MR.com, PADANG | Di saat Pemerintah Kota Padang dan berbagai pihak sibuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, persoalan mendasar tentang kemerdekaan memperoleh pendidikan justru muncul dari Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah.
Seorang siswi bernama Vivi Anggraini diduga harus meninggalkan bangku sekolah karena keluarganya tidak lagi mampu membiayai kebutuhan pendidikan.
Vivi disebut terakhir bersekolah di SMPN 15 Padang dan berhenti ketika duduk di kelas VIII. Kepada wartawan, Minggu (16/8), gadis belia itu mengaku keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarganya.
“Orang tua tidak sanggup lagi menyekolahkan saya karena tidak memiliki biaya. Apalagi saat ini ibu saya sudah sakit-sakitan,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.
Pernyataan itu menyisakan persoalan yang jauh lebih besar ketimbang sekedar kisah kemiskinan sebuah keluarga.
Di mana Dinas Pendidikan Kota Padang ketika seorang anak mulai terlempar dari sistem pendidikan? Dan sejauh mana SMPN 15 Padang menjalankan mekanisme pencegahan anak putus sekolah?
Sebab, seorang anak semestinya tidak hilang begitu saja dari bangku sekolah tanpa terdeteksi.
Sekolah Seharusnya Menjadi Alarm Pertama
Putus sekolah hampir selalu memiliki proses. Ada perubahan kehadiran, kondisi keluarga yang memburuk, persoalan biaya, penurunan aktivitas belajar, hingga komunikasi antara sekolah dan orang tua yang mulai terputus.
Karena itu, apabila benar faktor ekonomi menjadi penyebab Vivi berhenti sekolah, publik patut mempertanyakan apakah sekolah telah melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum keputusan tersebut terjadi.
Apakah pihak SMPN 15 Padang pernah melakukan home visit?
Apakah wali kelas atau guru BK telah memanggil orang tua?
Apakah kondisi ekonomi keluarga pernah dipetakan?
Apakah sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang ketika mengetahui ada peserta didik yang berpotensi putus sekolah?
Dan yang paling penting, apakah ada upaya nyata untuk mengembalikan Vivi ke bangku sekolah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan ini tidak berhenti pada kalimat klasik orang tua tidak mampu membiayai sekolah.
Sebab ketika kemiskinan membuat seorang anak kehilangan pendidikan, persoalannya bukan lagi semata-mata persoalan keluarga. Itu sudah menjadi persoalan sistem.
Jangan Sampai Negara Kalah oleh Kemiskinan
Kemiskinan memang tidak bisa dihapus hanya dengan satu program. Namun negara tidak boleh menyerah hanya karena sebuah keluarga berada dalam kondisi ekonomi sulit.
Justru anak dari keluarga rentan semestinya menjadi kelompok yang paling cepat terdeteksi dan mendapatkan intervensi. Di sinilah efektivitas program pendidikan pemerintah daerah diuji.
Bukan hanya berapa banyak sekolah yang dibangun. Bukan pula sekedar berapa banyak kegiatan pendidikan yang digelar.
Ukuran paling mendasar adalah berapa banyak anak yang berada di ambang putus sekolah berhasil diselamatkan.
Jika seorang anak benar-benar meninggalkan sekolah karena alasan ekonomi yang sebenarnya masih dapat diintervensi, maka ada mata rantai yang patut diperiksa.
Apakah informasi dari sekolah tidak sampai ke dinas?
Apakah mekanisme pendataan anak rentan tidak berjalan?
Ataukah program bantuan pendidikan yang tersedia belum menyentuh anak-anak yang benar-benar membutuhkan?
BOS Bukan Dompet Bantuan Pribadi
Dalam konteks ini, dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS juga perlu ditempatkan secara tepat. BOS bukan dana bebas yang dapat dibagikan kepada siswa secara tunai sesuka hati. Penggunaannya memiliki ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban.
Karena itu, persoalannya bukan apakah BOS dapat diberikan langsung kepada Vivi.
Pertanyaan yang lebih substansial adalah apakah seluruh instrumen pembiayaan dan dukungan pendidikan yang tersedia sudah dimanfaatkan secara optimal untuk mencegah seorang anak keluar dari sekolah?
Jika tidak, maka celahnya bukan semata-mata soal kekurangan uang. Bisa jadi yang bermasalah adalah deteksi dini, koordinasi, pendampingan, atau keberanian mengambil tindakan sebelum seorang anak benar-benar meninggalkan sekolah.
Program Pendidikan Kota Padang Jangan Hanya Berhenti di Atas Kertas
Pemerintah Kota Padang tentu memiliki berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan. Namun keberhasilan pendidikan tidak seharusnya hanya dibaca melalui angka partisipasi sekolah, prestasi siswa, pembangunan fasilitas, atau berbagai seremoni pendidikan.
Ada indikator yang jauh lebih sederhana dan manusiawi, Apakah anak miskin tetap bisa sekolah?
Kasus Vivi menjadi alarm yang tidak boleh diabaikan. Satu anak putus sekolah memang mungkin terlihat kecil dalam statistik. Tetapi bagi anak tersebut, konsekuensinya bisa berlangsung puluhan tahun.
Pendidikan yang terputus dapat mempersempit kesempatan kerja, memperbesar kerentanan sosial, bahkan berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan keluarga.
Karena itu, jika alasan putus sekolah Vivi benar-benar karena keterbatasan ekonomi, maka penyelesaiannya tidak cukup dengan mengatakan keluarga tidak mampu. Justru di situlah pemerintah harus hadir.
HUT Kemerdekaan dan Ironi di Bangku Sekolah
Momentum HUT RI ke-81 semestinya tidak hanya menjadi panggung upacara, pengibaran Merah Putih dan perayaan seremonial.
Kemerdekaan juga harus diterjemahkan dalam bentuk yang paling konkret, diantaranya seorang anak miskin tetap memiliki hak untuk belajar.
Vivi Anggraini menjadi gambaran kecil dari persoalan besar yang mungkin masih tersembunyi di tengah gemerlap perayaan kemerdekaan.
Karena itu, SMPN 15 Padang dan Dinas Pendidikan Kota Padang perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Sejak kapan Vivi tidak lagi bersekolah?
Apa status administrasinya saat ini?
Apa penyebab resmi dirinya tidak melanjutkan pendidikan?
Apakah pihak sekolah telah melakukan kunjungan ke rumah?
Apakah pihak sekolah pernah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan?
Dan yang paling penting, apa langkah konkret pemerintah untuk memastikan Vivi kembali memperoleh hak pendidikannya?
Jangan sampai seorang anak baru dicari setelah kisahnya muncul ke publik. Sebab jika benar kemiskinan menjadi tembok yang membuat Vivi meninggalkan sekolah, maka pertanyaan paling tajam bukan lagi ditujukan kepada keluarganya.
Ketika seorang anak miskin kehilangan akses pendidikan, apakah negara benar-benar hadir, atau baru hadir ketika masalah tersebut menjadi sorotan?
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari pihak SMPN 15 Padang dan Dinas Pendidikan Kota Padang terkait kasus Vivi Anggraini.
Ruang hak jawab dan klarifikasi terbuka sepenuhnya untuk menjelaskan duduk perkara secara berimbang.
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya citra sebuah sekolah atau kinerja sebuah dinas. Yang dipertaruhkan adalah masa depan seorang anak.
Penulis: Mukhsin
Editor : Chairur Rahman
