#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga CV.MJK Tidak Sanggup Menyediakan Peralatan Utama Pada Proyek Pemeliharaan Berkala OP SDA BWSS V Padang, Akibatnya Pekerjaan Terlambat


MR.com, Padang| Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala atau polder kolam retensi penjalinan milik BWSS V Padang menjadi sorotan tajam publik. Diduga pekerjaan terlambat jauh, karena kontraktor tidak bisa menyediakan peralatan utama.

Hingga saat ini, proyek negara senilai Rp2.264.164.000,00-  yang berada dibawah pengawasan Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA) masih menyisakan tanda tanya di lingkungan masyarakat banyak.

Pasalnya, pekerjaan yang dilaksanakan CV. Mustika Jaya Kencana(MJK) dengan masa pengerjaan selama 180 hari kalender itu, diduga terlambat karena kontraktor tidak sanggup untuk menyediakan Excavator amphibi kelas 20 ton sebagai peralatan utama.

" Terlambatnya pekerjaan, penyebabnya karena tidak ada ketersediaan Excavator amphibi 20 ton long arm sebagai peralatan utama oleh kontraktor dilapangan," demikian Mahdiyal Hasan, SH mengatakan pada Senin (11/7/2022) di Padang.

Sebagai Aktivis Anti Korupsi dan penggiat hukum di Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan menilai ada  pembiaran dilakukan pihak konsultan pengawas(PT.Wandra Cipta Engineering Consultant) dan PPK ataupun pihak tertentu terhadap kelalaian kontraktor tersebut.

Kata Mahdiyal, hal ini kita sebut bukan tanpa alasan. Apabila kita runut kepada dokumen kontrak, seharusnya pekerjaan sudah dimulai sejak 17 Mei 2022 kemarin, dan hingga minggu ini paling tidak persentase progres pekerjaan sudah mencapai lebih dari 50 persen, ujarnya. 

Menurutnya lagi, ada beberapa dugaan mengapa proyek ini mengalami keterlambatan. "Diantaranya, mungkin ketersediaan peralatan utama Excavator Amphibi kelas 20 ton Long Arm yang belum sanggup di sediakan oleh kontraktor pelaksana," kata Mahdiyal.

Karena, dilokasi pekerjaan tidak ditemukan keberadaan Excavator amphibi sebagai alat utama tersebut. Hanya satu alat excavator biasa yang sedang asyik  bekerja, ulasnya.

Padahal pekerjaan galian sedimen dengan menggunakan alat excavator amphibi Long Arm kelas 20 ton, merupakan pekerjaan utama yang harus dilakukan kontraktor selain pekerjaan pasangan batu dan yang lainnya, jelas Mahdiyal Hasan.

" Karena itu pada dokumen kontrak secara jelas dituliskan, dan kontraktor pelaksana harus memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaan yang utama.  Yaitu, rekanan wajib menyiapkan Excavator amphibi kelas 20 ton Long arm sejak awal pekerjaan dimulai" tegas Mahdiyal.

Dilanjutkannya, kemudian kontraktor juga harus menyediakan Dum Truck kapasitas 6-8 ton sebanyak 3 unit dan excavator standar 80-140 HP.

Meskipun proyek masih tahap pelaksanaan, karena masih menyisakan  waktu normal kurang lebih 90 hari lagi. Tapi hal ini menjelaskan kalau ada indikasi melindungi rekanan dilakukan pihak BWSS V Padang terhadap keterlambatan yang terjadi, ucapnya.

"Seharusnya pihak BWSS V Padang berani berikan teguran kepada kontraktor, sebab dengan diamnya pihak PPK,ataupun Kepala Satker OP SDA akan menimbulkan persepsi negatif dilingkungan publik, adanya kegiatan KKN pada proyek tersebut," ujar Mahdiyal.

Sebab, hal ini akan berpengaruh  terhadap kredibilitas dan integritas Dian Kamila sebagai sebagai pimpinan tertinggi di BWSS V Padang. Benarkah Instansi vertikal ini bebas dari kegiatan KKN?, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari PPK kegiatan dan Kepala Satker OP SDA juga Kepala BWSS V Padang.(tim)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.