#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

BPTD Wil Sumbar Menuai Sorotan Tajam Publik, Ketua LSM Awak Sumbar : Kita khawatir sudah terjadi konspirasi pada pelaksanaan proyek negara


MR.com,Kab.Solol|Proyek negara yang digawangi Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BMTD) wilayah Sumatera Barat  menuai sorotan tajam masyarakat.

Pasalnya proyek yang berlokasi di Kabupaten Solok itu diduga tidak transparan terhadap anggarannya. Kemudian, kontraktor pelaksana disinyalir tidak melengkapi para pekerja nya dengan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) disaat melakukan kegiatan.

Hal ini mengundang sorotan dan berbagai tanggapan negatif dilingkungan masyarakat. Diantaranya, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (Awak) Sumbar, Defrianto Tanius.

Menurut pengakuan Defrianto Tanius,  ia telah menyampaikan informasi secara langsung kepada Kepala BPTD Wilayah Sumbar. 

"Dan selanjutnya meminta izin untuk terus membantu melakukan monotoring terhadap kegiatan di Lubuk Selasih,"terangnya pada Kamis (19/5/2022) di Padang.

Hal ini dilakukannya sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kerugian terhadap keuangan negara dan mencapai tepat mutu dan tepat waktu.



Diakui Defrianto sikap Deni Kusdiyana selaku Kepala BPTD Sumbar yang sangat terbuka terhadap publik menjadi dasar LSM AWAk untuk mendukung seluruh kegiatan BPTD Wilayah Sumbar. 

"Kita ingin ikut mengsukseskan agar seluruh kegiatan BPTD saat Deni Kusdiyana menjadi pimpinan berhasil dan dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan," kata Defrianto.

Menyangkut tidak ditemukannya plang proyek di lokasi pekerjaan. Defrianto menilai ada indikasi sengaja pihak kontraktor dalam menyembunyikan informasi terkait besar anggaran yang dipakai pada proyek tersebut.

"Seharusnya pihak kontraktor memasang papan informasi (plang proyek) sejak awal dimulai pekerjaan sampai terakhir," ungkap Ketua LSM Awak Sumbar itu.

Sebab, ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana pengelola anggaran negara yang di sampaikan melalui undang-undang salah satunya Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP)" ujar Defrianto.

Jadi, kata Defrianto, kalau pihak kontraktor tidak memasang plang proyek saat melakukan pekerjaan kemudian dibiarkan oleh konsultan pengawas dan instansi terkait. 

"Kita khawatir sudah terjadi konspirasi pada pelaksanaan proyek tersebut. Munculnya tanggapan negatif terhadap pelaksanaan proyek tersebut ditengah kalangan masyarakat pun tidak bisa disalahkan" ujarnya.

Kemudian menyangkut kelengkapan fasilitas pendukung Alat Pelindung Diri (APD) yang diduga masih belum didapat oleh para pekerja.

Menurut Defrianto, mendapatkan perlindungan dari saat melakukan pekerjaan merupakan hak para pekerja. Dan itu harus dipenuhi oleh kontraktor, ujarnya.

Tidak tertutupi kemungkinan masih ada kecurangan-kecurangan lainnya di lakukan kontraktor. Seperti pemakaian material besi yang tidak SNI, teknik pembesian dan spesifikasi tanah urug yang digunakan, tandasnya.

"Apakah tanah urug didatangkan dari tambang atau galian c yang memiliki izin," ucap Defrianto.

Mestinya pelaksanaan proyek ini menjadi contoh bagi penyedia jasa lainnya. Untuk bekerja sesuai kaedah dan aturan yang berlaku. Sebab anggaran yang digunakan mungkin bersumber dari APBN, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban atas konfirmasi yang media lakukan kepada Refi yang disebut sebagai kontraktor pelaksana dan Deny Kusdiyana selaku Kepala BPTD Sumbar dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)


Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.