AAYT Agam Aia Gadang Ajudan Aksi Anam Koto APD Arogan Aset Asimilasi Atlet ATR Aturan Baharuddin Bandung Bansos Bantuan Batu Sangkar Bebas Belajar Bencana Berbagi Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross Dandim Data Dilaporkan Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hilang Himbau Hoax Humas Hutan Kota Ikan Tongkol Ikw Incasi Intel Internasional Isolasi Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasubag Humas Kebakaran Kemanusiaan Keracunan kerjasama Kesbangpol Ketua Ketua DPRD Kinali Kodim KOK Kolaboraksi Komisi KONI Kontak Kontrak Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang kuasa hukum Kurang Mampu Labor Laka Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Mengajar Meninggal metrologi MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Narapidana Narkoba Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ODP OfRoad Oknum olah raga Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pemalsuan Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Pencemaran Pencuri Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Periode Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma PN PN Pasbar pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Pos Pos perbatasan Positif posko Prestasi PSBB Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Rapid Test Relawan Reses RSUD RSUP M Djamil RTLH SAR Satgas Satlantas Sekda Sekda Pasbar Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Tata Usaha teluk tapang Terisolir Tersangka Thermogun TMMD TNI Tongkol TP.PKK tuak Tukik Ujung Gading Ultimatum Unand Upacara Update usir balik Virtual Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Demi Infrastruktur, Rakyat terkubur(2)


Opini
Ditulis Oleh: Siti Aisah, S. Pd 
(Guru dan Member Akademi Menulis Kreatif Bandung)

Mitra Rakyat.com
Sistem ekonomi kapitalis bukan hanya ekonomi yang salah bahkan ini adalah sistem yang rusak. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.

Ada empat poin penting pembangunan infrastruktur publik dalam Islam : Pertama, dalam sistem ekonomi dan politik Islam, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan sebagai ajang keuntungan atau mencari diplomatik dengan negara lain. Kedua, sistem ekonomi dalam naungan Khilafah membahas rinci dan tuntas masalah kepemilikan, pengelolaan kepemilikan termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat juga memastikan berjalannya politik ekonomi. Khilafah dalam hal ini akan memastikan sumber kekayaan alam dikelola negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta mampu mencukupi kebutuhan negara, termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Ketiga, rancangan tata kelola Ruang dan wilayah dalam Daulah Khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Sebagai contoh, ketika Baghdad di bangun sebagai Ibu kota Daulah, dibangun pula masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, serta pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah. Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur Khilafah berasal dari dana Baitul maal. 

Dengan demikian jelaslah hanya sistem ekonomi dan politik Islam yang bisa menjamin pembangunan Infrastruktur bagi rakyatnya. Hal ini disebabkan hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, maka infrastruktur tersebut dapat terlaksana secara paripurna dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a’lam bi ash-shawab []

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.