MR.com, PADANG| Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Padang terus bergulir dan mulai berubah menjadi sorotan terhadap kualitas kepemimpinan Dinas Pendidikan. Di tengah klaim pemerintah bahwa proses penerimaan telah berjalan sesuai aturan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang gagal memperoleh bangku di SMP negeri?
Sorotan itu kini datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye. Politikus Fraksi Gerindra tersebut menilai Dinas Pendidikan seharusnya tidak lagi berputar pada persoalan administratif, melainkan menghadirkan solusi konkret bagi siswa yang terancam kehilangan akses pendidikan.
"Kalau soal jumlah, harusnya kepala dinas yang lebih tahu. Jangan dibolak-balik pertanyaannya," tegas Aye saat dihubungi, Jumat (10/7).
Menurutnya, Dinas Pendidikan semestinya telah memiliki basis data yang lengkap mengenai lulusan SD, termasuk berapa yang telah diterima di SMP negeri, berapa yang belum tertampung, hingga berapa di antaranya berasal dari keluarga tidak mampu.
"Harusnya dinas sudah punya database anak didik yang tamat SD. Mereka di DTSEN berapa, yang sudah diterima berapa, yang belum diterima berapa. Untuk yang belum diterima dan orang tuanya tidak mampu menyekolahkan ke swasta, itu yang harus segera dicarikan solusinya," katanya.
Aye menegaskan, persoalan ini bukan soal anak-anak memilih sekolah murah, melainkan keterbatasan ekonomi orang tua yang membuat mereka tidak sanggup membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.
"Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau. Bukan karena mereka maunya sekolah murah, tetapi karena orang tuanya memang tidak mampu. Padahal kemampuan akademik mereka bisa saja bersaing dengan siswa yang diterima di sekolah negeri," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap respons Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, yang sebelumnya menyatakan pelaksanaan SPMB tidak bermasalah.
"Tidak ada yang risuh, sudah sesuai ketentuan," ujar Yopi saat dikonfirmasi media, Kamis (9/7).
Ia juga menyebut siswa yang tidak diterima merupakan peserta yang tidak memenuhi persyaratan sesuai jalur seleksi. Namun ketika ditanya mengenai langkah pemerintah terhadap siswa dari keluarga miskin yang gagal masuk sekolah negeri dan tidak sanggup bersekolah di swasta, Yopi justru balik bertanya mengenai jumlah siswa yang dimaksud.
"Berapa orang, Pak?" tanyanya.
Setelah media menjelaskan bahwa keluhan datang dari sejumlah wali murid di berbagai wilayah Kota Padang yang khawatir anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi, tidak ada penjelasan lanjutan mengenai langkah pemerintah. Respons terakhir yang diterima hanya berupa stiker jempol melalui aplikasi percakapan.
Bagi publik, persoalan ini tidak lagi sebatas komunikasi yang dinilai kurang empatik. Yang menjadi perhatian adalah belum terlihatnya peta solusi dari Dinas Pendidikan terhadap kemungkinan adanya anak-anak dari keluarga miskin yang terancam kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Di tengah komitmen pemerintah daerah terhadap pemerataan layanan pendidikan, polemik SPMB kini bukan lagi sekedar soal kepatuhan pada regulasi. Yang sedang diuji adalah sejauh mana pemerintah hadir memastikan tidak ada satu pun anak di Kota Padang yang terpaksa menghentikan pendidikan hanya karena faktor ekonomi. Jika persoalan ini terus berlarut tanpa solusi, dampaknya tidak hanya menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan, tetapi juga berpotensi menjadi beban politik bagi pemerintahan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Hingga berita diterbitkan media masih dalam tahap mengumpulkan data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
Penulis : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
Editor : Redaksi
