujar Herman Tanjung pada Jum'at (17/9/2021) di Padang.

Menurut dugaan Herman Tanjung, hal ini dilakukan agar oknum tersebut bisa mengeruk keuntungan pada kegiatan ilegal mining tersebut.

Diduga kegiatan penambangan emas ilegal berjalan lancar di Kabupaten Pasaman Barat

Herman melanjutkan, mustahil kalau oknum polisi di Mapolsek Talamau itu tidak mengetahui adanya penambangan emas ilegal didaerah hukumnya. Merunut terhadap informasi masyarakat setempat beberapa waktu lalu, kegiatan ilegal mining itu sudah berjalan selama dua bulan terakhir ini.

"Oknum juga telah mengakui kepada media, bahwa sudah pernah sebelumnya melakukan pelarangan terhadap kegiatan ilegal mining itu, artinya memang ada kegiatan tersebut," ulasnya.

Dan oknum dimaksud juga mengatakan penambangan dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan mesin dompeng, itu artinya pihak kepolisian setempat telah mengetahui adanya kegiatan ilegal mining. Tapi apakah tambang emas yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat itu memiliki izin, ungkapnya.

"Saat ini kegiatan penambangan kembali terjadi, apalagi sekarang sudah menggunakan alat berat, faktanya dilapangan ditemukan alat berat yang sedang bekerja," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Kombes Pol Stevanus Satake Bayu SIK, selaku Kabid Humas Polda Sumbar mengatakan akan mengecek dugaan tambang emas tersebut.

" Kami akan mengecek kelapangan terkait kegiatan penambanangan emas yang diduga ilegal itu, apakah memiliki izin atau tidak,"ucapnya singkat, via telpon Jum'at (17/9/2021).

Sementara Kapolri melalui peraturan yang dikeluarkan, mengatur larangan bagi anggotanya menjalankan bidang usaha atau bisnis tertentu dalam Peraturan Kapolri Nomor 9/2017 tentang Usaha bagi Anggota Polri.

Bidang usaha itu antara lain bisnis yang dapat merugikan negara, bisnis pengadaan di lingkungan kepolisian, dan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto pernah mengatakan bahwa perkap itu dikeluarkan sebagai bentuk pencegahan atas bidang usaha yang dilarang.

"Perkap itu kan mengatur secara umum, tidak mengatur secara khusus. Bukan karena ada terus dilarang. Aturan itu untuk mengatur, mencegah," kata Setyo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat itu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*Derim/rl*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.