MR.com, Padang | Jagat maya kembali dihebohkan oleh bocoran informasi yang menyengat rasa keadilan publik. Sebuah tangkapan layar dari platform TikTok yang beredar luas mengungkap dugaan praktik "pesta pora" oknum pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang di atas penderitaan rakyat.
Dalam unggahan akun yang membagikan pesan rahasia kepada seseorang bernama "Pak Don", terungkap sebuah narasi miris mengenai pembagian "uang pungut" yang bernilai fantastis di lingkungan Bapenda Kota Padang.
"Tolong viralkan pejabat di bapenda kota Padang. Setiap 3 bulan sekali mereka dapat uang pungut dari pajak rakyat sangat besar, contoh kepala uptd mendapatkan uang 57 jt, kalau eselon 3 nya mendapatkan uang 63 jt. Rakyat semakin menderita dan menjerit," tulis pesan dalam tangkapan layar tersebut.
Narasi yang beredar di "Donfitt News Chanel" tersebut menuliskan judul yang cukup menohok "PEJABAT BAPPENDA KOTA PDGG PESTA PORA DARI UANG PAJAK RAK...". Unggahan ini langsung memicu reaksi keras netizen yang merasa ironis, di saat masyarakat terseok-seok memenuhi kewajiban pajak, para birokrat di level eselon justru diduga menikmati "upah pungut" hingga puluhan juta rupiah setiap triwulan.
Ironi Insentif di Tengah Jeritan Rakyat
Jika mengacu pada aturan normatif, insentif pemungutan pajak daerah (sering disebut upah pungut) memang memiliki payung hukum untuk meningkatkan kinerja kedinasan. Namun, ketika angka yang mengalir ke kantong pribadi pejabat eselon II, III, dan IV menyentuh angka puluhan juta per tiga bulan, sebagaimana dinarasikan dalam video viral tersebut, hal ini dinilai mencederai empati publik.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan di TikTok tersebut terus menuai sorotan, komentar sinis, dan telah dibagikan ulang oleh berbagai akun informasi lokal. Publik kini mendesak pihak Pemkot Padang maupun aparat pengawas internal untuk segera memberikan klarifikasi transparan.
Apakah miliaran rupiah uang pajak rakyat memang habis ditelan untuk membiayai syahwat fasilitas para pejabatnya, ataukah ada regulasi yang sengaja ditabrak demi memperkaya diri? Publik menunggu jawaban nyata, bukan sekadar pembelaan normatif di balik meja birokrasi.
Redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan.
Penulis : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
Editor : Redaksi
