MR.com, PADANG | Aroma tak sedap mulai tercium dari dalam birokrasi Pemerintah Kota Padang. Keberadaan Tim TPP yang sejatinya hanya berfungsi sebagai pendamping pemerintahan kini justru dituding ikut bermain dalam pusaran pengambilan kebijakan di sejumlah OPD strategis.
Sorotan paling tajam mengarah ke lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Sejumlah sumber internal menyebut, ada figur tertentu dalam lingkaran Tim TPP yang diduga memiliki pengaruh jauh melampaui kapasitas formalnya. Nama tersebut bahkan disebut kerap keluar masuk membawa pesan dan arahan yang dianggap “titipan kekuasaan”.
Situasi itu memunculkan kegelisahan di kalangan aparatur sipil negara. Sebab, keputusan-keputusan yang seharusnya berada dalam jalur struktural birokrasi disebut mulai dibayangi intervensi pihak nonformal.
“Yang membuat situasi jadi tidak sehat karena ASN akhirnya bingung harus patuh kepada siapa. Kadang yang memberi tekanan justru bukan pejabat resmi,” ungkap seorang ASN kepada wartawan dengan syarat identitasnya dirahasiakan pada Kamis(7/5/2026).
Di internal pemerintahan, figur tersebut bahkan mulai dijuluki sebagai “raja kecil” baru. Julukan itu muncul lantaran yang bersangkutan disebut memiliki akses kuat ke lingkaran elit pemerintahan Kota Padang, khususnya terhadap pucuk pimpinan daerah.
Kondisi ini dinilai berbahaya bagi marwah birokrasi. Sebab, jika pihak di luar struktur pemerintahan terlalu jauh mencampuri urusan teknis dan kebijakan, maka profesionalisme ASN berpotensi runtuh.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, keberadaan tim pendamping kepala daerah memang lazim dalam pemerintahan modern. Namun posisi mereka tidak boleh melampaui batas hingga seolah menjadi pengendali kebijakan di balik meja birokrasi.
“Kalau benar ada tekanan atau intervensi dari pihak nonstruktural, ini alarm serius bagi tata kelola pemerintahan. Birokrasi bisa kehilangan independensinya,” ujar seorang pengamat.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Padang untuk meluruskan isu yang berkembang. Sebab bila dibiarkan berlarut, kegaduhan ini dikhawatirkan akan memperburuk kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Penulis : Mukhsin
Editor.l : Redaksi
