MR.com, Padang| Menyoal pembangunan Rumah Susun (Rusun) Kejati Sumbar oleh Satker Pelaksana Penyedia Perumahan Provinsi Sumatera Barat, BP2P Sumatera III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR diduga pelaksanaan labrak aturan dan tidak sesuai speks teknis. Ironisnya, pihak yang berwenang saat dikonfirmasi media terkait dugaan tersebut disinyalir slow respon dan terkesan tidak peduli.
Sebelumnya perihal tersebut sudah dikonfirmasi kepada PPK yang bernama Riky Hidayat via telepon 0812-1413-2xxx. Tetapi hingga hari ini belum ada penjelasan dan tanggapan yang dia sampaikan selaku PPK kegiatan.
Demikian juga Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar yang lama, Syamsul Bahri. Sampai sekarang belum ada tanggapan dan penjelasan yang disampaikan mantan Kasatker tersebut pasca konfirmasi media via telepon 0811-7845-xxx.
Selanjutnya, media juga mengkonfirmasikan kepada Tonny Hermanto sebagai Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar yang baru via telepon 0822-7470-6xxx pada Rabu(16/5/2024). Namun hal serupa juga dialami media, sampai berita lanjutan ini ditayangkan, Tonny Hermanto juga belum memberikan tanggapannya.
Berita terkait: Aroma Busuk Pembangunan Rusun Kejati Sumbar, Diduga Ada Persekongkolan Jahat dan Korupsi
Terkait penggunaan material Semen Impor ini yang terjadi di proyek rusun. Hal tersebut disinyalir pihak terkait telah kangkangi Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Inpres tersebut dengan tujuan mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Produk Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kemudian, untuk mendukung Instruksi Presiden RI tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah nyinyir pada banyak kesempatan untuk selalu menggunakan Produk Dalam Negeri pada setiap pelaksanaan kegiatan proyek - proyek pembangunan.
Mantan Pekerja Bongkar Kecurangan dalam Pelaksanaan Proyek Rusun Kejati Sumbar
Dugaan kecurangan yang terjadi pada pekerjaan pembangunan Rusun ASN Kejaksaan Sumbar yang dikerjakan PT. PUBAGOT JAYA ABADI senilai Rp.18.373.600.000,00 Sumber APBN TA 2022 /2023 (Multiyears), disinyalir mulai terkuak setelah keterangan yang disampaikan mantan pekerja di proyek tersebut.
Kepada beberapa awak media pada Selasa (14/05/2024) di salah satu cafe kawasan GOR Haji Agus Salim Padang, seorang pria yang mengaku pernah ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan rusun Kejati Sumbar itu membeberkan dugaan kecurangan yang telah terjadi pada pembangunan rusun ASN Kejati Sumbar tersebut
Mulai dari proses pematangan lahan, pondasi, pembesian, struktur beton hingga menyangkut keberadaan personil dalam struktur organisasi proyek yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada dilapangan, serta ketidak sesuaian antara kualitas beton yang ada/terpasang dengan sampel yang dibawa ke uji labor.
Sembari memperlihatkan beberapa bukti dokumentasi dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan, mantan pekerja ini menjelaskan "saya melakukan ini atas nama kemanusiaan" ucapnya.
Mantan pekerja yang tidak ingin namanya disebutkan itu mengatakan, kecurangan diduga terjadi pada pekerjaan pondasi bordpile, pengadaan material besi yang tidak sesuai spesifikasi pada RAB.
"Kedalaman untuk pondasi bordpile diduga tidak sesuai dengan gambar RAB. Di RAB seharusnya digali sedalam 10-12 meter. Sementara yang dilakukan oleh rekanan hanya 3-4 meter saja di seluruh galian bordpile," terangnya.
Selanjutnya, material besi yang dipakai pada pembangunan itu tidak sesuai RAB, karena di RAB besi yang dipakai harus KS. Sementara dilapangan yang digunakan bukan KS tapi merk lain yang diduga berukuran banci(tidak SNI).
"Infrastruktur tersebut adalah tempat hunian, dengan kondisi Kota Padang yang rawan gempa, saya tidak ingin gedung tersebut membawa petaka bagi penghuninya kelak," pungkasnya.
Rumitnya pelayanan publik di Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar
Rumitnya pelayanan publik yang ada di Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar turut dirasakan tim media. Pasalnya, saat tim media mendatangi kantor Satker Pelaksana Penyedia Perumahan Provinsi Sumbar yang beralamat di Ulak Karang, Kota Padang pada Rabu,15 Mei 2024, bentuk upaya konfirmasi media kepada Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar tersebut.
Namun, Satker Tonny Hermanto tidak dibisa ditemui, dan tim media pun hanya bisa menitipkan surat resmi konfirmasi kepada staf kantor. Tim media tidak dapat mengisi buku tamu sebagai bukti kunjungan, karena tidak ada buku tamu. "Buku tamu tidak ada pak," ucap staf kantor yang ditemui.
Bagaimanakah laporan Kendali Mutu pada Proyek Rusun tersebut..?.Dapatkah dipertanggung jawabkan secara hukum oleh pihak Sakter, PPK, dan Konsultan Supervisi, jika suatu saat terjadi musibah dikarenakan kelemahan struktur bangunan karena tidak sesuai Spek dan RAB..?, dan bagaimanakah hasil audit dari pihak auditor (BPK)..?, tunggu informasi selanjutnya.
Sampai berita ini ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr/dn)
