17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Kenaikan pangkat Hendri saat dilantik Jabat Kepala Kemenag Kota Pariaman diduga Cacat Hukum

 H. Hendri SAg MPD saat ini menjabat Kakanwil Prov Sumbar
Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga Kepala Kantor Wilayah(Kakanwil) Kemenag Prov Sumbar,H. Hendri SAg MPD waktu dilantik sebagai Kakemenag Kota Pariaman telah kangkangi PP No 12 Tahun 2002, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pasalnya, Hendri yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Kemenag Kota Pariaman (Esselon IIIA) berdasarkan kronologisnya SK kenaikan pangkatnya dari golongan IIID ke IVA ada kejanggalan, kata Hendrizon SH, selaku Waket DPD LSM Garuda pada Sabtu(04/05) dikediamannya.

Hendrizon yang akrab disapa Son mengatakan," jadi jabatan yang diemban Hendri saat itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan berpengaruh kuat pada jabatannya saat ini.
"Prosedur kenaikan pangkat atas nama Hendri diduga tidak sesuai dengan peraturan kepagawaian" ungkap Son.

Seterusnya Son mengatakan,"Menurut PP Nomor 12 Tahun 2002, Tentang kenaikan pangkat PNS. Masa kenaikan pangkas PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun. Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS", jelas Son.

Dijelaskannya " berdasarkan pasal 12, pada PP tersebut dinyatakan secara tegas bahwa," PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah satu tahun dengan pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurang nya telah satu tahun jabatan yang didudukinya secara struktural, dan setiap unsur penilaian prestasi kerja baik paling sedikit dua tahun terakhir jabatannya.

Kenaikan pangkat dari III d  IVa apabila telah lulus ujian dinas tingkat II atau Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan tingkat III( SPAMA/SEPADYA) Atau memiliki ijazah Magister (S2), tambahnya.

Sementara, waktu persetujuan BKN dan pengusulan kenaikan pangkat Hendri waktu itu belum lagi menduduki jabatan Kakemenag Kota Pariaman, masih Kasubag ke pegawaian di Kanwil, terang Hendrison yang juga Ketua di IKW RI itu.

Jadi menurutnya, Hendri mendapati kenaikan pangakat menuju jabatan Kakemenag Kota Pariaman itu tidak sesuai proses yang semestinya dan teridikasi cacat hukum, pungkas Hendrizon SH.

Sebelumnya, pada hari Jumat(03/05) mitrarakyat.com dan beberapa media lainnya mencoba datangi Kanwil Kemenag Prov Sumbar untuk menemui Hendri guna konfrotir terkait dugaan tersebut. Namun, mirisnya meskipun dia berada dalam ruang kerjanya, akan tetapi dia seakan enggan untuk menemui awak media.

Awak media diarahkan menemui Humas oleh salah seorang pegawai di kantor itu. Selanjutnya awak mediapun menemui humas yang dimaksud bernama Eri. Namun, Eri saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menjawab tidak mengetahuinya. Dan berjanji akan kembali menanyakan kepada sang Kepala Kemenag lagi, kata Eri.

Selang sehari kemudian, Eri kembali berikan jawaban kepada media via telponnya 0813742285xx, dengan mengatakan " tidak ada masalah terkait kenaikan pangkat Kakemenag yang dipermasalahkan itu" kata Eri singkat.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
#Tim#

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.