MR.com, PADANG | Dugaan praktek penampungan solar bersubsidi di Jalan Taduh Blok E Nomor 6, Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, mulai menjadi perhatian. Di balik pagar seng berwarna biru dan terpal kuning yang menutupi pekarangan, muncul indikasi aktivitas penyimpanan BBM yang patut ditelusuri aparat penegak hukum.
Sorotan tidak hanya tertuju pada keberadaan sarana penampungan. Informasi yang dihimpun juga menyeret nama seorang figur berlatar belakang mantan aparat penegak hukum (APH) yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas di lokasi tersebut.
Informasi ini belum terverifikasi secara independen. Karena itu, identitas, kepemilikan, dan dugaan peran figur tersebut masih membutuhkan klarifikasi serta pembuktian.
Namun, apabila indikasi penampungan dan perdagangan kembali solar subsidi itu terbukti, persoalannya bukan lagi sekedar aktivitas usaha BBM. Ada dugaan penyimpangan distribusi energi bersubsidi yang semestinya dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya.
PULUHAN JEREGEN DALAM BAK TRUK
Berdasarkan dokumentasi visual dan titik koordinat yang dihimpun pada Senin (9/11/2026), lokasi tersebut tampak tertutup pagar seng sehingga aktivitas di dalamnya tidak mudah terlihat dari luar.
Di area itu diduga terdapat sarana penampungan BBM. Sementara itu, puluhan jeriken terlihat berada di bak sebuah truk berwarna kuning. Kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan solar.
Akan tetapi, keberadaan jeriken dan kendaraan belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Kapasitas penampungan, jenis BBM, asal pasokan, tujuan pengiriman, serta pihak yang mengendalikan aktivitas tersebut harus diperiksa melalui penyelidikan.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah solar tersebut berasal dari pembelian resmi di SPBU, siapa yang mengumpulkannya, dan ke mana BBM itu selanjutnya didistribusikan.
Jika solar subsidi dibeli menggunakan mekanisme yang diperuntukkan bagi konsumen tertentu, kemudian dikumpulkan dan diperdagangkan kembali di luar ketentuan, terdapat persoalan serius dalam tata niaga BBM bersubsidi.
Negara mengalokasikan subsidi bukan untuk memperkaya jaringan perdagangan yang tidak berhak, melainkan menjaga keterjangkauan energi bagi kelompok masyarakat sasaran.
NAMA MANTAN APH MENJADI TANDA TANYA
Informasi mengenai dugaan keterkaitan seorang mantan APH menambah penting perkara ini untuk ditelusuri. Sebab, penyelidikan semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan bangunan, tangki, jeriken, atau kendaraan pengangkut.
Aparat perlu mengungkap struktur penguasaan lokasi, pemilik modal, pemasok, pengangkut, hingga pihak yang menerima hasil penjualan.
Riwayat seseorang sebagai mantan aparat tentu bukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Namun, apabila terdapat informasi mengenai dugaan penggunaan pengaruh, relasi, atau jaringan tertentu untuk melancarkan aktivitas perdagangan BBM ilegal, hal itu patut diuji melalui pemeriksaan yang objektif.
Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pelaku lapangan, sementara pihak yang diduga mengendalikan bisnis justru tidak tersentuh.
Dalam perkara seperti ini, penelusuran aliran uang dan rantai pasokan jauh lebih penting daripada sekedar mengamankan barang di lokasi.
PASAL PIDANA MENANTI JIKA UNSUR TERBUKTI
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur perbuatan dan keterlibatan masing-masing pihak. Pagar tertutup, jeriken, maupun dugaan keberadaan tempat penampungan tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah.
Polda Sumbar Jangan Hanya Menunggu Laporan
Kini, perhatian publik tertuju kepada Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang. Dugaan aktivitas penampungan BBM bersubsidi di kawasan permukiman tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan.
Penyidik dapat menelusuri dokumen pembelian BBM, rekaman transaksi, jalur pengangkutan, asal pasokan dari SPBU, serta identitas pihak yang menguasai lokasi.
Klarifikasi terhadap pihak yang disebut memiliki keterkaitan juga diperlukan agar informasi yang berkembang tidak menjadi tuduhan sepihak.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang menunggu jawaban aparat, siapa pemilik atau pengendali lokasi Jalan Taduh Blok E Nomor 6? Dari SPBU mana solar diperoleh? Untuk siapa puluhan jeriken tersebut dipersiapkan? Apakah terdapat jaringan distribusi yang bekerja secara terorganisasi?
Dan yang tidak kalah penting, apakah benar ada mantan APH yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut?
Dugaan ini tidak boleh dibiarkan berhenti sebagai desas-desus. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti penyalahgunaan BBM subsidi, penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Subsidi energi adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, siapa pun yang terbukti menyalahgunakannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Hingga berita diterbitkan redaksi masih upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya. Tim
Editor : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
