MR.com, PADANG | Praktek penambangan tanpa izin (PETI) di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Kali ini, Wadah Aspirasi Pemuda Indonesia (WAPI) mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Barat tidak hanya menertibkan aktivitas tambang ilegal, tetapi juga membongkar dugaan jaringan pembeking dan aliran dana yang disinyalir melibatkan oknum tertentu.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum WAPI, Ferdy Ansyah, saat melakukan audiensi dengan Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., di Padang, Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 14.00 WIB. Ferdy hadir bersama sejumlah pengurus organisasi tersebut.
Bagi WAPI, persoalan PETI tidak cukup diselesaikan dengan menangkap operator alat berat, pekerja tambang, atau pihak yang berada di lokasi penambangan. Penegakan hukum, menurut mereka, harus menelusuri siapa pemodal, pengendali operasional, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Ketua Umum WAPI, Ferdy Ansyah, menilai dugaan pembekingan merupakan persoalan serius yang berpotensi merusak integritas penegakan hukum. Apalagi, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
"Persoalan tambang ilegal dan dugaan keterlibatan oknum dalam praktik pembekingan harus menjadi perhatian serius. Penegakan hukum wajib dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu," ujar Ferdy.
WAPI secara khusus meminta agar dugaan aliran dana kepada oknum yang disinyalir melindungi aktivitas PETI ditelusuri secara serius. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah praktek pertambangan ilegal berlangsung semata-mata karena lemahnya pengawasan atau terdapat jaringan kepentingan yang membuat aktivitas itu terus bertahan.
Organisasi tersebut juga mengusulkan agar komitmen penanganan PETI dituangkan dalam nota kesepahaman atau "Memorandum of Understanding" (MoU). Langkah itu dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan sekaligus pegangan bagi masyarakat sipil untuk mengawal tindak lanjut kepolisian.
"Kami tidak ingin audiensi ini hanya sebatas seremonial penyampaian aspirasi tanpa tindak lanjut yang jelas. Komitmen Bapak Kapolda harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur di lapangan," kata Ferdy.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari menyambut baik masukan WAPI. Ia menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan aktivitas PETI di sejumlah wilayah Sumatera Barat.
Jawari juga menyatakan akan menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap personel kepolisian apabila ditemukan indikasi keterlibatan anggota dalam praktik pembekingan tambang ilegal. Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran akan diproses secara objektif sesuai ketentuan hukum.
Namun, komitmen tersebut kini menghadapi ujian pada tahap pelaksanaan. Publik membutuhkan lebih dari sekedar pernyataan kesediaan menindaklanjuti. Penindakan harus dapat ditelusuri, mulai dari pengungkapan lokasi tambang, identifikasi pemodal, pemeriksaan aliran dana, hingga penegakan disiplin apabila ditemukan anggota kepolisian yang terlibat.
Sebab, jika penindakan hanya menyasar pekerja lapangan sementara pihak yang diduga mengendalikan dan melindungi aktivitas tambang tidak tersentuh, persoalan PETI berpotensi terus berulang.
WAPI menyatakan akan mengawal komitmen Kapolda Sumbar tersebut. Organisasi ini menuntut agar audiensi tidak berhenti sebagai dokumentasi pertemuan, melainkan menjadi awal pembongkaran jaringan pertambangan ilegal di Sumatera Barat.
Kini, tantangannya berada di tangan Polda Sumbar untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua pihak, termasuk apabila dugaan keterlibatan oknum aparat terbukti dalam proses penyelidikan.
Editor : Chairur Rahman
